Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi industri nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam agenda Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku sengaja menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan kepada para pelaksana proyek.

“Saudara-saudara sekalian, karena itu hari ini saya bahagia dan saya bangga. Saya sebetulnya di awal pemerintahan saya bilang ke menteri-menteri jangan terlalu sering mengundang saya ke groundbreaking. Tapi karena ini penting, saya hadir,” ujar dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa proyek hilirisasi merupakan buah pemikiran panjang para pemimpin, teknokrat, dan ilmuwan Indonesia, yang bertujuan agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita mau olah di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kepala Negara juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih dialami petani, nelayan, dan pekerja, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

“Sudah terlalu lama petani, nelayan, buruh kita belum menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Dia turut menyinggung praktik pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya belum sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional, dan menegaskan perlunya penguatan kontrol bangsa Indonesia atas kekayaannya sendiri.

“Saya tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek hilirisasi, termasuk BUMN dan lembaga pengelola investasi, yang disebutnya sebagai harapan bangsa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

“Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa, patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita,” pungkasnya.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memastikan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dilakukan pada 8 Juli 2026.

"(Sebelumnya) rencana 30 Juni dilakukan groundbreaking, tapi saya meminta hari baik, dapatnya tanggal 8 Juli, maka peletakan batu pertama mulai pembangunannya adalah pada 8 Juli 2026," kata Koster di Denpasar, Bali, Rabu (22/4/2026).

Gubernur menyampaikan hal ini di depan ratusan mahasiswa yang melakukan aksi atas persoalan sampah di Bali, setelah penutupan TPA Suwung.

Koster kemudian menjelaskan bahwa selain penanganan sampah yang terus digencarkan mulai dari pengelolaan di sumber, TPS3R, dan TPST, juga sedang disiapkan PSEL.

"Astungkara, kemarin sudah tanda tangan PKS antara Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, dan pihak Danantara untuk menyelenggarakan program ini," ujarnya.

Pemprov Bali memastikan sudah tersedia lahan enam hektare di kawasan Pelindo, Benoa, dan saat ini sedang proses izin amdal sebelum peletakan batu pertama dilakukan.

"Ini sudah menjadi keputusan dengan Danantara, lama pembangunannya adalah 1 tahun 3 bulan, jadi 15 bulan," ucapnya.

Lebih detail, ia menjelaskan jika Juli 2026 pembangunan dimulai, maka awal November 2027 proyek tersebut rampung, dan ditambah sebulan finalisasi, maka PSEL sudah dapat dioperasikan oleh BUPP di bawah Danantara pada Desember 2027.

Kepada ratusan mahasiswa, Koster menyampaikan dalam penanganan sampah memerlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga sambil menantikan PSEL hadir, pemerintah terutama Denpasar dan Badung terus bergerak dengan menyiapkan mesin di TPST.

TPST nantinya akan berhenti digunakan saat PSEL bekerja, sebab setiap harinya dibutuhkan sampah sebanyak 1.200 ton yang berasal 700 ton dari Denpasar dan 500 ton dari Badung.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam penganggaran penanganan sampah di sela menantikan teknologi yang mengolah sampah menjadi energi listrik itu.

“Adik-adik bisa bayangkan, berapa ratus miliar yang sudah kita keluarkan untuk pembelian alat di TPS3R dan TPST untuk mengolah sampah sebelum PSEL ini selesai, begitu PSEL selesai maka alat ini tidak akan berfungsi lagi karena semua sampah sudah harus diolah melalui PSEL," ujarnya.

Untuk itu, sembari menantikan teknologi ini rampung, Pemprov Bali mengajak mahasiswa ikut dalam upaya mengurangi sampah dengan pemilahan atau penyelesaian sampah dari sumber.

Atas penjelasan gubernur, Ketua BEM PM Universitas Udayana I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyatakan mahasiswa siap ikut menyelesaikan persoalan sampah di sumbernya seperti pemilahan sampah di kampus.

Namun, para mahasiswa menuntut pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah sampah hingga teknologi baru beroperasi, melalui adanya audit terbuka mengenai proses penanganan yang sudah dilakukan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendukung langkah bersejarah yang dilakukan Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dengan membangun kawasan industri peralatan pertanian di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ferry ikut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan dan renovasi kawasan industri peralatan pertanian INKUD di atas tanah seluas 52 hektare di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 133, Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saya dapat undangan peletakan batu pertama kawasan industri dan hadirnya ini memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis INKUD karena telah naik kelas menjadi koperasi industri berteknologi tinggi," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia menyatakan pembangunan kawasan ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam misi memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah menargetkan koperasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi rakyat tetapi juga pemain utama dalam rantai industri nasional yang modern dan berdaya saing global.

"Apa yang dilakukan INKUD hari ini adalah bentuk nyata koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa yang bertransformasi. INKUD telah menunjukkan bahwa koperasi bisa masuk ke sektor industri besar dan berteknologi tinggi, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi yang mandiri, kuat dan berkeadilan," ujarnya.

Ferry menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan ini, mulai dari fasilitas pembiayaan, dukungan regulasi hingga kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku industri nasional.

Kehadiran kawasan industri peralatan pertanian ini diharapkan mampu membantu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo untuk kedaulatan pangan.

"Kami berharap INKUD menjadi pionir yang membuka jalan bagi koperasi lain untuk tumbuh menjadi pemain besar di sektor industri. Nanti bukan hanya alat pertanian, juga alat pertambangan karena koperasi kini boleh mengelola tambang mineral sampai seluas 2.500 hektare," ucap dia.

Ketua Umum INKUD Portasius Nggedi menyampaikan pembangunan kawasan industri ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang INKUD untuk membawa koperasi Indonesia memasuki babak baru dari penggerak ekonomi rakyat menuju pelaku industri global.

Kawasan ini akan menjadi pusat sinergi koperasi dengan dunia industri dan teknologi. Pihaknya bekerja sama dengan 50 mitra internasional agar koperasi Indonesia bisa bersaing di pasar global, sekaligus mendukung kemandirian nasional di bidang pangan, energi dan industri.

Dia mengungkapkan kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas produksi, pusat riset dan pengembangan serta pelatihan bagi anggota koperasi dan pelaku UMKM.

"Kami ingin koperasi tidak lagi dipandang sebatas sektor kecil, tetapi sebagai entitas bisnis modern yang produktif, efisien dan berbasis inovasi," katanya.

INKUD menargetkan kawasan industri ini dapat beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2026 dan diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta menarik investasi besar dari berbagai negara.

Portasius menambahkan kehadiran kawasan industri ini sebagai bentuk komitmen untuk menjadi koperasi modern, mandiri dan berdaya saing global, sejalan dengan visi besar kemandirian ekonomi nasional yang digagas dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

"Tadi ada saran dari pak menteri buat produksi peralatan tambang dan tentu itu menjadi masukan untuk kami bisa realisasikan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi pusat ekonomi terbaik di tingkat desa.

“(Dengan Kopdes Merah Putih) akan hadir pusat ekonomi terbaik di tingkat desa, akan ada pusat ekonomi yang luar biasa di desa. Maka, program ini harus kita sukseskan, harus kita dukung,” kata Mendes PDT Yandri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut, Yandri menyampaikan, pendirian Kopdes Merah Putih bernilai penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

“Harus kita pastikan Koperasi Desa Merah Putih akan mengantarkan negara yang maju dan berdaulat,” ujarnya.

Yandri mengharapkan agar semua instansi, baik pemerintah maupun swasta, senantiasa menjaga soliditas dan harmonisasi lembaga atau koperasi, khususnya di lingkungan desa, agar dapat berdaya guna, berhasil, dan berperan sesuai cita-cita serta harapan para anggotanya.

Ia menilai, koperasi terbukti menjadi lembaga yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. “Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh unsur desa, mulai dari BPD (Badan Perwakilan Desa), RT/RW, hingga seluruh masyarakat, jangan ada lagi silang sengketa, jangan ada lagi silang pendapat,” tutur Yandri.

Adapun pada hari ini, pemerintah melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Mari kita sambut peletakan batu pertama ini. Insya Allah hari ini akan kita bangun delapan ratus (kopdes) dan Insya Allah ini akan menggema di seluruh Tanah Air,” kata Yandri.

Sementara itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meresmikan pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (17/10/2025).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kemenkop bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan serta mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih.

"Peletakan batu pertama ini menandai pembangunan fisik pergudangan, gerai-gerai dan kelengkapan KopDes Merah Putih sebanyak 800, dan akan ditambah secara bertahap secepatnya, sebanyak puluhan ribu gudang dan gerai akan dibangun," ujar Ferry di Cibitung, Jumat (17/10/2025).

Dia mengatakan, sinergi antara pemerintah, TNI, dan sektor swasta seperti Agrinas merupakan wujud nyata penerapan konsep pertahanan semesta. Dengan ketahanan ekonomi dari desa, maka desa akan menjadi lebih kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

Adapun, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Menurut Ferry, masyarakat desa selama ini hanya dijadikan sebagai objek penerima manfaat. Alhasil, dengan adanya KopDes Merah Putih, masyarakat desa harus menjadi subjek dan pelaku ekonomi.

"Masyarakat di desa-desa jangan hanya lagi menjadi nasabah dari bank-bank, tetapi sekarang mereka harus diberikan akses pembiayaan. Nanti setelah bangunan fisik ini didirikan, segera nanti KopDes Merah Putih bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya," kata Ferry.

Perlu diketahui, mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025), Kopdes Merah Putih dapat mengakses pinjaman dengan hingga Rp3 miliar dari bank-bank pelat merah atau Himbara. Di mana, suku bunga/margin/bagi hasil atas pinjaman tersebut ditetapkan sebesar 6% per tahun.

Jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan dengan masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Ferry berharap, dengan lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.