Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berupaya untuk menyiapkan ribuan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia di masa depan melalui program Transmigrasi Patriot yang memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, pembangunan Indonesia di masa mendatang tidak mungkin hanya mengandalkan pusat pemerintahan atau pusat ekonomi yang sudah mapan. Masa depan Indonesia harus dibangun dari pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh tanah air.

“Indonesia masa depan tidak akan dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia masa depan akan dibangun dari ribuan pusat pertumbuhan baru yang tersebar di seluruh Nusantara,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hingga saat ini, program transmigrasi telah berhasil mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan tiga ibu kota provinsi.

Namun, ia menyoroti adanya tantangan terkait ketimpangan kesempatan untuk mendorong pengembangan wilayah dan potensinya, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) setempat.

“Ketimpangan terbesar yang kita hadapi hari ini bukanlah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terbesar bangsa ini adalah ketimpangan kesempatan,” kata Iftitah.

Melalui program Transmigrasi Patriot, pihaknya berkomitmen dalam memperluas distribusi talenta, pengetahuan, teknologi, serta akses terhadap kemajuan untuk mengembangkan potensi daerah dan SDM lokal.

Program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan agen perubahan ke berbagai kawasan yang sedang tumbuh.

Mengutip pesan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta, Mentrans Iftitah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan besar karena obor yang menyala di Jakarta, melainkan karena lilin-lilin yang menyala di desa-desa.

“Sesungguhnya lilin-lilin itu sudah ada di seluruh Indonesia. Tapi, kita semua menunggu korek api yang jumlahnya terbatas di Jakarta. Karena itu, tugas kita bukan membawa api dari Jakarta, tetapi membantu setiap daerah menyalakan apinya sendiri,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam program Transmigrasi Patriot, salah satunya dengan menjadi peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) agar ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus, tapi juga dapat benar-benar menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Iftitah menyatakan, saat ini paradigma transmigrasi harus diubah menjadi perpindahan pengetahuan, teknologi, dan talenta, bukan perpindahan penduduk semata.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus yang telah menciptakan ilmu pengetahuan, inovasi, dan talenta dengan Kementrans yang menyediakan ruang untuk menguji ilmu pengetahuan, menerapkan inovasi, dan memfasilitasi para talenta muda memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan ilmu pengetahuan. Kami ingin mendekatkan kampus dengan masyarakat. Kami ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup pembangunan Indonesia,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan integrasi transportasi umum bertarif Rp10.000 di DKI Jakarta masih berlaku untuk memudahkan mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan lebih murah dan efisien.

Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Dedy Cahyadi mengatakan kebijakan integrasi tarif Rp10.000 yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berlaku bagi layanan transportasi umum yang dikelola badan usaha milik daerah.

"Itu sudah jalan, dan sampai sekarang juga tetap dilaksanakan," kata Dedy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Skema tersebut mengintegrasikan layanan Mikrotrans, Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sehingga masyarakat dapat berpindah antarmoda dalam satu perjalanan dengan tarif maksimal Rp10.000.

Tarif terintegrasi berlaku selama tiga jam pada jam sibuk pagi sehingga masyarakat yang berangkat bekerja dapat memanfaatkan berbagai moda transportasi umum secara lebih praktis dan hemat.

"Artinya begini, apabila ada seseorang yang ingin berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu tiga jam, mereka bisa menggunakan berbagai macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, atau feeder termasuk Mikrotrans dan itu dihitung hanya Rp10.000," ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, penumpang dapat berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa harus membayar tarif penuh setiap kali berganti layanan selama batas waktu masih berlaku.

"Ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda yang lainnya. Coba bandingkan LRT Jakarta dari Bogor ke Bekasi, ke Jakarta aja sudah Rp20.000 kan ya? Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tertentu itu lebih murah," ucapnya.

"Dan diharapkannya nanti masyarakat itu bisa menggunakan public transport atau angkutan umum dari wilayah rumahnya ke tempat bekerja di wilayah DKI Jakarta," tambahnya.

Menurutnya skema integrasi tarif mampu memberikan penghematan biaya perjalanan dibandingkan menggunakan setiap moda secara terpisah sehingga semakin menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

Pembayaran dilakukan menggunakan kartu uang elektronik yang telah terhubung dengan sistem JakLingko sehingga perpindahan antarmoda dapat dikenali secara otomatis melalui mekanisme tap-in dan tap-out.

Sebagai contoh, penumpang dari Bekasi dapat melanjutkan perjalanan menggunakan LRT Jakarta kemudian berpindah ke Transjakarta dengan total biaya maksimal Rp10.000 selama memenuhi ketentuan waktu.

Kebijakan integrasi tarif tersebut telah diterapkan sejak 2022 dan hingga kini tetap berjalan sebagai upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta.

"Tiga jam, biasanya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau mau merasakan, sekarang menggunakan kartu uang elektronik kartu apa saja e-money, berangkat jam 6 tapi pindah moda misalkan dari Bekasi naik LRT Bekasi terus turun di Dukuh Atas mau ke kota tinggal naik Transjakarta, pindah halte itu selama tiga jam maksimal Rp10.000. Seperti itu, sudah berlaku," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya adalah dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berkomitmen mengawal perkembangan koperasi pondok pesantren (ponpes) di bawah Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI), lantaran dinilai memiliki potensi membentuk kemandirian ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

"Pondok pesantren memiliki kekuatan yang merupakan aset luar biasa karena terdapat nilai historis panjang, oleh karenanya kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya adalah dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren," kata Ferry saat Sarasehan Nasional MPDI di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Koperasi siap membantu pembiayaan koperasi ponpes melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Oleh karena itu, Ferry meminta setiap pondok pesantren yang telah memiliki koperasi supaya memastikan detail kegiatan usaha masing-masing.

Ia menyampaikan MPDI telah mendirikan koperasi sekunder yang nantinya bisa berperan sebagai offtaker produk untuk dipasarkan melalui koperasi premier milik pondok pesantren.

Bahkan, Ferry menyatakan setiap produk dari koperasi premier di pondok pesantren yang dinaungi oleh MPDI bisa menjadi penyuplai barang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi memang perlu dibangun ekosistem yang baik, karena saya meyakini kekuatan potensi koperasi pondok pesantren," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum MPDI KH Ayi Abdul Rosyid, menyampaikan sudah ada beberapa pesantren telah mendirikan koperasi, namun kondisinya saat masih belum berkembang pesat.

MPDI menaungi 300-an pondok pesantren se-Indonesia, di mana dari jumlah itu baru 10 persen yang telah memiliki koperasi atau sekitar 30an pondok pesantren.

Maka dari itu, melalui penyelenggaraan agenda ini pihaknya berupaya menggandeng peran pemerintah dalam rangka melakukan penguatan pada tata kelola dan pengembangan koperasi pondok pesantren.

Perihal peluang pemasaran produk koperasi pondok pesantren di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diutarakan oleh Menkop, dirinya menyatakan bahwa hal itu akan terus dikomunikasikan dengan kementerian terkait.

"Kami mendorong pesantren supaya memiliki produk untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan berbagai unit usaha mulai dari sektor pertanian hingga layanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ketua KDKMP Tamanmartani Mawardi mengatakan, koperasi yang berdiri pada 2025 itu kini memiliki 1.118 anggota. Koperasi mengelola sejumlah unit usaha, antara lain penyedia sarana produksi pertanian, toko sembako, perikanan, dan klinik kesehatan.

"Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar yang dibutuhkan warga desa," kata Mawardi dalam keterangannya, Sabtu.

Salah satu unit usaha utama koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi. KDKMP Tamanmartani dipercaya menjadi penyalur pupuk bersubsidi dengan alokasi sekitar 400 ton per tahun sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Mawardi mengatakan, selama enam bulan terakhir koperasi telah menyalurkan lebih dari 200 ton pupuk kepada kelompok tani di wilayah Tamanmartani. Selain pupuk bersubsidi, koperasi juga menyediakan benih, pestisida, dan berbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Ke depan, koperasi menargetkan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan budidaya, hingga penyerapan hasil panen petani.

"Petani kini lebih mudah mendapatkan pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kami ingin koperasi menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujar Mawardi.

Di luar sektor pertanian, koperasi juga mengembangkan klinik kesehatan yang telah mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan. Klinik tersebut menyediakan layanan poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak (KIA), serta farmasi dengan dukungan 10 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Menurut Mawardi, keberadaan klinik koperasi membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan lebih dari enam kilometer menuju puskesmas. Saat ini, koperasi juga tengah menyelesaikan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengembangan berbagai unit usaha tersebut didukung pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, KDKMP Tamanmartani menunjukkan koperasi desa dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus penyedia layanan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung pembiayaan yang memadai.

"KDKMP Tamanmartani menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dari sektor pertanian yang membantu petani memperoleh sarana produksi hingga layanan kesehatan yang mendekatkan akses pelayanan kepada warga. Inilah wajah koperasi modern yang produktif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan logo HUT RI ke-81.

Prasetyo mengatakan bahwa hingga Jumat, 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB, telah terdata sebanyak 42.151 masyarakat yang berpartisipasi memberikan suara untuk memilih desain logo melalui laman https://logohutri.istanapresiden.go.id/.

Mensesneg yang juga selaku Ketua Panitia Negara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pun menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi publik dalam proses pemilihan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi wujud nyata semangat kebangsaan dan rasa memiliki terhadap perayaan kemerdekaan Indonesia.

“Ini bukan sekadar memilih sebuah desain, tetapi turut menentukan identitas visual yang akan merepresentasikan semangat, optimisme, dan cita-cita Indonesia ke depan,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (26/6/2026).

Prasetyo mengatakan mekanisme partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT RI ke-81 ini mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan arah pembangunan Indonesia.

Dia juga menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo juga mencerminkan nilai gotong royong dan demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pemerintah mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi hingga proses pemilihan berakhir agar logo yang terpilih benar-benar menjadi simbol yang lahir dari aspirasi bersama seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi secara aktif hingga proses pemilihan selesai, sehingga logo yang terpilih benar-benar menjadi simbol yang lahir dari aspirasi bersama dan dapat mempersatukan semangat seluruh anak bangsa dalam menyongsong Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa sayembara logo HUT RI ke-81 telah diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam prosesnya, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berjalan secara profesional. Lalu, terpilih lima desainer finalis terbaik.

"Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto], masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik mulai dari 24 -28 Juni 2026," ujar Teuku Riefky dalam konferensi pers pada Rabu (24/6/2026).

Adapun, masyarakat bisa memilih deretan logo resmi itu melalui situs https://logohutri.istanapresiden.go.id/.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi hal penting sebagai ruang partisipasi nasional yang akan membangun rasa memiliki. Sehingga, logo terpilih nanti diharapkan benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling ini sebagai representasi semangat bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah menegaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik.

Nur Nadlifah menyampaikan hal itu saat menghadiri Sarasehan dan Dialog Perempuan Nasional bertema "Dari Representasi ke Kekuasaan: Roadmap 30% Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Nasional" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

"Komitmen terhadap keterwakilan perempuan di berbagai sektor harus menjadi komitmen bersama. PKB dan partai politik lainnya telah berupaya menjalankan afirmasi tersebut, tetapi itu belum cukup apabila tidak diikuti komitmen dari seluruh pihak. Semakin besar keterwakilan perempuan, semakin besar pula peluang terwujudnya kesetaraan serta terjaminnya hak-hak perempuan yang selama ini masih kerap berada di posisi marginal," ujar Nadlifah di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/6/2026).

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting kualitas demokrasi. Kehadiran perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan tidak semata memenuhi prinsip kesetaraan, tetapi juga menjadi prasyarat lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif terhadap perspektif gender, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang tinggi cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tingkat korupsi yang lebih rendah, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia.

Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan afirmasi melalui ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen dari sekitar 8,8 persen pada Pemilu 1999 menjadi sekitar 22 persen berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah ambang batas critical mass sebesar 30 persen yang oleh banyak ahli dinilai sebagai syarat minimal agar perempuan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan strategis.

Karena itu, Nadlifah menekankan bahwa perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota pencalonan, melainkan harus memastikan perempuan memperoleh ruang yang setara dalam posisi-posisi strategis pengambilan kebijakan nasional.

"Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka 30 persen, tetapi bagaimana perempuan benar-benar memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Dari representasi, kita harus bergerak menuju kekuasaan yang menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat," pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi perempuan dari sayap partai politik maupun lembaga independen sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat agenda keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002.

Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group (BIG) Arif Budisusilo menyampaikan, BIA 2026 hadir sebagai komitmen BIG dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

“Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan tema tahun ini. Pasalnya periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

Berkaca dari 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas.

“Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada tiga tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami dikedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (bagian Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group akan dihelat dalam acara gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026 di Hotel Raffles, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong hunian vertikal dapat hadir di kawasan transmigrasi.

"Rumah tidak harus selalu menapak atau rumah tapak. Jadi, rumah tapak itu diperuntukkan kepada masyarakat lokal, sedangkan untuk pendatang kita kasih rumah tumbuh model apartemen atau rumah susun," ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan model hunian vertikal di kawasan transmigrasi sesuai dikarenakan lahan yang semakin terbatas dan mahal.

"Jadi, yang penting apa? Yang penting, dia datang ada pekerjaannya, ada tempat tinggalnya, ada sekolahnya. Jadi, tidak harus selalu (rumah tapak) karena tanah makin ke sini makin mahal, makin sempit," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat momentum penataan ruang dan lahan, sehingga pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi harus semakin bijak.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.

Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar, sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik.

Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.

Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi.

Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan disiplin operasional, mengoptimalkan aset dan kapasitas usaha, serta membangun daya saing bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan .

Transformasi yang dijalankan di lingkungan Bio Farma Group merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan setiap entitas usaha memiliki fondasi bisnis yang semakin kuat, adaptif terhadap dinamika industri kesehatan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu perkembangan positif dari agenda tersebut terlihat pada PT Indofarma (Persero) Tbk. Melalui langkah efisiensi, pengendalian biaya, penguatan tata kelola, serta optimalisasi proses operasional, Indofarma terus melakukan perbaikan fundamental secara disiplin dan terukur.

Bio Farma Raih Primaniyarta Lifetime Achievement, Wujud Kontribusi bagi Kesehatan Dunia



Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan, bahwa transformasi di seluruh entitas Bio Farma Group tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesiapan bisnis yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

“Bio Farma terus mendorong transformasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh anak perusahaan dan afiliasi untuk memperkuat tata kelola, operasional, dan daya saing bisnis. Di Indofarma, langkah perbaikan telah menunjukkan perkembangan positif melalui efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi operasional. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Bio Farma Group mendukung penguatan ketahanan kesehatan nasional serta kontribusi industri kesehatan Indonesia di tingkat global,” ujar Shadiq Akasya.

Menurut Shadiq, penguatan tata kelola dan disiplin operasional menjadi fondasi penting bagi setiap entitas dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Bio Farma akan terus mengawal langkah transformasi melalui peningkatan akuntabilitas, optimalisasi portofolio dan aset, penguatan kapabilitas produksi, serta pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan pasar dan prioritas kesehatan nasional.

Radiofarmaka Pertama Buatan Dalam Negeri Resmi Didistribusikan



Ke depan, Bio Farma Group akan terus memperkuat sinergi antarentitas untuk membangun ekosistem industri kesehatan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan kompetitif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha seluruh anggota grup sekaligus memperkuat kontribusi industri farmasi Indonesia dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional dan memperluas perannya di tingkat global.