Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) juga melihat kesenjangan antara pengguna seluler dan internet rumah masih cukup besar, dengan jumlah pengguna layanan seluler yang jauh lebih dominan.

Perusahaan menegaskan bahwa pendapatan yang dibukukan dari internet rumah menjadi sumber pemasukan baru, bukan pelengkap dari layanan seluler.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang pertumbuhan bagi XL SATU. Pasca-merger, XLSMART menempatkan layanan home broadband sebagai salah satu dari tiga pilar bisnis utama dan akan terus mendorong ekspansi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin meningkat.

“XLSMART juga terus memperluas layanan home broadband sebagai sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar pelengkap bisnis seluler,” kata Reza kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Reza, harga memang masih menjadi pertimbangan awal pelanggan. Namun, faktor yang lebih menentukan dalam mempertahankan pelanggan adalah kualitas jaringan dan pengalaman pengguna. Karena itu, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan serta monetisasi pelanggan eksisting dibandingkan bersaing melalui perang tarif.

“Kami berkeyakinan kompetisi melalui kualitas dan pengalaman pelanggan akan lebih memperkuat keberlanjutan industri telekomunikasi yang lebih sehat,” kata Reza.

Untuk mendorong adopsi layanan internet rumah, XLSMART memanfaatkan basis pelanggan seluler yang mencapai lebih dari 69 juta pelanggan melalui strategi cross-selling.

Salah satu caranya adalah menawarkan berbagai paket bundling yang mengintegrasikan layanan internet rumah dan seluler dalam satu ekosistem, termasuk add-on “Kuota HP Sekeluarga”. Perseroan juga memberikan program peningkatan kecepatan tanpa kenaikan harga guna mendorong migrasi pelanggan.

Selain itu, integrasi jaringan nasional yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan XL SATU ke wilayah yang sebelumnya hanya dilayani jaringan seluler.

“Di sisi infrastruktur, integrasi jaringan secara nasional yang sudah hampir selesai dan ditargetkan rampung akhir 2026 akan memperluas jangkauan XL SATU ke area yang sebelumnya hanya terlayani seluler,” ungkapnya.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai prospek pasar fixed broadband dalam tiga hingga lima tahun ke depan masih sangat menjanjikan. Menurutnya, industri akan bergerak menuju layanan internet yang semakin cepat dengan harga yang semakin terjangkau, seiring meningkatnya kualitas jaringan dan kompetisi di pasar.

“Jadi ke depan masyarakat mendambakan kecepatan internet yang lebih affordable dan juga lebih cepat lagi ke depannya, kalau melihat trend akhir-akhir ini ya di market,” kata Arif kepada Bisnis.

Arif menjelaskan internet seluler masih menjadi pilihan utama masyarakat karena cakupan jaringannya yang luas hingga ke berbagai wilayah pelosok serta didukung penetrasi jaringan 4G yang relatif baik. Namun, kebutuhan trafik data diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), aplikasi digital, dan berbagai layanan berbasis data lainnya.

Menurutnya, layanan internet seluler pada akhirnya tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan konektivitas masyarakat. Karena itu, fixed broadband akan tetap menjadi tulang punggung infrastruktur internet di masa depan.

Arif juga menilai tingkat penetrasi fixed broadband dapat menjadi salah satu indikator kemajuan Indonesia menuju negara maju. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dasar telekomunikasi, khususnya jaringan backbone dan kabel laut antarpulau, perlu terus diperkuat agar penetrasi internet tetap dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain persoalan infrastruktur, hasil survei APJII menunjukkan sejumlah faktor yang membuat masyarakat belum berlangganan internet tetap, antara lain cakupan layanan yang belum merata, faktor harga, hingga karakteristik masyarakat yang masih sering berpindah tempat tinggal dan lebih mengandalkan layanan seluler.

“Ketiga mungkin beberapa masyarakat merasa tinggalnya tidak tetap atau berpindah-pindah jadi hanya mengandalkan hanya cellular,” ungkapnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, MEDAN - Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan membeberkan terobosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, PAD dalam anggaran pendapatan (perubahan) Deli Serdang tahun 2025 naik hingga 36,81% dari tahun 2024 menjadi Rp1,59 triliun. Kenaikan target ini sejalan dengan potensi besar penerimaan di wilayah Deli Serdang.

"Deli Serdang ini potensinya besar karena dari hulu ke hilir ada di sini. Itu sebabnya kami berani menaikkan target PAD perubahan tahun 2025 hingga hampir 37% dari tahun lalu," kata Asri Ludin kepada Bisnis di Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (29/10/2025) petang.

Disampaikan Asri Ludin, Pemkab mengerahkan segala upaya yang memungkinkan untuk mengerek pendapatan asli daerah.

Menurutnya, pemerintah di daerah harus lebih kreatif dalam mengoptimalkan penerimaan PAD agar pembangunan tetap berjalan dan ekonomi daerah terus berputar. Terlebih dengan adanya pemangkasan transfer pemerintah pusat ke daerah.

Asri menyebut pihaknya telah memetakan sumber-sumber pendapatan baru, termasuk titik-titik yang kerap jadi sumber kebocoran PAD.

Salah satu yang dilakukan Pemkab Deli Serdang saat ini ialah memupuk hubungan timbal balik dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi mendongkrak PAD. Seperti halnya dengan puluhan perusahaan di sekitar kawasan Sei Belumai Tanjung Morawa.

"Kami beri tawaran kepada mereka dengan membangun infrastruktur jalan yang menunjang bisnis perusahaan. Sebagai imbalan, mereka harus mempekerjakan masyarakat lokal. NPWP perusahaan juga harus pindah ke sini biar perputaran ekonominya di sini," ujar Asri Ludin.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi Deli Serdang berpotensi terungkit dengan adanya program pembangunan 20.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut tahun ini.

Sebanyak 14.682 unit rumah subsidi itu akan dibangun di Deli Serdang. Dia menyebut ini akan membuat kebutuhan semen, batu bata, dan material lainnya meningkat. Termasuk lapangan pekerjaan.

"Kami juga berkomitmen mempermudah investor yang mau berinvestasi di wilayah ini. Kalau investasi masuk, ekonomi pasti akan bergerak," tambahnya.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Asri Ludin menyampaikan Deli Serdang telah merealisasikan PAD sebesar Rp912 miliar.

Angka itu disebutnya telah melebihi capaian PAD tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata 800 miliar.

Dia optimistis pada akhir Desember 2025 Deli Serdang dapat membukukan PAD paling tidak sebesar Rp1,1 triliun.

"Ada beberapa sumber lagi yang sudah terpetakan dan berpotensi menggenapi PAD kita hingga Rp1,1 triliun. Kami optimis itu akan tercapai," tandasnya.