Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan, sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan Tambahan Penghasilan Karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dari aspek postur belanja, Tito menyarankan Pemda untuk lebih kreatif mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan catatan tidak membebankan rakyat. Dia memberikan contoh Wali Kota Pekan Baru 2024 yang mampu mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dirinya hingga menurunkan tim khusus guna mengulik cara Pemda tersebut menumbuhkan PAD. Jawabannya adalah memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat.

"Resepnya ternyata mempermudah perizinan. Masyarakat juga banyak yang mau membayar pajak retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya mereka tidak bayar, karena dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar," ungkapnya.

Tito menambahkan contoh lainnya, yaitu Pemda Bali di mana pemerintah setempat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak sehingga mampu menghubungkan langsung para wajib pajak dengan pemerintah daerah sehingga penerimaan retribusi dan pajak dapat tercatat lebih transparan.

Menurutnya selama ini pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen terlebih dahulu dikelola oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke dinas pendapatan daerah (Dispenda). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh penerimaan tersebut selalu masuk secara optimal ke kas daerah.

"Oleh karena dibuat sistem, yang langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke dispenda, dan itu naik. Nah ini kreatif, tapi tidak beratkan rakyat," jelasnya.

Selain itu, Tito meminta kepada Pemda dapat memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pintu pemasukan bagi kas daerah. Langkah lain untuk memberikan stimulus ekonomi daerah adalah Transfer ke Daerah (TKD).

Tito mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 140 daerah yang menjadi perhatian dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. Temuan tersebut diperoleh saat pelaksanaan retret bersama para sekretaris daerah (sekda) di Jatinangor.

Menurutnya, para sekda umumnya memahami aspek teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Karena itu, kepala daerah, terutama yang masih baru menjabat, diminta untuk cepat beradaptasi dan memanfaatkan masukan dari sekda, kepala badan pendapatan daerah (Bapenda), serta badan keuangan dan aset daerah (BKAD).

Namun, dari sekitar 140 daerah yang telah dipetakan, terdapat 39 daerah yang kondisinya dinilai paling mendesak karena tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).

Akibatnya, daerah-daerah tersebut memerlukan tambahan dukungan melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up ke APBD, TKD, sehingga pendapatannya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis belanja pegawainya nanti prosentasinya akan menjadi lebih rendah. Menjadi mudah-mudahan di bawah 30%," urai Tito.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah disebut telah menemukan jalan tengah atas perubahan status lahan kepunyaan para pengembang yang terdampak imbas kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang dinilai asosiasi pengembang tumpang tindih dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi, terutama dalam upaya penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurutnya, solusi tersebut nantinya akan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yang akan disepakati dan diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam waktu dekat.

"Kami sudah berkali-kali bertemu dengan ATR, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Minggu lalu di kediaman Mendagri disepakati akan ada SK bersama 2 menteri," ujar Sri ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).

Sri merinci, mekanisme mengenai penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut terbagi menjadi 2 kategori berbeda, yang didasarkan atas masa berlaku rencana tata ruang di masing-masing daerah.

Pertama adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di atas 5 tahun. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyesuaikan RTRW wilayah kerjanya dengan menyesuaikan 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang telah ditetapkan.

Kedua adalah daerah dengan penyesuaian RTRW di bawah 5 tahun (di mana tersisa 2 atau 3 tahun lagi). Menurutnya, masing-masing bupati dan wali kota diinstruksikan untuk menerbitkan peraturan kepala daerah sebagai langkah percepatan tanpa harus menunggu revisi RTRW.

"Dengan SKB 2 menteri tersebut, bupati dan wali kota akan diperintahkan untuk segera membuat peraturan kepala daerah. Jadi, ada kepastian segera, tidak perlu menunggu RTRW diperbaiki hingga 3 tahun lagi," jelasnya.

Terkait lahan perumahan yang terdampak LSD, Sri menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecualian (exclude) dari ambang batas 87% LBS yang telah ditentukan.

Untuk merealisasikannya, Sri telah meminta organisasi perkumpulan pengembang, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk dapat mengimbau anggotanya untuk mengumpulkan data poligon lahan secara kolektif.

Data tersebut kemudian dapat diajukan kepada kepala daerah setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN.

"Lokasi-lokasi bapak yang tadinya masuk dalam LSD, bahkan ada yang sudah dimiliki dan dijual, agar segera disampaikan poligonnya. Nantinya akan dikeluarkan (exclude) dari batas 87% tersebut. Ini yang penting, 87% [dari total LBS], lokasinya di mana nanti diatur oleh wali kota dan bupati," jelasnya.

Kementerian PKP menargetkan proses pendataan dan pengajuan lahan dari para asosiasi pengembang tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat (8/5/2026) untuk dapat mempercepat kelanjutan dari proyek-proyek perumahan, khususnya perumahan rakyat, yang sempat tertunda pembangunannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan tetap memungut pajak kendaraan listrik meski telah diimbau untuk pembebasan. Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan pungutan pajak dilakukan secara wajar, dengan tetap memberikan insentif.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan formulasi tarif setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. “Pada waktu itu, kami sudah mencoba memformulasikan tarif yang akan diberlakukan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/4/2026).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat mengusulkan empat lapisan insentif. Rinciannya, kendaraan listrik dengan nilai sampai Rp300 juta mendapat insentif 75 persen, kendaraan senilai Rp300-500 juta mendapat insentif 65 persen.

Kemudian, kendaraan listrik senilai Rp500-700 juta mendapat insentif 50 persen. Sementara bagi kendaraan listrik dengan nilai di atas Rp700 juta mendapat insentif 25 persen.

“Jadi, pajak yang dibayar tetap mempertimbangkan kemampuan membayar dan prinsip keadilan,” kata Lusiana.

Namun, kebijakan tersebut harus sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang meminta pemerintah daerah memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik. “Kalau pembebasan, berarti nilainya nol. Itu yang harus kami lakukan karena sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Lusiana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Namun, keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Wamenperin mengungkap, ia memahami industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak. Namun soal melanjutkan insentif EV masih akan dilihat lebih jauh.

“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” kata Faisol, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut. Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak. Namun, besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Di sisi lain, Faisol menegaskan komitmen terhadap percepatan transformasi energi di sektor otomotif. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih.

“Percepatan juga transformasi energi yang kita lihat harus terjadi juga di otomotif, itu kita harus dorong bersama-sama,” kata dia.

Wamenperin menambahkan, peran pemda dinilai penting untuk mendukung implementasi program tersebut di daerah.

“Jadi saya kira pemda memiliki peran penting untuk membantu Presiden supaya program transformasi energi ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan dengan percepatan hilirisasi itu bisa membantu merata di pemda.” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap kebijakan pemerintah pusat yang mengenakan pajak pada kendaraan listrik pada 2026 dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Ia menyebut pendapatan pajak itu menjadi modal untuk membangun daerah.

"Harapan saya adalah, pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil harus menggunakan jalan karena pendapatan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dari situ kok," ucap dia seusai menghadiri acara HUT Kabupaten Bandung di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (20/4/2026).

Ia mengatakan apabila pendapatan pajak kendaraan hilang, ditambah dana bagi hasil pajak mengalami penundaan penyaluran, hal itu akan berdampak pada pembangunan. Namun, pihaknya optimistis layanan infrastruktur jalan semakin baik.

"Bayar pajak tidak usah pakai KTP pemilik pertama, sekarang kan jadi kebijakan nasional, dan ini mendapat sambutan luar biasa dari warga," kata dia.

Bali siapkan insentif untuk warga

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali mulai membahas pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik. "Itu (nominal insentif pajak) yang masih dibahas, termasuk kesepakatan nasional biar tidak terlalu jauh timpang," ucap Kepala Bapenda Bali I Dewa Tagel Wirasa di Denpasar, Senin.

Dewa Tagel menyampaikan hal itu sebagai respons atas pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Jika sebelumnya kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, bebas pajak, maka dengan peraturan terbaru kendaraan berbasis baterai itu masuk sebagai objek pajak.

Kepala Bapenda Bali mengatakan siap tidak siap pengenaan pajak diberlakukan. Aturannya sudah ditetapkan dan berlaku secara nasional sehingga Provinsi Bali juga harus mengikuti.

Namun, untuk mengurangi beban wajib pajak, apalagi Pemprov Bali sedang mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, maka seperti halnya Jakarta mereka akan memberikan insentif. "Siap dalam arti apa, karena kan aturannya sudah kuat, tapi nanti berapa-berapanya pajak kendaraan juga masih menunggu arahan pusat, belum ada nominalnya, iya belum," ujar Dewa Tagel.

Selama proses pembahasan mengenai pajak kendaraan listrik dan insentifnya, Bapenda Bali sendiri belum dapat memprediksi dampak dari pengenaan pajak ini. Jika dikaitkan dengan misi Pemprov Bali untuk semakin memperbanyak penggunaan kendaraan listrik, ia mengatakan yang bisa menjawab hanya data ketika nanti pajak bergulir.

Berdasarkan data Pemprov Bali hingga 6 April 2026, jumlah kendaraan listrik yang melintas di daratan Bali adalah 14.301 unit, terbagi atas roda dua 9.790 unit dan roda empat 4.511 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal Pilkada tidak langsung kembali mencuat melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian imbas dari sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW).

Tito memang tidak mengungkapkan secara gamblang apakah Pilkada tidak langsung segera diterapkan. Hanya saja ketika dimintai keterangan oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026), Tito menyinggung Pilkada langsung tidak bisa menjamin pemberantasan korupsi.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," kata Tito.

Menurutnya, melalui Pilkada langsung dapat mencetak pemimpin daerah yang kompeten dan ada juga yang tidak. Tito menganggap bahwa hal ini tidak lepas kaitannya dengan kesejahteraan, moral hazard, serta integeritas.

Perlu diketahui bahwa selama triwulan I/2026, KPK telah menangkap dan menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Tito menilai rentetan kasus tersebut menandakan adanya masalah yang sistematis. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen yang selama ini digunakan.

"Artinya kan ada problema yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada," ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, mekanisme ini menghadirkan sejumlah aspek positif dalam demokrasi.

Namun di sisi lain, terdapat konsekuensi yang tak bisa diabaikan, terutama terkait tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para kandidat.

Selain itu, proses pemilihan langsung juga dianggap belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa sosok yang terpilih merupakan figur yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

Dari hasil survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan 60,7% masyarakat Indonesia tidak setuju dengan Pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

"Ini saya kira masukan dan catatan penting dari publik untuk diperhatikan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa kecenderungan publik, kecenderungan pemilih di Indonesia tidak setuju kepala daerah, bupati, wali kota itu dipilih secara langsung oleh DPRD," kata Peneliti Utama di lembaga survei Poltracking Indonesia Masduri Amrawi melalui siaran daring, Senin (13/4/2026).

Dari data yang dipaparkan, 26,9% masyarakat sangat tidak setuju dan 33,8% tidak setuju. Di sisi lain, 15,7% cukup setuju dan 1,3% sangat setuju dengan total 17,0%.

Dia menjelaskan masyarakat cenderung mendukung Pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat.

"Jadi mandatnya diberikan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang berlangsung melibatkan seluruh pemilih yang ada di Indonesia," ucapnya.

Menanggapi adanya desas-desus Pilkada tidak langsung, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai ketika hal ini terjadi akan memberikan rasa kekecewaan terhadap rakyat setelah berjuang melawan Pilkada tidak langsung sebelum reformasi.

"Prosesnya kan di zaman reformasi yang menghendaki adanya pemilihan langsung dengan dalil bahwa pemilihan tidak langsung itu cenderung untuk upaya membangun kekuasaan yang absolut dari para kaum elit, tidak ada ruang bagi masyarakat terlibat banyak. Itu kan sejarah yang enggak bisa dilupakan," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Riko menyatakan alasan biaya politik yang mahal dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku korupsi. Sebab, seluruh pengeluaran saat pesta politik dapat dihitung secara rinci.

Sebaliknya, pemantik biaya politik yang mahal diakibatkan praktik politik uang yang berujung pada tindakan korupsi.

"Yang nggak bisa diukur adalah praktik politik uang yang kemudian berimplikasi pada praktik korupsi setelah kepala daerah itu terpilih. Ini yang kedua yang Pak Tito nggak menyadari seolah-olah bahwa biaya mahal itu adalah biaya operasional, tapi biaya yang paling mahal adalah biaya praktik politik uang," tuturnya.

Aspek lainnya adalah kualitas dari kepala daerah yang tidak mumpuni dan tidak berintegritas. Termasuk para Partai Politik telah gagal memilih kader-kader terbaiknya untuk memimpin sebuah daerah.

Riko menguraikan selain adanya persoalan personal pada diri kepala daerah, proses rekrutmen dan pencalonan oleh partai politik yang cenderung transaksional turut memperparah situasi.

Kondisi ini dinilai berdampak pada pilihan yang dihadapi publik, di mana figur dengan kualitas yang kurang memadai tetap dapat tampil menarik karena dikemas secara baik dalam proses politik.

"Jadi ada persoalan personal di kepala daerahnya, kemudian diperkuat dengan tata cara pemilihan partai politik yang cenderung transaksional. Akibatnya masyarakat disuguhi barang-barang yang kurang bagus tapi dikemas bagus," ucapnya.

Riko menjelaskan dalam konteks penjaringan calon kepala daerah, mekanisme konvensi dinilai sebagai salah satu metode yang dapat menghasilkan kandidat berkualitas.

Baginya penentuan calon masih cenderung didominasi oleh partai politik, sehingga ruang partisipasi publik menjadi terbatas.

"Kalau di konvensi seperti yang pernah dilakukan di Partai Demokrat itu kan terbuka dan orang bisa tahu siapa calon-calonnya. Lagi-lagi kan mereka yang terpilih secara konvensi belum tentu pula menjadi calon yang ditetapkan oleh partai," ujarnya.

Pasalnya, kepala daerah yang dipilih harus yang memiliki integritas cukup baik dan mempunyai visi yang kuat untuk masyarakat. Riko turut menanggapi mengenai pernyataan Mendagri terkait Pilkada dipilih langsung oleh rakyat dan seolah berkontribusi terhadap tindak pindana korupsi di level kepala daerah.

Dia menayampaikan mekanisme pemilihan kepala daerah butuh kesadaran politik yang kuat

"Kalau kita bicara bahwa 'oh masyarakatnya pendidikan politiknya lemah', yang bisa melakukan pendidikan politik itu kan ada institusinya; yang pertama itu tentu partai politik; yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan; yang ketiga itu negara, negara punya peran untuk pendidikan politik warga negara," tutur Riko.

Dia memaparkan kelebihan dan kekurangan Pilkada langsung, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, Pilkada langsung adalah perwujudan publik yang lahir dari proses sejarah demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin.

Kemudian mekanisme ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun warga negara yang memiliki integritas untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Namun Pilkada langsung juga tidak lepas dari tantangan karena proses yang panjang dan kompleks, serta membutuhkan sumber daya dan energi yang besar.

"Saya pikir itu masih bisa ada jalan keluar. Nah ini yang prosesnya ini yang kemudian sering kali dijadikan alasan oleh negara untuk mengembalikan ke pilkada tidak langsung," jelasnya.

Di sisi lain, wacana pilkada tidak langsung dipandang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi yang mendorong keterlibatan publik secara luas.

Kata dia, Pilkada tidak langsung mengurangi peran masyarakat dalam memilih pemimpin justru dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru akan membawa kembali praktik-praktik politik ke pola lama di masa lalu.

"Saya belum melihat apakah pilkada tidak langsung pasca reformasi itu jauh lebih baik. Saya malah khawatir kembali ke era masa lalu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk segera menerapkan Work From Home (WFH).

Mantan Kapolri itu menegaskan langkah ini sebagai bentuk kepatuhan daerah terhadap kebijakan nasional yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

"Sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Tito mengatakan keputusan pembagian ASN/PNS yang WFH diserahkan ke masing-masing daerah.

"Kebijakan ini prinsipnya harus diterapkan. Cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah, diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO (work from office)," ucapnya.

Bagi Tito, penerapan WFH adalah upaya untuk merealisasikan transformasi budaya kerja yang efektif dan efesien

"Ini adalah dalam rangka untuk transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien," tandasnya.

Sebagai konteks, hal ini berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum menerapkan WFH karena masih dalam tahap kajian.

Termasuk mempertimbanhkan efisiensi anggaran dan mekanisme pelayanan publik ketika memberlakukan WFH. Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan WFH melalui Keputusan Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini mengatur skema Work From Home (WFH) bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat. WFH diberlakukan untuk efisiensi anggaran di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap banyak daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang minim, bahkan tidak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD).

Dia telah meminta Pemda yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dananya untuk wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut tersebut.

"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.

Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumut yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.

"Simalungun enggak terdampak, dapat Rp412 miliar, Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar Rp261 miliar, Rp30 miliar (buat Aceh)," ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.

Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Presiden Ke-8 RI itu menilai Rakornas tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat dan persatuan seluruh jajaran pemerintahan.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan acara yang ter-depfully. Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian,” ujar Presiden.

Kepala negara menyatakan keyakinannya bahwa apabila semangat para penyelenggara pemerintahan benar-benar lahir dari ketulusan hati, maka masa depan bangsa Indonesia akan terjaga dan cita-cita nasional dapat diwujudkan.

“Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” tegasnya.

Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung pandangan sebagian pihak luar negeri yang meragukan persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk.

“Banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation,” kata Presiden.

Dia menilai keraguan tersebut muncul karena keberagaman Indonesia yang sangat luas, mulai dari suku bangsa, etnis, ras, agama, hingga ratusan bahasa.

Namun, menurutnya, justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah yang paling dekat dengan rakyat, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat.

“Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan, rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai Rakornas 2026 menjadi kesempatan yang sangat penting karena hampir seluruh unsur pemerintahan hadir secara lengkap.

“Hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 menjadi seragam, yakni sebesar 2,5 persen.

Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026, yang diteken Purbaya pada 24 Desember 2025.

Dalam aturan tersebut, penetapan batas maksimal defisit APBD 2026 diberlakukan seragam untuk seluruh daerah, tanpa membedakan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

"Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 2,50 persen (dua koma lima nol persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026," bunyi Pasal 4 PMK 101/2025.

Sementara itu, dalam PMK 75/2024, batas maksimal defisit APBD 2025 yang ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, yakni 3,75 persen untuk kategori sangat tinggi, 3,65 persen untuk kategori tinggi, 3,55 persen untuk kategori sedang, 3,45 persen untuk kategori rendah, dan 3,35 persen untuk kategori sangat rendah.

Kemudian, PMK 101/2025 juga mengatur batas maksimal kumulatif defisit APBD 2026 sebesar 0,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan pada penyusunan APBN 2026. Batas maksimal kumulatif defisit tersebut adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan dalam APBD 2025, batas maksimal kumulatif defisit APBD ditetapkan sebesar 0,20 persen terhadap PDB. Hal ini menunjukkan besaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Pasal 5 PMK terbaru juga mengatur batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah pada tahun anggaran 2026 sebesar 0,11 persen dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

"Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan," bunyi Pasal 5 ayat 2 PMK 101/2025.

Ketetapan mengenai batas maksimal defisit dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang menjadi dasar pengendalian defisit APBD dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur.

Lalu, dalam Pasal 7 beleid yang sama juga menetapkan persyaratan kemampuan keuangan daerah dalam pengendalian pembiayaan utang. Pemerintah daerah (Pemda) diharuskan mempunyai rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit sebesar 2,5.

Jumlah sisa pembiayaan utang daerah dan jumlah pembiayaan utang daerah yang akan ditarik tidak boleh melampaui 75 persen dari total pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Apabila melampaui batas maksimal batas maksimal defisit APBD, pemda wajib mendapatkan persetujuan dari Menkeu. Kepala daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada Menkeu sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur.