Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani hingga meningkatnya biaya transportasi dan kemasan plastik.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga beras, baik medium maupun premium, masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Perlu kami laporkan juga, tingginya harga beras dalam kurun waktu dua minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar. Menurut pantauan kami sekitar Rp7.600 sampai Rp8.000 per kilogram," ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (11/5).

"Ini memicu kenaikan harga pada tingkat eceran. Juga ditambah adanya indikasi akibat pengaruh biaya transportasi dan biaya kemasan plastik," lanjutnya.

Ia menjelaskan harga beras medium di zona 1 saat ini sebenarnya sudah berada di bawah HET. Namun, kondisi berbeda masih terjadi di zona 2 dan zona 3.

Menurut data Kemendag, harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.400 per kg atau di bawah HET Rp13.500 per kg. Sementara itu, harga beras medium di zona 2 mencapai Rp14.500 per kg atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan zona 3 mencapai Rp17.500 per kg atau 13,05 persen di atas HET.

Tak hanya beras medium, harga beras premium juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu, terutama di zona 1 dan zona 2.

Kemendag mencatat harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15 ribu per kg atau 0,38 persen di atas HET. Kemudian di zona 2 mencapai Rp16.300 per kg atau 5,59 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 menyentuh Rp20 ribu per kg atau 26,49 persen di atas HET.

Nawandaru mengatakan kenaikan harga beras perlu diwaspadai karena komoditas tersebut ikut menyumbang inflasi pada April 2026.

"Perlu diwaspadai dengan kenaikan harga beras ini, perlu adanya penguatan instrumen. Yang saat ini ada adalah SPHP beras karena mempertimbangkan beras merupakan penyumbang inflasi April secara month to month mencapai 0,02 persen dan secara year on year 0,18 persen," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen stabilisasi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Karena itu, Kemendag meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi SPHP lebih merata.

"Perlu kami laporkan, sebenarnya ada instrumen untuk stabilisasi beras melalui SPHP beras. Kami harapkan untuk wilayah kabupaten kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk men-deliver secara merata," kata Nawandaru.

Menurut dia, penyaluran SPHP juga perlu dioptimalkan langsung ke pedagang di pasar rakyat agar harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen.

"Untuk SPHP beras bisa dioptimalkan ke pengecer di pasar rakyat. Karena komoditas ini sama bisa disalurkan kepada pedagang di pasar rakyat," ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mengklaim stok beras di wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan hingga pasca Idulfitri tahun 2026.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel Babel Mersi Windrayani mengatakan total stok beras yang tersedia di seluruh gudang saat ini mencapai 79.643 ton.

Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idulfitri 2026 terlewati.

"Dengan stok 79.000 ton tersebut, kebutuhan diprakirakan aman untuk 5-6 bulan ke depan," ujar Mersi Windrayani, Selasa (24/2/2026).

Dia menjelaskan seluruh stok tersebut merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat dimanfaatkan untuk penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, serta kebutuhan tanggap darurat bencana.

Hingga 18 Februari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Sumsel Babel tercatat mencapai 31.000 ton. Rinciannya, Sumsel sebesar 9.752 ton, Kabupaten Ogan Komering Ulu 2.541 ton, Lahat 6.265 ton, Lubuk Linggau 4.730 ton, Bangka 4.470 ton, dan Belitung 3.309 ton.

"Penyaluran SPHP serta komoditas MinyaKita juga terus dilakukan guna memenuhi permintaan selama bulan Ramadan," tutur dia.

Untuk program bantuan pangan, terdapat sekitar 505 ribu calon penerima dengan alokasi beras mencapai 20 ribu ton. Namun, kepastian jumlah tersebut masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan alokasi (Bantuan Pangan) untuk Februari dan Maret segera ditetapkan sehingga penyaluran bisa dilakukan, terlebih menjelang Idulfitri," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, sepanjang 2025 penyaluran SPHP di Sumsel mencapai 23 ribu ton. Sementara itu, bantuan pangan pada tahun yang sama terealisasi sebanyak 20 ribu ton yang disalurkan dalam 2 termin, yakni Juni–Juli dan Oktober–November.

IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan perpanjangan program dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan atas usulan Bapanas. Skema RPATA sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025.

Dengan adanya skema tersebut, Bapanas memastikan program SPHP beras tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Sementara itu, pelaksanaan program SPHP beras tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026.

"Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ungkap Sarwo, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah berkomitmen menjaga harga beras agar tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, kondisi stok beras nasional saat ini berada dalam posisi melimpah.

"Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," tambah Sarwo.

Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan program ini juga diperkuat oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton hingga akhir 2025.

Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, terkait rencana pelaksanaan SPHP beras 2026, Bapanas masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Adapun target penyaluran SPHP beras 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap dilanjutkan pada 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengungkap, Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog yang mencatatkan 3,248 juta ton sampai penghujung 2025 membawa optimisme program intervensi pemerintah dapat terus digenjot.

"Kita harus optimistis tidak ada masalah untuk beras di 2026 ini. Tentu SPHP beras jalan terus, 2025 kemarin sudah disepakati di dalam rakortas, SPHP 1,5 juta ton. Kemudian sudah disepakati juga bantuan pangan untuk 18,277 juta keluarga selama 4 bulan," ungkap Ketut, Minggu (11/1/2026).

"Ini kan juga untuk pengeluaran stok juga, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Kepala Bapanas itu kan sangat optimistis, jadi kita harus optimistis juga," sambungnya.

Adapun pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih diperpanjang sampai 31 Januari 2026. Ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah Bapanas ajukan dan disetujui Kementerian Keuangan.

Per 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari target 18,277 juta PBP. Secara kuantitas, beras dan minyak goreng masing-masing telah tersalurkan 347,4 ribu ton dan 69,4 juta liter secara nasional.

Sementara untuk program SPHP beras pada 2025 tengah diupayakan Bapanas untuk dapat diperpanjang pula dengan skema RPATA sampai 31 Januari 2026 ini. Realisasi SPHP beras 2025 telah berada di angka 802,9 ribu ton bagi seluruh wilayah Indonesia.

Tak hanya hilir perberasan yang diperhatikan pemerintah. Sisi hulu yang merupakan ranah yang sangat penting juga akan terus dijaga performanya. Produksi beras nasional di 2026 optimistis dapat kembali mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

"Gabah Rp6.500 itu sangat relatif menguntungkan petani, sehingga menurut kami tidak ada alasan petani tidak menanam. Begitu petani kita nyaman untuk berproduksi, maka cita-cita swasembada akan lebih mudah kita capai. Dengan menjaga harga gabah petani, ini menurut kami salah satu cara untuk mencapai swasembada beras," ujar Ketut.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog menyiapkan strategi baru dalam penyaluran pangan pada 2026 dengan menekankan kesinambungan distribusi sepanjang tahun.

Untuk target salur SPHP beras 2026 telah disetujui sebesar Rp 1,5 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan, salah satu fokus utama Bulog ke depan adalah memastikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak lagi dilakukan secara sporadis seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kemudian yang terakhir, di sini kami juga membahas terkait dengan penyaluran, yaitu baik penyaluran beras SPHP Rp 1,5 juta ton ke depan yang kami akan laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong. Kemudian yang berikut inilah target penyaluran SPHP jagung," ujar Rizal usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kantor Bulog, Jakarta pada Minggu (11/1/2026).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat cadangan pemerintah, sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan nasional.

Ia menjelaskan, pengalaman pada periode sebelumnya menunjukkan penyaluran SPHP yang tidak berkesinambungan justru mengurangi efektivitas stabilisasi harga di pasar.

Rizal bercerita, pada 2025, penyaluran sempat dilakukan pada awal tahun, kemudian berhenti, dan baru dilanjutkan kembali beberapa bulan kemudian.

Menurut Ahmad Rizal, ke depan Bulog menargetkan penyaluran SPHP beras berlangsung konsisten dari Januari hingga Desember 2026 tanpa jeda.

Dengan pola distribusi yang berkelanjutan, intervensi pasar diharapkan lebih terukur dan dapat merespons gejolak harga dengan cepat.

Bulog juga berencana menyalurkan bantuan pangan selama empat bulan, memperkuat pasokan beras premium dan medium untuk pasar umum, serta menyiapkan rencana ekspor beras hingga Rp 1 juta ton.

Seluruh langkah tersebut, kata dia, akan disesuaikan dengan kondisi produksi, stok nasional, serta arahan pemerintah pusat.

Ahmad Rizal menegaskan, konsistensi penyaluran pangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petani dan konsumen.

Bulog pun berharap strategi yang disusun dapat dijalankan secara optimal agar target swasembada pangan pada 2026 dapat terus terjaga.

Sekadar informasi, realisasi per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP atau setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Dari sisi stok beras nasional di awal 2026 berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional adalah 12,53 juta ton.

Ini termasuk stok beras di Bulog dan selebihnya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, dan horeka (hotel, restoran, katering). Stok beras di awal tahun 2026 tersebut meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir.

Tercatat ada peningkatan hingga 203,05 persen terhadap stok awal tahun 2024 yang kala itu berada di angka Rp 4,13 juta ton.

Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12 persen karena stok awal 2025 berada di Rp 8,4 juta ton.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras akan terus berjalan.

Menurut Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, hal ini diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan beras di seluruh Indonesia.

Amran juga menyebut SPHP akan dijalankan secara terukur, adaptif, dan mempertimbangkan kondisi tiap daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh lapisan.

Dia juga menekankan pentingnya program SPHP beras agar bisa tepat sasaran dan tepat waktu.

“SPHP akan terus berjalan, tidak boleh berhenti. Sepanjang tahun kami jalankan dengan cermat dan terukur. Kami sesuaikan pola distribusinya dengan kondisi lapangan agar tepat sasaran dan tepat waktu,” ujarnya dalam keterangan pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Serpong, Tangerang, Banten, dikutip pada Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, distribusi beras SPHP akan difokuskan secara dinamis sesuai siklus produksi di lapangan. Ketika daerah produsen tengah memasuki musim panen raya, pasokan SPHP akan diarahkan ke wilayah nonprodusen seperti daerah pegunungan atau perkotaan yang memiliki keterbatasan pasokan lokal.

“Strateginya, kalau nanti musim panen, puncak di bulan Maret, April, dan Mei, itu SPHP disalurkan di daerah-daerah yang bukan daerah produsen padi. Tujuannya agar harga stabil merata dan masyarakat tidak terbebani, sekaligus menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh,” katanya.

Pendekatan tersebut, kata Amran, juga diperkuat dengan sistem pemantauan harga harian yang dilakukan Bapanas bersama stakeholder terkait. Melalui kolaborasi lintas lembaga, pergerakan harga dan ketersediaan beras dapat dipantau, sehingga keputusan penyaluran SPHP lebih akurat dan cepat.

Selain menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, program SPHP juga berfungsi sebagai bantalan bagi petani saat panen raya agar harga gabah tetap menguntungkan. Dengan pengaturan distribusi berdasarkan musim tanam dan panen, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga di hulu dan hilir.

“Kita harus jaga dua sisi, petani tetap sejahtera, konsumen tetap bisa membeli beras dengan harga wajar. Itulah fungsi SPHP sebagai instrumen stabilisasi nasional,” ujar Amran.

Lebih lanjut, Amran menegaskan, keberhasilan SPHP tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang berorientasi pada swasembada pangan nasional.

Dia menyebut, produksi beras nasional tahun 2025 meningkat signifikan sebesar 13,54 persen menjadi 34,77 juta ton, sementara stok beras nasional mencapai 3,8 juta ton.

“Kita punya cadangan kuat, produksi meningkat, dan SPHP yang aktif di lapangan,” katanya.

(Dhera Arizona)