Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melaporkan kredit yang disalurkan sepanjang 2025 senilai Rp173 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan (year on year/YoY).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OCBC NISP Hartati pada Paparan Publik Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, Kamis (9/4/2026).

"Total kredit yang disalurkan tumbuh 2% menjadi Rp173 triliun dengan kualitas kredit yang terjaga," terang Hartati di OCBC Tower, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, dia melaporkan bahwa rasio non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 1,9% atau lebih rendah dari rata-rata industri.

Pada sisi dana pihak ketiga (DPK), OCBC melaporkan terdapat peningkatan sebesar 18% (yoy) sehingga totalnya sepanjang tahun lalu mencapai Rp244 triliun.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung pertumbuhan giro dan tabungan yang meningkat 24% sehingga rasio CASA mencapai 58% pada akhir tahun," terang Hartati.

Ke depan, perseroan menilai pertumbuhan dapat didukung dengan kecukupan modal yang kuat atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,5%. Hartati menyebut pertumbuhannya mencapai 93 basis poin dari tahun sebelumnya.

Perlambatan Kredit

Adapun pertumbuhan 2% pada penyaluran kredit ini diakui sebenarnya melambat. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan OCBC 2024, jumlah kredit bruto saat itu Rp170,5 triliun atau tumbuh 10,6% (yoy).

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut pertumbuhan kredit sepanjang 2025 oleh perseroan lebih rendah khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit pemilikan rumah (KPR).

"Namun dari sisi business banking commercial, korporasi, tumbuh cukup baik. Kami pun melihat 2025 cukup banyak tantangan sehingga kami lihat sadar penuh memang relatif untuk menjaga agar lebih hati-hati untuk jangka panjangnya," kata Parwati.

Sejalan dengan itu, perseroan mengakui pertumbuhan DPK yang lebih cepat yakni 18% (yoy) dibandingkan kredit telah memicu penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) ke 70,4%.

Pada tahun ini, Parwati memperkirakan LDR masih di bawah 80%. Akan tetapi, dia melihat capaian LDR tahun ini sebetulnya berasal dari CASA low cost funding.

"Dari profitabilitas masih terjaga dengan baik," paparnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2025 lalu mencapai Rp8.448,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 9,3% (YoY).

Pada akhir tahun lalu, perincian kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi Rp2.506,7 triliun, kredit modal kerja (KMK) Rp3.589,8 triliun, serta kredit konsumsi Rp2.352,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.559 triliun pada Februari 2026, tumbuh 9,37% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae, posisi pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang tumbuh sebesar 9,96% YoY. Kendati begitu secara nilai, kredit pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar Rp8.557 triliun.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37% YoY menjadi sebesar Rp8.559 triliun,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Dari jenis penggunaan, Dian menyebutkan bahwa Kredit Investasi tumbuh tinggi yakni sebesar 20,72%, diikuti Kredit Konsumsi 6,34%, dan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,88% (YoY).

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Februari 2026 mencapai Rp10.102 triliun tumbuh 13,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,926 triliun. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,72%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,83%.

Sementara itu, Net interest margin (NIM) tercatat 4,31%, turun dari 4,46% pada Januari 2026. Kendati begitu, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,37% dari sebelumnya 2,49%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,17%, meningkat dari 2,14% pada Januari 2026. NPL net tercatat 0,83%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,24%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2,768 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,29%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%. Liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 195,64%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) membukukan laba bersih sebesar Rp565,69 miliar sepanjang 2025, naik 2.745% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp19,88 miliar pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama BNC Eri Budiono menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil dari strategi transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten.

“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Bank Neo Commerce dalam memperkuat fundamental bisnis dan memastikan bahwa setiap langkah pertumbuhan yang kami lakukan tetap berada dalam koridor kehati-hatian,” jelas Eri dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Selain laba, BNC mencatatkan total aset sebesar Rp18,97 triliun hingga Desember 2025 atau tumbuh 8,99% secara tahunan (YoY) dari Rp17,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp14,03 triliun, meningkat 7,37% YoY dari Rp13,06 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan dana tabungan menjadi Rp3,50 triliun dari Rp3,09 triliun, sementara deposito tercatat stabil pada level Rp9,86 triliun.

Di tengah ekspansi, kualitas aset tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah atau NPL net tercatat 0,89%. Likuiditas juga berada pada level yang kuat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 51,21% dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 614,93%, yang memberikan ruang bagi ekspansi kredit ke depan.

Dari sisi efisiensi, rasio BOPO membaik menjadi 84,18% dari 99,34% pada 2024. Cost to Income Ratio (CIR) tercatat 31,33%, sementara Net Interest Margin (NIM) berada di level 14,39%.

Peningkatan profitabilitas juga tercermin dari Return on Assets (ROA) yang naik menjadi 3,11% dari 0,10% serta Return on Equity (ROE) yang meningkat menjadi 15,13% dari 0,59% pada tahun sebelumnya.

Permodalan BNC juga menguat dengan modal inti sebesar Rp4,03 triliun, naik dari Rp3,32 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 49,07% dari 35,30%, seiring kenaikan laba bersih, yang memberikan ruang bagi pertumbuhan bisnis yang lebih sehat.

Di sisi bisnis, BNC terus mengembangkan layanan digital, termasuk transaksi harian, pembiayaan digital bagi individu dan pelaku UMKM, serta solusi pengelolaan keuangan melalui aplikasi neobank. Perseroan juga menekankan aspek keamanan data dan keandalan sistem teknologi sebagai bagian dari penguatan layanan kepada nasabah.

Seiring dengan kinerja tersebut, saham BBYB masuk dalam Indeks Economic 30 yang mulai berlaku pada 2 Maret 2026. Memasuki 2026, Bank Neo akan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas serta mengoptimalkan potensi bisnis melalui penguatan produk dan layanan perbankan digital guna meningkatkan fee based income.

Dia juga menambahkan, salah satu inisiatif strategis yang tengah disiapkan adalah peluncuran layanan Buy Now Pay Later (BNPL) bersama mitra yang ditargetkan hadir pada pertengahan tahun 2026. Hal ini sebagai upaya memperluas akses pembiayaan yang aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal kenaikan rasio pembagian dividen tahun buku 2025 bisa menjadi katalis positif terhadap gerak saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

BBCA dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (12/3/2026). Dari tujuh mata acara yang akan dibahas, agenda kedua RUPST perseroan akan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025.

Seiring dengan hal tersebut, manajemen BCA mengusulkan agar sebagian laba bersih disisihkan untuk pembagian dividen tunai, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Adapun, pembagian dividen itu dimungkinkan lantaran BBCA mampu membukukan laba bersih senilai Rp57,5 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 4,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Riset CGS International menjelaskan BBCA bisa mempertahankan kinerja yang stabil kendati ada tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Sejak rilis kinerja kuartal III/2025, manajemen BBCA memang telah memberi kisi-kisi adanya penurunan NIM pada tahun ini.

Analis CGS International Handy Noverdanius memproyeksi pendapatan bunga bersih BBCA mencapai Rp88,23 triliun pada 2026, naik 3% dibandingkan 2025. Sementara itu laba bersih diproyeksi naik 5,7% menjadi Rp60,82 triliun pada 2026.

"BBCA masih memiliki ruang untuk meningkatkan rasio pembagian dividen untuk tahun buku 2025, yang berpotensi menjadi katalis positif bagi pergerakan saham perseroan,” seperti dikutip dalam risetnya, Senin (9/3/2026).

Pada Januari 2026, BBCA telah mencatat laba bersih Rp5 triliun, naik 5,8% secara year on year. Pencapaian ini setara dengan 8% proyeksi laba setahun dari konsensus analis yang dikompilasi Bloomberg.

Peningkatan laba bersih pada Januari 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 11% serta penurunan beban pencadangan yang signifikan sebesar 54%.

Dari sisi pendanaan, lanjutnya, posisi likuiditas BBCA tetap kuat dengan rasio dana murah atau CASA mencapai sekitar 84,8%, mencerminkan keunggulan biaya dana dibandingkan bank sejenis. Adapun, loan to deposit ratio (LDR) masih rendah di level 77,4%. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas profitabilitas perseroan.

CGS mempertahankan rekomendasi beli terhadap saham BBCA dengan target harga Rp10.000 per saham. Proyeksi ini setara dengan potensi kenaikan 43% dari harga saham BBCA di akhir tahun lalu.

Sementara itu, Samuel Sekuritas mempertahankan rekomendasi Buy terhadap BBCA dengan target harga Rp8.600 per saham.

Analis dari Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman menilai strategi pendanaan berbasis transaksi serta dominasi rasio dana murah (current account saving account/CASA) akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan kinerja bank tersebut.

“BBCA terus mengeksekusi strategi transaction banking dan pendanaan berbasis CASA yang kuat sehingga mampu menopang pertumbuhan laba yang stabil,” tulis Samuel Sekuritas dalam risetnya.

Samuel memperkirakan kredit BBCA dapat tumbuh sekitar 10–11% pada 2026, dengan margin bunga bersih berada di kisaran 5,4–5,6% serta biaya kredit sekitar 40–50 basis poin. Dari sisi profitabilitas, laba bersih BBCA diproyeksikan meningkat sekitar 7,4% secara tahunan menjadi Rp61,8 triliun pada 2026, dari Rp57,5 triliun pada 2025.

Sementara itu, kualitas aset juga diperkirakan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di kisaran 1,6%, didukung oleh manajemen risiko yang konservatif serta buffer pencadangan yang kuat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif ditopang stabilitas ekonomi daerah dan fungsi intermediasi perbankan yang berjalan baik.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan sektor perbankan masih menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. “Secara umum kinerja industri jasa keuangan di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang baik. Ini didukung kondisi ekonomi daerah yang stabil serta fungsi intermediasi perbankan yang optimal,” ujar Sinar di Batam, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan OJK berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar sektor jasa keuangan tetap menjadi pilar utama dalam mengakselerasi potensi ekonomi Kepri, termasuk pembiayaan bagi UMKM dan nelayan.

Dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 43 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta 18 lembaga jasa keuangan lainnya yang berada dalam pengawasan OJK di wilayah Kepri.

Secara kinerja, aset perbankan di Kepri tumbuh 13,74%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 13,44% YoY.

Sementara itu, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 25,85% atau hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan kredit nasional. Menurut Sinar, capaian tersebut menunjukkan perbankan di Kepri berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi daerah.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap sektor perbankan,” katanya.

Dari sisi likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,2%, sedikit di bawah angka nasional sebesar 13,83%. Meski demikian, kondisi likuiditas dinilai tetap sehat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Kepri sebesar 94,07% atau masih di bawah ambang batas 100%.

Kualitas kredit juga menunjukkan tren perbaikan. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank umum turun dari 2,84% pada 2024 menjadi 2,34% pada 2025.

“Penurunan NPL ini menunjukkan kualitas kredit tetap terjaga dan pengelolaan risiko oleh perbankan berjalan dengan baik,” ujar Sinar.

OJK berharap tren positif tersebut dapat terus berlanjut sehingga sektor jasa keuangan di Kepri semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kreditperbankan nasional tumbuh 9,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Januari 2026 menjadi Rp8.557 triliun.

Berdasarkan paparan hasil Rapat Dewan Komisioner bulanan Februari 2026, posisi kredit tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2025 sebesar Rp8.586 triliun. Secara bulanan (month-to-month/mtm), kredit terkontraksi 0,33%, sementara secara year-to-date (ytd) juga tercatat minus 0,33%.

Dari sisi komposisi, pertumbuhan kredit investasi menjadi penopang utama dengan kenaikan 22,38% YoY. Adapun kredit modal kerja tumbuh 4,13% YoY dan kredit konsumsi meningkat 6,58% YoY.

"Berdasarkan kategori debitur kredit korporasi tumbuh 16,07% ditinjau dari kepemilikan kredit bank BUMN tumbuh 13,43% yoy," kata Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat sebesar Rp10.076 triliun pada Januari 2026 atau tumbuh 13,48% YoY. Secara bulanan, DPK meningkat tipis 0,17%. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,93%, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 85,35%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,87% pada Januari 2026, sama dengan posisi Desember 2025.

Sementara itu, indikator profitabilitas menunjukkan perbaikan terbatas. Net interest margin (NIM) tercatat 4,63%, naik dari 4,56% pada Desember 2025. Namun, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,49% dari sebelumnya 2,53%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,14%, meningkat dari 2,05% pada Desember 2025. NPL net tercatat 0,82%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2.775 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,23%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,54%. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 197,92%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasian senilai Rp57,13 triliun sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026). “Hingga akhir 2025, BRI berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp57,13 triliun,” ungkap Hery, Kamis (26/2/2026).

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menambahkan kinerja keuangan dan profitabilitas positif BRI didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai.

Dia mengatakan, hal itu tercermin dari rasio loan to deposit ratio atau LDR yang bank berada di level yang ample sebesar 91,4%. Angka ini memberikan ruang bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Farida mengungkapkan bahwa rasio liquidity coverage ratio (LCR) juga terjaga di level 136,9% dan net stable funding ratio (NSFR) sebesar 117,7% atau jauh di atas ketentuan regulator yaitu 100%.

“Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga atau pendanaan yang lebih optimal,” ujar Farida.

Dari sisi permodalan, Farida mengungkap bahwa saat ini kondisi permodalan BRI kami nilai cukup kuat dengan rasio capital adequacy ratio (CAR), BRI ada di level 23,52% atau di atas ketentuan minimum regulator.

Dia menuturkan, posisi ini menunjukkan kapasitas permodalan BRI yang memadai untuk menopang ekspansi bisnis secara prudent, menyerap potensi risiko, serta menjaga stabilitas dan ketahanan perseroan.

“Dengan struktur permodalan yang kokoh, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk terus mendorong pertumbuhan kredit khususnya segmen UMKM dan pembiayaan produktif sejalan dengan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tuturnya.

Dari sisi kualitas aset, hingga akhir tahun 2025, rasio NPL (NPL) BRI terkendali di level 3,07%. Hal tersebut menjadi semakin relevan mengingat portofolio BRI yang mayoritas disalurkan ke segmen UMKM yang secara karakteristik memiliki resiko yang lebih granular.

Farida menyebut NPL yang rendah ini menunjukkan efektivitas strategi manajemen risiko yang solid dan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan kualitas kredit yang terjaga tersebut, BRI juga tetap menyediakan pencadangan yang sangat memadai dengan NPL coverage besar 178,1%.

“Dengan coverage ratio yang sangat memadai ini, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, namun juga memberikan keyakinan kepada investor, regulator, dan seluruh stakeholders bahwa perseroan memiliki fundamental yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan pasar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) memperkirakan kreditperbankan tumbuh 10,11% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2026, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pertumbuhan kredit yang lebih baik dibanding 2025 itu dengan catatan didukung oleh potensi peningkatan produktivitas ekonomi, berlanjutnya pertumbuhan kredit investasi, serta mulai pulihnya permintaan kredit modal kerja.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan kredit pun setidaknya akan sedikit membaik juga dibandingkan dengan tahun lalu, di kisaran 10% di tahun ini,” kata Josua dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025 secara daring, Jumat (20/2/2026).

Pihaknya juga memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank berada pada posisi 10,74% YoY dengan loan to deposit ratio (LDR) berada dalam kisaran 85,25%.

Pada 2025, Josua menuturkan bahwa pertumbuhan kredit masih tergolong lesu meski sempat melonjak dari November yang sebesar 7,9% YoY menjadi 9,3% YoY pada Desember tahun lalu.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan kredit yang meningkat itu utamanya didorong oleh penyaluran pembiayaan untuk program prioritas pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan kredit secara merata.

Di sisi lain, DPK perbankan justru tumbuh double digit dan melampaui pertumbuhan kredit. Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi oleh penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank-bank Himbara yang mendorong likuiditas perbankan meningkat signifikan.

Namun, Josua menyoroti bahwa pertumbuhan kredit belum merata, khususnya di segmen UMKM. Sepanjang 2025, dia mengungkapkan bahwa penyaluran kredit ke UMKM masih terhambat akibat risiko kredit yang relatif tinggi, sehingga menahan laju ekspansi kredit secara keseluruhan.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi menunjukkan pertumbuhan double digit sejalan dengan kinerja positif komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi masih tumbuh terbatas atau cenderung stagnan.

Dia menilai, peningkatan sentimen dan kepercayaan pelaku usaha ke depan diharapkan dapat mendorong permintaan kredit modal kerja. Secara ideal, kenaikan investasi perlu diikuti oleh peningkatan kredit modal kerja agar dapat mempercepat aktivitas ekonomi secara lebih luas. “Ini harapannya akan bisa merefleksikan juga bagaimana nanti adanya peningkatan kredit modal kerja,” ujarnya.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara umum masih terkendali, meskipun NPL di segmen UMKM relatif lebih tinggi.

Sementara itu, permodalan perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) berada di kisaran 25–26%, serta LDR diperkirakan berada di level sehat sekitar 85%. Dengan melihat kondisi sepanjang 2025, Josua memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun ini berada di posisi 10,11% YoY.

“Kami melihat bahwa dengan kondisi tadi, kalau sekiranya produktivitas perekonomian itu terus membaik, pertumbuhan kredit investasi tahun lalu yang cukup signifikan tersebut itu mulai merefleksikan permintaan kredit modal kerja di tahun ini, kami melihat bahwa pertumbuhan kredit pun juga setidaknya akan sedikit membaik,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) akan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90% menyusul penarikan dana pemerintah yang berasal dari Saldo Lebih Anggaran (SAL) senilai Rp23 triliun pada 15 Desember 2025 lalu.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai sekaligus mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi berbagai program pemerintah selanjutnya.

“Menjaga LDR di bawah 90% penting agar BNI memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” kata Direktur Utama BNI (BBNI) Putrama di Komisi VI DPR, Senin (26/1/2026).

Meski terjadi penarikan dana, Putrama menegaskan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari penempatan dana SAL, BNI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp88 triliun ke sektor riil.

Putrama menjelaskan, penempatan dana SAL oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri Keuangan menempatkan dana sebesar Rp55 triliun di BNI.

Selanjutnya, pada Desember 2025, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar Rp25 triliun sehingga total penempatan mencapai Rp80 triliun.

“Pada tahap kedua, pemerintah menarik kembali dana SAL tersebut pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan dana itu sudah kembali ke Bank Indonesia,” ujar Putrama.

Purbaya Tarik Duit Rp75 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada tahap kedua penempatan dana. Penarikan dilakukan pada 15 Desember 2025 dengan nilai mencapai Rp23 triliun dan dana tersebut telah kembali ke Bank Indonesia.

Direktur Utama BNI Putrama menjelaskan, penempatan dana SAL oleh pemerintah dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri Keuangan menempatkan dana sebesar Rp55 triliun di BNI.

Selanjutnya, pada Desember 2025, pemerintah kembali menempatkan dana SAL sebesar Rp25 triliun sehingga total penempatan mencapai Rp80 triliun.

“Pada tahap kedua, pemerintah menarik kembali dana SAL tersebut pada 15 Desember 2025 sebesar Rp23 triliun dan dana itu sudah kembali ke Bank Indonesia,” ujar Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Meski terjadi penarikan dana, Putrama menegaskan bahwa BNI tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Dari penempatan dana SAL, BNI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp88 triliun ke sektor riil.

Ke depan, lanjut Putrama, BNI akan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai sekaligus mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi berbagai program pemerintah selanjutnya.

“Menjaga LDR di bawah 90% penting agar BNI memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” kata Putrama.

Seiring dengan penempatan dana SAL, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan per Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) setelah sebelumnya sempat melemah hingga di posisi 7,03% YoY pada Juli 2025.

Lantas apakah laju pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank Himbara?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, dampak dari kebijakan penempatan dana SAL ke bank BUMN sejauh ini belum terlihat. “Untuk dana SAL belum begitu terlihat dampaknya,” kata Trioksa kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (22/1/2026).

Trioksa mengatakan, hal tersebut tecermin dari fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), undisbursed loan pada Desember 2025 mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Alih-alih kebijakan penempatan SAL di Himbara, Trioksa menyebut bahwa pertumbuhan kredit pada Desember 2026 didorong oleh realisasi belanja pemerintah yang harus diselesaikan pada akhir tahun. Selain itu, tren belanja masyarakat pada Desember 2025 untuk menyambut Natal dan Tahun Baru juga turut mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

BI melaporkan, kredit perbankan tumbuh 9,69% YoY pada Desember 2025, berada dalam kisaran prakiraan BI sebesar 8%-11% YoY. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Kemudian dari sisi penawaran, otoritas moneter mengungkapkan kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% YoY pada Desember 2025.

Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 senilai bersih Rp4,97 triliun telah sepenuhnya terealisasi dan digunakan untuk ekspansi kredit, tanpa menyisakan dana menganggur.

Berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Mandiri mencatat hasil penawaran umum bruto sebesar Rp5 triliun, dengan biaya penawaran mencapai Rp33,68 miliar, sehingga realisasi bersih dana yang diperoleh perseroan mencapai Rp4,97 triliun .

Manajemen menyampaikan bahwa 100% dana bersih hasil penerbitan obligasi tersebut dialokasikan untuk ekspansi kredit, sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam prospektus. Dengan realisasi tersebut, sisa dana tercatat nihil.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025 tersebut efektif pada 19 Desember 2025. Dalam laporan yang sama, perseroan merinci komponen biaya penawaran umum.

Adapun perinciannya antara lain biaya profesi penunjang pasar modal sebesar Rp26,82 miliar, underwriting fee Rp2,5 miliar, management fee Rp700 juta, selling fee Rp700 juta, serta biaya lembaga penunjang pasar modal Rp1,48 miliar

Pertumbuhan Kredit

BMRI mencatat pertumbuhan dua digit pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menjelang tutup buku 2025.

Berdasarkan laporan keuangan bank only per akhir November 2025, hingga akhir November 2025, kredit perseroan tumbuh 13,1% secara tahunan menjadi Rp1.452 triliun, sementara DPK meningkat 15,9% year on year ke level Rp1.584 triliun.

Bank Mandiri turut mencatatkan likuiditas perseroan yang terjaga. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berada di kisaran 91%. Seiring ekspansi kredit, total aset Bank Mandiri alias bank only per November 2025 naik 14,6% YoY menjadi Rp2.120 triliun.

Dari sisi pendapatan, emiten berkode BMRI ini mencatat pendapatan bunga tumbuh 9,5% YoY. Di sisi lain, tekanan beban bunga mulai mereda.

Beban bunga pada November 2025 tercatat Rp3,6 triliun dan terus menurun sejak kuartal II. Secara kuartalan, beban bunga turun 1,7% hingga kuartal III dan diperkirakan berlanjut pada kuartal IV/2025.

Kontribusi pendapatan nonbunga juga semakin kuat. Hingga November 2025, pendapatan nonbunga tumbuh 12,1% YoY, didorong oleh peningkatan transaksi digital dan optimalisasi solusi keuangan.

Fee based income dari transaksi digital tercatat tumbuh sekitar 14% YoY, dengan kontribusi Livin’ by Mandiri yang melonjak hampir 20%. Sementara itu, bisnis treasury mencatat pertumbuhan fee sekitar 55% seiring meningkatnya aktivitas trading dan layanan nasabah.

Adapun, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat 0,99% per November 2025, dengan coverage ratio sekitar 260%. Kondisi tersebut mendorong penurunan beban pencadangan hingga 36% secara tahunan, yang pada akhirnya memperkuat kinerja laba.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membayarkan dividen interim tahun buku 2025 senilai total Rp9,3 triliun pada hari ini, Rabu (14/1/2026).

Seperti diberitakan Bisnis, emiten bank pelat merah ini akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham atau setara dengan Rp9,3 triliun. Keputusan pembagian dividen interim tersebut telah disetujui Dewan Komisaris atas keputusan Direksi Bank Mandiri pada 18 Desember 2025.

Adapun, pembayaran dividen interim dilaksankaan Bank Mandiri pada Rabu (14/1/2026).

Manajemen Bank Mandiri menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan fundamental perseroan yang tetap solid, likuiditas yang terjaga, serta konsistensi kinerja Bank Mandiri dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham.

Pembayaran dividen interim sekaligus memperkuat peran BMRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pembagian dividen interim itu telah memperhitungkan kondisi permodalan perusahaan yang solid serta likuiditas yang memadai. Melalui kinerja keuangan yang terjaga, Bank Mandiri tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

“Pembagian dividen interim ini menjadi bukti konsistensi Bank Mandiri dalam memberikan nilai optimal bagi para pemegang saham, sejalan dengan pengelolaan kinerja dan fundamental perseroan yang tetap solid,” ujar Riduan, dalam keterangan resminya, Rabu (14/1/2026).

Pembagian dividen interim ini juga menjadi bagian dari kontribusi Bank Mandiri kepada negara, seiring dengan peran Danantara Indonesia sebagai pemegang saham terbesar perseroan. Hal tersebut sejalan dengan upaya optimalisasi nilai investasi pemerintah serta penguatan peran Bank Mandiri dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Kinerja Solid Bank Mandiri

Riduan menambahkan pembagian dividen interim tersebut didukung oleh kinerja keuangan perusahaan yang tetap solid hingga akhir November 2025. Hal ini tecermin dari fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh positif, di atas rata-rata industri.

Kinerja solid tersebut ditopang oleh fungsi intermediasi yang terus tumbuh positif hingga akhir November 2025. Secara bank only, penyaluran kredit Bank Mandiri mencapai Rp1.452 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata industri dan menegaskan komitmen perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi pendanaan, Bank Mandiri mencatatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.584 triliun. Pada saat yang sama, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) terjaga di kisaran 91%, mencerminkan kondisi likuiditas yang sehat serta ruang ekspansi yang tetap memadai.

Selain itu, total aset Bank Mandiri (bank only) per November 2025 tercatat mencapai Rp2.120 triliun, menegaskan ketahanan model bisnis perseroan dalam menopang pertumbuhan jangka menengah di tengah penyesuaian kebijakan moneter dan dinamika global.

“Ke depan, Bank Mandiri akan terus menjaga konsistensi kinerja sekaligus memperkuat kontribusi perseroan bagi perekonomian nasional melalui sinergi ekosistem Mandiri Group dan akselerasi di berbagai sektor usaha, sehingga kinerja Bank Mandiri tetap unggul dan bertumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Riduan.