Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mencatat total Wajib Pajak (WP) yang sudah melapor SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan adalah 179.064 Wajib Pajak atau 110,44% dari target yang ditetapkan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Judiana Manihuruk menjelaskan di batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax, sekaligus mempertimbangkan periode libur hari raya pada bulan Maret 2026," jelas Judiana dikutip Kamis (30/4/2026).

Judiana menjelaskan untuk memudahkan WP, di Coretax ada penambahan fitur baru pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melapor SPT Tahunan. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, penghasilan berasal dari satu pemberi kerja, serta SPT berstatus nihil dan normal (bukan pembetulan).

M-Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak hanya dengan menggunakan telepon selular.

Selain itu, terdapat fitur Coretax Form pada sistem Coretax yang dapat digunakan ketika Wajib Pajak mengalami kendala jaringan internet dalam melapor SPT Tahunan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib

Fitur Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Penggunaan fitur ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak dengan SPT berstatus nihil serta tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Judiana mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

"Modus yang sering digunakan yaitu meminta share screen atau mengarahkan Wajib Pajak untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif Wajib Pajak. Kanwil DJP Nusra menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti password maupun OTP kepada Wajib Pajak," kata Judiana.

Di tengah penyesuaian pola kerja melalui skema Work From Home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka melalui layanan tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan non-tatap muka, seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk melakukan konsultasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 9.665.246 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 per 28 Maret pukul 24.00 WIB.

Adapun, DJP menargetkan pelaporan SPT 2025 mencapai 15 juta. Artinya, realisasi pelaporan SPT 2025 baru mencapai 64% dari target.

Perinciannya, 8.491.269 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 974.791 WP orang pribadi non-karyawan, dan 197.466 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 1.720 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Otoritas pajak mewajibkan bahwa mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.143.733 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 16,09 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 962.999 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 90.459 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227 akun.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Pelonggaran Waktu Laporan SPT

Kendati demikian, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026 (sama dengan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP badan).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan SPT Tahunan WP orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

WP yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup WP orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2025 sampai dengan pukul 07.30 WIB, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan perinciannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli memaparkan bahwa pelaporan SPT itu meliputi wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 231.375 SPT serta OP non/karyawan sebanyak 36.498 SPT.

Selanjutnya, terdapat 14.048 SPT yang merupakan WP badan dan 33 SPT WP badan dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Semuanya merupakan tahun buku Januari–Desember.

Sementara itu, untuk beda tahun buku atau yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 91 SPT dari WP badan dan 2 SPT dari WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, sampai dengan periode yang sama, tingkat aktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax sudah mencapai total 12,15 juta WP.

Perinciannya yaitu 11,2 juta WP orang pribadi, 838.663 WP badan, 88.871 WP instansi pemerintah serta 223 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sementara itu, sebanyak 9,15 juta WP OP telah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kami dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan bahwa sebanyak 20.289 wajib pajak (WP) telah mulai menyampaikan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

Data terbaru itu mencakup jumlah WP dari 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2026 pukul 15.37 WIB. Jumlah SPT yang telah disampaikan paling banyak berasal dari WP orang pribadi (OP) yakni 14.926 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan menyampaikan sebanyak 3.959 SPT, WP badan 1.397 SPT dalam denominasi rupiah, serta WP badan 7 SPT untuk denominsasi dolar Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, progres aktivasi akun Coretax sampai dengan 5 Januari 2026 pukul 15.37 WIB sudah dilakukan oleh 11,39 juta WP. Aktivasi dilakukan paling banyak oleh 10,48 juta WP OP.

Selanjutnya, 819.407 WP Badan, 88.448 WP badan instansi pemerintah, serta 221 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem eletronik (PMSE) sudah mengaktivasi akun Coretax.

Pada Senin (29/12/2025), Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT Tahunannya.

"Kami dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat kami juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kami lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Adapun masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan strategi dinamisasi untuk mengamankan sisa penerimaan pajak di sisa waktu APBN 2025 yang tinggal kurang dari 40 hari lagi.

Dinamisasi memungkinkan perusahaan yang memiliki kinerja baik untuk menyetor pajak lebih dulu pada tahun ini. Skema ini sejatinya mirip ijon.

Adapun, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 mencapai Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa untuk mengamankan sisa penerimaan Rp617,8 triliun dalam satu bulan lebih ini pihaknya akan merealisasikan penerimaan dari pengawasan, yakni melalui penerbitan SP2DK.

Kemudian, otoritas pajak juga akan melakukan pemeriksaan, penegakan hukum, serta penagihan yang dilaksanakan secara intensif sejak awal tahun.

"Dinamisasi pada sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan," lanjut Bimo di hadapan Komisi XI DPR pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, otoritas pajak akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui multidoor approach. Sebelumnya, Bimo telah menjelaskan bahwa pendekatan ini yakni pelibatan kerja sama dengan instansi lain termasuk aparat penegak hukum serta lembaga jasa keuangan.

Sementara itu, pada RDP pendahuluan yang digelar Senin (24/11/2025), Bimo turut mengatakan bahwa penguatan sistem administrasi Coretax akan dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

Bimo menyebut sampai dengan saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum memperbolehkan Ditjen Pajak untuk membuka data penerimaan pajak terbaru setelah 31 Oktober 2025 sebagaimana yang diminta DPR.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan Purbaya yang akan langsung memaparkan perkembangan data penerimaan pajak itu, namun tidak diungkap kapan.

Akan tetapi, apabila merujuk pada data sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

- PPh non migas terealisasi Rp759,3 triliun dari outlook Rp987,5 triliun;

- PPN dan PPnBM terealisasi Rp556,6 triliun dari outlook Rp895,9 triliun;

- PBB terealisasi Rp22,84 triliun dari outlook Rp30 triliun;

- Pajak lainnya terealisasi Rp99,86 triliun dari outlook Rp109,3 triliun; dan

- PPh migas terealisasi Rp20,3 triliun dari outlook Rp54 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memaksimalkan seluruh instrumen untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir 2025.

Dengan realisasi baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 senilai Rp2.076,9 triliun, fiskus atau pemungut pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya masih akan menggali seluruh potensi penerimaan dengan beragam strategi yang sudah dicanangkan. Misalnya, dengan mirroring data internal antarunit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran (untuk PNBP).

"Kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kami selesaikan sampai Desember. Selain itu tentu ada strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach. dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, untuk 2026, otoritas pajak akan fokus memperkuat sistem pelayanan elektronik pajak yakni Coretax. Sistem administrasi perpajakan itu bakal digunakan untuk mengawai kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Bimo juga mengungkap arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mulai memperluas basis penerimaan pajak, supaya tidak lagi mempraktikkan 'berburu di kebun binatang'. Perluasan atau ekstensifikasi dilakukan dengan basis data yang ada.

"Apakah itu nanti untuk mellaui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi neto penerimaan pajak sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook.

Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun. "PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Indikasi pertumbuhan penerimaan pajak melandai makin terlihat pada Maret dan April 2026. Di tengah masih pesatnya belanja, pemerintah dinilai harus memaparkan strategi yang lebih jelas agar pengelolaan fiskal tidak berujung sekadar lebih besar pasak daripada tiang.

APBN sampai dengan 31 Maret atau kuartal I/2026 membukukan defisit yang melebar tidak biasa dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya yakni Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Nilai ini merupakan yang terbesar setidaknya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun belakangan.