Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mengusulkan ke Kementerian Agama agar ada kebijakan untuk memberikan pendidikan gratis di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang merupakan jenjang pendidikan menengah setara SMA.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan sejauh ini sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama telah memberikan seragam untuk seluruh jenjang pendidikan. Melihat dampak yang bagus, ada baiknya ke depan semakin diperkuat melalui pendidikan gratis untuk pendidikan MAN.

“Kami ingin memperluas akses pendidikan hingga sekolah gratis, harapan ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat yakni Kemenag,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Khairunas berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata, tapi bisa ditingkatkan yakni bisa wujudkan sekolah gratis di MAN.

Dikatakannya apabila usulan itu diterima Kemenag, maka anak-anak di Solok Selatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di MAN. Apalagi dengan semakin banyaknya anak-anak bersekolah di MAN, akan memberikan dampak yang baik bagi daerah.

“Semakin baiknya anak-anak belajar agama Islam, akan menjadikan Solok Selatan sebagai daerah lahirnya para tokoh yang dapat membangun Solok Selatan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Khairunas menyatakan sangat menginginkan hadirnya kebijakan yang lebih progresif yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk MAN.

Bupati menjelaskan dengan jumlah peserta didik rata-rata 700 orang per tahunnya dari dua MAN yang ada di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan dana Rp900 juta setiap tahun untuk memberikan fasilitas sekolah gratis pada jenjang pendidikan ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Pemkab Solok Selatan untuk mengajak Kementerian Agama berkolaborasi dalam mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, saat ini Solok Selatan telah memberikan fasilitas pendidikan untuk SMA dan SMK dengan skema cost sharing 50:50 dengan Pemprov Sumbar.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," sebutnya.

Khairunas menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan tidak ada anak-anak madrasah yang terkendala pendidikan karena persoalan biaya.

“Jadi saat ini kami sebenarnya juga tengah berupaya agar MAN ini terus bertambah di Solok Selatan. Seperti di Kecamatan Sangir Jujuan tengah melakukan percepatan proses pengerjaan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako,” ungkapnya.

Terakhir dibahas pada 2021 silam, kata Khairunas, proses tersebut masih belum dapat diselesaikan karena adanya kendala terkait penerbitan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Makanya, bupati memohon arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama untuk mempercepat agar proses tersebut bisa dirampungkan.

"Kami datang ke Kemenag dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jatim, mengajak masyarakat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan distribusi energi bagi kelompok yang berhak menerima manfaat.

"Penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan energi yang telah ditetapkan pemerintah," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Aksanul Inam, dalam keterangannya di Lumajang, Jatim, Minggu.

Ia mengatakan ajakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan distribusi BBM yang dilakukan pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait di wilayah Kabupaten Lumajang.

Menurutnya, BBM subsidi pada dasarnya merupakan instrumen yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya dan mengikuti aturan yang berlaku, sehingga distribusi dapat berjalan tertib dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak yang memang berhak," tuturnya.

Aksan menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan BBM sesuai ketentuan akan membantu menjaga kelancaran distribusi sekaligus mendukung terciptanya tata kelola energi yang lebih baik.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyedia layanan energi, keberhasilan distribusi BBM juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan.

Ia mengatakan pemahaman yang baik mengenai fungsi dan sasaran BBM subsidi akan membantu memperkuat literasi energi masyarakat serta mendukung terciptanya distribusi yang lebih tertib.

"Melalui kesadaran bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap manfaat kebijakan subsidi energi dapat dirasakan secara optimal sekaligus mendukung pelayanan energi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan di lapangan, sebagian warga yang biasanya menggunakan BBM nonsubsidi Pertamax, kini beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite usai Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pariwisata tidak bisa dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Kegiatan tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu 2026 tidak hanya sebagai agenda seni budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah berbasis wisata karena mampu menghubungkan sektor pariwisata dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kegiatan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai sektor usaha yang saling mendukung," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, di Lumajang, Jumat

Menurutnya, pengembangan pariwisata di Lumajang saat ini diarahkan pada penguatan manfaat ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar karena melibatkan banyak pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang saling terhubung, mulai dari UMKM, transportasi lokal, penyedia akomodasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pemasok berbagai produk lokal.

"Pariwisata tidak bisa dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat keterkaitan dengan UMKM, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, hingga berbagai usaha masyarakat yang saling mendukung," tuturnya

Ia mengatakan, setiap agenda pariwisata, termasuk Segoro Topeng Kaliwungu, tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.

Pengembangan pariwisata saat ini tidak lagi berfokus pada masing-masing destinasi secara terpisah, melainkan mendorong keterhubungan antarobjek wisata, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas.

"Dengan pendekatan tersebut, destinasi wisata, pelaku UMKM, sektor ekonomi kreatif, dan berbagai layanan pendukung lainnya dapat tumbuh secara bersama-sama dalam satu ekosistem yang saling menguatkan," katanya.

Patria menjelaskan keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

“Yang kami dorong bukan sekadar ramai pengunjung, tetapi bagaimana dampaknya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, Segoro Topeng Kaliwungu yang akan digelar pada 27-28 Juni 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu memperkuat sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harapannya, kolaborasi ini mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat layanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kerja sama yang disepakati bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara.

Kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut mencakup layanan jasa perbankan dengan Pemkab Tapanuli Utara, program BTN Solusi dengan RSUD Tarutung, serta program pengembangan operasional dengan Perumda Mual Na Tio.

“Dengan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang terus tumbuh, BTN ingin hadir bukan hanya sebagai bank, tetapi sebagai partner pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Utara,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Nixon menilai, Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang besar terutama didukung oleh basis pertanian dan perkebunan yang kuat, pariwisata kawasan Danau Toba, serta posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapanuli.

Dengan semakin berkembangnya konektivitas, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi di kawasan Danau Toba, ia memperkirakan kebutuhan terhadap layanan perbankan, pembiayaan, perumahan, UMKM, hingga pembangunan infrastruktur daerah diperkirakan akan terus meningkat.

Melalui kerja sama dengan Pemkab Tapanuli Utara, BTN akan mendukung pengelolaan keuangan daerah, penguatan transaksi layanan publik, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, perseroan juga memperluas dukungan terhadap sektor UMKM, layanan rumah sakit daerah, serta pengembangan operasional perusahaan daerah.

Dalam kerja sama tersebut, BTN juga siap memfasilitasi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan non-subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum, pembiayaan UMKM, hingga dukungan pembiayaan untuk sektor-sektor strategis daerah.

Kerja sama program BTN Solusi bersama RSUD Tarutung diharapkan dapat memperkuat sistem layanan keuangan rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi layanan kesehatan.

Sementara kolaborasi dengan Perumda Mual Na Tio diarahkan untuk mendukung pengembangan operasional perusahaan daerah sekaligus memperkuat layanan kepada masyarakat.

Nixon berharap, sinergi BTN dan pemerintah daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Tapanuli Utara, termasuk menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, kolaborasi ini mampu menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli Utara,” kata Nixon.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk layanan dasar seperti kesehatan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing kawasan, serta kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara secara menyeluruh,” kata Jonius.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan lampu hijau membantu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengembangan sektor pangan.

"Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Penajam, Kamis.

Kementan komitmen dan memastikan membantu daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan sektor pertanian, baik dari sisi perluasan lahan maupun peningkatan hasil produksi.

Silahkan usulkan kebutuhan pemerintah kabupaten secara jelas, kata Andi Amran Sulaiman, karena banyak program yang bisa dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

Penjelasan tersebut disampaikan ketika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan audiensi strategis dengan Kementan.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih produktif, modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan kawasan pertanian terpadu, optimalisasi lahan tidur, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bantuan yang diusulkan meliputi pompanisasi, irigasi pompa, irigasi perpipaan, serta pembangunan embung dan sumur sebagai sumber air alternatif.

Kebutuhan utama sektor pertanian di wilayah kabupaten ketersediaan air karena lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan (tadah hujan), jelas Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur irigasi atau pengairan.

Apabila pengairan dioptimalkan petani bisa tanam dan panen padi hingga lebih dari tiga kali satu tahun, lanjut dia, yang saat ini petani panen dua kali satu tahun dengan rata-rata hasil panen 3,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra utama kawasan penyangga IKN, pengembangan sektor pertanian sangat penting agar mampu mengakomodir kebutuhan pangan ibu kota baru negara Indonesia, demikian Mudyat Noor.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bersedia meninjau dan merevisi ketetapan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026.

Sikap Dedi itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman saat menerima aspirasi dari 30 perwakilan buruh di Gedung Sate, Senin (29/12).

Menurut Herman, arahan Dedi Mulyadi tersebut merupakan respons atas tuntutan buruh terkait UMSK di sejumlah daerah.

Herman menegaskan Pemprov Jabar akan melakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait UMSK 2026 Jawa Barat, sebagaimana arahan Dedi Mulyadi.

"Yang pertama, untuk 12 kabupaten/kota, SK gubernurnya akan direviu dan direvisi," kata Herman di hadapan buruh.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan menerbitkan SK UMSK bagi tujuh kabupaten/kota yang hingga kini belum ditetapkan.

"Yang kedua, yang tujuh kabupaten/kota yang belum, akan diterbitkan. Sehingga 17 kabupaten/kota Insyaallah kita ikhtiarkan hari ini sampai malam atau sampai subuh kita tuntaskan," imbuhnya.

Meski demikian, Herman menegaskan proses revisi UMSK 2026 Jawa Barat tetap harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

"Urusan Pak Gubernur ini harus merujuk peraturan perundang-undangan alias basis yuridis. Insyaallah nanti kami cek dan crosscheck, bukan hanya dari Disnaker tapi juga Biro Hukum," katanya.

Selain aspek yuridis, Dedi juga mempertimbangkan aspek sosiologis. Aspirasi buruh serta rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

"Insyaallah Pak Gubernur akan memutuskan yang terbaik bagi Jawa Barat, bagi semua pihak," kata Herman.

Sementara itu, Ketua SPN Jawa Barat Dadan menilai Dewan Pengupahan Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi rekomendasi UMSK dari kabupaten/kota. Meski begitu, buruh akan menunggu hasilnya apakah sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota.

"Kita masih menunggu seperti apa revisinya. Kita maunya revisi itu sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota," tegas Dadan.

Ia menambahkan tuntutan buruh mencakup revisi UMSK di 19 kabupaten/kota, meski Pemprov Jabar hanya akan meninjau ketetapan di 12 daerah.

Dadan juga memastikan massa buruh di Bandung akan segera membubarkan diri. Namun, aksi lanjutan akan digelar di Jakarta jika belum ada kesepakatan sesuai harapan buruh.

"Kalau belum ada kesepakatan, besok ke Jakarta semua," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat wawancara bersama jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

"KPK juga telah melakukan expose di mana sudah ditetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Sehingga dalam 1x24 jam sudah ditetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang kemarin diamankan," kata Budi.

Budi menjelaskan pengumuman identitas termasuk berapa pihak yang dijadikan tersangka, serta menjelaskan konstruksi perkara pada sore hari ini

Budi juga mengatakan tim lembaga antirasuah telah menyita sejumlah uang dan logam mulia dari hasil OTT tersebut.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk rupiah dan juga logam mulia dalam bentuk emas," jelas Budi.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa operasi tangkap tangan bermula saat tim lembaga antirasuah memeriksa sejumlah pihak di Jakarta dan Lampung, Selasa (9/12/2025).

Setelah memperoleh informasi yang cukup, tim kemudian bergerak mengamankan 5 orang di Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan di Jakarta. Salah satunya adalah BupatiLampung Selatan, Ardito Wijaya.

"Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12)," ujar Budi.

Pada hari Rabu (10/12/2025) malam, Ardito telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tak ikut dalam pembangunan helipad di dekat makam kakek Presiden Prabowo Subianto.

Helipad tersebut rencananya dibangun di Lapangan Desa Kalisube, Banyumas, Jawa Tengah. Proyek senilai Rp1,4 miliar itu hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari makam RM Margono Djojohadikusumo.

"Gak ada (usulan pembangunan helipad). Kemarin yang dimintakan itu Inpres Jalan Daerah kan, itu doang, enggak lebih enggak kurang," kata Dody di Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11), dikutip dari detikcom.

Pembangunan helipad itu sejatinya digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.

Dody lalu mengklarifikasi pertemuan dengan Kepala Balai PU bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono beberapa waktu lalu. Menurutnya, tidak ada usulan pembangunan helipad dan hanya membahas program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Terpisah, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Rusli Kurnia menjelaskan pembangunan helipad selaras dengan pelaksanaan program IJD 2025. Ruas jalan Kalisube-Binangun nantinya akan turut dipercantik.

"Lokasinya di Lapangan Desa Kalisube. Itu nanti masuk ke dalam program IJD," jelas Rusli.

Rusli mengatakan helipad awalnya akan dibangun di area persawahan sekitar desa. Namun, niat tersebut diurungkan karena termasuk dalam lahan sawah yang dilindungi (LSD).

Menurutnya, pembangunan helipad memang demi memudahkan Presiden Prabowo jika kembali berkunjung ke wilayah tersebut. Prabowo sebelumnya mesti mendarat di Alun-alun Banyumas.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membimbing pemerintah desa mengelola keuangan agar transparan dan tertib dengan memberikan pelatihan penerapan Coretax Administration System Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) R2.0.7 Rilis 2

"Pemerintah desa harus mengelola keuangan desa dengan transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tita Deritayati ketika ditanya mengenai pendampingan pengelolaan keuangan desa di Penajam, Selasa.

Ia mengatakan, aparatur pemerintah desa juga harus memahami mengenai sistem administrasi perpajakan serta kewajiban desa lainnya," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal terus melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan terus dilakukan.

Sebanyak 30 desa mengelola dana desa, yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jelas dia dan dari pemerintah pusat dengan nilai cukup besar.

Diharapkan pemerintah desa lebih tertib dan profesional mengelola perpajakan, lanjut dia, seluruh pemerintah desa di dianjurkan untuk menggunakan Coretax dan Siskeudes

Coretax dan Siskeudes ditetapkan untuk memastikan pelaporan pajak desa dilakukan secara transparan, akuntabilitas serta tepat waktu.

Pemerintah kabupaten telah memberikan bekal kepada aparatur desa melalui bimbingan teknis (bimtek) Coretax dan Siskeudes, kata dia, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memahami dasar-dasar perpajakan dan kewajiban desa.

Sehingga diharapkan ke depan, aparatur pemerintah desa mampu menggunakan aplikasi Coretax dan Siskeudes dengan baik, demikian Tita Deritayati.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pemerintah daerah (pemda) yang mengendapkan uangnya tidak ditaruh di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, melainkan di Bank Jakarta.

Adapun berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Purbaya mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa dana mengendap jelang akhir tahun bisa mencapai ratusan triliun karena diakhirkan guna pembayaran terhadap kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah.

Namun, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut uang dari pemda-pemda itu justru tidak ditaruh di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

"Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyeluruhkan ke businessmen atau pelaku usaha di kawasan itu," ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya mengaku selama ini kerap bertanya-tanya mengapa uang di sistem perekonomian hanya berada di pusat ibu kota. Dia kini mengetahui pemda kerap mengendapkan uangnya, namun justru dialihkan ke pusat.

Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu berpesan, pemda perlu memperbaiki kualitas BPD di daerah mereka agar tidak selalu mengalihkan uangnya ke pusat.

"Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya. Jangan taruh di Bank Jakarta tetap aja di bank daerah. Kalau bank-nya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana," terangnya.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data terbaru Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa uang pemda yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.

Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun.

Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun.

Artinya, ada selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi.

Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang ersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.