Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka peluang pegawai Hotel Sultan untuk bekerja kembali pasca eksekusi lahan imbas sengketa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan PPKGBK saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi pegawai Hotel Sultan.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri usai konferensi pers pada Rabu (24/6/2026).

Juri mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan langkah pengosongan Hotel Sultan. Adapun, eksekusi pengosongan Hotel Sultan ditarget selesai dalam kurun waktu 30 hari sejak pekan lalu (18/6/2026) mengacu putusan pengadilan.

"Sedang proses [pengosongan], kan ada dikasih waktu oleh pengadilan selama 30 hari," kata Juri.

Sebelumnya, PPKGBK pun telah melakukan pendataan pegawai Hotel Sultan. PPKGBK mencatatkan laporan dari 102 pekerja eks Hotel Sultan pada hari pertama pembukaan kembali posko pelayanan pendataan karyawan, Senin (22/6/2026).

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Hendry Arisandi menjelaskan upaya pendataan pascaeksekusi kawasan Blok 15 tersebut ditujukan untuk memetakan status hubungan kerja para karyawan demi menjamin kepastian transisi pengelolaan aset negara tersebut.

“Kami mengapresiasi para pekerja eks Hotel Sultan yang sudah datang dan melaporkan diri. Respons pada hari pertama ini cukup baik,” ujar Hendry, dikutip Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan data yang terhimpun, dari total 102 laporan mayoritas pelapor didominasi oleh pekerja harian sebanyak 59 orang, disusul klasifikasi karyawan kontrak sebanyak 21 orang. Kemudian, terdapat pula laporan dari 18 orang berstatus temporary worker, 2 orang tenaga lepas (freelance), serta 2 orang yang berstatus sebagai karyawan tetap.

Adapun, nantinya seluruh dokumen hubungan kerja yang masuk akan ditelaah secara mendalam guna penanganan yang akurat dan berbasis regulasi.

Langkah verifikasi ini krusial lantaran adanya keragaman status kepegawaian dari setiap individu, sehingga tindak lanjut yang diberikan nantinya dipastikan selaras dengan koridor undang-undang ketenagakerjaan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menegaskan komitmen otoritas untuk mengawal seluruh rangkaian peralihan hak kelola ini secara profesional.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar,” ujar Rakhmadi.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan eksekusi Hotel Sultan pada Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

BEKASI - Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ribuan warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, Perumda Tirta Bhagasasi memastikan siap turun tangan menyalurkan bantuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kekeringan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan publik. Terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

Baca juga: BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ancaman Karhutla dan Kekeringan Mengintai

Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Dalam skema tersebut, Perumda menyediakan pasokan air bersih, sementara BPBD mendistribusikannya menggunakan armada truk tangki ke lokasi yang membutuhkan.

“Ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat. Kami siap mendukung BPBD karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat,” kata Reza, Selasa (23/6/2026).

Meski hingga kini belum menerima permintaan langsung dari masyarakat, Perumda telah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan.

Warga yang mengalami kesulitan air bersih dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke kecamatan dan BPBD untuk ditindaklanjuti.

Reza menegaskan pihaknya siap mengerahkan bantuan melalui kantor cabang maupun koordinasi dengan BPBD, sebagaimana yang telah dilakukan pada musim kemarau dan saat terjadi bencana di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 1.650 jiwa atau 641 kepala keluarga di dua desa mulai terdampak kekeringan. Wilayah tersebut adalah Desa Nagasari di Kecamatan Serang Baru dan Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah.

Desa Ridogalih menjadi daerah yang mengalami kondisi paling berat. Sekitar 800 warga dari 296 kepala keluarga dilaporkan kesulitan memperoleh air bersih setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama lebih dari satu bulan.

Kondisi serupa juga dirasakan warga Desa Nagasari yang masih membutuhkan pasokan air bersih. Sejauh ini, BPBD bersama Perumda Tirta Bhagasasi telah menyalurkan sekitar 50.000 liter air bersih menggunakan armada truk tangki ke wilayah terdampak.

Distribusi tersebut akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim kemarau.

Warga di daerah rawan kekeringan diminta menggunakan air secara hemat dan segera melapor kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca resmi dan mengikuti arahan pemerintah daerah agar dampak kekeringan maupun potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan meresmikan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) pada hari ini, Senin (22/6/2026). Peresmian tersebut bertepatan dengan HUT ke-499 DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan peresmian akan dilakukan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Stasiun tersebut juga terintegrasi dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.

"Hari ini saya secara resmi bersama-sama dengan Pak Wagub akan meresmikan KRL ke JIS. Dengan demikian, JIS menjadi lebih tertata, lebih baik, dan sekaligus ada jembatan penghubung JPO antara JIS dan juga Ancol," katanya kepada awak media di Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga, khususnya dalam mempersiapkan Jakarta menuju usia 500 tahun pada 2027.

"Penanganan-penanganan seperti ini akan terus kami lakukan. Yang paling penting, dalam rangka lima abad Jakarta, mempersiapkan diri untuk memberikan kenyamanan bagi warganya," ujarnya.

Menurutnya, dirinya bersama Wakil Gubernur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan kenyamanan, rasa aman, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Dia mengatakan upaya menjaga Jakarta, termasuk melalui kebiasaan memilah sampah, terus didorong menjadi gerakan yang berkelanjutan.

Bahkan, lanjutnya, seperti disampaikan Menteri Koordinator sebelumnya, praktik pemilahan sampah yang dijalankan di Jakarta kini telah menjadi role model bagi sejumlah daerah lain di Indonesia.

"Saya dan Pak Wagub tidak hanya semata-mata membangun fisik, tetapi juga kenyamanan, rasa aman, kemudian gotong royong, jaga Jakarta, termasuk pilah sampah menjadi gerakan yang terus-menerus. Kami bersyukur sekarang ini, seperti yang disampaikan Bapak Menko kemarin, pilah sampah yang dilakukan Jakarta menjadi role model bagi daerah-daerah lain," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. YLKI pun meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

"Listrik bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi," kata Rio dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (20/6/2026).

Dia menilai bahwa ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen.

YLKI sebenarnya memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko, maupun tata kelola pelayanan.

"Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem," katanya.

PLN sebagai penyedia layanan listrik pun menurutnya memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.

YLKI juga mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap konsumen yang terdampak. Apabila durasi dan frekuensi pemadaman telah memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis, bukan menunggu masyarakat mengajukan keluhan.

YLKI pun menegaskan bahwa persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat.

"Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional. Negara tidak boleh hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya krisis," ujarnya.

YLKI mengingatkan, apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik.

Sebagaimana diketahui, telah terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir itu imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

MUNA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hal itu agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (13/6/2026).

La Ode menjelaskan, Kabupaten Muna menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan karena hingga saat ini belum mengajukan registrasi Posyandu kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Padahal, terdapat 305 Posyandu yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa maupun Lurah.

"Posyandu yang sudah terbentuk perlu segera ditata dan diregistrasi sesuai regulasi terbaru agar memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal," ujar La Ode dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, penataan kelembagaan Posyandu menjadi penting karena peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu juga berperan mendukung penyelenggaraan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Bina Pemdes memberikan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan Posyandu kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan operator desa. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan sistem informasi dan registrasi Posyandu berbasis digital yang disiapkan Kemendagri.

La Ode mengatakan digitalisasi registrasi Posyandu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data Posyandu terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami ingin memastikan seluruh Posyandu memiliki legalitas yang jelas, data yang akurat, dan mampu menjalankan pelayanan sesuai enam bidang SPM. Karena itu, registrasi menjadi langkah awal yang sangat penting," katanya.

Usai kegiatan sosialisasi, La Ode bersama jajaran Ditjen Bina Pemdes meninjau Posyandu Edelweis di Desa Kontunaga. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan layanan Posyandu, kesiapan sarana dan prasarana, serta berdialog dengan kader dan pengurus Posyandu mengenai implementasi pelayanan berbasis enam bidang SPM.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan operator desa di Kabupaten Muna akan membentuk kelompok konsultasi khusus untuk mempercepat proses penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang lebih adaptif dan mampu mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat secara menyeluruh.

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan transportasi publik yang konsisten, sehingga menjadi rujukan bagi berbagai sektor industri dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!.

Menurut Djoko, keberhasilan KAI tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan terus menjaga kualitas layanan melalui komitmen jangka panjang yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan.

Layanan yang terus berkembang tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Bahkan, keberhasilan KAI kini tidak hanya menjadi referensi bagi operator transportasi, tetapi juga bagi perusahaan di berbagai bidang usaha.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko, Sabtu (13/6/2026).

Dia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Dalam pandangannya, KAI menjadi contoh nyata bagaimana sebuah operator transportasi dapat menjalankan sistem yang tertib dengan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Selain faktor manajemen dan inovasi layanan, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga dinilai berperan penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan di beberapa kota besar dunia masih ditemukan pengguna transportasi yang mencoba menghindari pembayaran tiket dengan menerobos pintu masuk. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di Tanah Air dinilai mampu dikelola lebih baik dibandingkan fasilitas serupa di negara-negara yang selama ini kerap dijadikan referensi pembelajaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi KAI tidak hanya ditopang oleh modernisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya disiplin masyarakat yang mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang berkualitas.

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat, keamanan negara, dan kepentingan institusi serta personel kepolisian. Hal itu disampaikan pemerhati hukum kepolisian Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Arif Maulana yang mengatakan UU Polri baru bikin enak Kapolri.

Menurut anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini, sejumlah ketentuan baru dalam undang-undang tersebut mencerminkan semangat reformasi yang humanis dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat maupun tantangan tugas kepolisian di masa depan.

"UU Polri yang baru menurut kami sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, keamanan negara dan insitusi kepolisian secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan," ujar Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Edi menyoroti adanya pengaturan yang memberikan kesempatan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ketentuan yang membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Aturan ini menunjukkan bahwa Polri semakin inklusif dan menghargai potensi seluruh warga negara tanpa diskriminasi," katanya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini juga mengapresiasi pengaturan yang memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi anggota Polri yang mengalami musibah, cacat, atau gugur dalam menjalankan tugas negara.

Menurut Edi, aturan tersebut penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap risiko besar yang dihadapi anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fakta membuktikan banyak anggota polri jadi korban pelaku kejahatan saat bertugas.

"Anggota Polri menjalankan tugas penuh dengan risiko. Karena itu, negara sudah seharusnya memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai bagi anggota maupun keluarganya apabila mengalami musibah saat bertugas," jelasnya.

Pemerhati Kepolisian ini menambahkan berbagai ketentuan tersebut mendapat banyak diapresiasi karena dinilai tidak hanya memperkuat institusi Polri, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak-hak warga negara.

Edi berharap implementasi UU Polri yang baru diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembentukannya untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya dapat tercapai secara optimal. "Kami yakin UU Polri yang baru ini dapat semakin meningkatkan kinerja Polri ke depan," tambahnya.

Edi juga menepis anggapan yang menyebut UU Polri yang baru hanya menguntungkan Kapolri. Menurutnya, substansi aturan tersebut justru dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan kepolisian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau dicermati secara utuh, UU ini tidak dibuat untuk kepentingan individu atau jabatan tertentu. Yang diutamakan adalah bagaimana Polri semakin profesional, mampu menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat transformasi layanan berbasis kebutuhan pengguna jalan melalui One Call Center 133 untuk mengoptimalkan respons secara real-time. Hal ini mengantisipasi melonjaknya mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada Juni-Juli 2026.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, transformasi layanan ini merupakan upaya berkelanjutan perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan publik . Termasuk menghadirkan customer experience yang semakin baik di setiap titik perjalanan pengguna jalan tol. Tiket Kereta Liburan Sekolah Diskon 30%, Pemesanan Mulai 6 Juni

“Jasa Marga senantiasa berupaya menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Melalui One Call Center 133, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses saat sebelum, selama, maupun setelah perjalanan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran mobilitas dan menciptakan perjalanan lancar, aman dan nyaman," katanya dalam siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Tidak hanya melayani penanganan kondisi darurat di tengah perjalanan, One Call Center 133 juga siap melayani kebutuhan informasi masyarakat sebelum melakukan perjalanan, seperti kondisi lalu lintas terkini, pemberlakuan rekayasa lalu lintas situasional, hingga informasi tarif tol. Kepastian dan kemudahan akses informasi ini dihadirkan untuk meminimalisasi keraguan serta membangun rasa tenang bagi masyarakat selama berkendara.

Sistem One Call Center 133 terintegrasi secara penuh dengan pusat kendali operasional dan pemantauan lalu lintas berbasis teknologi di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC). Dengan adanya integrasi ini, Jasa Marga memastikan setiap petugas call center dapat memberikan validasi kondisi lajur serta estimasi penanganan kendala di lapangan secara cepat dan akurat. Selain melalui layanan suara, Jasa Marga juga mengintegrasikan seluruh output data olahan JMTC tersebut ke dalam aplikasi Travoy, sehingga mempermudah pengguna jalan dalam mengakses informasi secara mandiri di genggaman pengguna jalan.



Sejak Maret 2026, Jasa Marga secara resmi memperbarui nomor layanan call center yang sebelumnya menggunakan nomor 14080 menjadi One Call Center 133. Perubahan ini dilakukan untuk menghadirkan nomor layanan yang lebih singkat, mudah diingat, dan semakin responsif dalam melayani kebutuhan pengguna jalan di seluruh ruas tol milik Jasa Marga Group.

Nomor 133 ini juga dinilai jauh lebih praktis diakses dalam kondisi darurat. Secara teknis penggunaan pada keypad telepon maupun smartphone, posisi angka 1 dan 3 berada sejajar di bagian atas sehingga mempermudah pengetikan cepat dan mengurangi potensi kesalahan input ketika pengguna jalan berada dalam kondisi yang membutuhkan respons cepat.

Hingga Mei 2026, efektivitas layanan One Call Center 133 terbukti sangat tinggi dengan mencatatkan sebanyak 99.029 interaksi pelanggan berhasil diterima dan ditangani dengan baik. Bahkan, pada periode peak season Idulfitri 2026 lalu, volume interaksi meningkat hingga 120,51% dibandingkan dengan periode normal. Tingginya angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa layanan 133 semakin dikenal luas, dipercaya, dan diandalkan masyarakat sebagai sumber informasi utama di jalan tol.

Menanggapi peningkatan pemanfaatan layanan One Call Center 133, Rivan menjelaskan lonjakan interaksi pada momen-momen libur panjang menjadi tolok ukur penting bagi kesiapan operasional Perseroan dalam menghadapi momentum libur berikutnya. Lonjakan interaksi yang signifikan saat Idulfitri lalu menunjukkan betapa krusialnya kepastian informasi bagi masyarakat.

Memasuki periode libur sekolah pada Juni dan Juli 2026 ini, Jasa Marga berkomitmen untuk terus bersiaga penuh. ”Melalui integrasi ekosistem digital yang modern, kami siap memastikan setiap pengguna jalan memperoleh pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Sebagai BUMN pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga menegaskan komitmennya untuk terus melayani sepenuh hati kepada masyarakat. Caranya dengan menghadirkan kemudahan akses layanan dan mendukung terciptanya perjalanan yang aman, lancar, dan berkeselamatan di seluruh ruas jalan tol yang dikelola Jasa Marga.

BANDARLAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan nasional. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6/2026).

“Kita akan mengusahakan obat-obatan kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” ujar Prabowo.

Tidak hanya menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh obat dengan harga terjangkau, Prabowo juga menegaskan perlunya tata kelola layanan yang bersih dan berintegritas agar perbaikan layanan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Saya juga berpesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi pada pelayanan kepada rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah sakit, peningkatan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta distribusi alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.

Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah membangun 22 rumah sakit umum daerah (RSUD) pada 2025 dan berencana membangun 22 rumah sakit lainnya pada 2026.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan, renovasi, dan modernisasi 350 rumah sakit di seluruh kabupaten dalam tiga tahun mendatang. Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen memperbaiki dan memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia guna memperluas akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke tingkat komunitas.

Prabowo mengatakan bahwa berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara cepat, terutama untuk kasus-kasus medis yang membutuhkan penanganan segera.

“Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan. Kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan,” ujar Prabowo.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya," kata Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di tengah upaya penguatan kualitas layanan publik, termasuk menyusul sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.

Dalam arahannya, Yusril menyampaikan delapan agenda pembenahan organisasi yang harus menjadi perhatian seluruh unit layanan. Agenda pertama adalah melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, kejelasan prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih efektif dan responsif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi layanan. Keempat, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi pungutan liar maupun praktik perantara yang berpotensi mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.

Arahan kelima adalah memperkuat sistem pelayanan dengan menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keenam, menghentikan seluruh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Yusril meminta seluruh jajaran menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat. Selain itu, pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme harus memperoleh perlindungan serta apresiasi dari organisasi.

Menurut Yusril, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan evaluasi secara menyeluruh pasca penetapan tersangka eks Wamen Imipas Silmy Karim Dkk.

Yusril mengatakan, perbaikan bakal dilakukan untuk aturan pelaksana hingga aturan teknis di Keimigrasian. Selaras dengan itu, perbaikan sistem digital juga bakal terus ditingkatkan.

"Pertama kan memang kami akan memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada sekarang. Artinya bukan hanya terkait dengan digitalisasi pelayanan, tapi juga terkait dengan aturan-aturan pelaksana sampai kepada juklak dan juknisnya," ujar Yusril di Kemenkum, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, perbaikan ini dilakukan agar seluruh jajaran birokrasi pada Imigrasi bisa lebih mudah melakukan pekerjaannya. Tentunya, pekerjaan ini bakal dilakukan secara transparan.

Selanjutnya, pengawasan terhadap kerja di Kementerian Imipas bakal ditingkatkan. Bahkan, tak hanya secara internal, Yusril menyatakan pengawas eksternal bisa terlibat.

"Kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan," imbuhnya.

Dengan demikian, jika nantinya ada pejabat yang menyimpang dalam kerja birokrasi terkait keimigrasian maka bakal dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi kalau masih ada juga pegawai kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya tentu akan diambil satu langkah dan tindakan yang tegas oleh atasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku," pungkasnya.