Presiden Prabowo Subianto menegaskan ekspor beras, jagung, hingga pupuk yang mulai dilakukan Indonesia tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani dalam negeri.

Ia meminta setiap transaksi ekspor tetap memperhatikan harga yang diterima petani agar tidak merugi.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menyinggung meningkatnya permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pangan dan pupuk dari Indonesia seiring membaiknya produksi dalam negeri.

"Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman)? Petani jangan rugi," kata Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

Ia mengatakan Indonesia kini mulai mengekspor berbagai komoditas pertanian dan pupuk ke sejumlah negara. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pasokan pupuk dari Indonesia.

"Saya ditelepon Perdana Menteri Australia (Albanese). Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, 'jual, kirim ke mereka'," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo menyebut banyak negara saat ini membutuhkan pupuk dan pangan dari Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kapasitas produksi nasional, terutama setelah pemerintah mendorong swasembada pangan.

Karena itu, ia menilai Indonesia kini memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global, termasuk gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.

"Sekarang kita swasembada pangan, kita percaya diri. Terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi," katanya.

Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya peluang ekspor beras dan pupuk Indonesia ke berbagai negara. Untuk komoditas beras, Perum Bulog saat ini tengah menjajaki ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembahasan dengan Malaysia telah memasuki tahap negosiasi harga. Jika terealisasi, nilai transaksi ekspor tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Selain Malaysia, pemerintah juga membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara lain seperti Filipina, Papua Nugini, hingga Arab Saudi. Pada awal 2026, Indonesia telah merealisasikan ekspor perdana beras sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi.

Di sektor pupuk, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia secara bertahap dengan potensi nilai mencapai Rp7 triliun.

Tahap awal ekspor telah dilakukan dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, dengan volume 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Pemerintah juga menyebut sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh telah menyatakan minat untuk membeli pupuk urea dari Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah menemui Aburizal Bakrie beberapa tahun lalu untuk meminta pemerintah tidak mengimpor beras ketika petani dalam negeri akan memasuki masa panen.

Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Aburizal masih menjabat Menko Bidang Perekonomian pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Prabowo, impor beras pada saat musim panen berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani dan membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

pem

Saat itu, sambung Prabowo, terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai RI tidak perlu terlalu mempertahankan produksi pangan domestik apabila negara lain dinilai mampu menghasilkan beras dengan biaya lebih murah dan produktivitas lebih tinggi.

Prabowo mengaku terkejut mendengar pandangan tersebut. Menurutnya, salah seorang penasihat pemerintah ketika itu bahkan menyebut Indonesia lebih baik membeli beras dari Vietnam apabila petani negara tersebut dianggap lebih efisien dibanding petani Indonesia.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Prabowo, pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya.

Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar bertujuan membangun negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang memadai.

"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung bahwa masih ada masyarakat tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menurutnya tidak ada hal yang lebih genting dibandingkan perut lapar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Prabowo mengatakan bahwa terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju program MBG. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut harusnya bertanya kepada para petani, nelayan, dan anak-anak.

"Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, tanya itu petani, nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan sejumlah kelompok masyarakat berpendapat bahwa ada yang lebih genting daripada memberi makan perut yang lapar. Padahal, menurut Prabowo, tidak ada yang lebih genting selain memberi makan perut orang lapar.

"Katanya ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira, enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Kalau dia enggak segera diisi [diberi makan], dia mati," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa PBB telah meramalkan kelaparan di dunia akan masif. Pada periode 2 tahun lalu, 300 juta orang kelaparan di dunia. Kemudian, ke depan, jumlah orang kelaparan di dunia akan lebih banyak lagi menjadi 700 juta.

Bahkan, menurut Prabowo Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memberikan peringatan terkait masifnya kelaparan di dunia.

Meski begitu, menurut Prabowo, Indonesia akan aman dari kelaparan, bahkan ketersediaan pangan terjamin dan bisa ekspor.