JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) Ceper Permata Artha yang beroperasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Eksekusi penutupan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 yang ditandatangani pada Kamis (25/6/2026).

BPR yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper tersebut terpaksa dilikuidasi setelah seluruh tenggat waktu penyehatan modal yang diberikan otoritas gagal dipenuhi oleh jajaran manajemen. Setelah diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjamin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026, LPS memutuskan untuk melepas BPR ini.

"LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha," tulis Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid dalam keterangannya.

Menindaklanjuti mandat hukum dari undang-undang tersebut, OJK secara resmi mengeksekusi pencabutan izin usaha (CIU). Pasca-keputusan ini terbit, seluruh operasional kantor BPR ditutup total, dan kendali penanganan langsung dialihkan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan saldo rekening dan memulai proses pembayaran klaim simpanan nasabah serta pembubaran badan hukum bank sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Baru Awal Tahun 2026, Tambah Satu Lagi Bank Bangkrut di Indonesia



Merespons kepanikan yang berpotensi muncul, OJK mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat dan nasabah pengetam modal di BPR Ceper Permata Artha tidak perlu cemas atau melakukan tindakan anarkis. "OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.

Mundurnya tingkat kesehatan keuangan BPR Ceper Permata Artha sejatinya telah terdeteksi sejak setahun lalu. Pada tanggal 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan bank tersebut masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status merah ini diberikan lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal BPR ambles di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen, disusul predikat Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberikan kelonggaran waktu bagi pengurus dan pemegang saham pengendali untuk menyuntikkan modal segar. Namun, karena tidak ada perbaikan struktural yang konkret, pada tanggal 12 Juni 2026 statusnya ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketentuan tersebut mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK menilai pihak pemilik tidak mampu menyelamatkan kelangsungan usaha BPR tersebut dari jurang kebangkrutan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai kekhawatiran pasar mengenai potensi pemanfaatan instrumen surat utang Danantara atau Patriot Bond sebagai celah praktik pencucian uang (Money Laundering) oleh investor kakap. Kebijakan pemberian karpet merah berupa proteksi hukum ini sengaja diambil negara sebagai strategi taktis untuk memancing dana-dana besar yang selama ini terparkir di luar negeri agar masuk ke ekosistem keuangan domestik.

Purbaya tidak menampik adanya potensi risiko atau hilangnya potensi penerimaan tertentu (loss) akibat relaksasi tersebut. Namun dari kacamata kemanfaatan fiskal, pemerintah menilai masuknya likuiditas segar jauh lebih menguntungkan untuk menggerakkan roda ekonomi nasional.

"Dari pada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Kendati memberikan jaminan privasi yang tebal, Purbaya meluruskan aturan main dengan menegaskan bahwa fasilitas perlindungan ini tidak bersifat menyeluruh atau membuat sang investor kebal hukum secara personal. Jaminan anti-usut dari negara murni hanya melekat pada nominal dana yang didepositokan untuk memborong Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

BOGOR - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui perubahan kepengurusan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari. Dengan legalitas baru ini, yayasan yang fokus pada pelestarian laut dan pemberdayaan nelayan ini siap menjalankan tiga program prioritas yakni, perikanan berkelanjutan, penguatan ekonomi pesisir, dan konservasi habitat laut.

Yayasan Bangun Ekosistem Bahari kini resmi mengantongi pengakuan hukum penuh dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0063337 yang diterbitkan pada 11 Juni 2026. Langkah ini menandai babak baru bagi yayasan yang selama nyaris dua tahun bergerak di garis depan pelestarian ekosistem bahari.

Perubahan signifikan terjadi dalam struktur kepengurusan yayasan yang berkedudukan di Kota Bogor ini. Pergantian susunan pengurus tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Rida Widyati, di Kota Bogor pada 9 Juni 2026.

Kini, Dewan Pembina diketuai oleh Abdul Halim, sementara Dewan Pengurus dipimpin Ratna Widiasari dengan didampingi Sekretaris Aydul Fikri Ramadhani dan Bendahara Muhamad Yusuf. Adapun posisi Pengawas dipegang oleh Lim Ping Ming selaku Ketua.

Pembina Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Abdul Halim menegaskan pembaruan kepengurusan ini bukan sekadar formalitas administratif.

"Perubahan ini dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, demi memastikan seluruh aktivitas yayasan berjalan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Sampah Kiriman Cemari Laut Marunda Kepu, Nelayan Terancam Rugi



Abdul Halim juga menekankan seluruh aktivitas, program, dan kerja sama yang mengatasnamakan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari wajib berada dalam koordinasi kepengurusan yang telah tercatat resmi di Kementerian Hukum. "Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yayasan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, demi menjaga kepercayaan publik serta mitra yang telah bersama kami," ucapnya.

Berdiri sejak 1 Juli 2024, yayasan ini telah menorehkan berbagai program nyata di lapangan. Mulai dari pelatihan literasi keuangan bagi istri nelayan, pendidikan karakter untuk anak-anak pesisir, pengelolaan limbah hasil laut berbasis ekonomi sirkular, hingga restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove.

“Dengan status hukum yang tetap yayasan berkomitmen memperkuat tiga pilar strategis. Pertama, perikanan berkelanjutan yang menjamin ketersediaan stok ikan jangka panjang. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar nelayan tak lagi terjerat kemiskinan. Ketiga, konservasi habitat laut melalui perlindungan ekosistem kritis seperti terumbu karang dan padang lamun,” tegasnya.

Dalam menjalankan misi besarnya, Yayasan Bangun Ekosistem Bahari tidak bergerak sendiri. Mereka didukung penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta bermitra dengan lembaga internasional bergengsi seperti USAID, UNDP, dan Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

“Dengan legalitas yang kini telah diperbarui, yayasan menyatakan siap menjalankan program-program strategis di bidang kelautan dan lingkungan hidup secara lebih terstruktur dan profesional.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil,” tuturnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan kepada petugas sensus agar jangan sampai ada warga dan usaha yang terlewatkan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menyebutkan ada dua syarat suksesnya Sensus Ekonomi, yaitu cakupan sensus tak ada yang terlewat, lalu kualitas data yang dihasilkan harus benar dan akurat.

"Pada saat wawancara dengan responden, tolong digali betul-betul dan pastikan data yang dicatat tidak salah," kata Amalia usai menghadiri kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Amalia mengatakan para petugas Sensus Ekonomi diawasi melalui teknologi live tracking di telepon genggam masing-masing, sehingga kemanapun petugas melakukan pengumpulan dan pencacahan akan dimonitor oleh BPS.

Ia juga menekankan petugas sensus harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencacah Sensus Ekonomi, sehingga tak ada responden yang terlewatkan.

"BPS bersama Kepala Daerah juga dimungkinkan memantau kinerja petugas di lapangan melalui Dashboard Monitoring, guna melihat capaian Sensus Ekonomi secara real time di Kepri," ujarnya.

Lebih lanjut Amalia turut mengimbau masyarakat Kepri untuk mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026, antara lain menggunakan rompi khusus berwarna hitam dengan tulisan "Sensus Ekonomi 2026" di sisi kiri dan tulisan "BPS" di sisi kanan.

Lalu, memiliki kartu tanda pengenal atau nametag yang memuat nama dan foto. Kartu ini dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai untuk memverifikasi keaslian identitas petugas tersebut.

Berikutnya, membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat BPS setempat.

"BPS menerapkan prinsip TIR pada Sensus Ekonomi tahun ini, yaitu singkatan dari Terima petugas sensus, lalu Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia," kata Amalia.

Sementara, Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga menyampaikan pihaknya menurunkan 1.589 petugas sensus untuk tujuh kabupaten/kota, mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 menyasar sebanyak 197 ribu unit usaha serta seluruh rumah tangga di daerah itu. Salah satu tujuannya untuk mengetahui kondisi terkini jumlah usaha yang masih aktif beroperasi, baik skala kecil, mikro, menengah hingga besar.

Selain itu, Sensus Ekonomi pun menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

"Sensus Ekonomi ini menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional," ucap Toto.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah mencapai hasil yang signifikan apabila hanya berfokus pada pelaku. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabaikan perbaikan pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung.

Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah berbagai operasi penindakan korupsi yang terus dilakukan aparat penegak hukum, publik justru masih menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa korupsi tetap tumbuh dan berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. "Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pieter berpendapat, korupsi tak pernah benar-benar hilang karena yang bermasalah bukan hanya pada pelakunya, melainkan sistem ekonomi politik yang terus memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang seolah tak pernah selesai, yaitu korupsi.

Dikatakannya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari cara kerja sistem ekonomi politik yang mengakar. "Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak," ujar Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada era Reformasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. KPK pernah menjadi simbol harapan bahwa negara masih memiliki keberanian untuk melawan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ujar dia, seiring perjalanan waktu, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mulai mengalami erosi. Kritik yang muncul bukan semata karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi, melainkan karena munculnya persepsi bahwa pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak seimbang.

"Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik, sementara kekuatan yang lebih besar justru sulit disentuh. Benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang pasti: keadilan harus terlihat bekerja secara setara agar memperoleh legitimasi publik," kata dia.

Dia menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China dan Vietnam, kampanye antikorupsi sering kali berjalan beriringan dengan proses konsolidasi kekuasaan politik. Di satu sisi, korupsi memang berhasil ditekan. Namun di sisi lain, agenda antikorupsi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang dianggap menghambat arah kebijakan penguasa.

Karena itu, Pieter Zulkifli berpandangan bila persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu yang rakus. Korupsi adalah gejala dari struktur ekonomi politik yang lebih dalam. "Selama akses terhadap sumber daya publik dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarkis yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur," imbuhnya.

Dalam konteks ini, kata Pieter, peran partai politik (parpol) menjadi sangat menentukan. Partai seharusnya menjadi sekolah etika publik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. “Rekrutmen politik yang didasarkan pada modal finansial, kedekatan kekuasaan, atau transaksi kepentingan hanya akan melahirkan elite yang melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan," ucapnya.

Pieter lantas mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang pernah mengingatkan bahwa seseorang dianggap bersalah dalam hukum ketika melanggar hak orang lain. Namun dalam etika, kesalahan bahkan dimulai sejak niat buruk tumbuh dalam pikiran. Dia menekankan pesan Kant sangat relevan bagi para pemegang kekuasaan hari ini.

Integritas tidak dimulai dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, kata Pieter Zulkifli, ketika elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan ketidakpastian ekonomi. "Negara seharusnya hadir untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia melanjutkan ketika energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga posisi politik, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan publik, maka negara kehilangan ruh pengabdiannya. "Di sinilah peringatan H.O.S. Tjokroaminoto menemukan relevansinya. Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penindasan dapat muncul ketika suara rakyat tidak didengar, hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, atau ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir kelompok," ungkapnya.

Pieter menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah lamanya berkuasa, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Dia mengatakan bila Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teladan.

Dia mencontohkan sosok Haji Agus Salim yang telah menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari integritas yang dijaga. "Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan: kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian," kata dia.

"Mungkin inilah persoalan terbesar bangsa ini. Kita terlalu sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlalu sedikit membangun keteladanan," timpalnya.

Padahal, kata dia, korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir hanya dengan operasi penindakan. Menurutnya, korupsi akan berkurang ketika kekuasaan dipimpin oleh mereka yang menjadikan integritas sebagai jalan hidup.

"Sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Socrates, 'Kepemimpinan yang baik bukan lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari keinginan untuk melayani'. Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi gerak cepat Polda Metro Jaya meringkus dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia berinisial GH (70) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Politikus Nasdem itu menilai tindak penculikan dengan motif apa pun tidak bisa dibenarkan.

“Saya mengapresiasi Polda Metro Jaya yang gercep mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Apa pun motifnya, baik urusan pribadi, asmara, utang piutang, maupun alasan lainnya, tindakan penculikan tidak bisa dibenarkan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

“Ini sudah kejahatan serius. Maka jangan sampai masyarakat menganggap masalah personal bisa diselesaikan dengan cara-cara kriminal seperti ini. Kalau dibiarkan, itu akan menjadi preseden yang sangat buruk,” sambungnya.

Sahroni menilai kasus penculikan harus selalu ditangani secara serius karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lain yang lebih berat. “Kasus penculikan sangat berbahaya karena kita tidak pernah tahu motif dan tujuan akhirnya,” jelasnya.

“Bisa saja awalnya terlihat persoalan pribadi, tetapi ternyata berkaitan dengan kejahatan lain seperti perdagangan orang atau tindak pidana serius lainnya. Karena itu saya minta aparat tidak pernah menganggap remeh kasus seperti ini. Setiap laporan harus direspons cepat,” pungkasnya.

Pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, polisi telah menangkap dua pelaku. “Benar, sudah diamankan 2 pelaku," kata Kapolsek Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, Senin (15/6/2026).

Agta belum merinci kronologi penangkapan hingga identitas dari kedua pelaku. Dia hanya menyebutkan, kedua pelaku ditangkap pada Jumat 12 Juni 2026. “(Ditangkap) Jumat minggu lalu,” ujarnya.

JAKARTA - Polisi mengungkap motif dibalik upaya penculikan terhadap seorang lansia berinisial GH (70) di salah satu perumahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan itu ternyata dilatari dendam pribadi asmara yang tak direstui.

“Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi atau asmara yang tidak direstui,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (15/6/2026).

Budi menerangkan, saat ini pelaku berinisial masing-masing berinisial CW (31) dan FAP (26) sudah diamankan. Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti.

”Petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Fortuner warna putih, rekaman CCTV, handphone, obeng, serta pakaian yang digunakan para tersangka saat kejadian,” ujar dia.

Budi menambahkan, atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 450 dan/atau Pasal 471 KUHP Pidana tentang penculikan dan/atau penganiayaan. “Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” jelas dia.

Sebelumnya, upaya penculikan terhadap GH (70) itu terjadi pada Mei 2026, sekitar pukul 06.55 WIB. Saat itu, korban tengah berjalan dengan diikuti oleh sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih.

Setibanya di depan salah satu rumah, terlihat seorang pria yang mengenakan jaket berwarna hitam keluar dari mobil tersebut. Pelaku terlihat berusaha menarik korban. Korban dan pelaku sempat terlibat pergulatan. Keduanya bahkan terlihat terjatuh ke jalan saat terjadi tarik-menarik. Pelaku terus berusaha menarik korban ke dalam mobil itu.

Korban yang terus berusaha melawan, membuat pelaku kewalahan. Pelaku akhirnya naik ke mobil tersebut dan pergi meninggalkan lokasi.

STOCKHOLM - Militer Swedia mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan jet-jet tempur JAS 39 Gripen pada hari Jumat untuk mencegat pesawat militer Rusia di atas Laut Baltik. Langkah intersepsi diambil setelah pesawat Moskow tersebut terbang mendekati perbatasan Swedia.

Militer negara NATO tersebut melaporkan dalam sebuah pernyataan bahwa ada dua insiden terpisah pada hari Jumat, yakni melibatkan jet tempur Su-24 dan Su-34 Rusia yang terbang di atas Laut Baltik. Meski demikian dua pesawat Moskow itu belum memasuki wilayah udara Swedia.

“Tindakan Rusia serius dan merupakan perilaku berulang yang mengancam integritas teritorial dan keamanan kita,” kata Wakil Laksamana Ewa Skoog Haslum, kepala komando operasi angkatan bersenjata Swedia, dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Politico, Minggu (14/6/2026).

“Pesawat tempur Swedia dan sekutu bertindak cepat, tegas, dan jelas dengan menghadapi pesawat Rusia dan mengamankan wilayah Swedia dan aliansi," paparnya.

Militer Rusia belum berkomentar atas intersepsi jet tempur Swedia terhadap jet-jet tempur Moskow.

Pesawat Rusia yang mengganggu wilayah udara NATO telah menjadi hal biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kanada dan AS mengerahkan jet tempur pada bulan Maret untuk mencegat dua pesawat militer Rusia yang terbang terlalu dekat dengan wilayah udara Alaska.

Setelah bergabung dengan NATO pada tahun 2024, Swedia telah menjadi target utama provokasi Kremlin dengan serangkaian insiden militer, termasuk drone tanpa izin memasuki wilayah udaranya dan kapal selam Rusia yang ditemui di dekat perbatasan maritimnya. Militer Moskow telah berfokus pada Laut Baltik sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Pada hari yang sama dengan insiden tersebut, pemerintah Swedia memperingatkan dalam sebuah laporan pertahanan bahwa mereka melihat risiko bahwa konfrontasi antara Rusia dan Eropa akan semakin memburuk.

Laporan itu menyebut Rusia sebagai ancaman jangka panjang dan mengklaim bahwa Moskow dapat berupaya untuk menguji kohesi NATO dan kredibilitas Pasal 5 jika melihat kondisi politik yang menguntungkan. Laporan itu tidak menjelaskan secara rinci kondisi apa yang dimaksud.

Dokumen tersebut juga mengeklaim bahwa Moskow dapat terlibat dalam permusuhan. "Bahkan jika keseimbangan kekuatan militer tidak memenuhi persyaratan tradisional untuk serangan," bunyi laporan itu.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga membahas keretakan yang semakin besar antara AS dan negara-negara NATO Eropa. Laporan itu menekankan bahwa meskipun Washington terus memainkan peran penting untuk keamanan Swedia, hubungan ini sedang berubah. Mengingat hal tersebut, para pembuat kebijakan Swedia mendesak kerja sama yang lebih dalam dengan Uni Eropa.

Dukungan Swedia untuk Ukraina tetap menjadi pilar sentral kebijakan keamanannya, lanjut dokumen tersebut. Stockholm bergabung dengan NATO pada tahun 2024 setelah perang Rusia-Ukraina meningkat dan telah menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling aktif. Bulan lalu, Swedia mengumumkan rencana untuk menyumbangkan hingga 16 jet tempur JAS 39 Gripen dan menjual 20 jet tempur lagi ke Ukraina.

Seperti banyak negara anggota NATO Eropa lainnya, Swedia telah melakukan militerisasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 175 miliar SEK (sekitar USD18,4 miliar), naik 18% dari tahun sebelumnya, sehingga pengeluaran mencapai 2,8% dari PDB.

Swedia juga, selama lebih dari satu dekade, telah memiliterisasi pulau Gotland—yang secara luas disebut sebagai "kapal induk yang tak dapat tenggelam" di tengah Laut Baltik—dengan dalih dugaan ancaman Rusia. Pulau ini terletak kurang dari 300 km dari eksklave Kaliningrad Rusia.

Rusia telah berulang kali menepis spekulasi negara-negara Barat bahwa mereka dapat menyerang NATO sebagai bukan hanya omong kosong, tetapi juga provokasi dan disinformasi, menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa berusaha untuk menggambarkan Moskow sebagai "musuh eksternal teladan" untuk mengalihkan perhatian dari krisis internal.

WASHINGTON - Pentagon merilis kumpulan data yang ketiga yang telah dideklasifikasi tentang objek terbang tak dikenal atau UFO . Pengungkapan ini menambahkan 72 laporan, laporan saksi, foto, dan video ke upaya transparansi yang sedang berlangsung yang diluncurkan berdasarkan perintah presiden awal tahun ini.

Rilis terbaru ini merupakan bagian dari apa yang disebut para pejabat sebagai "upaya transparansi bersejarah" yang bertujuan untuk mempublikasikan catatan pemerintah yang terkait dengan fenomena anomali tak dikenal (UAP), istilah yang lebih disukai militer untuk UFO.

Di antara materi yang baru dirilis terdapat laporan yang menggambarkan objek "berbentuk kentang" yang diamati oleh personel militer, penampakan berulang bola bercahaya, dan laporan CIA tentang objek seperti cakram berputar yang dilaporkan terlihat di atas Bandara Internasional Harare di Zimbabwe pada tahun 2008.

Inisiatif pengungkapan ini dimulai pada bulan Mei dengan rilis sekitar 160 dokumen, foto, dan video yang sebelumnya dirahasiakan dari berbagai lembaga termasuk Pentagon, FBI, NASA, dan Departemen Luar Negeri. Batch kedua menyusul pada tanggal 22 Mei, berisi rekaman tambahan dan kesaksian saksi.

Upaya ini mengikuti tekanan kongres selama bertahun-tahun dan kesaksian dari personel militer dan pelapor yang mengklaim bahwa pemerintah AS menahan informasi tentang objek tak terjelaskan yang diamati di dekat fasilitas militer yang sensitif.

Pada bulan Februari, Presiden AS Donald Trump mengarahkan Departemen Perang untuk mengungkapkan "semua informasi" yang terkait dengan UAP. Perintah tersebut dikeluarkan di tengah meningkatnya minat publik terhadap subjek tersebut, termasuk komentar mantan Presiden Barack Obama tentang kemungkinan adanya kehidupan ekstraterestrial.

Obama kemudian mengatakan di Instagram bahwa selama masa kepresidenannya ia tidak melihat bukti apa pun bahwa makhluk ekstraterestrial telah melakukan kontak dengan Bumi. Trump kemudian menuduh Obama membocorkan informasi rahasia dan mengatakan bahwa ia "telah membuat kesalahan besar."

Meskipun volume materi yang dirilis semakin banyak, para pejabat Pentagon tetap menyatakan bahwa berkas-berkas tersebut tidak berisi bukti yang dikonfirmasi tentang kehidupan ekstraterestrial, teknologi alien, atau upaya pemerintah untuk menutupi kebenaran.

Banyak laporan telah dikaitkan dengan penyebab biasa seperti distorsi kamera inframerah, jejak panas pesawat, latihan militer yang melibatkan suar, balon cuaca, dan uji penerbangan rahasia, sementara sejumlah kecil tetap tidak terpecahkan karena para penyelidik kekurangan data yang cukup untuk mencapai kesimpulan yang pasti.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta program pengadaan kapal perikanan modern diarahkan memperkuat upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing atau penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis, ia mengatakan kapal-kapal modern tersebut seharusnya ditempatkan di wilayah yang selama ini rawan pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, kawasan perbatasan dengan Filipina, hingga perairan Pasifik.

"Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing," kata dia dikutip dari keterangan Parlemen.

Ia mengingatkan bahwa praktik penangkapan ikal ilegal masih menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu segera diselesaikan pemerintah.

Ia menilai berbagai program yang saat ini dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pengembangan tambak udang terintegrasi, perlu diimbangi dengan upaya yang lebih serius dalam menangani praktik pencurian ikan.

"Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rokhmin mengusulkan penerapan dua strategi.

Pertama, memperkuat kehadiran nelayan nasional di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sasaran kapal asing melalui penambahan armada perikanan modern, termasuk pengadaan kapal modern yang didukung skema pinjaman lunak dari Pemerintah Inggris.

Ia menjelaskan jumlah kapal perikanan modern Indonesia masih terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang dimiliki Indonesia, kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) hanya sekitar 3.600 unit.

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu penyebab masih tingginya aktivitas kapal asing di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Strategi kedua, memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas pengawasan laut.

Menurut Rokhmin, alokasi operasi pengawasan yang saat ini tersedia masih jauh dari memadai untuk mengawal luasnya wilayah perairan Indonesia.

Ia menilai pengawasan laut perlu berjalan beriringan dengan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan jumlah kapal modern, pelatihan nelayan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal vesell ke tongkang di Perairan Pulau Ampel, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten dikeluhkan nelayan. Sebab aktivitas tersebut menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan Pulau Ampel menjadi berkurang.

Akibatnya, nelayan harus lebih jauh mencari ikan ketengah laut akibat aktifitas tersebut. Aktivitas tersebut sudah terjadi sejak lama dan berlangsung hampir setiap hari.

Nurjen salah seorang nelayan di Pulau Kali, Pulau Ampel mengatakan, aktivitas bongkar muat sudah terjadi sejak lama dan tidak memperhatikan lingkungan. Tidak sedikit batu bara yang jatuh ke laut sehingga mengakibatkan pencemaran laut.

"Kegiatan itu sudah lama, bahkan setiap hari, kapal yang bongkar tersebut berganti ganti," kata Nurjen, dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Batu bara yang jatuh ke laut merusak trumbuk karang. Apalagi aktivitas tersebut sangat bising sehingga ikan-ikan pada takut dan tidak ada ikan sekitar perairan Pulau Kali. Untuk bisa mendapatkan ikan, nelayan harus melaut lebih jauh.

"Batu bara tersebut mengapa bongkar muat di Perairan Pulau Kali, kenapa tidak di sekitar lokasi tempat batu bara di bongkar. Harusnya jagan di sini, sekitar Perairan Salira atau lebih dekat dengan bongkaran batu bara. Kami orang kecil hanya bisa berharap agar pihak terkait memindahkan aktivitas tersebut," tuturnya.

Nelayan lainnya, Ahmad Sahruji mengakui untuk mencari ikan dirinya harus jauh ke atas perairan Pulau Panjang, karena di sekitar Pulau Kali sudah tidak ada ikan, lautnya sudah tercemar, baik limbah batu bara yang jatuh ke laut, maupun limbah industri sekitar perairan Pulau Ampel.

"Kalau sekitar sini sudah tidak ada ikan, harus jauh ke tengah agar bisa dapat ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari," katanya.

Ahmad Sahruji menuturkan, saat bongkar muat para pekerja tidak memperhatikan keselamatan lingkungan laut, karena tidak di lengkapi dengan peralatan atau alat penutup agar batu bara tidak jatuh ke laut.

"Kita nelayan kecil, harusnya di kasih plastik atau terpal agar batubara itu berjatuhan ke laut saat pemindahan batu dari kapal besar ke kapal tongkang bisa dicegah," katanya.

JAKARTA - Dana KJP Plus untuk bulan Juni 2026 sudah cair per tanggal 5 Juni 2026. Adapun jumlah penerima KJP bulan ini sebanyak 707.477 siswa.

" Pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 untuk bulan April 2026 akan dilaksanakan secara bertahap mulai 5 Juni 2026," tulis akun @upt.p4op, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Pencairan dana Kartu Jakarta Plus (KJP) Plus bulan Juni ini adalah untuk pencairan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2026. Pencairannya bertahap untuk semua siswa jenjang SD hingga SMA dan juga PKBM.

Adapun dana yang akan diterima oleh siswa adalah Rp250.000 untuk murid SD, Rp300.000 untuk SMP dan sederajat, Rp420.000 untuk murid SMA dan sederajat, Rp450.000 untuk SMK, dan Rp300.000 untuk PKBM. Dana ini diterima tiap bulan.

Pemprov DKI Jakarta juga mengalokasikan dana tambahan untuk pembayaran SPP murid yang sekolah di sekolah swasta sebesar Rp130.000 untuk SD, Rp170.000 SMP, Rp290.000 untuk SMA, dan Rp240.000 untuk sioswa SMK. Dana ini dicairkan tiap bulan juga.

Jumlah penerima KJP Plus per 5 Juni 2026 ini sebanyak 707.477 peserta didik. Dengan jumlah penerima paling banyak di jenjang SD sebanyak 340.658, lalu 190.449 jenjang SMP, kemduain 61.205 jenjang SMA, 112.501 jenjang SMK, dan 2.664 peserta PKBM.

Bagaimana Jika Sudah Jadi Penerima Tapi Dana Belum Cair?

Pencairan dana KJP Plus biasanya dilakukan bertahap sejak tanggal pencairan diumumkan. Namun ada kalanya warga Jakarta uyang sudah dinyatakan sebagai penerima menemui kendala pencairan.

Bagi warga Jakarta yang menemui kendala tersebut bisa datang ke Kantor P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor. 3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Anda cukup membawa surat pengantar sekolah asli, kemudian Kartu Keluarga (KK) fotokopi dan asli, lalu KTP orang tua/wali fotokopi dan asli, akta kelahiran penerima fotokopi dan asli, serta buku tabungan yang telah difotokopo dan bawa serta aslinya.

Demikian informasi pencairan dana KJP Plus untuk bulan Juni yang sudah cair per 5 Juni 2026. Semoga bermanfaat.