JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah diperkirakan masih fluktuatif, seiring dengan sentimen negatif dari gejolak geopolitik di Timur Tengah saat ini.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai rupiah berpotensi semakin tertekan dengan menyentuh level psikologis Rp 17.150 per dollar AS pada penutupan perdagangan Rabu (8/4/2926).

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot tertekan saat penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026). Rupiah melemah 0,42 persen ke posisi Rp 17.105 per dollar AS.

“Untuk perdagangan besok (Rabu), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.100- Rp 17.150 (per dollar AS),” ujar Ibrahim.

Menurutnya, pelaku pasar saat ini tengah bersiap menghadapi potensi eskalasi konflik di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump, kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

“Investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz,” paparnya.

Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak.

Upaya diplomatik untuk meredakan konflik dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Iran menolak proposal yang didukung AS, yang mencakup gencatan senjata selama 45 hari, serta pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap, disertai negosiasi lanjutan terkait pencabutan sanksi dan rekonstruksi.

Sebaliknya, Iran mengajukan tuntutan yang lebih luas, termasuk penghentian konflik secara permanen, jaminan keamanan yang mengikat terhadap potensi serangan di masa depan, pencabutan sanksi, serta kompensasi atas kerusakan.

Di sisi lain, Trump menegaskan tenggat waktu tersebut bersifat final. Ia memperingatkan bahwa kegagalan Iran untuk mematuhi dapat memicu serangan militer AS terhadap infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik dan jembatan.

Bahkan, ia menyebut Iran dapat “disingkirkan” dengan cepat, menandakan meningkatnya risiko eskalasi konflik yang lebih luas.

Konfrontasi tersebut telah mengganggu aliran energi global dan mendorong harga minyak dunia lebih tinggi. Kondisi ini memicu kekhawatiran inflasi serta memperumit arah kebijakan moneter global.

Investor juga menantikan rilis data inflasi AS pada Jumat, yang akan menjadi indikator penting bagi arah suku bunga bank sentral AS atau The Fed.

Dari dalam negeri, tekanan eksternal ini turut memperbesar tantangan fiskal. Ekonom menilai desain subsidi energi berbasis komoditas masih membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu, sehingga distribusinya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai masih dapat diakses tanpa pembatasan yang ketat. Akibatnya, kelompok yang berhak seperti nelayan justru berpotensi tidak mendapatkan pasokan yang memadai, sementara konsumsi oleh kelompok mampu tetap tinggi.

Lonjakan harga minyak global juga menjadi tekanan bagi APBN, mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor BBM. Harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dollar AS per barrel, bahkan mencapai kisaran 113 dollar AS per barrel, memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi.

Kondisi ini membuat tekanan fiskal semakin nyata, terutama karena lonjakan harga tersebut berada lebih dari 60 persen di atas asumsi awal APBN. Di tengah situasi tersebut, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak.

Penyesuaian harga BBM dipandang bukan pilihan ideal dalam jangka pendek, mengingat daya beli masyarakat yang masih lemah. Kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian domestik.

Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk melakukan efisiensi belanja serta realokasi anggaran. Langkah itu diyakini lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan harga energi global yang masih tinggi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Nilai tukar mata uang Garuda bahkan berpotensi melemah hingga menyentuh Rp 17.150 per dollar Amerika Serikat (AS).

Tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi sentimen global dan domestik. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai rupiah masih bergerak fluktuatif di tengah berbagai sentimen pasar.

Pergerakan rupiah dalam satu minggu ke depan diperkirakan berada di kisaran Rp 16.850 hingga Rp 17.150 per dollar AS.

Perdagangan Senin (16/3/2026) juga diperkirakan masih berada dalam tekanan.

“Untuk perdagangan senin (esok), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.960- Rp.17.020. Untuk range satu minggu Rp 16.850-Rp 17.150,” ujar Ibrahim kepada wartawan dikutip Minggu (15/3/2026).

Tekanan utama terhadap rupiah berasal dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Situasi tersebut memicu lonjakan harga energi global.

Harga minyak dunia melonjak setelah pemimpin baru Iran Mojtaba Khamenei menyatakan Selat Hormuz tetap ditutup.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global melewati jalur tersebut.

Penutupan jalur vital tersebut memicu gangguan pasokan energi global. Pasar menilai gangguan tersebut termasuk yang terbesar dalam sejarah pasar minyak dunia.

Lonjakan harga energi memicu kekhawatiran terhadap inflasi global. Harga minyak mentah Brent terakhir diperdagangkan di sekitar 100 dollar AS per barrel.

Kenaikan harga energi turut mempengaruhi arah kebijakan bank sentral global.

Jika inflasi kembali meningkat, bank sentral seperti Federal Reserve atau The Fed berpotensi menunda rencana pemangkasan suku bunga.

Suku bunga tinggi meningkatkan daya tarik aset berbasis dollar AS bagi investor global.

“Ketika suku bunga tetap tinggi, arus modal global cenderung masuk ke aset dolar AS. Hal ini membuat dolar semakin kuat dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah,” paparnya.

Investor juga mencermati sejumlah data inflasi Amerika Serikat yang dirilis pekan ini.

Data indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) menunjukkan inflasi relatif stabil pada Februari dibandingkan bulan sebelumnya.

Angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dampak lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik.

Pasar kini menunggu rilis data Personal Consumption Expenditures (PCE). Data tersebut merupakan indikator inflasi utama yang diperhatikan Federal Reserve.

Data PCE menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan arah kebijakan suku bunga jangka panjang.

Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi kondisi fiskal domestik. Pasar menyoroti meningkatnya beban pembayaran bunga utang pemerintah.

Beban bunga utang yang meningkat dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Estimasi dari skema defisit anggaran yang dikurangi keseimbangan primer menunjukkan pembayaran bunga utang mencapai Rp 99,8 triliun hingga Februari 2026.

Nilai tersebut setara sekitar 27,8 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp 358 triliun.

Angka tersebut juga setara sekitar 28,8 persen dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 346,1 triliun pada periode yang sama.

Risiko kenaikan beban bunga utang juga meningkat akibat kebijakan tukar guling utang atau debt switch antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah.

Tensi geopolitik global turut mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN).

Data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026 menunjukkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 6,52 persen.

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun tercatat di level 4,09 persen.

Secara kumulatif sejak awal tahun atau year to date (YtD), yield SBN meningkat sekitar 55 basis poin.

Kenaikan yield tersebut berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah tetap menilai pengelolaan utang berada dalam batas aman.

Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati. Pengaturan dilakukan dari sisi portofolio maupun penerbitan utang tahunan.

Langkah tersebut bertujuan menjaga rasio pembayaran bunga utang atau interest ratio serta Debt Service Ratio (DSR) tetap terkendali.

Pemerintah juga mencatat kinerja penerimaan pajak yang cukup positif. Penerimaan pajak pada Februari 2026 tumbuh 30,4 persen.

Pertumbuhan tersebut dinilai dapat memperbaiki rasio pembayaran bunga utang serta Debt Service Ratio pemerintah dalam jangka menengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan nilai tukar rupiah dalam kondisi hancur.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Purbaya mengatakan gejolak geopolitik global memang memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk pergerakan nilai tukar mata uang.

“Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau kita lihat betul, Pak, itu sejak perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 persen,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pelemahan yang relatif kecil tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup baik.

Purbaya juga menyinggung pandangan sejumlah pelaku pasar terkait kondisi rupiah.

“Tapi yang enggak punya duit jelek-jelekin, Pak,” ujarnya.

Ia juga melaporkan premi Credit Default Swap lima tahun Indonesia berada dalam kondisi stabil.

Indikator tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan investor global terhadap risiko kredit Indonesia.

Selain itu, spread imbal hasil Surat Berharga Negara terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury pada Januari tercatat hanya naik 3 poin menjadi 243.

“Artinya asing masih percaya ke kita, yang domestik aja yang nggak percaya, Pak,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga melaporkan sejumlah indikator ekonomi lain.

Indeks manufaktur Indonesia tercatat berada di level 53,8 dan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga menjelaskan laju inflasi pada Februari tidak mencapai 4,64 persen apabila komponen subsidi listrik pada Januari hingga Februari 2025 dikeluarkan dari perhitungan.

Tanpa komponen tersebut, inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,59 persen.

“Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya enggak kepanasan. Jadi yang lain-lain enggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sempat melemah hingga mendekati Rp 17.000.

Pada perdagangan Jumat, rupiah tercatat turun 65 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp 16.958 per dollar Amerika Serikat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa curhat mendapat banyak kritikan karena nilai tukar rupiah yang sempat menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, dia memastikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini akibat eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Purbaya menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik yang mengerek ketidakpastian, tekanan yang mendera sektor keuangan domestik terbilang moderat. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini terjadi sejalan dengan tren penguatan dolar AS secara global.

"Rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers [sebanding]. Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat," katanya di konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat hanya mengalami depresiasi sebesar 0,3% sejak Israel-AS meluncurkan rudal ke Iran pada 28 Februari 2026 waktu setempat.

Purbaya menjelaskan angka pelemahan tersebut jauh lebih baik apabila disandingkan dengan kinerja mata uang negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dia membandingkan dengan ringgit Malaysia tercatat melemah hingga 0,5%, sedangkan baht Thailand terdepresiasi lebih dalam hingga 1,6%.

"Jadi, kita masih lumayan. Jadi bukan lihat level [kursnya] saja, tetapi kita lihat seberapa besar dampak pelemahannya. Dari situ, posisi kita masih luamyan," tegasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu bahkan curhat bahwa dirinya kerap mendapat kritik tajam dari masyarakat di media sosial terkait pelemahan kurs ini.

"Walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang, katanya, 'Hey Pak Purbaya, menteri keuangan, kerjanya apa aja lu, tuh rupiah lihatin,' tapi kita menilai harus dengan fair [adil]. Apa yang terjadi harus dibandingkan juga dengan kondisi seluruh negara di dunia seperti apa," ceritanya.

Lebih lanjut, bendahara negara ini menekankan bahwa daya tahan rupiah yang lebih baik dibandingkan negara kawasan memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut, kata Purbaya, membuktikan bahwa pasar dan investor global masih memandang Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid.

"Kita masih oke, artinya kita masih dianggap mampu menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik, serta fondasi ekonomi kita yang tangguh," pungkasnya.

Sebagai catatan, rupiah sempat menembus batas psikologis di atas Rp17.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi.

Meski kemudian, rupiah mulai membaik. Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (10/3/2026), rupiah ditutup perkasa sebesar 85 basis point atau menguat 0,50% menuju level Rp16.864 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana melakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2026, meski nilai tukar rupiah hingga harga minyak dunia sudah melampaui asumsi makro APBN 2026.

Purbaya menjelaskan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perkembangan sementara. Dia meminta waktu melihat perkembangan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan APBN-P 2026.

"Nanti kalau setelah bulan, sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Terkait harga minyak mentah Brent yang meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, dia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gejolak sementara.

Bendahara negara mengakui bahwa APBN 2026 mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel.

Hanya saja, Purbaya mengingatkan bahwa asumsi tersebut merupakan perhitungan setahun penuh, sehingga tidak bisa disamakan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini yang naik harga akibat serangan Israel ke kilang milik Iran.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Purbaya menuding karena sejumlah pernyataan ekonom yang bernada negatif.

Purbaya membantah spekulasi sejumlah pihak yang menyamakan kondisi tekanan pasar keuangan saat ini dengan krisis moneter 1998. Dia meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih solid.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucap Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merujuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% atau tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Dia pun merasa kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju jurang perlambatan ekonomi kurang tepat.

"Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tambahnya.

Adapun, asumsi makro APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi. Meski kemudian sedikit membaik, yang mana rupiah ditutup di level Rp16.949 per dolar AS pada akhir perdagangan.

Pelemahan ini menjadi sejarah kelam baru. Level tersebut melampaui rekor terburuk saat puncak kepanikan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 yang berada di kisaran Rp16.600–Rp16.700 per dolar AS, serta mengalahkan rekor intraday krisis moneter Juni 1998 yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS.

Meski angka-angka tersebut memicu trauma sejarah, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki instrumen dan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Otoritas fiskal, katanya, telah memetakan akar masalah dari krisis 1998 agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka anjlok ke posisi Rp16.916 pada hari ini, Rabu (4/3/2026). Pada saat bersamaan, greenback terpantau bergerak di zona hijau.

Mengutip Bloomberg hingga pukul 09.05, rupiah dibuka turun sebesar 44 basis point atau 0,26% menuju level Rp16.916 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,14% ke posisi 99,19.

Selain rupiah, mayoritas mata uang Asia lainnya ikut mengalami pelemahan. Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura terpantau turut melemah masing-masing sebesar 0,03% dan 0,09%.

Mata uang Peso Filipina terdepresiasi sebesar 0,29%. Berikutnya pelemahan juga terjadi terhadap rupee India sebesar 0,55%. Yuan China turun sebesar 0,02%, ringgit Malaysia melemah sebesar 0,05%.Tak hanya itu, baht Thailand ikut melemah 0,36%.

Sebaliknya won Korea justru menguat 0,38% dan yen Jepang yang menguat sebesar 0,11%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada Rabu (4/3/2026), rupiah masih bergerak fluktuatif dan cenderung melemah terbatas dalam rentang Rp16.870 – Rp16.910 per dolar AS.

Sentimen utama global juga berasal dari meningkatnya eskalasi perang udara antara AS–Israel semakin meluas. Israel menyerang Lebanon, sementara Iran membalas dengan menargetkan infrastruktur energi negara Teluk serta kapal tanker di Selat Hormuz.

Akibatnya, tarif pengiriman minyak dan gas melonjak dan harga minyak diperkirakan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kenaikan harga energi ini berisiko mendorong inflasi global dan memperkuat dolar AS.

Pasar juga menunggu pernyataan sejumlah pejabat The Fed. Jika pernyataan mereka bernada agresif (hawkish), dolar AS berpotensi semakin menguat.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca dagang Januari 2026 surplus US$0,95 miliar. Indonesia telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut. Namun, neraca migas masih defisit US$2,27 miliar akibat impor minyak mentah dan BBM.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalani bulan pertama tahun 2026 dengan menghadapi sejumlah tekanan yang bertubi-tubi dari sektor fiskal, moneter dan finansial.

Tekanan dari sisi fiskal tampak dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu nyaris mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni sebesar 3%.

Defisit APBN 2025 yang tembus 2,92% dipicu oleh shortfall atau selisih antara target dengan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak hanya di kisaran 87% pada tahun 2025.

Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 mengakibatkan target tahun 2026 menjadi sangat ambisius. Terjadi lonjakan target setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Para pengamat bahkan memperkirakan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 bakal kembali melebar imbas target penerimaan yang cukup ambisius tersebut.

Istana Kepresidenan dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu telah mengakui adanya kekhawatiran yang tinggi dari investor asing, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang mencuat adalah strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan negara (shortfall) seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu.

Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah menutup celah tersebut memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow).

"Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026," ujar Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026) lalu.

Pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Dia mencatat, meski realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026. Dia mencatat terdapat penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.

Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahan di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing. Kendati demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.

"Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga," katanya.

Tekanan Rupiah

Selain dari sisi fiskal, pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi pemerintah pada awal tahun ini. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan hampir mendekati angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Isu tentang fundamental ekonomi pun mengemuka ke publik menyusul tren depresiasi mata uang garuda tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan kedigdayaan dolar AS.

Purbaya menekankan bahwa menjaga kurs rupiah merupakan tugas Bank Indonesia (BI). Menurutnya, beberapa waktu terakhir langkah bank sentral menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini sudah on the track.

Lebih dari itu, sambungnya, momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yakni adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen.

"Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat maka rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. "Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang," tegasnya.

Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, dia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat kepercayaan investor pulih sehingga menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.

IHSG Rontok

Sementara itu, tantangan terbaru yang dialami pemerintah dan pelaku pasar yang terbaru adalah amblasnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG. Kinerja pasar modal ambruk karena pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Isu transparansi mengemuka ke publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai harus turun tangan lewat para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal. Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026).

Sore harinya, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.

Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. 'Kekosongan' dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran pasar yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan isu pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya menegaskan pergerakan rupiah didorong oleh faktor fundamental yang lebih luas dan saat ini berada dalam jalur penguatan.

Menurutnya, tren pelemahan mata uang Garuda sebenarnya telah terjadi jauh sebelum pengumuman kandidat baru Deputi Gubernur bank sentral. Sehingga, isu transisi jabatan tersebut bukan merupakan pemicu utama.

"Kalau Anda lihat kan rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk, melemah terus-terusan, jadi itu bukan isu. Ada hal yang menjadi faktor," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Dia lantas memastikan pemerintah dan otoritas moneter memiliki kesepahaman yang solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dia memberikan dukungan penuh terhadap strategi yang dijalankan oleh BI dalam melakukan intervensi pasar yang diperlukan.

"Yang paling penting adalah sekarang, Gubernur bank sentral, Kementerian Keuangan, dan semua elemen pemerintah dan bank sentral itu setuju untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita percaya bank sentral punya strategi yang pas lah untuk mengendalikan nilai tukar," kata Purbaya.

Menyusul penguatan tipis rupiah pada sesi perdagangan sebelumnya, Purbaya memproyeksikan posisi rupiah akan terus membaik. Optimisme ini didasarkan pada perbaikan fundamental ekonomi Indonesia yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai bauran kebijakan.

"Kan kemarin juga sudah menguat, kan. Harusnya sih kalau perkiraan saya enggak salah, hari ini juga akan menguat terus. Karena fundamental ekonomi kita diperbaiki terus dan akan semakin membaik ke depan. Jadi Anda enggak usah khawatir," ujar Purbaya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini ditutup menguat 0,24 persen ke Rp16.896 per USD.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah masih dalam batas wajar. Pergerakan nilai tukar tersebut dinilai belum memberi tekanan berarti bagi perekonomian.

Purbaya menyebut fundamental ekonomi terus membaik, aktivitas ekonomi domestik meningkat, dan kepercayaan investor tetap terjaga.

Kondisi tersebut tercermin dari penguatan pasar modal di tengah pelemahan rupiah.

“Kalau pelemahan kan dilihat dari presentase kan sedikit kan dibanding level sebelumnya. Jadi harusnya sistem kita terbiasa. Jadi kemungkinan dampak ke ekonomi akan minimum,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Purbaya menilai penguatan pasar saham menandakan arus modal masih masuk ke dalam negeri. Situasi tersebut dinilai tidak sejalan jika rupiah berada dalam tekanan jangka panjang.

Dari sisi pasokan devisa, ia memastikan tidak ada tanda kekurangan dollar Amerika Serikat.

“Jadi harusnya kalau lihat dari sisi supply dolar harusnya enggak kekurangan,” jelas Purbaya.

Pelemahan rupiah dinilai bersifat sementara. Kondisi tersebut tidak mencerminkan dasar ekonomi nasional.

Ia juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak berspekulasi berlebihan di tengah pergerakan nilai tukar yang tidak sejalan dengan fundamental.

Purbaya menegaskan pelemahan rupiah secara tahunan masih tergolong kecil. Dampaknya dinilai masih bisa dikelola pelaku usaha, termasuk importir.

“Ini berapa persen Rupiah melemah dibanding sebelumnya? Year to date berapa? 2–3 persen. Anda importir ada kenaikan 2–3 persen, masih bisa dikendalikan enggak? Saya pikir sih masih bisa,” ujar Purbaya.

Ia menilai nilai tukar rupiah saat ini lebih lemah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi. Situasi tersebut berpotensi menarik minat investor masuk ke pasar domestik.

Dari sisi fiskal, termasuk subsidi energi, Purbaya memastikan tekanannya masih terkendali. Nilai tukar dan harga minyak bergerak relatif dekat dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Dollarnya naik berapa sih, enggak jauh beda dengan asumsi APBN kita dan harga minyaknya kan di bawah asumsi APBN. Jadi subsidinya ya gampangnya relatif terkendali selama ini,” katanya.

Purbaya menambahkan koordinasi kebijakan terus diperkuat melalui sinergi antarotoritas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ia berharap mesin ekonomi terus bergerak seiring koordinasi tersebut.

Meski begitu, ia menegaskan kebijakan nilai tukar berada di bawah kewenangan otoritas moneter.

Sebelumnya diberitakan, nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (20/1/2026). Rupiah berada di level Rp 16.978 per dollar Amerika Serikat. Posisi tersebut melemah 0,14 persen dibanding penutupan sebelumnya di Rp 16.955 per dollar AS.

Tekanan terhadap rupiah sejalan dengan pelemahan mayoritas mata uang Asia. Won Korea melemah 0,35 persen. Dollar Taiwan turun 0,20 persen. Baht Thailand dan dollar Singapura masing-masing melemah 0,05 persen. Dollar Hong Kong turun 0,01 persen. Peso Filipina turun 0,003 persen.

Ringgit Malaysia menguat 0,06 persen. Yen Jepang naik 0,04 persen. Yuan China menguat 0,03 persen terhadap dollar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah berpotensi menguat terhadap dollar AS. Tekanan terhadap mata uang Amerika Serikat muncul seiring aksi jual obligasi pemerintah AS.

Meski begitu, penguatan rupiah diperkirakan terbatas. Pelaku pasar cenderung bersikap menunggu menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dollar AS yang kembali tertekan oleh aksi jual obligasi AS oleh investor. Namun penguatan diperkirakan terbatas mengingat investor masih wait and see menantikan RDG BI besok. Range Rp 16.900- Rp 17.000,” ujar Lukman.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah mengalami pelemahan pada awal 2026. Terdapat sejumlah sektor saham yang terkena dampak negatif dari lesunya rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami pelemahan dalam lima hari perdagangan pada awal 2026. Terbaru, rupiah ditutup melemah 0,11% atau 18 poin ke level Rp16.798 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (8/1/2026).

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai pelemahan rupiah pada awal 2026 terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk memanasnya hubungan AS–Venezuela yang mendorong investor global masuk ke aset aman seperti dolar AS.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1/2026). Selain penangkapan, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan. Kemudian, Unit Delta Force Angkatan Darat AS dikirim ke pangkalan militer tempat Maduro bermalam.

Menurut laporan Bloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan bahwa Caracas telah setuju untuk memasok antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak ke AS, setelah Washington menangkap Maduro akhir pekan lalu.

"Dampak ke pasar saham kemudian tidak merata. Ada sektor yang terdampak negatif, tapi ada juga yang justru diuntungkan," katanya kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah saham yang terdampak negatif pelemahan rupiah seperti saham berbasis impor mulai dari manufaktur dan consumer goods tertentu karena biaya bahan baku naik.

Perusahaan dengan utang dolar AS yang besar tanpa lindung nilai pun terdampak, karena beban keuangan meningkat.

Meski begitu, menurutnya terdapat sejumlah saham yang mendapatkan dampak positif kinerja lesu rupiah. Saham-saham komoditas dan energi seperti batu bara, logam, hingga minyak mendapat dampak positif karena pendapatan berbasis dolar AS.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai emiten impor dirugikan dengan pelemahan rupiah. Selain itu emiten yang memiliki utang dalam dolar AS yang besar pun terdampak.

"Emiten basis konsumsi mengandalkan bahan baku impor. Emiten farmasi pun terdampak," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Rabu (5/11/2025) terpantau melemah tipis.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di posisi Rp 16.717 per dollar AS, melemah 9 poin atau 0,05 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Data ini tercatat pada Pukul 16.44 WIB.

Nilai tukar rupiah sebelumnya diperkirakan masih berada dalam tekanan seiring dengan penguatan kembali dollar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan.

Pasalnya dollar menguat di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa The Federal Reserve belum akan memangkas suku bunga lagi dalam waktu dekat, sehingga menjaga sentimen positif terhadap mata uang AS.

Meski demikian, pergerakan rupiah pada perdagangan Rabu ini diproyeksikan sebelumnya akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terbatas, seiring sikap wait and see investor menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia kuartal III-2025 siang ini.

Data tersebut akan menjadi katalis penting bagi arah rupiah selanjutnya.

Dalam jangka pendek, rupiah diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp 16.650 hingga Rp 16.750 per dollar AS.

“Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan dollar AS yang kembali menguat. Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terbatas, investor wait and see menantikan rilis data PDB Q3 Indonesia siang ini. Range Rp 16.650- Rp 16.750,” ujar Lukman kepada Kompas.com.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta: Kondisi kurs rupiah kian mengkhawatirkan setiap hari. Per Jumat, 14 Juni 2024, mata uang Garuda itu sudah menyentuh level Rp16.412 per USD. Namun demikian kembali menguat pada perdagangan Rabu, 19 Juni 2024 ke posisi Rp16.365 per USD.

Ada dua faktor yang membuat rupiah melemah, internal dan eksternal. Faktor internal karena Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) pada Kamis, 20 Juni 2024 hari ini.

Sementara faktor eksternal karena menurunnya yield obligasi AS 10 tahun, optimisme penurunan bunga oleh The Fed di triwulan IV-2024, dan pelaku pasar masih menunggu data-data ekonomi AS yang akan rilis minggu ini.

Pemerintah "menenangkan" pasar

Presiden Joko Widodo pun mencoba "menenangkan" pasar. Dia menyebut harga rupiah di Rp16.300 per USD masih merupakan posisi yang baik. Menurut Jokowi, hal ini karena ketidakpastian global menghantui semua negara sehingga menekan nilai tukar.

Bank Indonesia (BI) pun setali tiga uang. Tidak ingin membuat masyarakat panik, BI melakukan intervensi berlapis (triple intervention) untuk menahan laju pelemahan rupiah terhadap dolar AS demi menjaga stabilitas rupiah.

Intervensi ini dilakukan di pasar spot, di Domestic Non-Delivery Forward (DNDF) atau transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini upaya nilai tukar rupiah akan terus menguat sesuai fundamental. Ada empat faktor mengapa kurs tersebut akan lebih membaik dan lebih stabil:

1. Imbal hasil (yield differential) yang menarik karena kenaikan BI-Rate dan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
2. Premi risiko yang menurun karena Credit Default Swap (CDS) lima tahun Indonesia per 7 Mei 2024 mengalami penurunan menjadi 69,9 dari sebelumnya di atas 70.
3. Prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik.
4. Komitmen BI menstabilkan nilai tukar rupiah.

Pengusaha teriak

Kondisi pelemahan rupiah pun membuat para pengusaha teriak. Menurut mereka, kondisi ini lama-lama bisa menimbulkan PHK dan membuat industri makin buntung. Apalagi di sektor manufaktur. Kinerja industri manufaktur di Tanah Air, khususnya yang sektor padat karya berorientasi ekspor menjadi terancam karena pelemahan rupiah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah semakin menambah beban operational expenditure (opex) atau biaya yang difungsikan untuk operasional sehari-hari perusahaan. Padahal, beban opex terus meningkat seiring dengan kenaikan upah, suku bunga dan beban lainnya.

Tak hanya manufaktur, sektor jasa konstruksi juga terkena imbasnya. Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyampaikan pelemahan nilai tukar rupiah yang juga diikuti oleh menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) secara signifikan memengaruhi biaya bahan baku impor yang digunakan dalam sektor konstruksi.

Selain kenaikan biaya bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah juga membawa beberapa dampak lain yang dirasakan oleh pengusaha jasa konstruksi, mulai dari keterbatasan likuiditas, penundaan proyek, risiko kredit, dan inflasi.

Berikut perbandingan kondisi rupiah saat krisis 1998, 2008, dan 2020

Krisis 1998

Melansir laman Ditjen Pajak, krisis ekonomi yang melanda Indonesa pada 1998, sebagai dampak gejolak nilai mata uang rupiah (krisis moneter), menggerek inflasi tak terkendali, menurunkan daya beli, dan ketidakberdayaan produksi. Ketidakpercayaan investor menyebabkan terganggunya aliran modal Indonesia, kebangkrutan berbagai perusahaan kian nyata saat itu.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian marak dan tak terkendali. Fenomena PHK, membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin bertambah dan memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Diperlukan waktu hingga dua tahun untuk Indonesia kembali pulih dari krisis ekonomi tersebut.

Krisis moneter mulai terlihat sejak Agustus 1997 dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mata uang rupiah merosot dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 pada Januari 1998. Cadangan devisa negara tidak cukup untuk menahan penurunan nilai mata uang rupiah.

2008

Krisis finansial global yang terjadi di 2008, kemudian berdampak secara makro di Indonesia. Kekhawatiran pemerintah akan terjadi hal yang sama seperti 1998. Mengantisipasi hal tersebut, kemudian pemerintah mengambil langkah melalui penyelamatan beberapa bank di Indonesia.

Ekonomi Indonesia dapat lekas pulih berkat sektor ekonomi mikro masyarakat yang tetap aktif. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di sektor riil diindikasi sebagai penyelamat Indonesia dari dampak krisis global 2008.

Adapun kurs rupiah di akhir 2008 tercatat dari Rp9.000 menjadi Rp13 ribu per USD. Pada 2008, tepatnya di kuartal IV, di Amerika Serikat sedang terjadi pem-bailout-an banyak bank besar. Bank Sentral AS harus menurunkan suku bunganya dari level lima persen menjadi 0,25 persen.

2020

Krisis kesehatan imbas covid-19 pada tahun ini menyerang pasar keuangan, ekonomi, supply chain, daya beli masyarakat, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Krisis keuangan imbas pandemi ini terjadi secara merata di seluruh negara di dunia.

Krisis pada 2020 berdampak pada middle low class atau kelas menengah. Supir taksi, ojek online, kuli bangunan, kuli pelabuhan, mereka yang memiliki mata pencaharian pembayaran harian terkena dampaknya.

Pada tahun ini, semua aktivitas lumpuh total gegara pandemi covid-19 melanda karena danya penguncian wilayah alias lockdown.

Adapun krisis ekonomi imbas covid-19 telah menekan nilai tukar rupiah sebesar 12 persen, dari Rp13.800 per USD menjadi Rp16 ribu per USD.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)