Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mengusulkan ke Kementerian Agama agar ada kebijakan untuk memberikan pendidikan gratis di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang merupakan jenjang pendidikan menengah setara SMA.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan sejauh ini sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama telah memberikan seragam untuk seluruh jenjang pendidikan. Melihat dampak yang bagus, ada baiknya ke depan semakin diperkuat melalui pendidikan gratis untuk pendidikan MAN.

“Kami ingin memperluas akses pendidikan hingga sekolah gratis, harapan ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat yakni Kemenag,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Khairunas berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata, tapi bisa ditingkatkan yakni bisa wujudkan sekolah gratis di MAN.

Dikatakannya apabila usulan itu diterima Kemenag, maka anak-anak di Solok Selatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di MAN. Apalagi dengan semakin banyaknya anak-anak bersekolah di MAN, akan memberikan dampak yang baik bagi daerah.

“Semakin baiknya anak-anak belajar agama Islam, akan menjadikan Solok Selatan sebagai daerah lahirnya para tokoh yang dapat membangun Solok Selatan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Khairunas menyatakan sangat menginginkan hadirnya kebijakan yang lebih progresif yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk MAN.

Bupati menjelaskan dengan jumlah peserta didik rata-rata 700 orang per tahunnya dari dua MAN yang ada di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan dana Rp900 juta setiap tahun untuk memberikan fasilitas sekolah gratis pada jenjang pendidikan ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Pemkab Solok Selatan untuk mengajak Kementerian Agama berkolaborasi dalam mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, saat ini Solok Selatan telah memberikan fasilitas pendidikan untuk SMA dan SMK dengan skema cost sharing 50:50 dengan Pemprov Sumbar.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," sebutnya.

Khairunas menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan tidak ada anak-anak madrasah yang terkendala pendidikan karena persoalan biaya.

“Jadi saat ini kami sebenarnya juga tengah berupaya agar MAN ini terus bertambah di Solok Selatan. Seperti di Kecamatan Sangir Jujuan tengah melakukan percepatan proses pengerjaan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako,” ungkapnya.

Terakhir dibahas pada 2021 silam, kata Khairunas, proses tersebut masih belum dapat diselesaikan karena adanya kendala terkait penerbitan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Makanya, bupati memohon arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama untuk mempercepat agar proses tersebut bisa dirampungkan.

"Kami datang ke Kemenag dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menawarkan sejumlah objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan pada liburan sekolah di daerah yang dikenal dengan julukan Sarantau Sasurambi yang akan tiba beberapa pekan lagi.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan pemda telah mempersiapkan sejumlah objek wisata unggulan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman dan nyaman. Dengan adanya kunjungan ke Solok Selatan nantinya, tentu akan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan adapun objek wisata yang telah dicek kesiapannya, mulai dari wisata Goa Batu Kapal (GBK), Hot Water Boom, Kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang berada di wilayah Solok Selatan.

“Kami siap menerima wisatawan yang akan menghabiskan masa liburan di Solok Selatan,” tegasnya.

Khairunas menyebutkan bahwa daerah Solok Selatan memiliki daya tarik wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata minat khusus yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Oleh karena, Pemkab berharap masyarakat bisa berkunjung ke Solok Selatan, baik bersama keluarga, maupun bersama rombongan sekolah.

Selain itu, Pemkab Solok Selatan ternyata juga telah menetapkan tiga objek wisata prioritas daerah yakni Kawasan Seribu Rumah Gadang (SRG) beserta Menara Songket, Hot Water Boom, dan Goa Batu Kapal (GBK).

Kemudian untuk Kawasan Seribu Rumah Gadang menjadi salah satu ikon wisata budaya Sumatra Barat yang menawarkan deretan rumah gadang berarsitektur khas Minangkabau yang masih terjaga keasliannya.

“Kehadiran Menara Songket semakin memperkuat kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi yang menarik untuk dikunjungi wisatawan,” sebut Khairunas.

Selain itu, juga ada Hot Water Boom yang bisa menawarkan pengalaman rekreasi keluarga dengan kolam air panas alami. Destinasi ini, lanjutnya, menjadi pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan bersama keluarga sambil merasakan sensasi berendam di air panas yang bersumber dari alam.

Lalu, untuk wisata Goa Batu Kapal (GBK) menghadirkan pesona wisata goa yang merupakan bagian dari kawasan geopark yang menyimpan keunikan geologi sekaligus daya tarik visual yang luar biasa.

Selain tiga destinasi prioritas tersebut, ujar Khairunas, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti pendakian Gunung Kerinci dari Solok Selatan, hamparan kebun teh, Sungai dengan air terjunnya, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata.

“Pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Saya mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik agar wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung ke Solok Selatan,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat mencatat jumlah hewan kurban di daerah itu diperkirakan mencapai 45.000 ekor pada Hari Raya Iduladha 2026.

Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar Sukarli mengatakan sejauh ini data yang masuk ke dinas mencapai 44.375 ekor hewan kurban, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga jelang pelaksanaan kurban dilaksanakan.

"Masih ada sekitar dua hari lagi jelang Hari Raya Iduladha 2026 ini. Perkiraan kami bisa 45.000 ekor atau bahkan bisa lebih," katanya ketika dihubungi Bisnis, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan bicara soal data rill nya, maka akan diketahui di saat hari pelaksanaan kurban itu. Artinya data yang kami dapatkan ini dari sejumlah petugas yang ada di kabupaten dan kota, melalui pencatatan di sejumlah masjid dan mushala.

"Kelihatanya peningkatan ini, salah satunya faktornya itu adalah adanya banyak perantau yang melaksanakan kurban untuk membantu warga yang terkena musibah," sebutnya.

Sukarli berharap pada pelaksanaan Hari Raya Iduladha tahun ini bisa berlangsung secara hikmah dan baik, sehingga berkah Iduladha bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Bahkan dari pengecekan kesehatan hewan kurban, alhamdulillah kondisinya sehat, dan tidak ada ditemukan penyakit yang membahayakan hewan," ujar Sukarli.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan pada tahun ini akan berkurban sebanyak 47 ekor sapi dan tiga ekor kambing, dan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah kabupaten setiap tahun agar masyarakat bisa ikut menikmati daging kurban.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Syamsurizaldi mengatakan penyembelihan sapi ini akan dilaksanakan usai salat Iduladha, dan lokasi penyembelihan pun dibagi, tak hanya dipusatkan di Kantor Bupati saja.

"Dari jumlah sapi dan kambing yang akan dikurban tahun ini disebar di 16 lokasi berbeda yang telah ditentukan. Masyarakat akan dibagikan kupon oleh panitia kurban, bisa datang langsung ke lokasi penyembelihan untuk mendapatkan daging," jelasnya.

Dengan rincian sebanyak 32 ekor sapi dan tiga ekor kambing akan disembelih di halaman Kantor Bupati Solok Selatan. Selebihnya akan disebar di setiap kecamatan pada lokasi yang berbeda-beda.

Daging kurban diutamakan dibagikan untuk masyarakat kurang mampu atau fakir miskin dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penyembelihan.

Menurutnya sapi dan kambing yang akan dikurbankan berasal dari peserta kurban tiap OPD yang ada, Forum Wali Nagari, dan sejumlah perusahaan yang ada di Solok Selatan. Sementara juru sembelih halal dari Kemenag Solok Selatan.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 20 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang disebar di seluruh kabupaten/kota.

Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumbar Hilman mengatakan bahwa 20 ekor sapi itu disebar ke 19 kabupaten dan kota, dan 1 sapi lainnya untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

"Sapi kurban dari Presiden Prabowo ini dibeli di masing-masing daerah di Sumbar. Jadi masing-masing daerah itu, punya ternak sapi dengan bobot di atas 800 kg. Khusus untuk Pemprov Sumbar itu sapi berasal dari Kabupaten Agam dengan berat 1,2 ton," ucap Hilman, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan sejauh ini seluruh daerah telah mendapatkan 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo, dengan bobot di atas 800 kg. Namun khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak ada sapi yang memiliki bobot di atas angka tersebut.

"Di Mentawai ini meski tidak dapat sapi dengan berat yang menjadi syarat untuk sapi kurban dari Presiden Prabowo, disepakatilah mengambil 2 ekor sapi dengan total bobot mencapai 1 ton," kata dia.

Hilman menyebutkan pemilihan sapi kurban dari Presiden Prabowo dilakukan langsung oleh Sekretariat Negara, bukan lewat pemerintah daerah. Oleh karena itu, sapi kurban dari Presiden Prabowo ini murni ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sebaran 20 ekor sapi kurban untuk Sumbar. Misalnya dari Padang, satu ekor sapi Simental seberat 1,1 ton dibagikan untuk korban terdampak bencana alam di Batu Busuk.

Sementara itu, seekor sapi Simental asal Kota Padang yang berada di Koto Luar, Kecamatan Pauh, mendapat kesempatan untuk menjadi hewan kurban atas nama Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah seorang peternak sapi Jeri mengatakan sapi Simental yang dipilih oleh pihak istana kepresidenan itu beratnya mencapai 1,1 ton dengan harga jual Rp98 juta.

Sebelum sapi yang diberi nama Marboro itu dipilih menjadi hewan kurban, telah dilakukan berbagai pemeriksaan mulai dari kesehatan, hingga dinyatakan sah sebagai hewan kurban.

Dia menambahkan, sapi Marboro yang kini berusia 4 tahun itu nantinya akan dikirim ke daerah Batu Busuk yang merupakan daerah terdampak bencana alam pada November lalu.

"Sesuai arahan dari istana kepresidenan, sapi ini dikirim untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Padang yakni di Batu Busuk," jelasnya.

Sapi itu direncanakan akan dikirim ke Batu Busuk pada Selasa (26/5/2026), atau sehari jelang Hari Raya Iduladha yang menurut keterangan dari Menteri Agama akan jatuh pada 27 Mei 2026.

"Sebelum sapi ini dikirim, kami akan terus merawatnya dengan baik. Sehingga saat tiba pada waktunya nanti, sapi ini tetap sehat," tutup Jeri.

Selain itu, di Kabupaten Solok Selatan ada sapi yang memiliki bobot 882 kg yang dibesarkan oleh Joni. Sapi itu terpilih menjadi sapi kurban dari Presiden Prabowo setelah melalui berbagai seleksi dan pertimbangan.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Solok Selatan Admi Zulkhairi mengatakan tahun ini Kabupaten Solok Selatan kembali mendapatkan Bantuan Kemasyarakatan (BANMAS) dari Presiden.

"Sapi yang dipilih ini jenis Simental jantan, berusia 2,5 tahun dengan bobot 882 kilogram yang dibesarkan peternak, Joni, dari Kecamatan Sangir," kata Admi dalam keterangan resmi.

Dia menjelaskan, pengusulan sapi ini dilakukan sebulan yang lalu atas surat permintaan dari Sekretariat Presiden yang meminta sapi dengan ukuran paling besar di setiap kabupaten dan kota, termasuk di Solok Selatan.

Walhasil terpilihlah sapi ini yang selain bobotnya besar, ia juga memiliki lingkar dada 223 cm dan dalam keadaan sehat.

Kini sapi tersebut masih dirawat oleh peternaknya dengan bantuan dari DPKPP yang bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan sampai memberikan vaksin dan vitamin hingga waktunya disembelih.

Rencananya, sapi ini nanti akan disembelih di Mesjid Baitul Hikmah Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerah itu terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi mengatakan melihat data BPS, selama tiga tahun terakhir terus turun dari posisi 2,57% di 2023, kemudian menjadi 2,30% di tahun 2024, dan angka terakhir pada tahun lalu sebesar 2,13%.

"Penurunan ini terjadi secara kontinu sebab terus membaiknya iklim investasi di Solok Selatan di berbagai sektor," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (13/4/2026)

Dia menyampaikan Kabupaten Solok Selatan menjadi yang terendah angka tingkat penganggurannya di Sumbar dibandingkan untuk kabupaten lainnya. Angka pengangguran yang terus menurun itu ada beberapa faktor, salah satunya iklim investasi.

Menurutnya iklim investasi di Solok Selatan kian membaik, terutama investasi di bidang energi. Dengan dilakukannya investasi oleh PT Supreme Energi tahap dua yang dimulai tahun lalu, diakuinya sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tak hanya itu, investasi di bidang perkebunan dan pertanian juga kian meningkat. Perkebunan kelapa sawit, jagung, dan kopi kini juga terus meluas dan digandrungi oleh generasi muda.

Kemudian juga intervensi pemerintah untuk mendorong berkembangnya UMKM juga menjadi salah satu faktor. Apalagi sekarang UMKM sudah butuh digitalisasi yang semakin membuka lapangan kerja.

"Jadi ini membuktikan bahwa dahulu pemerintah kabupaten dianggap ekstrem tentang persoalan honorer. Ternyata setelah kita evaluasi juga melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mereka banyak masuk ke sektor informal. Jadi petani bawang, kopi, sawit, termasuk juga merambah ke UMKM," ujar dia.

Ke depan, Pemkab Solok Selatan optimis penurunan angka pengangguran akan terus turun. Tak hanya karena investasi dari perusahaan energi yang akan berlanjut sampai ke 2030, tapi juga karena pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan.

Menurutnya pada pembukaan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya yang disebut-sebut akan mengundang lebih banyak kunjungan ke sektor pariwisata di Kabupaten Solok Selatan yang otomatis juga akan membuka lapangan kerja, dan terus turunnya angka pengangguran inipun juga menarik perhatian pemerintah pusat.

"Kabupaten Solok Selatan kini menjadi salah satu nominator mewakili regional I Sumatra dalam Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa teknologi yang berpusat di wilayah Timur Laut, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Sabtu (4/4) pukul 18.21.12 WIB.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 dengan kedalaman 40 km.

Dia menyatakan bila memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

"Dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

Dia menjelaskan gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan skala intensitas III-IV MMI.

Daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan skala intensitas II-III MMI, dimana getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Kemudian terasa getaran seakan akan truk berlalu, daerah Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan dengan skala intensitas II MMI.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami" tutupnya.

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat (Sumbar), dilema menghadapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang kian menipis sementara kegiatan strategis yang harus dilakukan pada tahun 2026 masih banyak.

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi mengatakan pada tahun 2026 ini Kabupaten Solok Selatan memperoleh alokasi anggaran dari luar APBD sebesar Rp264 miliar atau setara 34% dari total APBD yang telah diperuntukkan yakni stimulan perumahan.

"Dana senilai Rp264 miliar atau 34% dari APBD tahun anggaran 2026 sudah dikantongi untuk membiayai sejumlah kegiatan strategis," ucap Yulian Efi dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Yulian menjelaskan adapun peruntukan alokasi anggaran itu untuk stimulan perumahan swadaya sebanyak 300 unit senilai Rp6 miliar dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sungai Aro sebesar Rp42 miliar yang didukung jaringan sambungan rumah dari APBD senilai Rp2,5 miliar, kemudian juga ada 2 unit jembatan gantung senilai Rp20 miliar serta preservasi jalan dan jembatan pada sejumlah ruas strategis.

Dia menambahkan, selain itu terdapat pula program Inpres jalan daerah, pengendalian banjir Batang Suliti dan Batang Bangko, serta peningkatan jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Abai-Sungai Dareh.

Di satu sisi, saat ini masih banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya akses dan konektivitas wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan pemerintahan.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan akan difokuskan pada optimalisasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta hilirisasi ekonomi daerah dengan tetap menjadikan program unggulan sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Anggota DPRD Solok Selatan Albert Arifin mengatakan parlemen akan terus mengawal setiap perencanaan pembangunan daerah sehingga pembangunan yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD dipastikan dapat merata di seluruh wilayah.

"Semua kegiatan pembangunan tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kewenangannya," tegasnya.

Menurutnya masyarakat juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap nagari/desa untuk memasukkan usulan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan.

Misalnya untuk Kecamatan Sungai Pagu, dalam Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 diusulkan beberapa kegiatan yang dibagi dalam 3 kelompok.

Kemudian pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, diusulkan pemeliharaan jalan berkala di Jorong Ipuah Pasir Jambu, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) di Jorong Kiambang Jaya, pembangunan jembatan di Nagari Bomas, dan rehabilitasi jalan di Kampung Tarandam.

Selanjutnya untuk bidang ekonomi diusulkan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga di Pasir Talang, Pasir Talang Barat, dan Sako Selatan Pasia Talang, serta rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata di Jorong Kampung Nan Lino dan Jorong Lubuk Jaya.

"Kemudian di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diusulkan pembangunan pagar, sanitasi, toilet, area parkir, halaman, dan lapangan di 3 sekolah dasar," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG ARO — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menyatakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) daerah tersebut nyaris mencapai 100%. Hal itu meningkatkan upaya perbaikan akses layanan kesehatan di pedesaan.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen pemerintah kabupaten dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kini dengan adanya kondisi 99,07% itu, BPJS Kesehatan telah memberikan Penghargaan UHC Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

“Penghargaan ini menandakan pelayanan Kesehatan yang diberikan di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki standar terbaik, cepat, mudah, dan merata,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Dia menyampaikan kendati di tengah gelombang efisiensi keuangan saat ini, program kesehatan di Solok Selatan tetap menjadi prioritas oleh pemerintah guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, cepat, mudah, dan merata.

Oleh karena itu, dengan adanya capaian tersebut, menjadi motivasi bagi masyarakat hingga di pedesaan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Jadi keuntungan kabupaten mendapatkan status UHC ini bagi masyarakat yakni jaminan akses layanan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkualitas tanpa kendala biaya bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya status UHC yang tersebut, dipastikan masyarakat Solok Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan finansial agar warga tidak mengalami masalah keuangan karena biaya pengobatan.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah baik di Puskesmas dan rumah sakit. Lalu, keuntungan lainnya yang paling utama adalah aktivasi kepesertaan baru yang tidak perlu waktu tunggu, artinya saat membuat kepesertaan baru maka akan langsung aktif dan dapat digunakan saat itu juga.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Pendewal menambahkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan mencapai 99,07%.

Dia bilang angka tersebut menunjukkan peningkatan yakni dari total 182.020 penduduk, terdapat 180.328 orang penduduk sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tingkat keaktifan, dari total cakupan kepesertaan terdapat 93,33% atau 169.872 orang penduduk yang aktif.

“Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial,” sebutnya.

Dikatakannya kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pun terus berupaya untuk mempermudah dan mengurangi biaya berobat bagi seluruh masyarakat,” ujar dia.

Pandewal bilang capaian tersebut juga turut menjadi bagian dari misi pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025—2029, di mana berbagai program kesehatan telah disiapkan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

JAKARTA - Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), diguncang lima kali gempa bumi dangkal pada Minggu (4/1/2026). Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh gempa berpusat di darat dengan magnitudo berkisar Magnitudo (M) 2,7 hingga 3,6.

Gempa pertama berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi pada pukul 11.42 WIB dengan pusat gempa 17 kilometer selatan Solok Selatan pada kedalaman 5 kilometer. “Info Gempa Mag:2.9, 04-Jan-2026 11:42:24 WIB, Lok: 1.70 LS - 101.20 BT, 17 km Selatan SOLOK SELATAN-SUMBAR, Kedlmn: 5 km,” tulis BMKG lewat akun media sosial X resminya.

Selang beberapa menit kemudian, gempa magnitudo 2,7 kembali terjadi di lokasi yang berdekatan dengan kedalaman yang sama. Gempa ketiga tercatat pada pukul 11.55 WIB dengan magnitudo 2,7 di wilayah barat daya Solok Selatan pada kedalaman 10 kilometer.

Gempa terkuat dalam rangkaian ini terjadi pukul 12.08 WIB dengan magnitudo 3,6 di kedalaman 10 kilometer. Sementara gempa kelima kembali terjadi pukul 12.21 WIB dengan magnitudo 2,7 di barat daya Solok Selatan.

BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG.

Berikut catatan lima gempa yang mengguncang Solok Selatan Sumbar:

1. Gempa Mag:2.9, 04-Jan-2026 11:42:24 WIB, Lok: 1.70 LS - 101.20 BT, 17 km Selatan Solok Selatan-Sumbar, Kedalaman: 5 km

2. Gempa Mag:2.7, 04-Jan-2026 11:45:50 WIB, Lok: 1.69 LS - 101.19 BT, 16 km Selatan Solok Selatan-Sumbar, Kedalaman: 5 km

3. Gempa Mag:2.7, 04-Jan-2026 11:55:46 WIB, Lok: 1.68 LS - 100.97 BT, 33 km Barat Daya Solok Selatan-Sumbar, Kedalaman: 10 km

4. Gempa Mag:3.6, 04-Jan-2026 12:08:14 WIB, Lok: 1.73 LS - 101.25 BT, 20 km Selatan Solok Selatan-Sumbar, Kedalaman: 10 km

5. Gempa Mag:2.7, 04-Jan-2026 12:21:09 WIB, Lok: 1.70 LS - 100.95 BT, 36 km Barat Daya Solok Selatan-Sumbar, Kedalaman: 10 km.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.

5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menghadapi kondisi galau untuk melihat 2026 seiring adanya kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dan diperparah adanya perampingan APBD.

Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi mengatakan berkurangnya dana transfer ke daerah ini berdampak pada kelanjutan pembangunan dan program prioritas daerah yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Kondisi APBD untuk tahun 2026 kian ramping lantaran adanya kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah dari pusat. Kondisi yang telah dimulai sejak 2025 ini masih berlanjut hingga tahun depan dengan besaran penurunan yang lebih tajam,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Dia menjelaskan di tengah-tengah adanya kebijakan efisiensi itu, kondisi di Solok Selatan bila dilihat dari rasio ketimpangan fiskal semakin tinggi, serta di Pemkab juga belum bisa memenuhi amanat peraturan perundang-undangan pengalokasian belanja Mandatory dan Earmark seperti belanja SPM, belanja infrastruktur minimal 40% dan belanja lainnya.

“Jumlah dana transfer yang berkurang tersebut berdampak pada turunnya nilai APBD tahun depan senilai Rp193,89 miliar dari nilai APBD 2025,” jelasnya.

Menurutnya, penurunan tersebut terdiri dari nilai pendapatan menjadi senilai Rp 729,45 miliar atau turun 16,78% dari Rp 885,32 miliar di tahun ini. Kemudian untuk belanja turun menjadi Rp 726,55 miliar atau berkurang 20,26% dari Rp 956,26 miliar di tahun ini.

Kemudian nilai pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran berjalan pun ikut terseret turun 53,32% dari Rp 70,92 miliar ke angka Rp 37,82 miliar saja.

Ketua DPRD Solok Selatan Martius mengatakan dengan kondisi keuangan saat ini diharapkan dapat menjadi momentum agar daerah tak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami bersama-sama harus menjadikan PAD sebagai modal utama untuk pembangunan daerah,” sebutnya.

Oleh karena itu, DPRD mengharapkan kepada OPD-OPD terkait untuk mengubah mindset dan paradigma untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, baik melalui inovasi, digitalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi.

Dikatakannya aturan baru ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik minat investasi yang lebih besar di Kabupaten Solok Selatan.

Poin penting dari rancangan aturan baru ini adalah berubahnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini juga merupakan amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peralihan dari IMB ke PBG ini menitikberatkan pada kemudahan dalam pengurusan dalam pendirian bangunan gedung di daerah. Kini persetujuan untuk pendirian bangunan bisa dilakukan saat bangunan dibangun atau bahkan setelah bangunan didirikan dan beberapa penyederhanaan prosedur lainnya.

“Meski begitu, menurut aturan ini bangunan tersebut harus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan fungsi bangunan. Rancangan ini baru akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPRD sebelum nantinya ditetapkan menjadi aturan,” tutupnya

Bisnis.com, PADANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi investasi di daerah ini hingga kuartal III/2025 telah mencapai 80,4% atau Rp8,6 triliun dari target yang diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 ini sebesar Rp10,7 triliun.

Sekretaris Dinas DPMPTSP Sumbar Yudhi Ichsan menjelaskan kinerja hingga kuartal III/2025 itu merupakan data-data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selanjutnya DPMPTSP akan melakukan validasi capaian realisasi tersebut. Namun, biasanya angka dari pemerintah pusat tersebut tidak akan jauh berbeda setelah dilakukan validasi.

“Melihat capaian kinerja ini, kami optimis target investasi Rp10,7 triliun bisa tercapai. Karena pergerakan investasi yang ada selama ini di Sumbar terus dilakukan penambahan, seperti pada kegiatan eksplorasi energi baru terbarukan (EBT),” katanya, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini proyek eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Unit 2 PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) di Kabupaten Solok Selatan dan juga ada kegiatan PLTP di Bonjol, Kabupaten Pasaman, telah dimulai. Jadi, realisasi dari kinerja ini akan tercatat pada triwulan IV/2025 nanti.

Adanya kegiatan investasi EBT ini, lanjut Yudhi, dari data realisasi investasi Sumbar, dibuktikan bahkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang jadi penggerak adanya capaian kinerja pada kuartal III/2025 ini, di mana nilai realisasinya sebesar Rp4,6 triliun, dan untuk penanaman modal asing (PMA) senilai Rp1,7 triliun.

“Kalau untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) ini baru bisa dilihat hingga semester I/2025 dan nilainya cukup besar,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa PMDN menjadi penggerak tumbuh positifnya kinerja realisasi investasi Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, karena memang untuk investasi baru, belum ada yang masuk hingga penutupan tahun 2025.

Artinya data-data pertumbuhan investasi itu, merupakan perusahaan yang telah ada, dan kemudian melakukan pengembangan usaha, seperti perusahaan energi yang ada di Solok Selatan itu yaitu PT SEML.

“Kami dari Pemprov Sumbar tentu terus berupaya agar investasi-investasi terus berdatangan. Karena sampai saat ini berbagai upaya promosi potensi investasi terus kami lakukan melalui kolaborasi berbagai pihak,” sebutnya.

Selain itu, positifnya pertumbuhan kinerja investasi di Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, bila dibandingkan tahun 2024 lalu, bahkan kinerja di tahun ini terbilang lebih baik. Melihat pada target kinerja tahun 2024 lalu itu sebesar Rp9,4 triliun telah terlaksana dengan baik, dan kemudian di tahun 2025 target naik sekitar 13% menjadi Rp10,7 triliun.

“Capaian realisasi investasi Rp8,6 triliun hingga triwulan III/2025 ini terbilang bagus, artinya pada penutupan tahun atau triwulan IV/2025 nanti target Rp10,7 triliun itu bisa tercapai 100%,” tutupnya.