Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh negara anggota Asean telah berkomitmen untuk menyelesaikan draf substansi perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada putaran final bulan ini.

Airlangga menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan kerangka ekonomi digital tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean, November 2026 mendatang.

Adapun, komitmen penyelesaian perundingan tersebut disepakati saat Airlangga menghadiri the Asean Economic Community (AEC) Council (AECC) ke-27 yang diselenggarakan pada 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Penyelesaian isu-isu krusial dalam perjanjian DEFA diaebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan puncak yang dihadiri para pejabat tinggi perekonomian kawasan tersebut.

Sejumlah menteri yang turut hadir di antaranya adalah Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.

Di hadapan negara-negara mitra, Airlangga menyampaikan bahwa dinamika ekonomi digital yang melesat cepat menuntut blok kawasan ini untuk mengambil sikap dan merespons secara cepat.

"Walaupun text DEFA belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital," ujar Airlangga dalam forum tersebut, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu, putaran perundingan ke-21 pada bulan Mei 2026 ini akan menjadi panggung final untuk menuntaskan seluruh substansi yang masih mengganjal. Setelah draf disepakati, proses akan dilanjutkan dengan legal scrubbing dan tahapan konsultasi domestik di masing-masing negara sebelum penandatanganan resminya dilakukan pada KTT Asean bulan November.

Airlangga menyebut proses ratifikasi oleh masing-masing negara ditargetkan dapat rampung hanya dalam kurun waktu 180 hari usai penandatanganan dilakukan, mengingat tingginya urgensi bagi negara-negara kawasan untuk segera mencecap keuntungan ekonomi dari DEFA.

Dia menjelaskan, merujuk pada hasil studi dari Boston Consulting Group (BCG), pengesahan perjanjian komprehensif ini diyakini mampu melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan ASEAN, dari proyeksi US$1 triliun pada tahun 2030 menjadi menembus US$2 triliun.

DEFA diyakini menjadi inisiatif kerangka ekonomi digital komprehensif pertama di dunia. Kerangka ini pun diharapkan bertransformasi menjadi katalisator integrasi sekaligus menobatkan Asean sebagai pusat digital global.

Bagi Indonesia secara khusus, Kemenko Perekonomian berharap implementasi DEFA dinilai sangat sejalan dengan peta jalan aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Langkah ini ditujukan untuk mengakselerasi penguatan infrastruktur, pengembangan SDM, transformasi digital bagi UMKM, dan mitigasi keamanan siber.

"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM," terang Kemenko Perekonomian dalam keterangannya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia dalam transformasi digital dan integrasi ekonomi regional.

Menurut Airlangga, ekonomi digital di tingkat regional ASEAN akan mencapai nilai fantastis USD2 triliun pada 2030 yang didukung oleh upaya Indonesia mendorong integrasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Di tingkat regional, Indonesia mendorong integrasi digital melalui ASEAN DEFA, yang diproyeksikan akan menciptakan ekonomi digital regional senilai USD2 triliun pada 2030. Negosiasi telah mencapai kemajuan substansial dan ditargetkan selesai di awal 2026 pada Keketuaan Filipina, dengan penandatanganan resmi di akhir tahun tersebut," ujarnya dalam OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025 secara virtual, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyampaikan, Indonesia juga telah menyelesaikan ketentuan perdagangan digital di bawah IEU-CEPA, yang membuka peluang baru untuk meningkatkan daya saing dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, perekonomian digital Indonesia sendiri terus berkembang pesat seperti nilai Gross Merchandise Value (GMV) diproyeksikan mendekati USD100 miliar pada 2025, didorong oleh kemajuan e-commerce.

Kemudian pembayaran digital meningkat 27 persen menjadi USD538 miliar pada 2025 dan diproyeksikan akan melampaui USD1 triliun pada 2030.

Selain itu, QRIS menunjukkan inovasi digital yang memajukan inklusi, dengan transaksi tumbuh 148 persen (yoy) tahun ini, melayani 39 juta merchants dan 58 juta pengguna.

Indonesia juga berkomitmen pada kerja sama internasional, termasuk melalui keanggotaan OECD, di mana sebagian besar regulasi nasional telah selaras dengan standar OECD.

Airlangga juga menyoroti peran penting Artificial Intelligence (AI) dalam membangun masa depan ekonomi dan keuangan digital yang lebih tangguh. Dia menekankan, pembangunan fondasi AI memerlukan empat pilar utama, yang disebutnya 4C yakni Connectivity, Computing capacity, Context dan Competence.

Dia menjelaskan upaya Indonesia dalam memperkuat pilar-pilar tersebut, seperti memperluas jaringan serat optik (connectivity), memberi insentif kepada pusat data domestik (computing capacity), mengembangkan AI yang relevan secara lokal (context), dan mengatasi kesenjangan talenta digital (competence).

Airlangga menambahkan, pertumbuhan pendapatan untuk aplikasi berbasis AI cukup kuat, dan investasi swasta di bidang AI mencapai USD91 juta dari akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Sentimen publik sangat optimistis, dengan 56 persen pekerja percaya bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai pasar AI potensial terbesar di Asia.

“Selain itu, sektor keuangan juga harus berinovasi. Aplikasi AI skala kecil dapat memperluas akses ke perbankan digital, keuangan mikro, dan perangkat pendukung pembuatan keputusan UKM,” ujar Airlangga.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mencapai kesepakatan substansial dalam perundingan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan DEFA tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperluas pasar digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang digelar di Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku AECC Minister, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari 14 putaran perundingan intensif sejak DEFA diluncurkan pada September 2023, dengan Thailand sebagai ketua komite perunding.
Menurutnya, capaian tersebut juga akan menjadi tonggak penting dalam integrasi ekonomi digital kawasan. Airlangga menyebut, bagi Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030.
Apalagi, Indonesia menargetkan penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital UMKM.
"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing," ucap Airlangga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (16/10/2025).
Berdasarkan estimasi Asean, DEFA berpotensi memberikan kontribusi hingga US$366 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan pada 2030, atau sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara.
Tonggak Transformasi Digital ASEAN
DEFA merupakan inisiatif utama dalam Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) yang diadopsi pada 2021, sebagai peta jalan transformasi digital ASEAN pascapandemi Covid-19.
Perjanjian ini menjadi kerangka kerja komprehensif pertama di kawasan yang mengatur ekonomi digital, mulai dari arus data lintas batas, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kerja sama kecerdasan artifisial (AI).

9 Bidang Strategis DEFA

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);
2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);
3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);
4. Identitas digital (Digital Identities);
5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);
6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);
7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);
8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta
9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).
Dengan ruang lingkup tersebut, DEFA diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam menciptakan pasar digital terintegrasi yang memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses ekonomi digital ke tingkat regional dan global.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee) untuk DEFA,

Jakarta (ANTARA) - ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) telah mencapai kesepakatan substansial pada acara the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan, capaian itu merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN di tahun 2025, sekaligus menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

"Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee) untuk DEFA, dengan kontribusi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

DEFA sendiri merupakan inisiatif utama di bawah Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), yang diadopsi pada tahun 2021 sebagai agenda transformasi digital ASEAN untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kesepakatan substansial menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital ASEAN, menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat integrasi ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, DEFA akan menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem digital yang modern dan terintegrasi di kawasan ASEAN.

Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global.

Adapun DEFA mencakup sejumlah ketentuan strategis yang mencerminkan pendekatan maju ASEAN terhadap ekonomi digital, antara lain:

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);

2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);

3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);

4. Identitas digital (Digital Identities);

5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);

6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);

7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);

8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta

9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).

"Melalui kerja sama ini, ASEAN berkomitmen untuk memperdalam integrasi digital lintas negara, memperkuat daya saing ekonomi kawasan, dan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat," ujar Airlangga.

DEFA diperkirakan akan memberikan kontribusi hingga 366 miliar dolar AS terhadap PDB ASEAN pada 2030. Nilai ini setara dengan sekitar 40 persen dari total potensi ekonomi digital di kawasan tersebut.

Bagi Indonesia, Airlangga menerangkan perjanjian ini sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang mencakup penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, pengembangan sumber daya manusia di bidang digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber.

Melalui DEFA, Indonesia bisa memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing.

"Negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk menyelesaikan dan menandatangani DEFA secara penuh pada tahun 2026, sehingga manfaat konkret dari kerja sama digital ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di kawasan," kata Airlangga.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan komitmen kuat ASEAN untuk tetap tangguh, adaptif, dan inovatif, serta memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital global.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025