Bisnis.com, PALEMBANG— Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung memastikan ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap aman.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, Mersi Windrayani, mengatakan stok beras di seluruh gudang Bulog saat ini mencapai 94.000 ton.

“Artinya, untuk menghadapi Natal maupun Tahun Baru stok sangat aman. Hingga kini Bulog Sumsel-Babel juga masih melakukan penyerapan dari sejumlah daerah,” ujarnya, dikutip Selasa (4/11/2025).

Menurut Mersi, beberapa wilayah yang masih berada pada masa panen antara lain Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Banyuasin. Namun, apabila terdapat daerah lain yang membutuhkan penyerapan produksi beras, pihaknya mengaku siap menyerap dengan harga ketetapan Rp6.500 per kilogram.

Sementara itu, untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pihaknya telah menggelontorkan sebanyak 16.000 ton beras. Jumlah itu disalurkan baik melalui kegiatan gerakan pasar murah maupun operasi pasar bekerja sama dengan OPD terkait.

“Kita juga mobile ke daerah-daerah tertentu, sehingga masyarakat dengan mudah dapat beras [SPHP] ini,” imbuhnya.

Mersi menambahkan, pasokan beras yang berada di gudang Bulog juga akan disalurkan untuk program bantuan pangan periode Oktober dan November. Hal itu menyusul setelah sebelumnya juga telah digelontorkan pada Juni dan Juli dengan alokasi 20 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

“Iya, untuk bantuan pangan memang sudah ada instruksi penyaluran Oktober dan November. Tapi untuk sekarang [realisasi] kita belum ya, mungkin dalam waktu dekat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia belum dapat memastikan jumlah penyaluran yang akan dilakukan pada dua bulan tersebut. Akan tetapi dia menyebut angkanya tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya.

“Ada perubahan sedikit, tetapi tidak terlalu signifikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Program pasar murah yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah menimbulkan persaingan dan tantangan bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih.

Padahal koperasi desa/kelurahan itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang telah termaktub dalam Inpres 9/2025 dengan tujuan membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Koperasi Merah Putih Sukodadi yang terletak di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nanang Taat Suyadana mengungkapkan sejak dibentuk dan diamanahkan menyediakan kebutuhan masyarakat, pihaknya tidak pernah mengalami kendala dalam distribusi barang.

Mulai dari beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog, Minyakita, serta ketersediaan gas LPG 3 kilogram semua dapat disediakan.

“Bahkan waktu baru-baru (pembukaan) itu penjualan beras untuk di Kelurahan Sukodadi tembus 2 ton dalam satu minggu,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Namun, hal itu tidak lagi dirasakan saat ini. Kondisi operasional Koperasi Merah Putih yang mengakomodasi sekitar 41 RT itu juga kian tertekan lantaran minat masyarakat yang berbelanja di sana mengalami penurunan.

Menurut Nanang, penyebab hal itu adalah pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Program itu menyediakan kebutuhan dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga koperasi.

“Sedangkan kita (koperasi) wajib untung. Jadi ini sangat kontradiktif kenapa terjadi persaingan dan tidak berpihak kepada koperasi. Padahal jelas di Inpres itu supaya semuanya satu pintu melalui koperasi,” tegasnya.

Dia menyebutkan perbandingan harga kebutuhan yang tersedia di koperasi seperti beras Rp62.500 per lima kg, sedangkan di pasar murah dibanderol Rp57.000 sampai 58.000 per lima kg.

Kemudian minyak goreng yang dijual Rp15.500 di koperasi hanya dipatok Rp14.700 per liter di kegiatan OPM.

“Jadi selama kegiatan itu (OPM) masih ada, Koperasi Merah Putih bisa mati ini. Jadi tegas kami berharap operasi pasar murah itu harus dihentikan,” kata Nanang,

Saat ini, imbuhnya, Koperasi Merah Putih Sukodadi hanya menyediakan gas LPG 3 kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan lain sudah dihentikan sementara waktu.

“Iya, untuk sekarang ini kami stop dulu sejak pertengahan September lalu,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Program pasar murah yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah menimbulkan persaingan dan tantangan bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih.

Padahal koperasi desa/kelurahan itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang telah termaktub dalam Inpres 9/2025 dengan tujuan membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Koperasi Merah Putih Sukodadi yang terletak di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nanang Taat Suyadana mengungkapkan sejak dibentuk dan diamanahkan menyediakan kebutuhan masyarakat, pihaknya tidak pernah mengalami kendala dalam distribusi barang.

Mulai dari beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog, Minyakita, serta ketersediaan gas LPG 3 kilogram semua dapat disediakan.

“Bahkan waktu baru-baru (pembukaan) itu penjualan beras untuk di Kelurahan Sukodadi tembus 2 ton dalam satu minggu,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Namun, hal itu tidak lagi dirasakan saat ini. Kondisi operasional Koperasi Merah Putih yang mengakomodir sekitar 41 RT itu juga kian tertekan lantaran minat masyarakat yang berbelanja di sana mengalami penurunan.

Menurut Nanang, penyebab hal itu adalah pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Program itu menyediakan kebutuhan dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga koperasi.

“Sedangkan kita (koperasi) wajib untung. Jadi ini sangat kontradiktif kenapa terjadi persaingan dan tidak berpihak kepada koperasi. Padahal jelas di Inpres itu supaya semuanya satu pintu melalui koperasi,” tegasnya.

Dia menyebutkan perbandingan harga kebutuhan yang tersedia di koperasi seperti beras Rp62.500 per lima kg, sedangkan di pasar murah dibanderol Rp57.000 sampai 58.000 per lima kg.

Kemudian minyak goreng yang dijual Rp15.500 di koperasi hanya dipatok Rp14.700 per liter di kegiatan OPM.

“Jadi selama kegiatan itu (OPM) masih ada, Koperasi Merah Putih bisa mati ini. Jadi tegas kami berharap operasi pasar murah itu harus dihentikan,” kata Nanang,

Saat ini, imbuhnya, Koperasi Merah Putih Sukodadi hanya menyediakan gas LPG 3 kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan lain sudah dihentikan sementara waktu.

“Iya, untuk sekarang ini kami stop dulu sejak pertengahan September lalu,” pungkasnya.

Bagi PLN, energi bukan hanya tentang listrik, tetapi juga tentang menebar energi kebaikan.

Makassar (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN turut menyalurkan paket sembako pada Pasar Murah Serba Rp356 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 356 Provinsi Sulsel yang mengusung tema "Peduli, Sinergi, dan Berbagi untuk Sulsel."

General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah melalui keterangannya, di Makassar, Rabu, menyampaikan dukungan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan peran sosialnya kepada masyarakat, terutama dalam momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

"Bagi PLN, energi bukan hanya tentang listrik, tetapi juga tentang menebar energi kebaikan. Melalui YBM PLN, kami ingin hadir membantu masyarakat yang membutuhkan dan turut berkontribusi dalam mempererat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat," ujar Edyansyah.

Melalui kegiatan ini, berbagai instansi berkolaborasi menyalurkan bantuan sembako dengan harga simbolis Rp356 per paket bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wujud kepedulian sosial, PLN UID Sulselrabar melalui YBM PLN menyalurkan 100 paket sembako, yang berisi beras, terigu, gula, dan teh, diserahkan secara langsung kepada masyarakat di lapangan upacara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Salah satu penerima bantuan, Solehah (55) mengaku bersyukur atas sembako murah yang diterimanya. "Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami, apalagi sekarang harga bahan pokok lagi naik. Terimakasih untuk semua yang sudah peduli," kata dia penuh haru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel Dr Jayadi Nas mengapresiasi kontribusi PLN UID Sulselrabar yang telah mendukung kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan PLN UID Sulselrabar. Ini adalah wujud sinergi antara pemerintah dan BUMN yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Jadi ke-356 Sulsel untuk peduli dan berbagi,” ujar Jayadi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAYAPURA - Memperingati hari jadinya yang ke-27, Bank Mandiri kembali menegaskan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berlokasi di Jayapura, Papua, Bank Mandiri menggelar Program Pasar Murah Mandiri yang diikuti ribuan masyarakat serta pelaku UMKM lokal pada Jumat (10/10).

Program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Bank Mandiri yang mengusung semangat Sinergi Majukan Negeri. Regional CEO Region XII/Papua Antonius Budi Setiawan hadir langsung untuk membuka acara menyatakan semangat tersebut menegaskan keinginan kuat perseroan untuk terus berkontribusi positif bersama seluruh insan bangsa demi kemajuan negeri.

“Selama 27 tahun hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri percaya bahwa kesejahteraan bangsa harus dibangun melalui kolaborasi dan kepedulian. Lewat Pasar Murah Mandiri, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok sekaligus merasakan manfaat nyata kehadiran Bank Mandiri,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Hari Jumat (10/10).

Dalam program ini, Bank Mandiri Region XII/Papua menyediakan 5.000 paket sembako yang bisa ditebus dengan harga terjangkau Rp27.000 bagi masyarakat di sekitar Lapangan PTC Jayapura. Adapun secara nasional, Bank Mandiri menyalurkan 50.000 paket melalui Pasar Murah Mandiri di 12 wilayah kerja maupun Kantor Pusat di Jakarta.

Adapun, setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir, guna membantu keluarga prasejahtera memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan. Selain menghadirkan paket sembako, Bank Mandiri juga melibatkan sekitar 400 UMKM dari berbagai daerah, termasuk 40 UMKM lokal yang tampil di Lapangan PTC Jayapura.

Kehadiran UMKM dalam kegiatan ini diharapkan mampu membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. “Selain memperkuat daya saing usaha kecil, keterlibatan UMKM juga berpotensi menciptakan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Rangkaian acara juga dilengkapi dengan Pesta Rakyat yang menghadirkan kegiatan interaktif seperti senam sehat, kegiatan perlombaan, pojok anak ceria, hingga pembagian hadiah menarik. Dengan format tersebut, Bank Mandiri ingin memastikan program ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan keceriaan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa keberadaan UMKM dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Dengan memberi ruang bagi mereka untuk berkembang, kami yakin akan lahir lebih banyak wirausaha tangguh yang mendukung terciptanya generasi emas Indonesia,” jelasnya.

Pelaksanaan Pasar Murah Mandiri juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan daya beli masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

“Sebagai mitra pemerintah, Bank Mandiri akan terus berkomitmen memperluas dampak sosial dari setiap langkah yang kami ambil. Program Pasar Murah Mandiri merupakan bagian dari strategi keberlanjutan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang konsisten kami jalankan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN — Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) agar konsisten menjalankan upaya pengendalian inflasi sehingga efektivitasnya dapat diukur.

Gunawan menyinggung program Gerakan Pasar Murah yang digelar Pemprov Sumut di 524 titik di seluruh kabupaten/ kota. Dia menyebut upaya tersebut seharusnya berdampak signifikan dalam meredam gejolak harga di pasar.

“Jangan sampai gelaran pasar murah itu hanya terkesan seremonial dan tidak memberi manfaat,” kata Gunawan kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Gunawan mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan konsistensi baik dari sisi jumlah barang, harga, maupun konsumen yang dilibatkan. Upaya ini juga seharusnya dilakukan terus-menerus sampai harga barang yang ditarget mampu dikendalikan.

Seiring tujuan utama pasar murah untuk meredam gejolak harga, barang-barang kebutuhan pangan di pasar murah tersedia dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Ini diharapkan dapat mengurangi belanja masyarakat di pasar non subsidi sehingga permintaan atau demand yang rendah di pasar akan menekan harga barang yang dijual.

“Jadi, gelaran pasar murah ini pada dasarnya mengintervensi pasar dengan anggaran subsidi. Adanya pasar murah akan membuat masyarakat mengurangi belanja di pasar non subsidi,” ujarnya.

Gunawan juga mengimbau agar pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok yang dijadikan objek intervensi benar-benar mengalami penurunan selama gelaran pasar murah berlangsung.

Dia menyebut salah satu indikator yang bisa mengukur keberhasilan intervensi pasar dapat dilihat dari kontribusi inflasi komoditas tersebut di suatu wilayah.

“Seperti halnya beras yang menyumbang deflasi pada September [2025], berarti Gerakan Pangan Murah yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan berhasil meredam harga beras saai itu. Namun tantangannya bisa berubah di bulan berikutnya,” jelasnya.

Gunawan mengaku belum dapat menyimpulkan efektivitas dari Gerakan Pasar Murah yang digagas Pemprov Sumut dalam meredam inflasi lantaran keterbatasan data terkait kuantitas barang serta jumlah varian komoditas yang dijadikan objek pasar murah. Termasuk data sebaran distribusi dan jangka waktu gelaran pasar murah tersebut.

Kendati demikian dia mengapreasi upaya jangka pendek Pemprov Sumut untuk mengendalikan laju tekanan inflasi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara melaporkan bahwa Sumut mencetak inflasi tertinggi sepanjang 2025, yakni sebesar 5,32% (year on year/YoY) pada September 2025. Angka ini bahkan melebihi rentang target sasaran pemerintah sebesar 2,5%+1% serta tingkat inflasi nasional per September yang sebesar 2,65% (YoY).

Komoditas penyumbang inflasi tahunan Sumut per September antara lain cabai merah dengan andil 1,11%; emas perhiasan (0,51%); bawang merah (0,45%); beras (0,31%) dan daging ayam ras (0,29%).