IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace, bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Namun, fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level of playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja daring justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja, karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang 'Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak',” ujarnya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal II-2026.

Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat.

“Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga enggak mati, gitu. Jadi saya enggak akan cekik. Lu suka beli online enggak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6 persen.

Dia menerangkan, langkah 'perluasan' saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya enggak bocor, enggak main-main jadi enggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta mengingatkan agar polemik distribusi Minyakita tidak berujung menyalahkan pedagang pasar tradisional, di tengah klaim pemerintah bahwa stok minyak goreng tersebut mencukupi.

Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta Miftahudin menekankan bahwa pedagang bukan pihak yang menentukan distribusi, melainkan kelompok yang justru paling terdampak oleh dinamika pasokan di lapangan.

Menurutnya, peningkatan permintaan setelah peralihan dari minyak curah ke Minyakita turut menambah tekanan bagi pedagang, terutama ketika distribusi tidak berjalan merata.

“Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dia menilai pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok yang aman perlu dibarengi dengan upaya memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke pasar tradisional.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok pangan, termasuk beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan cukup hingga akhir tahun. Pemerintah juga mendorong penerapan harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita di pasar rakyat.

Namun demikian, Miftahudin menilai persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga distribusi yang belum merata pada waktu-waktu tertentu.

“Persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi,” katanya.

Untuk itu, Ikappi meminta Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran Minyakita.

Ikappi juga menegaskan agar narasi soal ketersediaan stok tidak berujung pada tudingan terhadap pedagang sebagai penyebab kelangkaan.

“Pedagang pasar tradisional bukan sumber masalah, melainkan pihak yang paling awal merasakan dampak dari kebijakan yang tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, pedagang tidak memiliki kewenangan dalam mengatur suplai maupun distribusi dalam skala besar.

Oleh karena itu, Ikappi meminta agar pedagang tidak dijadikan pihak yang disalahkan dalam polemik Minyakita dan mendorong fokus pada pembenahan sistem distribusi. Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas pasokan benar-benar dirasakan hingga tingkat pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, mengeklaim harga pangan di pasar tradisional tetap stabil meskipun banyak pedagang sudah mudik ke kampung halaman.

Pernyataan tersebut Busan sampaikan saat meninjau kondisi harga pangan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, pada H-5 lebaran, Senin (16/3/2026).

“Ya tapi ada yang mudik tapi ternyata harganya masih stabil. Artinya tidak terganggu ya dengan kurangnya pedagang,” kata Busan.

“Jadi tetap harga normal pasokan aman ya gitu ya,” tambahnya.

Busan mengakui sebagian pedagang memang sudah pulang sementara masyarakat antusias berbelanja untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

Namun, Busan meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah menjamin pasokan kebutuhan pokok terpenuhi dan harganya stabil.

“Karena kemarin kami ngecek di pasar lain sebagian pedagang sudah pulang (mudik) tetapi harga tetap normal, tetap stabil,” ujar Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, berdasarkan peninjauan harga di Pasar Rawasari harga sejumlah komoditas bahan pokok terpantau stabil.

Harga ayam, bawang merah, sampai MinyaKita terkendali dan masih berada di batas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP).

Harga cabai merah keriting, misalnya, terpantau Rp 45.000 per kilogram dengan HAP Rp 55.000.

Kemudian, bawang merah Rp 40.000 sementara HAP tercatat Rp 41.500.

Sementara, daging sapi terpantau di harga Rp 140.000 dan Rp 150.000 per kilogram.

“Jadi mungkin jenisnya beda-beda ya, jenis dagingnya beda-beda,” kata Busan.

Busan menuturkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memantau kondisi harga pangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Setiap hari Kementerian Perdagangan mengawasi perkembangan harga pada 550 titik pasar.

Selain itu, Kemendag juga terjun langsung ke pasar guna meninjau harga pangan di lapangan.

“Sebenarnya dengan pengecekan ke pasar itu secara psikologis bisa mempengaruhi pedagang untuk tidak menjual mahal atau tidak menjual di atas HET ya,” ucap Busan.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Rawasari Samsul Bahari, menyebut harga bahan pangan yang melambung adalah cabai rawit.

Bumbu dapur itu saat ini berada di Rp 130.000 per kilogram.

“Sebelumnya Rp 100.000 bulan lalu, sampai mau lebaran naik lagi Rp 30.000 jadi Rp 130.000,” kata Samsul.

Ia mengaku pasokan cabai rawit sebenarnya banyak. Namun, harga pembelian di tingkat pedagang sudah tinggi.

“Mungkin dari sananya ya, petaninya dia kekurangan, musim kemarau, atau hujan berlebih,” tutur Samsul.