ekBis

Tekanan Beruntun Datang di Awal Tahun: Defisit Melebar, Rupiah Anjlok, IHSG Jeblok

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalani bulan pertama tahun 2026 dengan menghadapi sejumlah tekanan yang bertubi-tubi dari sektor fiskal, moneter dan finansial.

Tekanan dari sisi fiskal tampak dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu nyaris mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni sebesar 3%.

Defisit APBN 2025 yang tembus 2,92% dipicu oleh shortfall atau selisih antara target dengan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hanya di kisaran 87% pada tahun 2025.

Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 mengakibatkan target tahun 2026 menjadi sangat ambisius. Terjadi lonjakan target setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Para pengamat bahkan memperkirakan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 bakal kembali melebar imbas target penerimaan yang cukup ambisius tersebut.

Istana Kepresidenan dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu telah mengakui adanya kekhawatiran yang tinggi dari investor asing, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang mencuat adalah strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan negara (shortfall) seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu.

Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah menutup celah tersebut memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow).

"Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026," ujar Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026) lalu.

Pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Dia mencatat, meski realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026. Dia mencatat terdapat penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.

Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahan di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing. Kendati demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.

"Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga," katanya.

Tekanan Rupiah

Selain dari sisi fiskal, pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi pemerintah pada awal tahun ini. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan hampir mendekati angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Isu tentang fundamental ekonomi pun mengemuka ke publik menyusul tren depresiasi mata uang garuda tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan kedigdayaan dolar AS.

Purbaya menekankan bahwa menjaga kurs rupiah merupakan tugas Bank Indonesia (BI). Menurutnya, beberapa waktu terakhir langkah bank sentral menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini sudah on the track.

Lebih dari itu, sambungnya, momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yakni adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen.

"Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat maka rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. "Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang," tegasnya.

Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, dia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat kepercayaan investor pulih sehingga menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.

IHSG Rontok

Sementara itu, tantangan terbaru yang dialami pemerintah dan pelaku pasar yang terbaru adalah amblasnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG. Kinerja pasar modal ambruk karena pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Isu transparansi mengemuka ke publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai harus turun tangan lewat para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026).

Sore harinya, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. 'Kekosongan' dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Penerimaan Pajak 2025 Shortfall Rp 271,7 Triliun, Dunia Usaha Beri Catatan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang hanya mencapai Rp 1,917 triliun atau 87,6 persen dari target APBN 2025 menjadi perhatian serius kalangan dunia usaha.

Capaian tersebut mencerminkan shortfall sebesar Rp 271,7 triliun dari target Rp 2.189,3 triliun yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Ekonomi Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai kondisi ini perlu dicermati secara mendalam, terutama karena pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun di luar cukai.

Target tersebut berarti melonjak sekitar 22,9 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2025.

“Shortfall penerimaan pajak 2025 sangat dalam, karena paling tidak ada 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab utama.” katanya Ajib kepada Kompas.com pada Minggu (11/1/2026).

Ajib menjelaskan, faktor pertama yang menekan penerimaan pajak adalah implementasi coretax administration system yang belum berjalan sesuai rencana awal.

Akibatnya, proses ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sepanjang 2025 tidak optimal dan justru membuat penerimaan tersendat.

Faktor kedua berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ditandai dengan menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi dan penerimaan pajak.

Faktor ketiga, menurut Ajib, adalah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan ijon penerimaan pajak pada Desember 2025.

Langkah ini membuat penerimaan pajak benar-benar mencerminkan kondisi riil sepanjang tahun berjalan.

"Meski berisiko memperdalam shortfall 2025, kebijakan tersebut dinilai berani karena menghindari tekanan penerimaan semu yang justru berpotensi menggerus penerimaan awal 2026," lanjutnya.

Terkait prospek tahun depan, Ajib memproyeksikan penerimaan pajak 2026 berpotensi mencapai Rp 2.291 triliun atau sekitar 97,19 persen dari target pemerintah.

Proyeksi ini dihitung dari empat variabel utama, yakni realisasi penerimaan pajak 2025, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi coretax, penerimaan pajak yang tidak diijon pada 2025, serta tambahan penerimaan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2026.

Meski demikian, ia menekankan terdapat sejumlah prasyarat penting agar potensi tersebut dapat terealisasi.

Optimalisasi coretax menjadi kunci utama agar layanan perpajakan, ekstensifikasi, dan intensifikasi berjalan efektif.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan literasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, sejalan dengan prinsip self assessment yang dianut Indonesia.

Ajib juga menilai regulasi ke depan harus dirancang pro terhadap penerimaan negara tanpa mengganggu sektor riil.

Penerapan Global Minimum Tax (GMT), misalnya, dinilai dapat meningkatkan penerimaan sekaligus tetap menjaga iklim investasi.

Di sisi lain, skema tax expenditure perlu dibuat lebih tepat sasaran agar benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Lubang Pajak 2025 Capai Rp 271,7 Triliun, Penerimaan 2026 Terancam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall sebesar Rp 271,7 triliun setelah realisasi hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kondisi ini menjadi beban awal bagi pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak 2026 yang dipatok meningkat signifikan.

Target penerimaan pajak 2026 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun, di luar penerimaan cukai. Target tersebut naik 22,9 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2025, sehingga memerlukan upaya ekstra dan strategi yang lebih presisi.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai shortfall penerimaan pajak 2025 tergolong sangat dalam. Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab pelemahan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu.

“Shortfall penerimaan pajak 2025 sangat dalam karena paling tidak ada tiga hal yang menjadi penyebab utama,” ujar Ajib dalam keterangannya kepada Republika, dikutip Ahad (11/1/2026).

Ajib menjelaskan, faktor pertama adalah sistem core tax yang belum berjalan sesuai perencanaan awal. Kondisi tersebut justru membuat penerimaan pajak tersendat dan menyebabkan ekstensifikasi serta intensifikasi pajak tidak optimal sepanjang 2025.

Faktor kedua berasal dari sisi ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi yang melandai dan secara riil tidak merata. Jumlah kelas menengah yang secara konsisten menopang belanja terus menyusut sehingga penerimaan pajak terkonstraksi,” ujarnya.

Adapun faktor ketiga adalah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan ijon penerimaan pajak pada Desember 2025. “Sehingga penerimaan pajak benar-benar mencerminkan penerimaan riil tahun tersebut,” kata Ajib. Ia menilai langkah ini berisiko menekan penerimaan 2025, tetapi di sisi lain mencegah kontraksi penerimaan pada awal 2026.

“Jika ijon pajak dilakukan, potensi penerimaan pajak 2025 akan terdongkrak. Namun, dampaknya penerimaan Januari–Maret 2026 akan terkonstraksi. Ini langkah yang cukup berani dilakukan oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.

Terkait proyeksi 2026, Ajib memperkirakan penerimaan pajak berpotensi tidak sepenuhnya mencapai target. Perhitungannya didasarkan pada empat variabel utama, yakni realisasi penerimaan 2025, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penerimaan yang tidak diijon pada 2025, serta faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Dari empat variabel penghitungan potensi penerimaan tersebut, penerimaan pajak 2026 berpotensi mencapai Rp 2.291 triliun,” kata Ajib. Angka tersebut setara dengan 97,19 persen dari target penerimaan pajak 2026.

Namun, Ajib menegaskan proyeksi tersebut mensyaratkan keseriusan pemerintah pada sejumlah aspek. “Pertama, core tax harus berfungsi optimal,” tegasnya.

Menurut dia, optimalisasi sistem tersebut penting agar layanan, ekstensifikasi, dan intensifikasi perpajakan berjalan sesuai rencana serta menciptakan level playing field yang adil bagi dunia usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pendekatan edukasi kepada wajib pajak.

“Penerimaan seharusnya bertumpu pada kesadaran pembayaran, bukan law enforcement,” ucapnya.

Hal ini dinilai sejalan dengan sistem self-assessment yang dianut Indonesia. Ajib juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung fungsi budgetair tanpa mengganggu sektor riil.

“Ketiga, mendorong regulasi yang pro-budgetair tanpa mengganggu sektor riil,” ungkapnya.

Salah satu contohnya adalah penerapan Global Minimum Tax yang tetap proinvestasi, tetapi berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Dengan konsistensi kebijakan serta masa penyesuaian yang memadai, Ajib optimistis penerimaan pajak 2026 masih dapat membaik.

“Pajak akan kembali menjadi fungsi penerimaan dan pengatur ekonomi yang optimal,” harapnya.

Shortfall Pajak 2025 Capai Rp271,7 Triliun, Target 2026 Makin Sulit Tercapai

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu hanya setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Artinya, shortfall atau realisasi penerimaan pajak kurang Rp271,7 triliun dari target.

Sejalan dengan itu, target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026 akan semakin sulit tercapai karena naik 22,96% dari realisasi 2025. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan hampir tidak pernah di atas 20%—setidaknya sejak 2014.

Pengecualian hanya terjadi pada 2022, yang saat itu penerimaan pajak tumbuh 34,26% (sebagai catatan, saat itu pemerintah keluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.917,6 triliun tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang bertengger di angka Rp1.931,6 triliun atau turun 0,7% secara tahunan (year on year/YoY).

Kendati demikian, dia memaparkan bahwa jika dilihat dari sisi bruto, setoran pajak ke kas negara sebenarnya mampu tumbuh 3,7% YoY. Tercatat, penerimaan bruto naik dari Rp2.197,3 triliun pada 2024 menjadi Rp2.278,8 triliun pada 2025.

"Kalau kita bagi antara semester I dan semester II, terlihat pola perbaikan yang nyata," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Suahasil merincikan pemulihan terlihat pada jenis pajak utama yang sempat tertekan dalam pada awal tahun. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, misalnya, sempat mengalami kontraksi 10,4% pada semester I/2025, namun berhasil rebound ke zona positif dengan pertumbuhan 2,3% pada semester II/2025.

Tren serupa terjadi pada PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21. Setelah terkoreksi cukup dalam hingga minus 19,4% pada paruh pertama, pos ini melesat tumbuh 17,5% pada paruh kedua.

Selain itu, kelompok PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 yang sempat turun 4% di semester I, juga berbalik naik 8% di semester II.

Indikator pemulihan daya beli juga tercermin dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"PPN dan PPnBM juga ada perbaikan di semester II, dari minus 14,7% pada semester I menjadi naik 2,1% pada semester II," jelasnya.

Suahasil meyakini, tren pembalikan arah kinerja penerimaan dari zona negatif di awal tahun menuju zona positif di akhir tahun merupakan indikator solid bagi fundamental fiskal.

"Karena itu, ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi," pungkasnya.

Ruang Gerak Fiskal Prabowo Makin Sempit karena Dihantui Shortfall Pajak

Bisnis.com, JAKARTA — Pelebaran shortfall pajak dipasikan terjadi dalam APBN 2025, karena selisih realisasi dengan target penerimaan pajak makin besar. Ruang fiskal pemerintahan Prabowo dengan berbagai kebutuhan belanja jumbo pun menghadapi tantangan.

Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun Bisnis, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya berkisar Rp1.917 triliun. Jumlahnya sekitar 92,3% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target APBN 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya berkisar 87,7%.

Informasi angka sementara realisasi penerimaan pajak 2025 di kisaran 87,7% atau 92,3% itu lebih rendah dari simulasi optimistik, yang mengacu pada basis penghitungan berdasarkan tren dan penerimaan pajak sampai Agustus 2025.

Bisnis mencatat bahwa kalau mengacu kinerja penerimaan tahun 2022—2024, besaran penerimaan 4 bulan terakhir berada di kisaran 31,7%—38% dari realisasi penerimaan pajak.

Hal itu berarti, jika realisasi penerimaan pajak pada Agustus hanya di angka 54,7%, dengan basis capaian 4 bulan terakhir selama 2022—2024, kinerja penerimaan pajak 2025 hanya akan berada di angka 86,4% atau Rp1.794,4 triliun. Sementara capaian paling optimistis di angka 92,7% atau Rp1.925,2 triliun.

Angka ini juga jauh lebih kecil dari simulasi DJP yang dimuat dalam maklumat Dirjen Pajak yang berada di angka Rp1.947 triliun hingga Rp2.005 triliun.

Bisnis telah menghubungi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Rosmauli untuk meminta tanggapan, tetapi hingga belum ada jawaban dari pihak otoritas pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai akhir November 2025 adalah Rp1.634,4 triliun, jumlahnya baru 78,7% dari outlook APBN 2025. Artinya, perlu tambahan penerimaan pajak Rp442,5 triliun hanya dalam satu bulan terakhir untuk mencapai target.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun membenarkan bahwa realisasi penerimaan pajak 2025 akan berada di bawah target, meskipun dia enggan memerinci besaran shortfall pajak.

"Ya, [penerimaan pajak] di bawah outlook kira-kira," ujar Purbaya singkat, saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak berimplikasi pada risiko pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Purbaya pun buka suara bahwa defisit APBN bisa melebihi target outlook sebesar 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kendati demikian, dia menjamin angka defisit akhir tahun tidak akan menabrak batas aman disiplin fiskal yaitu 3% dari PDB, seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ujar Purbaya.

Jika benar-benar melebar, realisasi defisit APBN 2025 menjadi yang paling buruk sejak 2015 lalu. Perbandingan ini tidak menghitung realisasi defisit APBN pada era pandemi Covid-19, saat defisit melonjak tajam di tengah penarikan utang sangat besar untuk penanganan dan pemulihan ekonomi yang porak poranda akibat pandemi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun supaya defisit tetap berada di bawah 3%. Namun, para kepala kantor wilayah alias kanwil DJP hanya sanggup merealisasikan Rp1.947,2 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya memastikan bahwa akan terjadi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Hal itu kendati pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan penerimaan selama dua bulan terakhir.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir, ya. Jadi, [shortfall] melebar, ya lebar tetapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkap Purbaya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Evaluasi Kebijakan Fiskal

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai bahwa apabila pemerintah pada Desember 2025 lalu tak bisa meraih setidaknya Rp340 triliun penerimaan negara, maka defisit bisa melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Walaupun pada kenyataannya itu hampir mustahil karena rata-rata [penerimaan negara sepanjang 2025 setiap bulannya] Rp214 triliun, jadi diperkirakan yang ditakutkan adalah defisit melebihi angka 3% atau maksimal seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi Juli [2025] dia mencapai 2,78%. Itu artinya utang kita akan meningkat," terangnya pada Media Briefing: 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik', Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, lanjut Deni, pada 2026 dan seterusnya akan ada utang pemerintah yang jatuh tempo yang mencapai kisaran Rp700 triliun sampai dengan Rp800 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan karena faktor eksternal juga sedang tidak baik-baik saja.

Deni menyebut banyak negara, termasuk Jepang dan China, membutuhkan pembiayaan yang besar untuk mendanai fiskal mereka. Sebab, kedua negara itu belum lama ini juga menggelontorkan deretan stimulus untuk perekonomian mereka.

Di sisi lain, dia mencatat biaya bunga SBN pemerintah 10 tahun pun merupakan yang tertinggi setidaknya di kawasan Asia seperti India, Filipina, Malaysia dan Thailand.

"Kenapa? Karena risiko atau premi risiko kita sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," ujarnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan fiskal pada tahun 2026. Hal ini termasuk penerapan kebijakan efisiensi anggaran daerah, sentralisasi fiskal di pemerintah pusat, serta lambatnya pencairan belanja negara.

Bhima bahkan menilai kesalahan kebijakan fiskal 2025 tidak seharusnya dilanjutkan.

Dia juga memandang stimulus fiskal masih bersifat parsial dan belum menyasar kelas menengah yang menyumbang lebih dari 68% konsumsi rumah tangga nasional. Menurutnya, stimulus yang tidak menyentuh basis konsumsi utama akan sulit mendorong permintaan kredit dan pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang dunia usahanya lagi hati-hati, lagi khawatir kalau disuruh menyalurkan kredit, nanti jadi NPL yang akan meningkat. Jadi Purbaya juga harus introspeksi dari sisi otoritas moneternya juga harus bisa mendongkrak laju pertumbuhan kredit," tegasnya.

Selain itu, Bhima mempertanyakan kebijakan penambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun kepada perbankan, padahal fenomena kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit telah berlangsung dalam satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, perbankan dinilai lebih memilih memarkir dana ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif.

“Kalau dari awal sudah tahu bank cenderung malas menyalurkan kredit, tambahan likuiditas bukan jawabannya. Apalagi pada akhirnya Rp76 triliun ditarik kembali untuk kebutuhan cashflow APBN,” katanya.

Dia juga menyoroti faktor non-ekonomi yang dinilai ikut menekan iklim usaha, mulai dari masuknya pendekatan militeristik ke sektor ekonomi hingga kebijakan yang kurang transparan. Kondisi tersebut, menurut Bhima, menciptakan climate of fear di kalangan pengusaha dan mempersempit ruang sektor swasta.

“Kebijakan yang tidak transparan dan kesan kriminalisasi pelaku usaha membuat dunia usaha semakin berhati-hati. Ini menekan permintaan kredit yang berkualitas,” jelasnya.

Bhima juga menyebutkan perlunya membuka opsi perlunya disinsentif bagi bank yang terlalu besar menempatkan dana di SBN, misalnya melalui pengetatan likuiditas atau penyesuaian instrumen moneter Bank Indonesia.

Waswas Pelebaran Defisit APBN 2025 Lampaui Batas 3%

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kemungkinan pelebaran defisit APBN 2025 diperkirakan terjadi setelah jatuhnya penerimaan pajak sehingga shortfall semakin menganga.

Berdasarkan outlook laporan semester I APBN 2025, defisit diperkirakan melebar dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp616,9 triliun atau 2,53% terhadap PDB, menjadi Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB.

Sementara itu, penerimaan pajak juga diperkirakan di bawah target UU APBN yakni hanya Rp2.076,9 triliun atau 94,8% dari target UU sebesar Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, sampai dengan 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,4 triliun. Artinya, otoritas fiskal masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp442 triliun untuk mengamankan target pajak berdasarkan outlook Rp2.076,9 triliun.

Akibatnya, pembiayaan atau utang menjadi bantalan fiskal. Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp573,5 triliun atau 86,6% dari outlook Rp662 triliun.

Kekhawatiran pelebaran defisit ini turut disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, ketika penerimaan pajak khususnya tidak bisa mencapai target.

Menurut Deni, apabila pemerintah pada Desember 2025 lalu tak bisa meraih setidaknya Rp340 triliun penerimaan negara maka defisit bisa melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Walaupun pada kenyataannya itu hampir mustahil karena rata-rata [penerimaan negara sepanjang 2025 setiap bulannya] Rp214 triliun, jadi diperkirakan yang ditakutkan adalah defisit melebihi angka 3% atau maksimal seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi Juli [2025] dia mencapai 2,78%. Itu artinya utang kita akan meningkat," terangnya pada Media Briefing: 'Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial dan Politik', Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, lanjut Deni, pada 2026 dan seterusnya akan ada utang pemerintah yang jatuh tempo yang mencapai kisaran Rp700 triliun sampai dengan Rp800 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan karena faktor eksternal juga sedang tidak baik-baik saja.

Deni menyebut banyak negara, termasuk Jepang dan China, membutuhkan pembiayaan yang besar untuk mendanai fiskal mereka. Sebab, kedua negara itu belum lama ini juga menggelontorkan deretan stimulus untuk perekonomian mereka.

Di sisi lain, dia mencatat biaya bunga SBN pemerintah 10 tahun pun merupakan yang tertinggi setidaknya di kawasan Asia seperti India, Filipina, Malaysia dan Thailand.

"Kenapa? Karena risiko atau premi risiko kita sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," ujarnya.

TIDAK MELAMPAUI 3%

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa shortfall pajak terjadi. Akan tetapi, dia belum mengungkap berapa pelebaran defisit APBN dari outlook pertengahan 2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kan ada effort-effort untuk dua bulan terakhir ya. Jadi [shortfall] melebar, ya lebar tapi enggak melebar lebih parah gitu," ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut berapa pelebaran shortfall penerimaan pajak itu. Menurutnya, angka masih dinamis karena masih ada setoran penerimaan pajak maupun nonpajak yang dibukukan APBN.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan tahun depan akan sangat mengawasi kinerja pemungutan pajak.

"Angkanya masih gerak. Yang jelas tahun depan akan berubah, saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ungkapnya.

Sementara itu, Purbaya enggan memastikan nasib defisit APBN 2025 yang diperkirakan sejumlah pihak bakal melebar sejalan dengan rendahnya penerimaan pajak. Untuk defisit, pemerintah memperkirakan berdasarkan outlook laporan semester I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami kendalikan di bawah 3%, jadi kami enggak akan ngelanggar undang-undang. Sudah kami monitor terus hampir setiap hari di Kemenkeu. Jadi strateginya ya mengendalikan pengelolaan dilakukan. Sudah cukup lama sih, tinggal kami lihat," paparnya.