Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh negara anggota Asean telah berkomitmen untuk menyelesaikan draf substansi perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada putaran final bulan ini.

Airlangga menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan kerangka ekonomi digital tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean, November 2026 mendatang.

Adapun, komitmen penyelesaian perundingan tersebut disepakati saat Airlangga menghadiri the Asean Economic Community (AEC) Council (AECC) ke-27 yang diselenggarakan pada 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Penyelesaian isu-isu krusial dalam perjanjian DEFA diaebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan puncak yang dihadiri para pejabat tinggi perekonomian kawasan tersebut.

Sejumlah menteri yang turut hadir di antaranya adalah Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.

Di hadapan negara-negara mitra, Airlangga menyampaikan bahwa dinamika ekonomi digital yang melesat cepat menuntut blok kawasan ini untuk mengambil sikap dan merespons secara cepat.

"Walaupun text DEFA belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital," ujar Airlangga dalam forum tersebut, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu, putaran perundingan ke-21 pada bulan Mei 2026 ini akan menjadi panggung final untuk menuntaskan seluruh substansi yang masih mengganjal. Setelah draf disepakati, proses akan dilanjutkan dengan legal scrubbing dan tahapan konsultasi domestik di masing-masing negara sebelum penandatanganan resminya dilakukan pada KTT Asean bulan November.

Airlangga menyebut proses ratifikasi oleh masing-masing negara ditargetkan dapat rampung hanya dalam kurun waktu 180 hari usai penandatanganan dilakukan, mengingat tingginya urgensi bagi negara-negara kawasan untuk segera mencecap keuntungan ekonomi dari DEFA.

Dia menjelaskan, merujuk pada hasil studi dari Boston Consulting Group (BCG), pengesahan perjanjian komprehensif ini diyakini mampu melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan ASEAN, dari proyeksi US$1 triliun pada tahun 2030 menjadi menembus US$2 triliun.

DEFA diyakini menjadi inisiatif kerangka ekonomi digital komprehensif pertama di dunia. Kerangka ini pun diharapkan bertransformasi menjadi katalisator integrasi sekaligus menobatkan Asean sebagai pusat digital global.

Bagi Indonesia secara khusus, Kemenko Perekonomian berharap implementasi DEFA dinilai sangat sejalan dengan peta jalan aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Langkah ini ditujukan untuk mengakselerasi penguatan infrastruktur, pengembangan SDM, transformasi digital bagi UMKM, dan mitigasi keamanan siber.

"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM," terang Kemenko Perekonomian dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Grab Holdings untuk membangun data center di Indonesia guna memenuhi kebutuhan lokalisasi data. Menurutnya, pangsa operasional Grab di Indonesia cukup besar, yakni mencapai sekitar 40%, sehingga data seharusnya dihosting di negara tuan rumah.

Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi biaya, khususnya harga lahan dan listrik yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain tempat Grab beroperasi.

“Indonesia adalah yang paling kompetitif. Itu yang bisa saya jamin,” kata Airlangga dalam acara Grab X pada Rabu (8/4/2026).

Airlangga juga menyinggung laporan World Economic Forum yang mencatat 22% pekerjaan akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, kunci menghadapi perubahan tersebut adalah memastikan ketersediaan talenta digital yang adaptif serta kemampuan inovasi.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus memperkuat kesiapan nasional melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satunya kolaborasi dengan Arm Holdings dalam pengembangan kapasitas teknologi, yang pada tahun ini menargetkan pelatihan bagi 15.000 talenta di bidang AI.

Di tingkat regional, Indonesia juga menginisiasi penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi penguatan ekonomi digital kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat ditandatangani pada 2026 di bawah kepemimpinan Filipina.

Airlangga menambahkan, jika kesepakatan tersebut terealisasi, potensi ekonomi digital global dapat meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun atau sekitar Rp34.000 triliun pada 2030.

“Jadi ini adalah potensi pertumbuhan lain untuk Grab dalam lima tahun ke depan,” katanya.

Peluang dan Tantangan Data Center di RI

Sementara itu, Ketua Industri AI, IoT & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya, membeberkan sejumlah peluang dan tantangan Indonesia sebagai lokasi pengembangan data center.

Menurutnya, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta pengguna internet, serta PDB US$1,4 triliun atau sekitar Rp23.800 triliun yang tumbuh sekitar 5% per tahun.

“Ini adalah daya tarik fundamental yang tidak dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia,” kata Teguh kepada Bisnis.

Dia menambahkan, pasar hyperscale data center Indonesia diproyeksikan tumbuh dari US$3,49 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun pada 2025 menjadi US$7,96 miliar atau sekitar Rp135,3 triliun pada 2031, dengan CAGR 14,71%.

Selain itu, Indonesia dinilai unggul dari sisi ketersediaan lahan yang luas, sumber air untuk kebutuhan pendinginan, serta kemudahan pembangunan pembangkit listrik. Hal ini berbeda dengan Singapura yang menghadapi keterbatasan fisik akut, dengan vacancy rate data center hanya 1,4%, terendah di Asia Pasifik.

Indonesia juga memiliki opsi lokasi yang beragam, mulai dari Jakarta dan Batam hingga potensi pengembangan di Surabaya, Medan, dan ibu kota negara baru Nusantara.

Dari sisi kebijakan, insentif fiskal dinilai cukup kompetitif. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Cikarang dan Batam menawarkan PPN 0% untuk peralatan impor, yang dapat mengurangi belanja modal awal sekitar 11%. Sistem Online Single Submission (OSS) juga mempercepat proses perizinan dari 24 minggu menjadi 10 minggu untuk proyek yang memenuhi syarat.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikannya titik pendaratan alami kabel laut, sekaligus menciptakan kebutuhan organik akan edge data center di berbagai wilayah.

Teguh juga menyoroti momentum investasi yang kuat. Pada 2025, sejumlah investasi besar telah terealisasi, seperti DAMAC Digital dengan investasi US$2,3 miliar atau sekitar Rp39,1 triliun untuk data center AI-ready di Jakarta, Microsoft dengan komitmen US$1,7 miliar atau sekitar Rp28,9 triliun untuk infrastruktur cloud dan AI, serta kolaborasi Indosat-NVIDIA senilai US$250 juta atau sekitar Rp4,25 triliun untuk AI factory yang telah beroperasi melayani lebih dari 20 perusahaan di Indonesia.

Pasokan Energi Terjangkau ...

Ketergantungan pada Batu Bara

Namun demikian, Teguh menilai pasokan energi masih menjadi kelemahan utama Indonesia. Ketergantungan pada batu bara masih tinggi, yakni sekitar 68% dari pembangkit listrik nasional.

Target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 juga belum tercapai, dengan realisasi baru sekitar 16%. Selain itu, tarif listrik PLN yang berada di kisaran Rp1.600/kWh (US$0,11/kWh) belum disertai skema khusus energi terbarukan untuk data center.

“Hyperscaler global yang memiliki komitmen keberlanjutan ketat menghadapi kesulitan memenuhi target pengadaan energi hijau di Indonesia,” katanya.

Dari sisi infrastruktur, kesiapan jaringan listrik juga masih menjadi tantangan. Meskipun RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas 69,5 GW dengan 61% berasal dari energi terbarukan, realisasi investasi masih jauh dari kebutuhan, yakni hanya US$1,7 miliar atau sekitar Rp28,9 triliun pada 2024 dibandingkan kebutuhan sekitar US$18 miliar per tahun atau sekitar Rp306 triliun per tahun.

Selain itu, Teguh menilai birokrasi dan budaya bisnis berbasis relasi masih menjadi hambatan. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang lebih efisien dan transaksional, proses bisnis di Indonesia kerap membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun hubungan.

Tantangan lain adalah kesenjangan talenta. Meski memiliki populasi muda besar, ketersediaan tenaga profesional terlatih untuk operasional data center masih terbatas.

“Program pendidikan dan pelatihan terus diperbaiki, namun gap ini masih signifikan,” kata Teguh.

Terkonsentrasi di Jakarta

Dari sisi distribusi, pasar data center Indonesia juga masih terkonsentrasi di Jakarta dengan pangsa sekitar 56,72%. Meskipun Batam menunjukkan pertumbuhan pesat dengan CAGR 21,7% hingga 2031, diversifikasi ke wilayah lain masih berjalan lambat.

Dalam perbandingan regional, Teguh menyebut Singapura masih unggul dalam ekosistem digital, konektivitas global, regulasi yang transparan, serta posisinya sebagai pusat AI regional. Namun, keterbatasan lahan dan energi membatasi ekspansi kapasitas.

Sementara itu, Malaysia khususnya Johor tengah menjadi pusat pertumbuhan data center tercepat di Asia Tenggara, dengan kapasitas meningkat hingga 4,5 kali lipat. Hingga pertengahan 2025, pemerintah Johor telah menyetujui 42 proyek data center dengan total investasi sekitar MYR164,45 miliar atau sekitar US$35 miliar atau Rp595 triliun.

Meski demikian, Malaysia juga mulai menghadapi tekanan kapasitas. Pada Maret 2026, pemerintah setempat mengumumkan jeda pembangunan data center non-AI akibat keterbatasan pasokan air dan listrik.

Teguh menilai posisi Indonesia unik karena tidak bersaing langsung dengan Singapura atau Malaysia, melainkan menawarkan nilai berbeda berupa pasar domestik yang besar, kebutuhan data sovereignty, serta layanan berlatensi rendah.

“Investasi data center di Indonesia bukan tentang mengekspor kapasitas komputasi, melainkan tentang melayani 280 juta penduduk Indonesia sendiri. Ini adalah differentiator strategis yang sulit ditandingi negara mana pun,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA— Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, membuka peluang baru bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia, untuk menyerap investasi infrastruktur digital global, terutama data center.

Ketua Industri AI, IoT & Big Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Teguh Prasetya, menegaskan fenomena ini bukan sekadar relokasi investasi dari Timur Tengah ke ASEAN, melainkan bagian dari strategi diversifikasi global.

Dia menjelaskan investasi di Timur Tengah tetap tumbuh. Pasar data center kolokasi di kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar US$33,79 miliar atau sekitar Rp574,4 triliun pada periode 2025–2030, dengan pertumbuhan hampir 195% dibandingkan basis 2024.

“Arab Saudi telah meluncurkan inisiatif Transcendence AI senilai US$100 miliar yang didukung Public Investment Fund, sementara UEA terus membangun fasilitas AI berkapasitas besar,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun demikian, Teguh menilai yang berubah adalah selera risiko investor dan prioritas ekspansi. Hyperscaler global seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta kini lebih berhati-hati dalam ekspansi di Timur Tengah, sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan yang lebih stabil secara geopolitik seperti ASEAN.

Menurutnya, kawasan Asia Pasifik telah menerima komitmen investasi infrastruktur AI lebih dari US$55 miliar atau sekitar Rp935 triliun pada 2025, dengan proyeksi peningkatan kapasitas data center hingga 180% pada 2030.

Teguh menambahkan, faktor pendorong pergeseran ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga faktor struktural seperti pertumbuhan ekonomi digital ASEAN, populasi muda yang melek teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta kebutuhan kedaulatan data.

“Dengan kata lain, ASEAN sudah menarik investasi besar bahkan sebelum risiko geopolitik di Timur Tengah meningkat,” kata Teguh.

Dalam jangka pendek, percepatan pembangunan data center di ASEAN akan dipengaruhi langsung oleh ketidakpastian di Timur Tengah. Namun, dalam jangka panjang, tren ini akan berkembang menjadi strategi diversifikasi geografis permanen atau geographic redundancy.

Meski demikian, Teguh mengingatkan Indonesia perlu berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar bagi perusahaan global. Dia mencontohkan Malaysia yang menghadapi dilema karena sebagian besar investasi AI berasal dari hyperscaler asing, sehingga manfaat terhadap kapasitas inovasi lokal belum optimal.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari ketegangan teknologi AS-Tiongkok, volatilitas nilai tukar, hingga potensi kelebihan kapasitas (stranded assets) jika terjadi koreksi pasar AI.

Teguh menilai Indonesia berada pada posisi strategis dengan pasar domestik besar. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta pengguna internet, serta produk domestik bruto (PDB) sekitar US$1,4 triliun atau setara Rp23.800 triliun, Indonesia memiliki daya tarik yang tidak dimiliki negara lain di kawasan.

“Ini adalah daya tarik fundamental yang tidak dimiliki oleh Singapura maupun Malaysia,” katanya.

Pasar hyperscale data center Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh dari US$3,49 miliar atau sekitar Rp59,3 triliun pada 2025 menjadi US$7,96 miliar atau sekitar Rp135,3 triliun pada 2031.

Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan berupa ketersediaan lahan, sumber air untuk pendinginan, serta potensi pembangunan pembangkit listrik. Kawasan seperti Greater Jakarta, Batam, hingga kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan dinilai memiliki potensi besar.

Tantangan Energi

Teguh juga menyoroti insentif fiskal seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang mempercepat proses perizinan dari 24 minggu menjadi 10 minggu. Namun, tantangan masih besar, terutama pada sektor energi.

Indonesia masih bergantung pada batu bara sekitar 68% dan belum mencapai target energi terbarukan 23% pada 2025. Selain itu, keterbatasan talenta, birokrasi, serta konsentrasi data center di Jakarta juga menjadi kendala.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pergeseran investasi ke ASEAN memang mungkin terjadi, tetapi tidak bersifat masif dalam jangka pendek.

“ASEAN, termasuk Indonesia, bisa menjadi tujuan alternatif karena relatif stabil secara geopolitik,” kata Heru saat dihubungi Bisnis.

Dia menjelaskan bahwa investor cenderung melakukan diversifikasi lokasi untuk mitigasi risiko, bukan menarik investasi sepenuhnya dari Timur Tengah. Dalam jangka panjang, tren multi-region deployment akan semakin menguat.

Heru menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan lahan. Namun, sejumlah hambatan seperti ketidakpastian regulasi, proses perizinan, dan kualitas infrastruktur masih menjadi tantangan.

“Salah satunya perijinan yang super ribet, banyak pintu dan lama keluarnya, serta sering kita dengar harus kasih upeti dan bahkan hadapi preman berkedok ormas maupun mengaku aktivis di kamar dagang. Sehingga, banyak investor memilih luar Indonesia,” katanya.

Dia juga menyoroti risiko bottleneck energi yang dapat menghambat investasi, mengingat kebutuhan listrik untuk AI sangat besar. Selain itu, ketergantungan pada teknologi asing juga berpotensi menjadi risiko jangka panjang.

Sementara itu, Head of Research and Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus, menilai permintaan data center di Indonesia masih didorong kuat oleh kebutuhan domestik.

Anton menjelaskan permintaan global terhadap data center masih sangat besar dan bahkan melampaui kapasitas yang tersedia. Namun, pembangunan data center cenderung berfokus pada kedekatan dengan pengguna.

“Jadi membutuhkan data center, tapi masih tergolong baru dan kita masih di tahap awal pengembangan, ke depan akan masih terus bertambah investasinya,” kata Anton.

Berdampak Tidak Langsung

Dia menilai konflik di Timur Tengah tidak berdampak langsung terhadap investasi data center di Indonesia karena infrastruktur tersebut umumnya dibangun untuk melayani pasar lokal.

Anton juga menekankan pertimbangan utama investor lebih bersifat teknis, seperti lokasi, ketersediaan listrik, dan kesiapan infrastruktur, dibandingkan faktor geopolitik jarak jauh. Selain itu, Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia dari sisi kesiapan ekosistem.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan sektor properti, khususnya lahan industri dan kawasan digital, ikut terdorong oleh meningkatnya kebutuhan data center di tengah dinamika geopolitik global.

Dia menyebutkan permintaan lahan data center meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Greater Jakarta, seiring percepatan digitalisasi, adopsi AI, dan penggunaan cloud.

“Pertumbuhannya hingga belasan persen per tahunnya dan penyerapannya hingga 190 hektare,” kata Syarifah kepada Bisnis pada Selasa (7/4/2026).

Namun, pertumbuhan tersebut mulai terkoreksi pada akhir 2025. Menurutnya, Indonesia tetap memiliki daya tarik dari sisi harga lahan yang kompetitif, meskipun infrastruktur seperti jaringan fiber optik, energi, dan air masih perlu ditingkatkan.

Syarifah menambahkan bahwa lokasi data center sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, ekosistem pendukung, harga lahan, talenta, serta kedekatan dengan pasar utama.

Dia menilai dinamika geopolitik global tetap akan memengaruhi keputusan investasi, tetapi pertumbuhan data center tidak dapat dibendung karena menjadi tulang punggung ekonomi digital.

“Namun, sebagai catatan penyediaan infrastruktur menjadi hal yang perlu ditingkatkan seiring dengan upaya meningkatkan pasar dari sektor data center,” kata Syarifah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan kecepatan transformasi digital di kawasan Association of Southeast Asian Nations (Asean) tidak semestinya dinilai hanya dari adopsi teknologi mutakhir maupun besaran nilai ekonomi digital.

Menurut dia, ukuran utama kemajuan digital justru terletak pada sejauh mana teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat.

Meutya menilai, diskursus mengenai transformasi digital kerap terjebak pada indikator kuantitatif seperti penetrasi Artificial Intelligence (AI) dan pertumbuhan ekonomi digital, tanpa melihat siapa saja yang benar-benar menikmati kemajuan tersebut.

“Menurut saya, pertanyaan utamanya bukan apakah Asean bergerak cepat, tetapi cepat untuk siapa dan ke arah mana,” kata Meutya dalam sesi diskusi bertajuk “Is Asean Moving Fast Enough?” pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Meutya menjelaskan bagi Indonesia dan sebagian besar negara anggota Asean, kecepatan transformasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk menyebarluaskan teknologi secara luas, terutama kepada sekitar 700 juta penduduk di kawasan. Di Indonesia sendiri, tantangan tersebut semakin besar karena jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, sehingga pemerataan akses teknologi menjadi fokus utama.

Lebih lanjut, dia menekankan kesiapan digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur jaringan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Menurutnya, percepatan pembangunan jaringan tidak akan berdampak optimal tanpa dibarengi peningkatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda.

“Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga menyoroti upaya Asean dalam memperkuat kerja sama ekonomi digital melalui pembentukan Digital Economic Framework Agreement (DEFA).

Kerangka tersebut dirancang tidak hanya sebagai perjanjian perdagangan digital, tetapi sebagai fondasi bersama yang berfungsi layaknya “sistem operasi” kawasan untuk memperkuat konektivitas lintas negara.

Salah satu contoh konkret dari interoperabilitas digital Asean adalah implementasi sistem pembayaran QRIS yang kini telah dapat digunakan lintas negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.

Selain aspek integrasi digital, Meutya menilai posisi netral Asean dalam dinamika geopolitik global menjadi kekuatan strategis tersendiri.

“Netralitas Asean memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah terhubung dengan sejumlah mitra di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Menurutnya, konektivitas sistem pembayaran lintas negara tersebut mampu mengurangi hambatan transaksi, menekan biaya, serta memperluas akses ke pasar regional.

“Secara lebih luas, digitalisasi juga mendorong peningkatan produktivitas,” kata Meutya Hafid dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Selasa (20/1/2026).

Meutya menekankan integrasi digital menjadi salah satu daya saing ASEAN di tengah persaingan global. Dia menambahkan, melalui penguatan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS serta percepatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Indonesia mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital kawasan yang terhubung, tepercaya, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan ASEAN berada pada momen strategis untuk melangkah dari integrasi parsial menuju ekosistem digital kawasan yang utuh, interoperabel, dan berdaulat.

Menurut Meutya, DEFA menyediakan platform untuk menyelaraskan standar, memungkinkan layanan digital lintas negara, mengurangi fragmentasi kebijakan, serta memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha di kawasan.

“ASEAN memiliki Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang menjadi sinyal bahwa ASEAN akan membangun integrasi digital, bukan sekadar menjadi pengikut,” tuturnya.

Meutya menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara ASEAN dan mitra global guna memastikan transformasi digital kawasan berlangsung cepat, aman, dan inklusif.

“Kami percaya ASEAN mampu bersaing secara global dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh negara anggota ASEAN,” pungkas Meutya Hafid.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan China pada Selasa (28/10/2025) menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang mencakup kerja sama di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan industri baru lainnya.

Melansir Reuters, perjanjian yang disebut sebagai Asean–China FTA (ACFTA) versi 3.0 itu resmi ditandatangani dalam KTT Asean di Malaysia, yang turut dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal rangkaian kunjungannya ke Asia.

Negosiasi untuk memperbarui perjanjian tersebut dimulai pada November 2022 dan rampung pada Mei 2025, tak lama setelah Trump melancarkan kebijakan tarif baru terhadap sejumlah negara mitra dagang. Adapun perjanjian FTA pertama antara Asean dan China berlaku sejak 2010.

Pemerintah China sebelumnya menyatakan, peningkatan kesepakatan ini akan memperluas akses pasar di berbagai sektor, termasuk pertanian, ekonomi digital, dan farmasi, sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok antara kedua pihak.

Berdasarkan data sekretariat Asean, blok negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar China dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$771 miliar pada 2024.

Langkah Beijing menandatangani FTA versi terbaru ini dinilai sebagai upaya mempererat hubungan ekonomi dengan Asean — kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan sekitar US$3,8 triliun — di tengah tekanan tarif tinggi yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap berbagai negara.

China juga berupaya menampilkan diri sebagai ekonomi yang lebih terbuka, meski mendapat kritik dari sejumlah negara besar atas pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mineral strategis yang terus diperluas.

Asean dan China sama-sama menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) — blok perdagangan terbesar di dunia yang mencakup hampir sepertiga populasi global dan sekitar 30% PDB dunia. Malaysia menjadi tuan rumah KTT RCEP di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025), yang digelar untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Sejumlah analis menilai, RCEP dan Asean–China FTA3.0 dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap dampak tarif AS, meski efektivitasnya masih dinilai terbatas karena beragam kepentingan di antara negara anggota.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mencapai kesepakatan substansial dalam perundingan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan DEFA tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperluas pasar digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang digelar di Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku AECC Minister, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari 14 putaran perundingan intensif sejak DEFA diluncurkan pada September 2023, dengan Thailand sebagai ketua komite perunding.
Menurutnya, capaian tersebut juga akan menjadi tonggak penting dalam integrasi ekonomi digital kawasan. Airlangga menyebut, bagi Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030.
Apalagi, Indonesia menargetkan penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital UMKM.
"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing," ucap Airlangga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (16/10/2025).
Berdasarkan estimasi Asean, DEFA berpotensi memberikan kontribusi hingga US$366 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan pada 2030, atau sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara.
Tonggak Transformasi Digital ASEAN
DEFA merupakan inisiatif utama dalam Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) yang diadopsi pada 2021, sebagai peta jalan transformasi digital ASEAN pascapandemi Covid-19.
Perjanjian ini menjadi kerangka kerja komprehensif pertama di kawasan yang mengatur ekonomi digital, mulai dari arus data lintas batas, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kerja sama kecerdasan artifisial (AI).

9 Bidang Strategis DEFA

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);
2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);
3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);
4. Identitas digital (Digital Identities);
5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);
6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);
7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);
8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta
9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).
Dengan ruang lingkup tersebut, DEFA diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam menciptakan pasar digital terintegrasi yang memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses ekonomi digital ke tingkat regional dan global.