Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons sikap Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, INSA memang telah menyampaikan hal tersebut dalam forum debottlenecking.

“Secara prinsip, Ditjen Pajak mendorong optimalisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sektor pelayaran, termasuk atas kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Sementara terkait kemungkinan akan adanya revisi atau tidak, Rosmauli masih belum dapat menyampaikannya karena hal tersebut merupakan ranah perumusan kebijakan fiskal, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu.

Adapun, Direktur Strategi Perpajakan DJSEF Pande Putu Oka belum merespon pertanyaan Bisnis terkait kemungkinan tersebut.

Saat ini, ketentuan perpajakan atas kapal asing telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996, yang menetapkan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) efektif dalam beleid ini ditetapkan sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Ketentuan ini masih berlaku dan menjadi dasar pengenaan PPh atas penghasilan kapal asing yang bersumber dari kegiatan di Indonesia.

Meski demikian, Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengungkapkan dari data Kemenkeu, hanya Rp670 miliar pajak dari kapal asing yang masuk ke kas negara dari potensi Rp9 triliun hingga Rp19 triliun—seiring dengan pertumbuhan ekspor setiap tahunnya.

“Masalah KMK 417 trsebut kami mengusulkan [kepada Kemenkeu] agar beberapa penegasan dan tentunya diharapkan ada satu sanksi,” tuturnya, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, perlu juga adanya revisi yang mendukung perkembangan bisnis pelayaran Indonesia. Mengingat, kondisi 20 tahun lalu tak sama dengan kondisi pelayaran yang kini sudah massif.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, INSA juga mendorong agar implementasi aturan tersebut menjadi persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar atau SPB.

Dengan demikian, hal tersebut dapat memastikan perusahaan pelayaran asing membayar pajak sebelum meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tercipta keadilan dengan kapal nasional.

“Kami mengusulkan Kemenkeu berkolaborasi dengan Kemenhub karena domain menerbitkan SPB itu di Kemenhub,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Shortfall atau selisih antara realisasi dengan target penerimaan pajak 2025 hampir dipastikan melebar. Informasi terbaru yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan pajak tahun 2025 hanya sebesar Rp1.917-an triliun.

Angka ini sekitar 92,3% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Sementara itu, jika membandingkannya dengan target APBN 2025 yang sebesar Rp2.183,9 triliun, kisaran pencapaian target penerimaan pajak hanya sebesar 87,7%.

Angka sementara realisasi penerimaan pajak di kisaran 87,7% atau 92,3% kalau dilihat dari outlook APBN 2025 itu sedikit lebih rendah dari simulasi optimistik dengan basis penghitungan berdasarkan tren dan penerimaan pajak sampai Agustus 2025.

Saat itu, Bisnis mencatat bahwa kalau mengacu kinerja penerimaan tahun 2022-2024, besaran penerimaan 4 bulan terakhir berada di kisaran 31,7% - 38% dari realisasi penerimaan pajak.

Hal itu berarti, jika realisasi penerimaan pajak pada Agustus hanya di angka 54,7%, dengan basis capaian 4 bulan terakhir selama 2022-2024, kinerja penerimaan pajak 2025 hanya akan berada di angka 86,4% atau Rp1.794,4 triliun. Sementara capaian paling optimistis di angka 92,7% atau Rp1.925,2 triliun.

Angka ini juga jauh lebih kecil dari simulasi DJP yang dimuat dalam maklumat Dirjen Pajak yang berada di angka Rp1.947 triliun hingga Rp2.005 triliun.

Adapun data resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun.

Bisnis telah menghubungi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli, namun hingga berita ini diunggah belum ada jawaban dari pihak otoritas pajak.

Purbaya Akui Shortfall Melebar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui bahwa shortfall penerimaan pajak 2025 akan melebar. Namun, dia mengupayakan agar penerimaan pajak yang di bawah target tak membuat defisit APBN akhir tahun melebar dari outlook yakni 2,78% terhadap PDB.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak. "Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat,"

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu ijon pajak yang dilakukan pihaknya untuk menutup target penerimaan yang masih kurang Rp442,5 triliun sampai dengan akhir November 2025.

Bimo menjelaskan bahwa yang dilakukan pihaknya adalah dinamisasi pajak. Hal itu sebelumnya juga sudah disampaikan ke Komisi XI DPR pada November 2025 lalu.

Dinamisasi, terang Bimo, sesuai dengan aturan pada pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan. Secara prinsip, angsuran bulanan PPh pasal 25 dibayar sendiri oleh wajib pajak (WP) didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, ketika tahun berjalan, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya, atau penghasilan yang sifatnya tidak teratur.

Penyesuaian juga bisa dilakukan oleh otoritas pajak, lanjut Bimo, apabila ada perubahan kegiatan maupun size usaha, serta peningkatan bisnis dari WP.

"Hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terhutang di akhir tahun. Konteksnya apa? Supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di tahun 2026," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Secara terpisah, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan bahwa otoritas fiskal pusat tidak memberikan target spesifik untuk penerimaan yang berasal dari upaya dinamisasi itu. Sebab, dia menyebut upaya-upaya dimaksud dilakukan oleh masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP).

Yon menjelaskan bahwa upaya dinamisasi juga bukan hal yang luar biasa. "Enggak ada target masing-masing itu kan masing-masing KPP saja. Enggak ada secara angka," tuturnya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga Ditjen Pajak bakal melakukan ijon pajak seiring dengan risiko shortfall penerimaan pajak akan relatif besar dengan kondisi tersebut. Hal itu kendati defisit diperkirakan masih dalam batas 3% terhadap PDB.

"Ada kemungkinan pemerintah melakukan ijon pajak; paling tidak ini informasi yang beredar dari para pelaku usaha," ujar ekonom yang pernah menjabat penasihat ekonomi bagi Gubernur Jakarta hingga Wakil Presiden ini.

Sampai dengan akhir November 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.067,9 triliun.

Realisasi itu lebih rendah dari penerimana bruto Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 251 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Setelah beberapa aplikasi seperti Netflix hingga Amazon, otoritas belum lama ini juga sudah menunjuk Roblox Corporation.

Daftar perusahaan pemungut PPN PMSE meliputi aplikasi layanan musik dan video (Netflix, Amazon, Spotify, Disney Plus), platform media sosial (Meta, Facebook, Skype, Twitter), marketplace (Shopee, Bukalapak, Tokopedia), gim (Roblox dan lain-lain).

Ditjen Pajak menyebut sampai dengan saat ini masih melakukan proses identifikasi perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

"Proses identifikasi masih terus berjalan. DJP tidak menetapkan target kuota khusus sampai akhir tahun, karena penunjukan dilakukan berdasarkan verifikasi data dan pemenuhan kriteria oleh para pelaku usaha," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Rosmauli kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Rosmauli menyebut otoritas masih terus melakukan proses konsolidasi penghitungan untuk setoran PPN PMSE yang dipungut 251 perusahaan itu.

Sampai dengan 31 Oktober 2025, 207 dari total 251 perusahaan sudah menyetorkan hasil pungutan PPN PMSE dari pengguna layanan senilai Rp33,88 triliun. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak Kemenkeu beberapa waktu lalu, setoran itu meliputi Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025.

"Untuk potensi penerimaan, angkanya masih dalam proses konsolidasi dan belum dapat disampaikan. Yang jelas, kontribusi PPN PMSE selama ini menunjukkan tren positif dan membantu memastikan level playing field di ekosistem digital," jelas Rosmauli.

Selain PPN PMSE, setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital sampai dengan akhir Oktober 2025 meliputi pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp3,92 triliun. Dengan demikian, totalnya digabung dengan PPN PMSE yakni Rp43,75 triliun.

Adapun strategi untuk memajaki kegiatan ekonomi digital menjadi salah satu amunisi otoritas fiskal untuk mendulang target penerimaan di 2026. Namun demikian, Kemenkeu memastikan itu bukan pungutan baru atau adanya penaikan tarif.

Pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru, dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Arahan Purbaya itu disampaikan di tengah target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan ingin memperluas penunjukan perusahaan pemungut PPN PMSE untuk memperluas potensi penerimaan.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan anak buah Menkeu Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi berinisial SU.

SU merupakan eks Staf Ahli Menkeu sekaligus eks Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan penelusuran Bisnis, SU ini mengacu pada nama Suryo Utomo.

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

Bisnis.com, DENPASAR — Data terbaru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa kewajiban dari 201 penunggak pajak besar sudah terkumpul sampai dengan Rp11,99 triliun sampai dengan 24 November 2025.

Angka itu meningkat dari Rp11,4 triliun per data Rabu (19/11/2025). Data terbaru pembayaran pajak dari penunggak besar itu berasal dari 106 wajib pajak (WP). Pembayaran itu dilakukan secara lunas atau mengangsur.

Dalam materi yang dipaparkan olehnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tindak lanjut terhadap 201 WP penunggak pajak besar. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu penagihan aktif terhadap WP maupun penanggung pajak.

Namun demikian, Bimo menyebut dari 201 WP dimaksud belum bisa seluruhnya ditagih secara aktif. Hal itu karena perkaranya belum memeroleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Dari 201 wajib pajak belum bisa kami tagih secara aktif karena belum inkrah. Setelah inkrah, baru kami lakukan tindakan-tindakan yang sesuai," papar Bimo saat media gathering Ditjen Pajak di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Adapun di luar penagihan secara aktif, Ditjen Pajak juga melakukan sinergi dan kerja sama dengan instansi terkait termasuk lembaga jasa keuangan serta aparat penegak hukum. Lalu, turut berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA) terhadap WP yang bersinggungan dengan permasalahan hukum.

Pada keterangan sebelumnya di konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025 lalu, Rabu (19/11/2025), terdapat kenaikan cukup pesat dalam hal pengumpulan pembayaran penunggak pajak besar.

Sementara itu, otoritas pajak masih memasang target pembayaran dari penunggak pajak besar itu senilai Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Secara terperinci, sebanyak 200 WP berkategorikan penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP dengan pembayaran termasuk dengan mengangsur.

Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya. Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, sebanyak 5 WP sudah dilakukan asset tracing oleh otoritas, 9 WP dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya, serta 1 WP disandera atau ditahan penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memaksimalkan seluruh instrumen untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir 2025.

Dengan realisasi baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 senilai Rp2.076,9 triliun, fiskus atau pemungut pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya masih akan menggali seluruh potensi penerimaan dengan beragam strategi yang sudah dicanangkan. Misalnya, dengan mirroring data internal antarunit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran (untuk PNBP).

"Kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kami selesaikan sampai Desember. Selain itu tentu ada strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach. dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, untuk 2026, otoritas pajak akan fokus memperkuat sistem pelayanan elektronik pajak yakni Coretax. Sistem administrasi perpajakan itu bakal digunakan untuk mengawai kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Bimo juga mengungkap arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mulai memperluas basis penerimaan pajak, supaya tidak lagi mempraktikkan 'berburu di kebun binatang'. Perluasan atau ekstensifikasi dilakukan dengan basis data yang ada.

"Apakah itu nanti untuk mellaui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi neto penerimaan pajak sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook.

Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun. "PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun) hingga akhir September 2025.

Artinya, Kemenkeu perlu mengumpulkan Rp781,9 triliun dalam tiga bulan terakhir 2025 agar outlook penerimaan pajak sepanjang tahun bisa tercapai.

Otoritas fiskal sadar benar akan tugas berat itu. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal pun mengaku pihaknya sudah menyampaikan sejumlah strategi.

Pertama, pengawasan pembayaran masa dengan menyesuaikan besaran pajak terhadap kinerja sektor usaha. Artinya, sektor yang tumbuh akan dilakukan dinamisasi naik agar pembayaran pajaknya sesuai dengan seharusnya.

Kedua, memperkuat pengawasan kepatuhan material melalui kegiatan pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan aktif. Yon mengaku bahwa seluruh langkah itu merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang sudah dijalankan sejak awal tahun.

“Mudah-mudahan kita masih tetap optimis bahwa target yang dibebankan itu masih bisa kita realisasikan,” ujarnya dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai berbagai upaya itu tidak akan bisa secara signifikan menambah penerimaan pajak. Apalagi, sambungnya, kondisi ekonomi sedang tidak mendukung.

"Kalau mau melakukan dinamisasi, sektor atau industri mana sih yang tumbuh tinggi sekarang ini?" ucapnya kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Selebihnya, sambungnya, upaya seperti pemeriksaan, penegakan hukum, dan pengawasan material sudah kerap dilakukan setiap tahunnya. Artinya, tidak ada hal baru.

Dia pun berkaca dari tahun lalu. Fajry mencatat bahwa strategi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pengawasan material hanya menghasilkan tambahan penerimaan Rp63 triliun.

"Tahun lalu pun kondisi ekonominya masih lebih baik dibandingkan sekarang. Tahun lalu tumbuh 5,03%, sedangkan tahun ini—menurut proyeksi Bank Dunia, IMF, dan OECD—hanya 4,8% sampai dengan 4,9%. Artinya, tambahan penerimaan akan lebih kecil dibandingkan tahun lalu," jelas Fajry.

Strategi Micro Management

Kendati demikian, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengaku punya strategi lain yaitu micro management yang dinilai bisa memperdalam basis pajak. Contohnya, melalui koordinasi dengan seluruh kantor wilayah (kanwil) pajak di Indonesia.

“Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimum. Itu aja sih,” terang Bimo kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, DJP juga tengah mengevaluasi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2024.

“Misalnya dari beberapa profesi, seperti dokter segala macam, banyak sekali yang sudah paham. Hanya kan kadang-kadang kalau kemarin dulunya kan rata, kalau sekarang kan susah,” ujarnya.

Bimo menyebut sejumlah keluhan dari wajib pajak terkait implementasi TER sudah dapat dimitigasi dengan baik. DJP pun akan terus memperbaiki sistem dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan meningkat menjelang akhir tahun fiskal.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono melihat cara tersebut juga bukan cara baru. Menurutnya, kantor pelayanan pajak (KPP) punya cara lain yang ditempuh.

"Sebagai contoh, WP [wajib pajak] badan dikumpulkan oleh kepala KPP dan dimintai komitmen utk membantu KPP mencapai atau mendekati target," ungkap Prianto.

Komitmen di atas, jelas Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) itu, dapat berupa penambahan setoran pajak ke kas negara dari dana deposito WP. Di satu sisi, realisasi penerimaan pajak di KPP tersebut dapat bertambah.

Di sisi lain, rasio keuangan WP tidak berubah karena hanya ada perubahan pos aset lancar di deposito ke pos aset lancar lainnya di uang muka pajak.

"Pada awal tahun berikutnya, WP mengajukan permohonan pemindahbukuan [PBk] setoran pajak ke setoran masa pajak lainnya. Dengan cara demikian, setoran masa pajak yang terutang bulanan sudah dilunasi melalui PBk," ujar Prianto.