Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Target tersebut dinilai relatif realistis, meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan peluang utama pencapaian target berasal dari besarnya pasar domestik, tingginya adopsi teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data.

“Transformasi digital layanan publik juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Meski demikian, Heru menekankan sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga isu regulasi yang kerap tertinggal dari laju inovasi teknologi.

Selain tantangan domestik, dia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor digital nasional.

“Seperti perlambatan ekonomi global dan juga domestik. Di sisi lain, disrupsi teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kinerja sektor digital nasional jika tidak diantisipasi secara strategis,” katanya.

Heru menilai sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut.

Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai tetap menjadi fondasi penting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Ini yang sayangnya, anggaran Komdigi di 2026 ini jauh dari postur kebutuhan anggaran Komdigi yang di atas Rp20 triliunan,” imbuh Heru.

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025, anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal.

Lebih lanjut, Heru menyebut pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas talenta digital nasional. Dia juga menyinggung pengelolaan regulasi yang dinilai perlu dilakukan secara lebih inklusif.

“Soal regulasi juga penting, regulasi kini jadi sorotan karena gampang main blokir tanpa mendapat masukan dari masyarakat secara luas lebih dulu,” ujarnya.

Heru menegaskan pendekatan transformasi digital yang inklusif dan produktif akan memperbesar peluang pencapaian target. Secara umum, dia menilai target yang ditetapkan Komdigi dalam Renstra 2025–2029 relatif realistis jika melihat tren pertumbuhan ekonomi digital Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Kenaikan yang bersifat bertahap menunjukkan perencanaan yang moderat dan tidak terlalu agresif, sehingga memberi ruang bagi konsolidasi kebijakan, infrastruktur, dan talenta digital,” lanjut Heru.

Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara menjadi modal penting dalam mencapai target tersebut. Namun, realisasi target dinilai sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan lintas sektor, bukan semata pada proyeksi angka, termasuk percepatan dan pemerataan pengembangan infrastruktur digital.

“Tanpa eksekusi yang disiplin dan adaptif terhadap dinamika global, target yang di atas kertas tampak rasional bisa menjadi sulit dicapai,” tambah Heru.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Komdigi, nilai ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan.

Pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi mencapai Rp1.490 triliun dengan kontribusi industri digital sebesar 6,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada 2022, jumlah startup di Indonesia tercatat mencapai 2.341 perusahaan rintisan, menempati posisi kedua terbanyak di Asia setelah India. Jakarta juga berada di peringkat ke-12 dari 100 kota dunia dalam daftar Top 100 Emerging Ecosystems dengan nilai ekosistem mencapai US$71 miliar, melampaui rata-rata global sebesar US$34,6 miliar.

Pertumbuhan ekosistem tersebut didukung oleh keberadaan sekitar 120 inkubator dan akselerator startup, serta lebih dari 200 institusi keuangan yang menopang pembiayaan startup. Adopsi teknologi digital di sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seiring upaya pemerintah meningkatkan adopsi teknologi di sektor UMKM.

Dalam Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital ditargetkan meningkat secara bertahap dari Rp137,89 triliun pada 2025 menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mencapai kesepakatan substansial dalam perundingan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan DEFA tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperluas pasar digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang digelar di Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku AECC Minister, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari 14 putaran perundingan intensif sejak DEFA diluncurkan pada September 2023, dengan Thailand sebagai ketua komite perunding.
Menurutnya, capaian tersebut juga akan menjadi tonggak penting dalam integrasi ekonomi digital kawasan. Airlangga menyebut, bagi Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030.
Apalagi, Indonesia menargetkan penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital UMKM.
"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing," ucap Airlangga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (16/10/2025).
Berdasarkan estimasi Asean, DEFA berpotensi memberikan kontribusi hingga US$366 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan pada 2030, atau sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara.
Tonggak Transformasi Digital ASEAN
DEFA merupakan inisiatif utama dalam Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) yang diadopsi pada 2021, sebagai peta jalan transformasi digital ASEAN pascapandemi Covid-19.
Perjanjian ini menjadi kerangka kerja komprehensif pertama di kawasan yang mengatur ekonomi digital, mulai dari arus data lintas batas, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kerja sama kecerdasan artifisial (AI).

9 Bidang Strategis DEFA

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);
2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);
3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);
4. Identitas digital (Digital Identities);
5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);
6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);
7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);
8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta
9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).
Dengan ruang lingkup tersebut, DEFA diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam menciptakan pasar digital terintegrasi yang memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses ekonomi digital ke tingkat regional dan global.