Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya pergantian pemegang saham pengendali (PSP) sejak 2025 menjadi sinyal dinamika baru di pasar modal. Fenomena ini muncul di tengah lesunya aktivitas IPO yang pada tahun lalu mencatat realisasi terendah dalam delapan tahun terakhir.

Tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui mencatatkan rekor historis dengan 79 perusahaan melakukan initial public offering (IPO). Namun, tren ini kemudian berbalik arah secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Jumlah emiten yang melantai turun menjadi 41 perusahaan pada 2024, dan terus susut hingga hanya menyisakan 26 perusahaan pada 2025. Memasuki kuartal kedua tahun ini, baru satu perusahaan yang melakukan aktivitas pencatatan saham perdana.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah emiten mengalami pergantian kepemilikan. Salah satu aksi pergantian pemegang saham pengendali terbaru adalah PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) atau sebelumnya Sampoerna Agro.

SGRO mengalami pergantian kepemilikan dari sebelumnya Twinwood Family Holdings ke AGPA Pte. Ltd yang merupakan anak usaha POSCO International. Transaksi tersebut dilakukan dengan harga Rp7.903 per saham, dengan total nilai Rp9,44 triliun.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menjelaskan fenomena pergantian pengendali dan meningkatnya aksi backdoor listing memiliki keterkaitan dengan melambatnya IPO dalam beberapa waktu terakhir.

“Ketika kondisi pasar belum sepenuhnya kondusif, sebagian perusahaan cenderung mencari jalur yang lebih cepat dan fleksibel untuk masuk ke Bursa,” kata David, Jumat (10/4/2026).

David mengungkapkan backdoor listing memang memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut seperti proses yang relatif lebih cepat, tidak sekompleks IPO dari sisi keterbukaan dan persyaratan, serta memberi fleksibilitas lebih bagi pemilik baru dalam melakukan restrukturisasi.

Namun, di sisi lain biaya dari backdoor listing menurutnya bisa lebih tinggi secara implisit, dan biasanya hanya menarik bagi perusahaan dengan skala aset yang cukup besar.

Dia juga mengungkapkan emiten-emiten dengan saham di bawah harga Rp50 dan berada papan pemantauan khusus memang sering menjadi target untuk backdoor listing karena valuasinya sudah sangat terdiskon dan struktur kepemilikannya lebih mudah diambil alih.

“Emiten seperti ini pada dasarnya menjadi kendaraan untuk masuk ke pasar,” tuturnya.

Ke depan, lanjut David, tren ini masih berpotensi berlanjut selama pasar IPO belum sepenuhnya pulih. Namun, kata dia, fenomena backdoor listing ini tetap perlu dicermati, karena kualitas emiten dan perlindungan investor harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menuturkan lesunya IPO dalam dua tahun terakhir memang membuka ruang bagi maraknya pergantian pengendali dan skema backdoor listing.

“Ketika pasar primer lebih selektif dan valuasi sulit diserap, pemilik bisnis cenderung mencari jalur lebih cepat lewat akuisisi emiten yang sudah listing,” ujar Reydi, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan backdoor menjadi alternatif karena lebih efisien dari sisi waktu dan fleksibel.

Menariknya, ucap Reydi, banyak aksi backdoor listing ini terjadi pada saham papan pemantauan khusus dengan harga di bawah Rp50, sehingga ke depan tren ini masih berpotensi berlanjut selama minat IPO belum pulih, seiring komitmen penyelenggara bursa untuk memperketat kriteria calon emiten.

“Namun bagi investor, ini bukan sekadar peluang, melainkan area yang penuh jebakan karena sering kali yang diperdagangkan adalah narasi, bukan kinerja riil,” kata dia.

Lebih Selektif

Dari sisi suplai, penjamin emisi efek atau underwriter mengakui saat ini mereka lebih selektif untuk membawa perusahaan-perusahaan melakukan IPO. Direktur Investment Banking Semesta Indovest Sekuritas Kerry Rusli menuturkan saat ini pihaknya melihat bagaimana minat dari investor terhadap saham-saham yang dicatatkan.

Semesta Indovest Sekuritas juga menurutnya saat ini lebih selektif untuk membawa perusahaan-perusahaan yang memang memiliki potensi maupun secara fundamental baik untuk melantai di Bursa.

“Jadi memang tidak lagi ya bursa itu dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental tidak baik di Bursa,” ujar Kerry, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, jika memang sebuah perusahaan tidak layak untuk melantai di Bursa, maka pihaknya akan menyarankan untuk berkembang di luar Bursa terlebih dahulu. Menurutnya, perusahaan yang masuk Bursa seharusnya memberikan manfaat terhadap pemegang saham publik.

“Jadi pesan kami terhadap teman-teman di sekuritas lain untuk menjaga dan membawa perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan manfaat dan bagus ke Bursa, agar investor ritel antusias juga,” tuturnya.

Presiden Direktur OCBC Sekuritas Betty Goenawan menjelaskan saat ini OCBC Sekuritas mengerjakan beberapa pencatatan saham lagi. Hanya saja, kata dia, saat ini nasabah perusahaan OCBC Sekuritas masih menunda untuk melakukan pencatatan saham atau IPO dan lebih memilih untuk wait and see.

“Daya serap investor ritel juga saat ini masih wait and see,” ujar Betty ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) akan melakukan aksi korporasi untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat sembilan perusahaan yang dikategorikan BEI memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

“Tapi tolong diingat, ini adalah informasi yang netral dari regulator, bukan sanksi. Kami mengeluarkan ini untuk investor dapat memperhatikan, ya terserah investornya mau menggunakan atau tidak informasi ini,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Nyoman juga mempersilakan perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan tinggi tersebut untuk melakukan aksi korporasi apapun. Menurutnya, Bursa tidak akan mendikte perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan aksi korporasi.

“Nanti kami akan meminta informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan. Jadi kami meminta mereka proaktif untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan,” tuturnya.

Apabila nantinya aksi korporasi telah dilakukan, Nyoman menuturkan Bursa akan akan kembali mengecek struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, apakah masih terkonsentrasi atau tidak sesuai dengan metodologi perhitungannya.

Bursa kemudian akan mengeluarkan pengumuman apabila saham tersebut sudah tidak terkonsentrasi lagi kepemilikannya. Sampai saat ini, Nyoman menyebut beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar HSC tersebut telah melakukan pertemuan dengan Bursa.

“Tentu mereka mendengar dulu dari sisi metodologi, kemudian apa sih HSC itu. Dan tentu harapan kami mereka melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan,” kata Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan konsentrasi kepemilikan ini merupakan global best practice atau praktik terbaik di global sebagai salah satu bagian dari transparansi. Transparansi seperti ini juga menurutnya dilakukan oleh Bursa Hong Kong. Menurutnya, transparansi kepemilikan akan memberikan kepercayaan terhadap investor.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Adapun selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%.

Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menjelaskan untuk meningkatkan transparansi, OJK dan SRO membuka data High Shareholding Concentration (HSC). Menurut Hasan, data HSC ini dapat dimanfaatkan investor sebagai early warning untuk mengambil keputusan.

“Jadi bukan karena pelanggaran tertentu, tetapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas oleh hanya sedikit pihak,” tutur Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terkait usulan demutualisasi bursa sebagaimana tercantum revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun OJK memberikan sejumlah catatan jika demutualisasi ingin diterapkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan usulan demutualisasi BEI harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu.

"Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa OJK mendukung demutualisasi dengan penekanan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan harus tetap menjaga integritas pasar dan tidak mengurangi profesionalisme OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan

Secara rinci, usulan akan dicantumkan dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, Pasal 8A dihapus, dan Pasal 88 berisikan 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2) diusulkan bahwa kepemilikan saham oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek

Perempuan dengan sapaan Kiki itu menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8 agar dijelaskan secara rinci terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham.

"Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kiki juga merespons positif usulan sumber pendapatan OJK yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya.

Penerimaan lainnya berasal dari sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028, di mana jika terjadi kelebihan pendapatan maka akan dikembalikan ke kas negara.

"Posisi OJK pada dasarnya mendukung arah perubahan tersebut dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan OJK," ucapnya.

Menurutnya usulan perubahan tersebut dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. (RMKO) berencana menggelar penawaran modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Berdasarkan keterbukaan informasi, emiten berkode saham RMKO ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 512 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100. Porsi saham baru itu mewakili sebanyak-banyaknya 29,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

"Ketentuan lain mengenai PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dari PMHMETD I dan jumlah final saham baru yang akan diterbitkan akan diuraikan lebih lanjut dalam Prospektus PMHMETD I yang nantinya akan diterbitkan oleh Perseroan pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis RMKO, dikutip Senin (6/4/2026).

Adapun, aksi korproasi rights issue ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan RMKO dan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perseroan.

RMKO berencana menggunakan data rights issue ini untuk modal kerja yang akan dijabarkan lebih rinci dalam pengumuman berikutnya.

Sebagai akibat dari rights issue ini, jumlah saham yang dikeluarkan oleh RMKO akan bertambah dan pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya 29,06%.

RMKO pun akan meminta restu dari para pemegang saham untuk aksi korporasi ini lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada Rabu 8 April 2026.

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. (RMKO) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.

Perseroan beralamat di Wisma RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1 Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Saat ini, struktur pemegang saham perseroan adalah PT RMK Investama (70,39%), Vincent Saputra (0,002%), dan publik (29,60%).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melaporkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan Komisaris perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan transaksi yakni investasi jangka panjang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada BEI, sebanyak lima direksi dan satu komisaris BBCA tercatat melakukan pembelian saham pada 25 Maret 2026 di level harga Rp6.982. Status kepemilikan saham baru yang dimiliki para pengurus BCA tersebut merupakan saham langsung.

Penambahan saham tercatat pada nama Presiden Direktur BCA Gregory Hendra Lembong, Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, serta jajaran Direktur antara lain Santoso, Vera Eve Lim, dan Tan Ho Hien/Subur Tan. Lalu, Komisaris BCA yakni Tony Kusnadi.

Secara detail, kepemilikan saham Hendra Lembong bertambah 1,13 juta lembar menjadi 2,66 juta lembar. Persentase kepemilikan sahamnya di BCA meningkat menjadi 0,002% dari semula 0,001%. Kemudian, John Kosasih menambah 626.237 lembar saham menjadi 1,70 juta lembar, atau setara dengan persentase kepemilikan 0,001%.

Pada tataran Direktur, jumlah saham yang dimiliki Subur Tan bertambah 618.958 lembar menjadi 11,78 juta lembar saham, dengan persentase kepemilikan yang meningkat dari 0,009% menjadi 0,01%.

Kepemilikan saham Vera Eve Lim bertambah sebanyak 549.859 lembar saham menjadi 3,28 juta lembar saham. Persentase kepemilikannya meningkat dari 0,002% menjadi 0,003%.

Lebih lanjut, Santoso tercatat memborong saham BBCA sebanyak 495,034 lembar saham sehingga jumlah saham setelah transaksi mencapai 3,76 juta lembar saham atau setara persentase kepemilikan 0,003%.

Terakhir, koleksi saham Tony Kusnadi bertambah 317.892 lembar saham menjadi 7,81 juta lembar, atau setara dengan persentase kepemilikan 0,006%.

Adapun harga saham BBCA naik 1,85% dalam sepekan. Sepanjang tahun berjalan, kinerja saham BBCA berjalan loyo dengan turun 1.175 poin atau 14,55% (year to date/YtD).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GAC Indonesia secara resmi menghadirkan aplikasi GAC Apps yang ditujukan bagi pengguna kendaraan Hyptec dan Aion. Aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan memantau status mobil, mengakses layanan darurat, serta terhubung dengan jaringan dealer resmi selama perjalanan.

CEO GAC Indonesia Andry Ciu mengatakan aplikasi tersebut hadir dengan tampilan antarmuka modern yang mengikuti standar desain global GAC, dengan perpaduan warna hitam, putih, dan abu-abu yang diperkaya aksen tech blue sebagai identitas visual.

“Bagi kami, menghadirkan kendaraan saja tidak cukup. Kami ingin memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman kepemilikan yang memberikan rasa tenang di setiap perjalanan,” kata Andry Ciu melalui keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, kehadiran aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna, terutama saat melakukan perjalanan jauh seperti mudik Lebaran bersama keluarga.

Untuk mendukung perjalanan mudik Lebaran 2026, GAC Indonesia juga menyiapkan berbagai layanan bagi pengguna melalui penyediaan Bengkel Siaga dan Posko Siaga yang beroperasi selama 24 jam.

“Mudik merupakan perjalanan yang penuh makna bagi banyak keluarga di Indonesia. Karena itu, keselamatan dan kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama bagi kami. Melalui Program Siaga Lebaran 2026, kami ingin memastikan pelanggan dapat melakukan perjalanan mudik dengan rasa aman dan percaya diri,” ujar Andry Ciu.

Pada periode libur Lebaran, Bengkel Siaga GAC Indonesia akan tetap beroperasi dengan jam layanan normal dan tersebar di sejumlah kota strategis di jalur mudik.

Kehadiran bengkel ini bertujuan memastikan pelanggan tetap dapat mengakses layanan purna jual selama perjalanan.

Menurut Andry Ciu, pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berbagai kebutuhan, mulai dari servis berkala, penggantian aki dan ban, pembaruan perangkat lunak kendaraan, hingga pemeriksaan sistem rem dan sistem elektrikal, termasuk general check guna memastikan kendaraan tetap dalam kondisi optimal.

Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) yang tersedia selama 24 jam apabila menghadapi kendala di perjalanan.

Untuk memberikan kenyamanan tambahan selama perjalanan jarak jauh, GAC Indonesia juga menghadirkan Posko Siaga 24 Jam di dua titik rest area jalur utama mudik yang akan beroperasi pada 18–29 Maret 2026.

“Melalui dukungan jaringan layanan, Posko Siaga 24 Jam, serta layanan digital, kami ingin pelanggan dapat menikmati perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran,” kata Andry Ciu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) guna mendukung Program 3 Juta Rumah serta pembangunan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sepanjang awal 2026, BRI mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran KPP. Sejak Januari hingga akhir Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp2,30 triliun kepada 17.443 debitur. Realisasi tersebut setara dengan 28,75 persen dari target penyaluran KPP BRI pada 2026 yang dipatok sebesar Rp8 triliun.

Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan penyaluran KPP tertinggi secara nasional, dengan kontribusi sekitar 52,2% dari total penyaluran KPP nasional.

Dominasi ini menegaskan komitmen dan konsistensi BRI dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, sekaligus memperkuat peran perseroan sebagai motor penggerak pembiayaan berbasis kerakyatan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa optimalisasi penyaluran KPP merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia menjelskan target penyaluran KPP sebesar Rp8 triliun pada 2026 didukung oleh kekuatan fundamental BRI, mulai dari basis nasabah yang besar hingga jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia.

"Dengan demikian, pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi pelaku UMKM di rantai pasok konstruksi, dapat tersalurkan secara lebih merata dan efektif," ujar Hery.

Hery menambahkan bahwa penguatan pembiayaan di sektor perumahan tidak hanya berfokus pada sisi konsumsi, tetapi juga pada sisi produksi. Dengan mendukung pelaku usaha bahan bangunan, kontraktor skala kecil, hingga distributor di daerah, KPP diharapkan mampu menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya ungkit ekonomi lokal.

Apresiasi terhadap kinerja BRI juga disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Ia menegaskan bahwa peran BRI sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program perumahan rakyat, termasuk optimalisasi KUR Perumahan/KPP.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BRI atas komitmennya dalam memastikan KUR Perumahan terserap dengan sangat baik. Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery," ujar Maruarar.

KPP merupakan fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja yang mendapatkan subsidi pemerintah, yang ditujukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan aktivitas UMKM dari sisi supply and demand, khususnya di sektor bahan bangunan dan konstruksi.

Skema ini tidak hanya mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, BRI akan terus mengakselerasi penyaluran KPP dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang terukur.

Melalui langkah ini, BRI optimistis dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin penyaluran KPP nasional, sekaligus mempertegas peran sebagai bank yang senantiasa hadir memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Per sore ini pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1 persen itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Selasa (3/3) sore, seusai penutupan perdagangan bursa, secara resmi menerbitkan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen.

Langkah ini sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 tentang Penetapan KSEI dan BEI sebagai Penyedia Data Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Kepada Publik.

"Per sore ini pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1 persen itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX. Data tersebut disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan melalui website IDX," ujar Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Sesuai dengan ketentuan pada surat keputusan tersebut, informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI.

Adapun, informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Penyajian informasi dilakukan secara terstruktur, guna memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat kepada investor dan pemangku kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan ini, BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai dengan Global Best Practice, memperdalam kualitas data pasar, serta memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan tersedianya informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen, BEI berharap investor dapat memperoleh referensi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan investasi, sekaligus memperkuat kepercayaan, integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat di Atas 1 persen dapat diakses melalui website BEI www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/ atau www.idx.co.id > Berita > Pengumuman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mulai membuka data kepemilikan saham di atas 1% ke publik. Dengan keterbukaan ini, kepemilikan PT Astra International Tbk. (ASII) dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terlihat dengan jelas.

Berdasarkan data tersebut, GOTO memiliki 20 pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Beberapa di antaranya adalah ASII dan Telkomsel.

ASII tercatat memiliki sebanyak 18,52 miliar saham GOTO, atau setara dengan 1,56% kepemilikan. Sementara itu, kepemilikan Telkomsel di GOTO saat ini mencapai 23,72 miliar, atau setara 1,99%.

Sebagaimana diketahui, ASII membenamkan investasinya pada 2018 saat itu di Gojek yang belum merger dengan Tokopedia dan menjadi GOTO. Pada saat itu, ASII diketahui membenamkan modal investasi sekitar Rp2 triliun untuk Gojek.

Presiden Direktur ASII kala itu, Prijono Sugiarto menjelaskan alasan di balik investasi ASII ke Gojek adalah untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama untuk meningkatkan produktivitas, selain juga untuk memberikan nilai tambah bagi bisnis Astra dan mengakselerasi inisiatif Astra di bidang digital.

Sementara itu, Telkomsel menggenggam saham GOTO sejak tahun 2020. Salah satu alasan di balik investasi ke GOTO adalah manfaat sinergi dan financial gain yang bisa didapatkan TLKM, selain dari capital gain.

Adapun selain Telkomsel dan ASII, pemilik lain saham GOTO di atas 1% adalah SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd. atau Softbank sebesar 91,1 miliar saham atau 7,65%, Taobao China Holding Limited sebesar 88,5 miliar saham atau 7,43%, PT Saham Anak Bangsa 26,8 miliar atau 2,26% kepemilikan, dan GOTO sebesar 33,61 miliar atau 2,82% kepemilikan.

Kemudian UBS AG Hong Kong sebanyak 31,95 miliar atau 2,68% kepemilikan, Google Asia Pacific Pte Ltd sebanyak 29,58 miliar atau 2,48%, Tecent Mobility Limited sebanyak 29,59 miliar atau 2,48%, Peak VX Partners GOTO Investment Holdings sebesar 29,37 miliar atau 2,47%, dan GOTO Peopleverse fund sebesar 29,43 miliar atau 2,47%.

Lalu Capret (SG) Pte Ltd sebesar 23,58 miliar saham atau 1,98%, Peak XV Partners Investments IV sebesar 18,21 miliar atau 1,53%, WP Investment VI BV sebesar 17,38 miliar atau 1,46%, Citibank Hong Kong S/A Bhinneka Holdings (22) Limited sebesar 17,04 miliar atau 1,43%, dan Platinum Orchid B 2018 RSC Limited sebesar 17,04 miliar saham atau 1,43%.

Pemegang saham lainnya ialah PT Provident Capital Indonesia sebesar 14,84 miliar saham atau 1,25%, William Tanuwijaya sebanyak 14,9 miliar saham atau 1,25%, Morgan Stanley and Co International Plc sebesar 14,56 miliar atau 1,22%, dan CGS International Securities Singapore Pte Ltd sebanyak 13,01 miliar saham atau 1,09% kepemilikan.

Jakarta (ANTARA) - Analis ekonomi politik pasar modal Kusfiardi mengingatkan bahwa reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, sembari menawarkan tiga rekomendasi kebijakan yaitu penguatan instrumen makroprudensial, audit independen OJK dan BEI, serta dana stabilisasi pasar transparan.

“Indonesia tidak boleh menjadi koloni finansial. Reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, bukan sekadar memenuhi standar global yang belum tentu netral,” kata Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pada rekomendasi pertama, Kusfiardi menekankan pentingnya instrumen makroprudensial untuk mengendalikan arus modal jangka pendek yang spekulatif, termasuk melalui penerapan pajak progresif atas hot money.

Pada rekomendasi kedua, ia mendorong audit tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh lembaga internasional independen yang bebas konflik kepentingan guna memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas pengawasan.

Sementara pada rekomendasi ketiga, ia mengusulkan penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan agar mampu melindungi investor domestik saat terjadi volatilitas ekstrem.

Kusfiardi mengingatkan, dinamika kepemimpinan di OJK dan BEI turut menambah ketidakpastian pasar. Oleh sebab itu, reformasi regulasi tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktur pasar.

Menurutnya, delapan agenda reformasi OJK, termasuk penguatan manajemen risiko, perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap praktik perdagangan berkecepatan tinggi dan penguatan instrumen stabilisasi pasar.

Ia juga memandang, inklusivitas pasar belum diimbangi perlindungan struktural yang memadai, meski data BEI menunjukkan jumlah investor ritel telah menembus 21 juta dengan kontribusi transaksi harian lebih dari 50 persen.

“Investor ritel domestik berpotensi menjadi bantalan likuiditas saat investor asing melakukan exit strategy. Demokratisasi pasar tidak boleh berhenti pada kuantitas partisipasi, tetapi harus menjamin distribusi risiko yang adil,” jelas Kusfiardi.

Ia mengingatkan bahwa volatilitas yang tinggi sering kali menghasilkan keuntungan signifikan bagi investor institusional global, sementara investor ritel domestik menanggung risiko yang tidak proporsional.

Mengenai kebijakan batas free float minimum 15 persen, ia menilai langkah tersebut berpotensi mendorong pemegang saham pengendali domestik melepas kepemilikan dalam jumlah signifikan.

Dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap sentimen global, pelepasan saham dalam skala besar dinilai berisiko membuka ruang transfer kepemilikan ke institusi global seperti BlackRock dengan valuasi diskon.

Karena itu, ujar Kusfiardi, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan semata pilihan antara oligarki lokal dan transparansi global, melainkan bagaimana memastikan kedaulatan kepemilikan strategis tetap terjaga.

Kebijakan pembukaan data ultimate beneficial owner (UBO) serta daftar pemegang saham di bawah 5 persen, menurutnya, memang secara teoritis mendukung pemberantasan manipulasi pasar.

Namun dalam praktiknya, ia mengingatkan adanya potensi pemanfaatan data tersebut oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk menyusun strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.

“Tanpa firewall struktural, transparansi bisa berubah menjadi peta navigasi bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik,” kata Kusfiardi.

Ia menambahkan bahwa struktur emerging markets pascakrisis 1997 relatif terbuka terhadap arus modal jangka pendek. Di Indonesia, arus masuk asing berkontribusi signifikan terhadap likuiditas, tetapi juga kerap menjadi sumber volatilitas saat terjadi gejolak.

Terbaru soal rencana perilisan shareholders concentration list atau daftar konsentrasi pemegang saham pada akhir Februari 2026, ia memandang bahwa secara struktural hal itu tidak terlepas dari dinamika dan tekanan lembaga pemeringkat indeks global seperti MSCI.

“Dengan aset terindeks sekitar 18 triliun dolar AS, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan sekadar isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar,” kata Kusfiardi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bursa Efek Indonesia membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan shareholders concentration list menandai fase baru reformasi transparansi pasar modal domestik. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penguatan tata kelola sekaligus variabel risiko baru yang perlu dicermati pelaku pasar, khususnya investor ritel.

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menilai publikasi daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi akan membantu investor membaca struktur kepemilikan secara lebih cepat.

Informasi ini dinilai penting untuk menilai apakah saham tertentu didominasi segelintir pihak atau tersebar luas, sehingga risiko volatilitas maupun potensi saham spekulatif dapat diukur lebih rasional.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, transparansi yang terlalu terbuka juga berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun persepsi pasar. Reputasi investor besar, menurutnya, bisa dijadikan alat untuk menarik arus dana masuk apabila tidak disertai literasi investor yang memadai.

Selain itu, ada kemungkinan sebagian investor besar merasa kurang nyaman jika posisi kepemilikannya terlalu terekspos.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong pengurangan eksposur pada saham tertentu dan memicu tekanan jual pada fase awal implementasi kebijakan.

Meski demikian, Ekky menekankan bahwa secara struktural transparansi tetap membawa manfaat jangka panjang. Struktur kepemilikan yang terbuka akan menyulitkan praktik manipulasi konvensional dan memperkuat kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko Perilaku Investor

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi melihat transparansi berpotensi menimbulkan dinamika perilaku pasar dalam jangka pendek. Menurutnya, data konsentrasi kepemilikan bisa disalahartikan sebagai sinyal trading oleh investor yang belum memahami konteks fundamental.

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Pandangan senada disampaikan Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta. Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keterbukaan data, tetapi juga pada cara penyajiannya agar mudah dipahami investor.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Ia menambahkan, tingkat literasi investor domestik masih beragam. Investor yang telah teredukasi dinilai akan mampu memanfaatkan transparansi sebagai alat analisis, sedangkan investor yang belum siap berisiko bereaksi berlebihan.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai kebijakan ini tetap menjadi langkah progresif bagi pasar modal nasional karena membuka akses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh investor ritel.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Bagian dari Reformasi Struktural

(Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan shareholders concentration list merupakan praktik umum di banyak bursa global, termasuk di Hong Kong. Kebijakan ini juga menjadi bagian proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International guna meningkatkan standar transparansi pasar domestik.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan metodologi penyusunan data masih difinalisasi, dengan target implementasi akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Transparansi pasar modal yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai memiliki risiko yang perlu diantisipasi oleh investor, meski secara keseluruhan langkah ini sangat positif. Seperti diketahui, otoritas bursa akan membuka data Ultimate Beneficial Owner (UBO) pemilik saham di atas 1%, sampai data data shareholders concentration list.

Analis Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan menilai pembukaan data daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham terkonsentrasi memang menjadi langkah yang bagus karena investor ritel butuh indikator yang mudah untuk dibaca.

Sementara itu, pembukaan data UBO menurut Ekky membuat publik bisa menilai apakah suatu saham emiten hanya dipegang segelintir pihak atau kepemilikannya lebih merata ke banyak investor. Dengan informasi itu, risiko volatilitas dan risiko saham gorengan bisa diukur lebih masuk akal.

"Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membawa risiko baru. Kalau nama investor utama ikut dibuka, bisa muncul efek herding, ritel jadi ikut-ikutan nama besar dan ini justru bisa menciptakan pola pergerakan yang tidak sehat," kata Ekky, Senin (16/2/2026).

Bahkan, sambung dia, kalau tidak disikapi hati-hati, ini bisa menjadi semacam jalur baru untuk manipulasi, bahwa pihak tertentu bisa memanfaatkan reputasi nama besar untuk memancing arus masuk.

Risiko lainnya, Ekky melihat ada juga investor yang tidak nyaman kalau posisinya terlalu transparan, atau namanya tertulis sebagai pemegang saham utama. Menurutnya hal ini bisa memengaruhi investor tersebut mengurangi eksposur atau keluar dari saham tertentu, dan itu berpotensi menambah tekanan jual di awal implementasi transparansi.

Dari perspektif yang lebih luas, Ekky menilai bahwa semakin transparan pasar biasanya semakin baik dampaknya dalam jangka panjang. Praktik manipulasi cara lama jadi lebih sulit karena pelaku pasar punya alat untuk mendeteksi struktur kepemilikan. Di saat yang sama, keterbukaan seperti ini menurutnya juga bisa jadi nilai plus buat institusi dan investor asing, karena pasar modal Indonesia terlihat lebih investable dan lebih rapi dari sisi governance.

"Jadi saya setuju, kalau ini benar-benar dibuka dan komunikasinya jelas, dampaknya bisa cukup besar bukan cuma ke sentimen harian, tapi bisa mengubah 'meta' pergerakan pasar ke depan," pungkasnya.

Risiko FOMO Investor Ritel

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi Wafi menilai, meskipun dalam jangka panjang transparansi yang dilakukan BEI bisa mencegah praktik manipulasi harga saham, pembukaan data shareholders concentration list menurutnya dalam jangka pendek bisa memancing investor ritel melakukan panic selling atau Fear of Missing Out (FOMO).

"Jadikan data ini sebagai filter risiko, bukan sinyal beli. Hindari saham dengan konsentrasi kepemilikan lebih dari 80% oleh segelintir pihak. Fokus ke saham dengan distribusi kepemilikan publik yang merata," kata Wafi.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai BEI perlu memastikan data yang akan dibuka publik itu mudah dipahami, seperti misalnya persentase kepemilikan pihak terkait, dan terdapat identitas kelompok dan free float secara riil.

"Itu sangat esensial. Syukur-syukur kalau ditambahkan frekuensi transaksi pada konsentrasi tersebut," kata Nafan.

Nafan mengingatkan, saat ini investor saham di Indonesia belum semuanya teredukasi. Bagi yang sudah teredukasi, menurutnya beberapa perubahan penyajian data dan transparansi yang sekarang disiapkan BEI tidak akan jadi masalah.

Berdasarkan data, jumlah investor pasar modal Indonesia per akhir Januari 2026 telah mencapai 21.037.426 single investor identification (SID). Angka ini merupakan penambahan sejumlah 673.218 SID dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebanyak 20.364.208 SID, setelah sepanjang 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5.492.569 SID.

Sementara itu, jumlah investor saham kini hampir menyentuh angka 9 juta SID, tepatnya 8.980.318 SID. Jumlah tersebut meningkat 367.958 SID dibandingkan akhir 2025 yang berada di level 8.612.360 SID, setelah sepanjang 2025 bertambah sebanyak 2.230.916 SID.

"Kalau yang kurang teredukasi pasti ada potensi FOMO. Pasti mereka akan terjebak di saham yang likuiditasnya rendah. Itu dinamikanya," jelasnya.

Secara umum, Nafan menilai apa yang dilakukan BEI saat ini sangat positif membantu para investor pasar modal. Dengan transparansi, investor ritel dapat dengan mudah membaca informasi secara spesifik dan semakin membuat berhati-hati dalam berinvestasi.

"Bahwa ternyata saham bisa gampang disetir [dipengaruhi sentimen-sentimen]. Ini bisa mencegah mereka masuk ke perangkap saham yang tidak likuid tadi," tandasnya.

Sebelumnya, (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pembukaan data shareholders concentration list merupakan best practice yang dilakukan banyak bursa efek di negara-negara lain, salah satunya Hong Kong.

Langkah BEI ini menjadi salah satu isi dari proposal yang diajukan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagaimana diketahui, lembaga pembuat indeks global ini meminta otoritas bursa Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar agar indeks saham Indonesia tidak turun kasta ke frontier market.

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya di Kantor BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya. Saat ini BEI sedang menyusun metodologinya, dan implementasinya ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari outputnya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," kata dia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.