Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani hingga meningkatnya biaya transportasi dan kemasan plastik.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga beras, baik medium maupun premium, masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Perlu kami laporkan juga, tingginya harga beras dalam kurun waktu dua minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar. Menurut pantauan kami sekitar Rp7.600 sampai Rp8.000 per kilogram," ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (11/5).

"Ini memicu kenaikan harga pada tingkat eceran. Juga ditambah adanya indikasi akibat pengaruh biaya transportasi dan biaya kemasan plastik," lanjutnya.

Ia menjelaskan harga beras medium di zona 1 saat ini sebenarnya sudah berada di bawah HET. Namun, kondisi berbeda masih terjadi di zona 2 dan zona 3.

Menurut data Kemendag, harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.400 per kg atau di bawah HET Rp13.500 per kg. Sementara itu, harga beras medium di zona 2 mencapai Rp14.500 per kg atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan zona 3 mencapai Rp17.500 per kg atau 13,05 persen di atas HET.

Tak hanya beras medium, harga beras premium juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu, terutama di zona 1 dan zona 2.

Kemendag mencatat harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15 ribu per kg atau 0,38 persen di atas HET. Kemudian di zona 2 mencapai Rp16.300 per kg atau 5,59 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 menyentuh Rp20 ribu per kg atau 26,49 persen di atas HET.

Nawandaru mengatakan kenaikan harga beras perlu diwaspadai karena komoditas tersebut ikut menyumbang inflasi pada April 2026.

"Perlu diwaspadai dengan kenaikan harga beras ini, perlu adanya penguatan instrumen. Yang saat ini ada adalah SPHP beras karena mempertimbangkan beras merupakan penyumbang inflasi April secara month to month mencapai 0,02 persen dan secara year on year 0,18 persen," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen stabilisasi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Karena itu, Kemendag meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi SPHP lebih merata.

"Perlu kami laporkan, sebenarnya ada instrumen untuk stabilisasi beras melalui SPHP beras. Kami harapkan untuk wilayah kabupaten kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk men-deliver secara merata," kata Nawandaru.

Menurut dia, penyaluran SPHP juga perlu dioptimalkan langsung ke pedagang di pasar rakyat agar harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen.

"Untuk SPHP beras bisa dioptimalkan ke pengecer di pasar rakyat. Karena komoditas ini sama bisa disalurkan kepada pedagang di pasar rakyat," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengalokasikan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam APBD 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendorong skema kolaborasi pembiayaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, bantuan sebesar Rp20 juta yang selama ini diberikan dinilai belum cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni secara maksimal.

"Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti bareng sama kabupaten bikin rumahnya. [Laporan Bappeda] kalau Rp20 [juta] enggak ke sana, enggak kemari. Sudah Rp40 [juta]. Pemprov Jabar Rp20 juta, kabupaten/kota Rp20 juta, bareng intervensi rumahnya," katanya, Jumat (17/4/2026).

Dengan skema tersebut, total bantuan untuk satu unit rumah diharapkan meningkat menjadi Rp40 juta, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.

Namun, Dedi mengakui bahwa program Rutilahu kerap bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat daerah.

"Barang satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya. Enggak ada masalah. Sok, lah," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil porsi dalam publikasi program tersebut.

Baginya, yang terpenting adalah hasil akhir berupa rumah layak bagi masyarakat.

"Tongdisebutkeun bantuan di provinsi. Enggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan siap bekerja mati-matian untuk memperkuat struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi menyatakan masih sanggup 'turun gunung' guna memperlebar sayap PSI dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

"Kalau diperlukan saya harus datang, saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi saya masih sanggup datang ke kabupaten kota," katanya saat Rapat Kerja Nasional PSI 2026, dikutip dari akun YouTube PSI, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya sebuah partai yang besar memerlukan struktur yang kuat hingga perlu menyentuh masyarakat di berbagai kalangan. Dia menyatakan bahwa jika para anggota PSI bekerja keras, maka dirinya juga bekerja keras, bahkan bekerja mati-matian untuk partai berlogo gajah itu.

"Saudara bekerja mati-matian untuk PSI saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara saudara bekerja habis-habisan untuk PSI saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI," jelasnya.

Dia meminta PSI memperkuat jaringan di media sosial dan netizen. Bahkan dia menginginkan PSI menyentuh kalangan di perkotaan, desa, hingga RT/RW.

"Dan yang ini bolak-balik kami sampaikan, perkuat, bangun, struktur sampai ke kecamatan, ke desa, sampai ke RT/RW," tuturnya.

Dia mengatakan telah berdiskusi dengan ketua dewan pembina, ketua harian, dan sekjen untuk merampungkan langkah tersebut di tahun 2026. Menurutnya, partai yang besar memerlukan mesin besar sehingga dapat mencapai target sesuai keinginan.

"Targetnya tinggi jadi mesinnya harus mesin besar. Enggak bisa struktur hanya sampai DPD, enggak bisa. Sekali lagi struktur sampai desa, RT/RW," ucapnya.

Dia menyebut bahwa PSI telah menjadi partai terbuka dan semakin inklusif. Dirinya percaya bahwa akan banyak pihak yang bergabung.

"PSI sekarang ini telah menjadi partai super Tbk PSI sekarang ini semakin terbuka, semakin inklusif, banyak yang bergabung dan akan banyak lagi yang akan bergabung," terangnya.

Dia yakin kalangan yang akan masuk PSI mulai dari tokoh nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel menyiapkan pagu sebesar Rp1,2 triliun untuk program pinjaman daerah yang dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatra Selatan serta Kepulauan Bangka Belitung.

Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan fasilitas pinjaman daerah tersebut bertujuan mendukung program pembangunan yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah di dua provinsi tersebut.

“Iya, kita hari ini juga mensosialisasikan kembali adanya fasilitas pinjaman bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di Sumsel dan Bangka Belitung,” kata Marzuki, Kamis (29/1/2026).

Dia menyebutkan, sebelumnya sudah ada sejumlah daerah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah, salah satunya Kabupaten Ogan Ilir. Sementara pada tahun ini, baru beberapa daerah yang mengajukan permohonan karena masih berada di awal tahun anggaran.

“Tapi untuk yang sudah [berjalan] belum, karena kan baru masuk proses penganggaran,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, besaran pinjaman yang dapat disetujui memiliki batas tertentu dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Ada [maksimal nilai] dan ada hitungannya nanti disesuaikan dengan APBD masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Festero Mohamad Papeko, menegaskan bahwa pemberian pinjaman daerah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar pemerintah daerah.

“Tentu ada pertimbangan bagaimana kapasitas fiskal, kemampuan bayar, serta potensi risiko. Ini agar tidak terjadi gagal bayar,” ujarnya.

Selain itu, Festero mengingatkan bahwa penyaluran pinjaman daerah harus memenuhi sejumlah ketentuan administrasi, antara lain memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan DPRD, serta tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu pengumuman kenaikan upah.

Sama seperti setiap tahunnya, UMP setiap wilayah di Indonesia terus meningkat, dengan besaran yang beragam. Informasi yang banyak dinanti di antaranya adalah UMP Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Mei 2025, Jawa Barat memiliki penduduk hingga 50.759.000 jiwa, terbesar dari keseluruhan populasi Indonesia sebesar 284.438.800 jiwa. Pada 2025 sendiri, UMP Jawa Barat berada di angka Rp2.191.232, naik 6,5% dari UMP Jawa Barat 2024 sebesar Rp2.057.495.

Untuk UMP 2026, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah. Hasilnya, upah setiap daerah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hingga saat ini, belum diketahui berapa persen kenaikan UMP yang akan terjadi, termasuk di Jawa Barat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Jika hal itu benar, UMP Jawa Barat akan naik ke angka sekitar Rp2.285.455.

Kalangan buruh menuntut kenaikan UMP hingga 6%. Jika hal tersebut diikuti, UMP Jawa Barat akan naik menjadi sekitar Rp2.322.706. Meski begitu, dengan besaran kenaikan tersebut, beberapa daerah industri, seperti Bekasi dan Karawang, terancam tidak mengalami kenaikan upah. Hal tersebut terjadi karena saat ini upah minimum kabupaten/kota (UMK) di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat ada yang jauh melebihi UMP.

Sebagai informasi, UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2025 ada di Kota Bekasi senilai Rp5.690.752,95 dan UMK terendah ada di Kota Banjar dengan upah minimum senilai Rp2.204.754,48. Berbanding terbalik dengan Kota Bekasi, Kota Banjar bukan merupakan kota industri dan hanya memiliki sedikit pabrik berskala besar.

Berikut daftar UMK dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat pada 2025:

• Kota Bekasi : Rp5.690.752,95
• Kabupaten Karawang : Rp5.599.593,21
• Kabupaten Bekasi : Rp5.558.515,10
• Kota Depok : Rp5.195.721,78
• Kota Bogor : Rp5.126.897,22
• Kabupaten Bogor : Rp4.877.211,17
• Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252,92
• Kota Bandung : Rp4.482.914,09
• Kota Cimahi : Rp3.863.692,00
• Kabupaten Bandung : Rp3.757.284,86
• Kabupaten Bandung Barat : Rp3.736.741,00
• Kabupaten Sumedang : Rp3.732.088,02
• Kabupaten Sukabumi : Rp3.604.482,92
• Kabupaten Subang : Rp3.508.626,53
• Kabupaten Cianjur : Rp3.104.583,63
• Kota Sukabumi : Rp3.018.634,94
• Kota Tasikmalaya : Rp2.801.962,82
• Kabupaten Indramayu : Rp2.794.237,00
• Kabupaten Tasikmalaya : Rp2.699.992,26
• Kota Cirebon : Rp2.697.685,47
• Kabupaten Cirebon : Rp2.681.382,45
• Kabupaten Majalengka : Rp2.404.632,62
• Kabupaten Garut : Rp2.328.555,41
• Kabupaten Ciamis : Rp2.225.279,16
• Kabupaten Pangandaran : Rp2.221.724,19
• Kabupaten Kuningan : Rp2.209.519,29
• Kota Banjar : Rp2.204.754,48

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Jawa Timur (Jatim) masih menantikan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Peluang kenaikan upah minimum terbuka seiring dengan kalangan buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja.

“Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 yang berlaku secara nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 yang menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Perlu dicatat, kenaikan upah minimum ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember 2025 dan tidak berlaku surut.

Berikut daftar UMK Jawa Timur 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. Kota Surabaya – dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.561.066
2. Kabupaten Gresik – dari Rp4.943.763 menjadi Rp5.463.615
3. Kabupaten Sidoarjo – dari Rp4.940.090 menjadi Rp5.459.700
4. Kabupaten Pasuruan – dari Rp4.936.417 menjadi Rp5.455.796
5. Kabupaten Mojokerto – dari Rp4.925.398 menjadi Rp5.443.960
6. Kabupaten Malang – dari Rp3.587.213 menjadi Rp3.963.409
7. Kota Malang – dari Rp3.524.238 menjadi Rp3.894.783
8. Kota Batu – dari Rp3.360.466 menjadi Rp3.713.518
9. Kota Pasuruan – dari Rp3.358.557 menjadi Rp3.711.705
10. Kabupaten Jombang – dari Rp3.137.004 menjadi Rp3.466.459
11. Kabupaten Tuban – dari Rp3.050.400 menjadi Rp3.370.752
12. Kota Mojokerto – dari Rp3.031.000 menjadi Rp3.350.255
13. Kabupaten Lamongan – dari Rp3.012.164 menjadi Rp3.330.521
14. Kabupaten Probolinggo – dari Rp2.989.407 menjadi Rp3.304.874
15. Kota Probolinggo – dari Rp2.876.657 menjadi Rp3.179.705
16. Kabupaten Jember – dari Rp2.838.642 menjadi Rp3.137.700
17. Kabupaten Banyuwangi – dari Rp2.810.139 menjadi Rp3.105.796
18. Kota Kediri – dari Rp2.572.361 menjadi Rp2.842.960
19. Kabupaten Bojonegoro – dari Rp2.525.132 menjadi Rp2.790.520
20. Kabupaten Kediri – dari Rp2.492.811 menjadi Rp2.754.556
21. Kota Blitar – dari Rp2.481.450 menjadi Rp2.742.012
22. Kabupaten Tulungagung – dari Rp2.470.800 menjadi Rp2.730.234
23. Kabupaten Lumajang – dari Rp2.429.764 menjadi Rp2.685.890
24. Kota Madiun – dari Rp2.422.105 menjadi Rp2.677.420
25. Kabupaten Blitar – dari Rp2.413.974 menjadi Rp2.668.452
26. Kabupaten Magetan – dari Rp2.406.719 menjadi Rp2.660.058
27. Kabupaten Sumenep – dari Rp2.406.551 menjadi Rp2.659.883
28. Kabupaten Nganjuk – dari Rp2.405.255 menjadi Rp2.658.818
29. Kabupaten Ponorogo – dari Rp2.402.959 menjadi Rp2.656.782
30. Kabupaten Madiun – dari Rp2.400.321 menjadi Rp2.653.838
31. Kabupaten Ngawi – dari Rp2.397.928 menjadi Rp2.651.254
32. Kabupaten Bangkalan – dari Rp2.397.550 menjadi Rp2.650.833
33. Kabupaten Trenggalek – dari Rp2.378.784 menjadi Rp2.628.556
34. Kabupaten Pamekasan – dari Rp2.376.614 menjadi Rp2.626.628
35. Kabupaten Pacitan – dari Rp2.364.287 menjadi Rp2.613.498
36. Kabupaten Bondowoso – dari Rp2.347.359 menjadi Rp2.593.336
37. Kabupaten Sampang – dari Rp2.335.661 menjadi Rp2.580.900
38. Kabupaten Situbondo – dari Rp2.335.209 menjadi Rp2.580.449

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menargetkan 8 pasar bisa mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada 2026 mendatang.

Kadisperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan pada tahun 2025 sudah ada enam pasar yang sudah mengantongi sertifikat tersebut.Adapun enam pasar yang mendapat sertifikasi tersebut yaitu, Pasar Desa Wisata Pangalengan, Kabupaten Bandung, Pasar Moderen Batununggal, Kota Bandung, Pasar Pagi Kota Cirebon, Pasar Galuh Kawali Kabupaten Ciamis, Pasar Parahiyangan Kabupaten Bandung Barat, Pasar Jambu Dua Kota Bogor.

"Targetnya, kalau kemarin di posisi keinginan Pak Gubernur itu pengin 30 pasar. Tetapi ini bukan masalah bagaimana kemudian kami mencari yang bisa apa enggak, tapi pasar yang siap itu yang mana,”katanya di Bandung, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, sertifikasi SNI ini penting untuk dimiliki pasar di kabupaten dan kota untuk menjamin pengelolaan dan operasional agar sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Sehingga, tahun depan Nining memastikan, angkanya dikejar agar memenuhi target.

Rencananya di tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan ada delapan pasar yang bersertifikat SNI di 27 kabupaten dan kota. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut pengelola pasar diminta memenuhi 41 indikator yang telah ditentukan pemerintah pusat.

"Itu termasuk kemudian pengelolaan sampah di pasar, kebersihan, kemudian bagaimana mengelola surplus ketersediaan, surplus yang ada itu melalui SNI. Karena tadi juga Kemendagri memiliki konsen yang sama terhadap SNI," jelasnya.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Pemprov Jabar yaitu dengan berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, juga pihak lain yang terkait untuk melihat mana saja pasar yang siap memenuhi standar SNI itu sendiri. "Kami tahun depan akan memperbanyak lagi SNI pasar yang akan dapat sertifikasi melalui upaya kolaborasi dengan Kemendagri," ucapnya.

Mengingat SNI mensyaratkan kesiapan pasar, pihaknya tidak bisa menentukan pasar mana saja yang bisa memperoleh sertifikat tersebut pada tahun depan."Masalahnya di situ gitu. Karena kan kita enggak bisa pasar yang masih jauh, kita tunjuk. Kita lagi identifikasi kira-kira berapa yang siap. Tapi kayaknya tahun depan sekitar delapan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan sebanyak 38 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan 1 Gigabit per detik (Gbps) pada 2029.

Dalam dokumen rencana strategis Komdigi 2025-2029, pada 2026 hanya ada 1 kota yang akan terhubung dengan internet 1 Gbps.

Lompatan terjadi pada 2027 dengan target mencapai 29 kota/kabupaten. Kemudian pada 2028 rencananya hanya bertambah 1 kota/kabupaten sehingga total mencapai 30 kota/kabupaten. Terakhir, pada 2029 diharapkan sebanyak 38 kota/kabupaten.

Dalam draft Renstra Komdigi 2025-2029 yang diperoleh Bisnis, untuk memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai.

Selain menghubungkan puluhan kota dengan internet 1 Gbps, Komdigi juga menargetkan pada 2029 seluruh atau 100% desa dan kelurahan memiliki akses 4G. Kemudia, Fixed broadband menjangkau seluruh kecamatan melalui serat optik.

Khusus untuk satelit multifungsi SATRIA-1 sepenuhnya beroperasi dan mencakup titik publik strategis. “Palapa Ring dioptimalkan hingga utilisasi di atas 80%,” tulis dalam Renstra.

Pendanaan pembangunan pada Komdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Komdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

Komdigi menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.

Searah dengan visi pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2029 fase pertama dan RPJMN 2025-2029.

Dokumen ini mengungkap kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.