Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada awal tahun 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Kemenkeu mencatatkan penerimaan pajak awal 2026 naik 30,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan Januari 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Menurutnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak Indonesia naik turun. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun.

Capaian penerimaan pajak pada 2025 itu turun dibandingkan penerimaan pajak Indonesia pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun.

Kemudian, pada Desember 2023 penerimaan pajak mencapai senilai Rp1.739,84 triliun. Setahun sebelumnya atau pada 2022, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.716,8 triliun.

Sementara, penerimaan pajak pada 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun dan penerimaan pajak Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG— Kinerja fiskal APBN Jawa Barat tercatat surplus Rp26,43 Triliun sepanjang tahun 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp145,65 triliun, atau 95,99% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengatakan realisasi tersebut didukung oleh pendapatan yang tumbuh sebesar 6,44% secara year on year (YoY).

“Secara spesifik, penerimaan pajak menjadi motor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47% dari target yang ditetapkan," katanya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Fahma, penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 8,19% (YoY) yang didorong oleh kinerja positif seluruh jenis pajak.

Peningkatan signifikan terlihat pada Pajak Lainnya akibat implementasi kebijakan Deposit Pajak, hingga mencapai pertumbuhan 9.546,65% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai disebutnya berhasil melampaui target dengan realisasi Rp28,52 triliun atau 100,70%.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif sebesar Rp8,12 triliun, jauh 146,64% di atas target. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 8,58% (yoy), didominasi oleh PNBP Lainnya dan PNBP BLU yang ekspansif.

Sementara itu, dari sisi belanja terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88% dari pagu. Kontraksi belanja sebesar 6,77% (yoy) berkontribusi pada nilai surplus fiskal di Jabar.

“Kontraksi belanja negara secara tahunan disebabkan perlambatan signifikan pada Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar -19,47%,” ungkapnya.

Adapun rincian Belanja K/L, realisasinya mencapai Rp43,22 triliun atau 94,21% dari pagu, dengan capaian terendah pada Belanja Barang (89,82%). Namun, Belanja Sosial tercatat sebagai penyerapan tertinggi dengan realisasi hampir sempurna, yakni 99,99%.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47% dari pagu, tumbuh 2,40% (yoy). Penyerapan tertinggi TKD adalah Dana Insentif Fiskal (DIF) yang mencapai 100%, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi realisasi terendah 92,21%.

Sejalan dengan peran APBN sebagai pendorong daya beli, berbagai program prioritas telah memberikan manfaat di Jawa Barat. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sukses menjangkau 11,14 juta penerima di 27 kabupaten/kota melalui 4.233 unit SPPG.

Kemudian, pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membangun 62.000 unit senilai Rp7,84 triliun. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp28,61 triliun untuk 510.000 debitur.

Sementara itu, secara makroekonomi, prospek ekonomi global 2025 menurut dia tetap resilien, meskipun ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas masih memengaruhi.

“Perekonomian Jawa Barat Triwulan III 2025 tumbuh 5,20% (y-on-y) dengan PDRB mencapai Rp759,80 triliun (ADHB),” ungkapnya.

Dari sisi stabilitas regional, terlihat dari inflasi Desember 2025 yang tercatat 2,63% (yoy), didominasi oleh emas perhiasan dan cabai rawit.

“Neraca perdagangan Jabar mencatatkan surplus US$2,35 miliar hingga November 2025, ditopang transaksi nonmigas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menyebut APBN dan mesin pertumbuhan lainnya akan terus dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan ekonomi Jabar yang kuat dan berkesinambungan.

“Pemerintah memastikan program prioritas berjalan efektif untuk memperkuat perlindungan sosial dan menjaga ruang fiskal yang sehat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, total belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3% dari outlook senilai Rp3.621,3 triliun.

Alhasil, belanja yang lebih besar dari pendapatan negara membuat defisit APBN 2025 mencapai Rp695 triliun alias 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

"Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tetapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu menyatakan bahwa meskipun defisit melebar, tetapi masih terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

Purbaya juga memaparkan keseimbangan primer masih minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Defisit APBN 2025 terjadi sesuai perkiraan Purbaya, sebelumnya dia telah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit akan melebihi target outlook sebesar 2,78% terhadap PDB. Biang keladinya, pendapatan negara meleset dari proyeksi, sementara belanja harus dijalankan.

Purbaya juga telah mewanti-wanti bahwa setoran ke kas negara, terutama pajak, tidak akan mencapai target.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelebaran defisit APBN 2025 masih dalam batas yang dapat dikelola, asalkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun," ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang batas 3% PDB, Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

"Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai," katanya kepada wartawan.

APBN 2025: Shortfall Pajak Rp271,7 Triliun, Capaian Cuma 87% dari Target

Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara, sehingga kinerjanya yang loyo membuat total penerimaan negara tidak mencapai target.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, penerimaan pajak 2025 itu justru turun 0,7% dari tahun lalu.

Penerimaan bea dan cukai 2025 tercatat senilai Rp300,3 triliun atau 99,6% dari outlook, juga lebih rendah dari target awal APBN tahun lalu.

Adapun, perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 total mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari outlook.

*data dalam triliun rupiah

Belanja Negara Capai Rp3.451 Triliun

Purbaya juga melaporkan bahwa realisasi belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, jumlahnya setara 95,3% dari target.

Berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara diperkirakan senilai Rp3.527,5 triliun. Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," ujar Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Sisa Anggaran Pemda 2025 Rp108 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah atau pemda mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025. Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun.

Menurut Suahasil, perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu hanya setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Artinya, shortfall atau realisasi penerimaan pajak kurang Rp271,7 triliun dari target.

Sejalan dengan itu, target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026 akan semakin sulit tercapai karena naik 22,96% dari realisasi 2025. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan hampir tidak pernah di atas 20%—setidaknya sejak 2014.

Pengecualian hanya terjadi pada 2022, yang saat itu penerimaan pajak tumbuh 34,26% (sebagai catatan, saat itu pemerintah keluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.917,6 triliun tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang bertengger di angka Rp1.931,6 triliun atau turun 0,7% secara tahunan (year on year/YoY).

Kendati demikian, dia memaparkan bahwa jika dilihat dari sisi bruto, setoran pajak ke kas negara sebenarnya mampu tumbuh 3,7% YoY. Tercatat, penerimaan bruto naik dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 menjadi Rp2.278,8 triliun pada 2025.

"Kalau kita bagi antara semester I dan semester II, terlihat pola perbaikan yang nyata," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Suahasil merincikan pemulihan terlihat pada jenis pajak utama yang sempat tertekan dalam pada awal tahun. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, misalnya, sempat mengalami kontraksi 10,4% pada semester I/2025, namun berhasil rebound ke zona positif dengan pertumbuhan 2,3% pada semester II/2025.

Tren serupa terjadi pada PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21. Setelah terkoreksi cukup dalam hingga minus 19,4% pada paruh pertama, pos ini melesat tumbuh 17,5% pada paruh kedua.

Selain itu, kelompok PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 yang sempat turun 4% di semester I, juga berbalik naik 8% di semester II.

Indikator pemulihan daya beli juga tercermin dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"PPN dan PPnBM juga ada perbaikan di semester II, dari minus 14,7% pada semester I menjadi naik 2,1% pada semester II," jelasnya.

Suahasil meyakini, tren pembalikan arah kinerja penerimaan dari zona negatif di awal tahun menuju zona positif di akhir tahun merupakan indikator solid bagi fundamental fiskal.

"Karena itu, ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan melaporkan, performa penerimaan pajak sepanjang 2025 mengalami tekanan yang cukup dalam hingga gagal memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Realisasi setoran pajak tercatat hanya mencapai Rp1.917,6 triliun, atau sekitar 87,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya shortfall atau selisih kurang sebesar Rp271,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, pencapaian 2025 bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

"Minus 0,7 persen jadi di bawah 2024," ujarnya saat konferensi pers realisasi APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2024, pemerintah berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp1.931,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, penurunan tajam setoran pajak ini utamanya disebabkan oleh kondisi ekonomi pada enam bulan pertama 2025. dia mencatat adanya pola pemulihan yang konsisten pada seluruh jenis pajak saat memasuki semester II-2025.

Rinciannya, PPh Badan mengalami kontraksi 10,4 persen di semester I, sementara pada semester II tumbuh 2,3 persen dan realisasi akhir Rp321,4 triliun.

PPh OP & PPh 21 mengalami minus 19,4 persen di semester I, sedangkan tumbuh 17,5 persen di semester II dan realisasi akhir Rp248,2 triliun.

PPN & PPnBM kinerja di semester I minus 14,7 persen, sedangkan tumbuh 2,1 persen di semester II, dan realisasi akhir Rp790,2 triliun.

Terakhir, PPh Final, 22, & 26 di semester I kontraksi 4 persen, namun tumbuh 8 persen di semester II dengan realisasi akhir Rp345,7 triliun.

"Semuanya begitu, di semester I tekanannya cukup tinggi," kata Suahasil.

Dia menduga tekanan pada semester I dipengaruhi kuat oleh perlambatan aktivitas ekonomi nasional dan global yang berdampak pada profitabilitas korporasi (PPh Badan) serta daya beli masyarakat (PPN).

Meskipun secara tahunan angka pertumbuhan masih negatif, tren positif pada semester II memberikan sinyal bahwa fondasi ekonomi mulai menguat kembali.

Realisasi pajak yang berada di angka 87,6 persen ini menjadi salah satu penyebab utama melebarnya defisit APBN 2025 hingga ke angka 2,92 persen, sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA -- Shortfall atau selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak 2025 hampir dipastikan melebar. Informasi terbaru yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan pajak tahun 2025 hanya sebesar Rp1.917-an triliun.

Angka ini sekitar 92,3% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Sementara itu, jika membandingkannya dengan target APBN 2025 yang sebesar Rp2.183,9 triliun, kisaran pencapaian target penerimaan pajak hanya sebesar 87,7%.

Angka sementara realisasi penerimaan pajak di kisaran 87,7% atau 92,3% kalau dilihat dari outlook APBN 2025 itu sedikit lebih rendah dari simulasi optimistik dengan basis penghitungan berdasarkan tren dan penerimaan pajak sampai Agustus 2025.

Saat itu, Bisnis mencatat bahwa kalau mengacu kinerja penerimaan tahun 2022-2024, besaran penerimaan 4 bulan terakhir berada di kisaran 31,7% - 38% dari realisasi penerimaan pajak.

Hal itu berarti, jika realisasi penerimaan pajak pada Agustus hanya di angka 54,7%, dengan basis capaian 4 bulan terakhir selama 2022-2024, kinerja penerimaan pajak 2025 hanya akan berada di angka 86,4% atau Rp1.794,4 triliun. Sementara capaian paling optimistis di angka 92,7% atau Rp1.925,2 triliun.

Angka ini juga jauh lebih kecil dari simulasi DJP yang dimuat dalam maklumat Dirjen Pajak yang berada di angka Rp1.947 triliun hingga Rp2.005 triliun.

Adapun data resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun.

Bisnis telah menghubungi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli, namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari pihak otoritas pajak.

Purbaya Akui Shortfall Melebar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. "Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat,"

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal penerimaan pajak di 2025 di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau shortfall.

Adapun outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

Sementara hingga November 2025, realisasi pendapatan pajak tercatat Rp1.634,4 triliun. Angka ini turun Rp54,2 triliun atau 3,2 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.688,6 triliun.

"Ya (penerimaan pajak) kira-kira di bawah outlook. Detailnya nanti minggu depan saya persentasikan. Untuk levelnya masih pada pembahasan," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan target pajak yang berada di bawah outlook lantaran ekonomi yang kurang baik di awal 2025. Selain itu, beberapa penundaan penerapan pajak juga menjadi salah satu faktornya.

"Kita enggak memungkiri karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, sembilan bulan pertama tahun ini. Terus, ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma juga kalau saya terapkan juga akan enggak masuk uangnya, malah memperburuk ekonomi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga mengatakan penerimaan negara di 2025 lebih rendah akan membuat defisit APBN semakin melebar. Meski begitu, dia memastikan defisit tidak akan melewati target 3 persen PDB seperti yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

"Di atas (outlook 2,78 persen). Yang jelas kami tidak melanggar Undang-Undang yang 3 perseb. Dan kami komunikasi terus dengan DPR," ujar Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari, 2025 akan segera berakhir dan gerbang baru tahun 2026 bakal segera terbuka lebar.

Perjalanan waktu satu tahun terakhir, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perekonomian nasional masih terlihat kokoh, walaupun banyak catatan yang mengiringi.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam yang terjadi di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, membuat fokus pemerintah terbagi dalam menuntaskan akhir tahun 2025. Pemerintah sendiri telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun, dalam rangka mendukung penanganan bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana tersebut perlu segera dioptimalkan agar ada kepastian bagi masyarakat untuk keberlanjutan penanganan bencana hingga pembangunan kembali.

KINERJA 2025

Kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025 masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,2%. Sampai dengan triwulan III/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,04%, setelah sebelumnya, triwulan I/2025 tumbuh sekitar 4,87% dan triwulan II/2025 tumbuh sekitar 5,12%. Pemerintah hingga akhir tahun 2025 perlu bekerja keras, untuk mencapai target pertumbuhan 5,20% tahun 2025 secara keseluruhan.

Artinya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 harus mencapai 5,77%. Walaupun ada stimulus fiskal dan moneter ditambah libur Natal dan Tahun Baru, target pencapaian pertumbuhan ekonomi 2025 akan sangat sulit untuk dicapai.

Pemerintah perlu memastikan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Adapun, Purchasing Managers’ Index (PMI) diharapkan tetap pada level ekspansif pada angka 5,12, menunjukkan optimisme dan pemulihan aktivitas ekonomi. Di samping itu, kinerja perdagangan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi perdagangan Indonesia yang mengalami surplus US$35,88 miliar sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, naik US$10,98 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$51,51 miliar, sementara komoditas migas mengalami defisit US$15,63 miliar.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor migas sudah memasuki masa sunset dan perlu segera mencari alternatif baru.

Catatan penting yang perlu diangkat adalah, terkait kinerja sektor pajak. Penerimaan pajak hingga Oktober 2025 menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun, terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara pada saat yang sama mencapai Rp2.911,8 triliun, atau setara 82,5% dari proyeksi atau outlook belanja sampai akhir tahun senilai Rp3.527,5 triliun. Total belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook, dan transfer ke daerah sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook sebesar Rp864,1 triliun.

PERIODE PEMBUKTIAN

Tahun 2026 merupakan ujian yang sesungguhnya bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerja ekonominya. Delapan agenda prioritas akan menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan global, yang memerlukan pelaksanaan program yang optimal untuk memperkuat fundamental ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desain kebijakan fiskal yang akan digunakan pada 2026, diharapkan memiliki pendekatan yang lebih implementatif terhadap belanja langsung ke masyarakat. kebijakan belanja langsung mendapat prioritas lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Dari Rp3.842,7 triliun anggaran belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran langsung sebesar Rp2.070 triliun atau setara dengan 53,87% dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.772,7 triliun atau setara dengan 46,13%.

Anggaran belanja langsung bersumber dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.377 triliun dan dari transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun. Belanja lang-sung melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Program Keluarga Harapan (PKH), ketahanan pangan, kartu sembako, dll, diharapkan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Selain itu, program prioritas pemerintah tersebut diharapkan akan memberikan dampak signifikan dan multiplier effect bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan UMKM, mendorong pertumbuhan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak pendekatan fiskal APBN tahun 2026. Kebijakan belanja langsung memberikan dampak terhadap penyusutan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD sebesar Rp693 triliun atau mengalami penyusutan sebesar 22,36% dari alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp848 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran anggaran TKD ke belanja program prioritas nasional. Oleh sebab itu, perlu penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga proses pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.

Tantangan ekonomi 2026 masih cukup tinggi. Ketidakpastian kondisi global seperti ketegangan perdagangan, gejolak geopolitik, dan perlambatan ekonomi China serta stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, fluktuasi sejumlah harga komoditas utama Indonesia juga bisa menjadi risiko eksternal yang perlu terus kita waspadai.

Oleh sebab itu, menjaga stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal-moneter yang pruden, inovatif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih baik.

Kebijakan menempatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara sebagai stimulus likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan menggerakkan ekonomi diharapkan dapat menjadi landasan berkelanjutan untuk tahun 2026.

Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan tersebut untuk mendorong roda perekonomian. Namun, langkah ini jangan sampai menjadi masalah baru bagi perbankan. Sejauh ini, belum terlihat secara signifikan, terbukti pertumbuhan kredit sampai dengan Oktober tumbuh sekitar 7,36%. Tahun 2026 diharapkan bisa mencapai di atas 10%.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh sejumlah lembaga Internasional, baik IMF, World Bank, OECD dan ADB dalam bentang 4,8% hingga 5,0%. Dengan melihat sejumlah langkah dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekonomi 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, akan sangat tergantung dari bagaimana cara Presiden Prabowo dan tim ekonominya mengoptimalkan program prioritas agar memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian, mampu mengantisipasi kondisi global yang masih tidak menentu serta menjadikan bauran kebijakan fiskal dan moneter sebagai penopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa shortfallpenerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. "Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 251 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Setelah beberapa aplikasi seperti Netflix hingga Amazon, otoritas belum lama ini juga sudah menunjuk Roblox Corporation.

Daftar perusahaan pemungut PPN PMSE meliputi aplikasi layanan musik dan video (Netflix, Amazon, Spotify, Disney Plus), platform media sosial (Meta, Facebook, Skype, Twitter), marketplace (Shopee, Bukalapak, Tokopedia), gim (Roblox dan lain-lain).

Ditjen Pajak menyebut sampai dengan saat ini masih melakukan proses identifikasi perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

"Proses identifikasi masih terus berjalan. DJP tidak menetapkan target kuota khusus sampai akhir tahun, karena penunjukan dilakukan berdasarkan verifikasi data dan pemenuhan kriteria oleh para pelaku usaha," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Rosmauli kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Rosmauli menyebut otoritas masih terus melakukan proses konsolidasi penghitungan untuk setoran PPN PMSE yang dipungut 251 perusahaan itu.

Sampai dengan 31 Oktober 2025, 207 dari total 251 perusahaan sudah menyetorkan hasil pungutan PPN PMSE dari pengguna layanan senilai Rp33,88 triliun. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak Kemenkeu beberapa waktu lalu, setoran itu meliputi Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025.

"Untuk potensi penerimaan, angkanya masih dalam proses konsolidasi dan belum dapat disampaikan. Yang jelas, kontribusi PPN PMSE selama ini menunjukkan tren positif dan membantu memastikan level playing field di ekosistem digital," jelas Rosmauli.

Selain PPN PMSE, setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan akhir Oktober 2025 meliputi pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp3,92 triliun. Dengan demikian, totalnya digabung dengan PPN PMSE yakni Rp43,75 triliun.

Adapun strategi untuk memajaki kegiatan ekonomi digital menjadi salah satu amunisi otoritas fiskal untuk mendulang target penerimaan di 2026. Namun demikian, Kemenkeu memastikan itu bukan pungutan baru atau adanya penaikan tarif.

Pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru, dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Arahan Purbaya itu disampaikan di tengah target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan ingin memperluas penunjukan perusahaan pemungut PPN PMSE untuk memperluas potensi penerimaan.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan strategi dinamisasi untuk mengamankan sisa penerimaan pajak di sisa waktu APBN 2025 yang tinggal kurang dari 40 hari lagi.

Dinamisasi memungkinkan perusahaan yang memiliki kinerja baik untuk menyetor pajak lebih dulu pada tahun ini. Skema ini sejatinya mirip ijon.

Adapun, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 mencapai Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa untuk mengamankan sisa penerimaan Rp617,8 triliun dalam satu bulan lebih ini pihaknya akan merealisasikan penerimaan dari pengawasan, yakni melalui penerbitan SP2DK.

Kemudian, otoritas pajak juga akan melakukan pemeriksaan, penegakan hukum, serta penagihan yang dilaksanakan secara intensif sejak awal tahun.

"Dinamisasi pada sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan," lanjut Bimo di hadapan Komisi XI DPR pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, otoritas pajak akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui multidoor approach. Sebelumnya, Bimo telah menjelaskan bahwa pendekatan ini yakni pelibatan kerja sama dengan instansi lain termasuk aparat penegak hukum serta lembaga jasa keuangan.

Sementara itu, pada RDP pendahuluan yang digelar Senin (24/11/2025), Bimo turut mengatakan bahwa penguatan sistem administrasi Coretax akan dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

Bimo menyebut sampai dengan saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum memperbolehkan Ditjen Pajak untuk membuka data penerimaan pajak terbaru setelah 31 Oktober 2025 sebagaimana yang diminta DPR.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan Purbaya yang akan langsung memaparkan perkembangan data penerimaan pajak itu, namun tidak diungkap kapan.

Akan tetapi, apabila merujuk pada data sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

- PPh non migas terealisasi Rp759,3 triliun dari outlook Rp987,5 triliun;

- PPN dan PPnBM terealisasi Rp556,6 triliun dari outlook Rp895,9 triliun;

- PBB terealisasi Rp22,84 triliun dari outlook Rp30 triliun;

- Pajak lainnya terealisasi Rp99,86 triliun dari outlook Rp109,3 triliun; dan

- PPh migas terealisasi Rp20,3 triliun dari outlook Rp54 triliun.