Bisnis.com, GARUT - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Garut masih berada pada tahap awal karena baru terealisasikan dalam jumlah sedikit.

Dari target pembentukan 442 koperasi desa, hingga akhir Januari 2026 baru 90 unit yang masuk tahap pembangunan, atau sekitar 20% dari target keseluruhan.

Artinya, lebih dari 350 desa masih menunggu giliran untuk merealisasikan koperasi yang digadang sebagai tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mencatat, salah satu unit yang telah masuk tahap pembangunan adalah KDMP Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, yang secara keseluruhan tercatat sebagai pembangunan KDMP ke-96 di Kabupaten Garut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang mengatakan bahwa capaian tersebut menempatkan Garut sebagai salah satu daerah dengan ambisi besar dalam pengembangan koperasi desa, namun sekaligus memperlihatkan tantangan percepatan implementasi di lapangan.

KDMP merupakan bagian dari program strategis nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

"Model yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai pusat ekonomi dan layanan terpadu yang mengintegrasikan distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil produksi warga, hingga layanan dasar masyarakat," ujar Hendra, Senin (2/2/2026).

Dalam desain kebijakannya, kata Hendra, KDMP diarahkan menjadi simpul perputaran ekonomi lokal. Koperasi desa ini direncanakan memiliki fungsi ganda, mulai dari gerai sembako, pergudangan hasil bumi, kantor operasional koperasi, dan layanan kesehatan dasar.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan peternak, serta menahan kebocoran ekonomi desa ke luar wilayah.

Namun, data capaian menunjukkan implementasi program masih menghadapi persoalan struktural. Dengan capaian pembangunan yang baru menyentuh 20%, percepatan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.

"Kesenjangan antara target dan realisasi membuka ruang evaluasi, terutama terkait kesiapan desa, dukungan anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan pembentukan KDMP di seluruh desa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan jumlah desa yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, pengembangan KDMP dituntut untuk menyesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa.

Di wilayah dengan basis pertanian dan peternakan, koperasi desa diharapkan berperan dalam pengelolaan produksi, penyimpanan, hingga pemasaran hasil usaha warga.

Secara ekonomi, keberhasilan KDMP akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan operasional, bukan sekadar berdirinya bangunan fisik.

Tanpa manajemen yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi berisiko menjadi aset mati yang tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan desa.

"Dengan masih lebih dari 350 desa belum tersentuh pembangunan, tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Kabupaten Garut untuk membuktikan keseriusan program KDMP. Kecepatan pembangunan, konsistensi pendampingan, serta integrasi dengan potensi ekonomi lokal akan menentukan apakah target 442 koperasi desa dapat tercapai, sekaligus apakah KDMP benar-benar mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek administratif berbasis angka," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) untuk ikut terlibat dalam penguatan ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, terutama sebagai pemasok peralatan produksi pertanian.

Kemenkop menilai kolaborasi antara CCPIT in Indonesia, Induk Koperasi Unit Desa, dan koperasi desa sebagai kunci membangun rantai pasok pertanian yang lebih efisien.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai keterlibatan CCPIT berpotensi membentuk ekosistem ekonomi berkelanjutan bagi pengembangan koperasi nasional.

Menurutnya, Kemenkop perlu melakukan kolaborasi bersama CCPIT in Indonesia dan Induk Koperasi Unit Desa dalam mempercepat operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih.

“Saya meyakini kolaborasi seperti ini bakal memperkuat ekosistem bisnis yang sedang kita bangun bagi KopDes Merah Putih,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

Ferry menyebut sektor pertanian desa memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional apabila dikelola secara kolektif melalui koperasi. “Karena itu, KopDes Merah Putih diminta menjadikan pertanian sebagai unit usaha utama,” ujarnya.

Terlebih, Ferry menilai masih banyak potensi sumber daya alam desa yang belum digarap secara optimal. Desa-desa di Indonesia, menurutnya, menyimpan lahan dan komoditas pertanian yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru.

“Kalau potensi itu dikelola bersama, dampaknya bisa dirasakan luas, bukan hanya oleh anggota koperasi, tetapi juga masyarakat sekitar,” lanjutnya.

Di samping meningkatkan produksi pangan, keterlibatan koperasi dalam pengelolaan pertanian juga dinilai mampu menciptakan efek ganda bagi perekonomian desa.

Dia memandang, aktivitas usaha koperasi justru berpotensi membuka lapangan kerja baru serta memperkuat rantai ekonomi lokal.

Ferry menegaskan KopDes/Kel Merah Putih tidak boleh bergerak secara seragam di seluruh wilayah. Sebaliknya, dia menilai koperasi harus diarahkan untuk mengelola potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

“Keberadaan Kopdes Merah Putih harus diarahkan pada pengelolaan potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah, bukan sekadar menjalankan usaha seragam,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) membangun command center untuk memantau operasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tengah keterbatasan anggaran.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran command center merupakan bagian dari transformasi digital Kemenkop dan upaya memperkuat pengawasan koperasi secara real-time dan berbasis data.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital kementerian untuk memperkuat pengawasan, percepatan pembangunan fisik koperasi, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.

“Di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada, dengan susah payah ini alhamdulillah kami berhasil membangun command center yang ke depan bisa kita terus sempurnakan, dan insya Allah akan bermanfaat buat kita semua,” kata Ferry dalam peluncuran Command Center di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sayangnya, Ferry enggan mengungkap besaran nilai dalam membangun command center tersebut.

Namun, Ferry menjelaskan, command center akan menjadi pusat koordinasi yang menampung data dari operator lapangan dan tenaga ahli untuk dianalisis.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk langkah preventif bagi koperasi yang berpotensi bermasalah.

“Kementerian Koperasi akan menempatkan operator-operator di lapangan-lapangan untuk memberi input-input pada command center dan di command center ini juga nanti akan ditempatkan beberapa tenaga-tenaga ahli yang langsung akan memproses menganalisa informasi-informasi yang sudah dinamis,” terangnya.

Menurut Ferry, digitalisasi menjadi kunci agar koperasi tidak tertinggal. Selama ini, koperasi dianggap kurang didorong ke arah pengembangan bisnis. Dengan command center, Kemenkop menargetkan percepatan proses digitalisasi sekaligus memperkuat pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, dengan pendekatan berbasis data, maka Kemenkop dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan klasifikasi koperasi berdasarkan kesehatan usaha.

“Ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kami nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry berharap keberadaan command center tidak hanya mendukung kerja internal Kemenkop, melainkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Percepatan KopDes/Kel Merah Putih, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

Dengan demikian, lanjut dia, Kemenkop dapat memantau secara real-time proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung, pelatihan, serta kegiatan usaha koperasi, baik di KopDes/Kel Merah Putih maupun koperasi lainnya.

LPDB Koperasi berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan penyaluran dana bergulir maupun program inkubator agar terbentuk ekosistem koperasi yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi berhasil memfasilitasi 56 tenant koperasi binaan untuk mendapatkan komitmen pendanaan, investasi, maupun kerja sama (off-taker) dengan nilai mencapai Rp105,1 miliar melalui Program Inkubator Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyatakan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu, bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari pendampingan intensif selama enam bulan yang dilakukan bersama 15 lembaga inkubator mitra.

Program ini menyasar 187 tenant koperasi yang tersebar di 11 provinsi, mulai dari Aceh, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Tengah.

"LPDB Koperasi berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan penyaluran dana bergulir maupun program inkubator agar terbentuk ekosistem koperasi yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan," ujar Krisdianto.

Ia menuturkan, materi inkubasi yang diberikan mencakup penguatan kelembagaan, pembenahan tata kelola usaha dan keuangan, penyusunan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga pembukaan akses kemitraan bisnis.

Selain keberhasilan meraih komitmen eksternal tersebut, pihaknya juga mencatat terdapat 22 tenant koperasi yang kini telah mengajukan permohonan pembiayaan langsung melalui dana bergulir LPDB Koperasi.

Terkait program kerja mendatang, LPDB Koperasi akan memprioritaskan dukungan untuk Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih mulai 2026.

Melalui pendampingan intensif, akses pendanaan, dan ekosistem kemitraan, koperasi desa diharapkan dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi lokal yang mandiri, produktif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“LPDB Koperasi menegaskan bahwa program inkubator akan terus berkembang secara berkelanjutan dan adaptif sesuai kebutuhan koperasi di berbagai daerah. Penguatan inkubator menjadi langkah strategis dalam memastikan koperasi mampu naik kelas dan menjadi pemain penting dalam perekonomian nasional,” ujar Krisdianto lagi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka pendaftaran untuk Program Inkubasi Tahun 2026 yang berlangsung mulai 2 Oktober hingga 2 Desember mendatang dengan target Kopdes Merah Putih dan koperasi sektor riil.

"Kami berharap lembaga inkubator semakin memiliki pemahaman yang lebih baik dalam melaksanakan inkubasi koperasi, terutama dalam mendukung penguatan koperasi desa sebagai prioritas nasional," ujar Deva Rachman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jika akademisi dan alumni terlibat sebagai pengurus atau pengawas koperasi di daerahnya, koperasi akan bertransformasi menjadi ekosistem inovatif berbasis pengalaman dan teknologi

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dalam mengedukasi mahasiswa dan alumni guna memperkuat pengembangan koperasi berbasis pengetahuan dan inovasi.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah di Ambon, Senin, mengajak akademisi dan alumni Unpatti untuk mengambil peran aktif dalam membangun koperasi yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Para akademisi dan alumni dapat membantu koperasi melalui riset model bisnis, digitalisasi manajemen, pengembangan branding produk, hingga membuka akses ke pasar global,” ujar Wamenkop Farida saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Sehari "Berdaya Bersama Unpatti” di Ambon, Senin.

Menurutnya, peran kalangan perguruan tinggi penting agar koperasi dapat menjadi pionir ekonomi rakyat berbasis ilmu pengetahuan.

“Jika akademisi dan alumni terlibat sebagai pengurus atau pengawas koperasi di daerahnya, koperasi akan bertransformasi menjadi ekosistem inovatif berbasis pengalaman dan teknologi,” katanya.

Wamenkop menambahkan Unpatti memiliki kekuatan riset dan intelektualitas, sementara alumninya memiliki jejaring sosial dan profesional yang luas sehingga kolaborasi keduanya menjadi potensi besar dalam memperkuat ekonomi daerah.

Oleh sebab itu, kata dia, edukasi mahasiswa dalam upaya pengembangan koperasi menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Melalui kegiatan ini, lanjut dia, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar koperasi yang menekankan prinsip gotong royong, keanggotaan sukarela, serta pembagian hasil usaha yang adil.

Selain itu mereka dibekali pelatihan manajemen dan kewirausahaan koperatif agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan inovatif. Edukasi juga mencakup simulasi pendirian koperasi mahasiswa di lingkungan kampus sebagai sarana praktik langsung, sekaligus memperkuat literasi keuangan dan kemampuan digitalisasi pengelolaan koperasi.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, Kementerian Koperasi, serta dunia usaha, turut mendorong pendampingan dan perluasan peluang usaha berbasis koperasi.

“Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami koperasi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan masyarakat," kata Wamenkop Farida Farichah.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan percepatan pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dibiayai oleh plafon pinjaman Rp 3 miliar. Pinjaman ini akan disalurkan oleh Himbara kepada Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan plafon pinjaman Rp 3 miliar yang diberikan Himbara ini nantinya tidak hanya akan dipakai untuk modal dan operasional, tetapi juga untuk investasi.

"Bukan capital expenditure dan operational expenditure juga. Ini dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai," kata Ferry di Kantor Kementerian Keuangan , Kamis (23/10/2025).

Soal akses pinjaman ini, COO Danantara Dony Oskaria membenarkan besaran plafon tersebut. Dengan pinjaman ini, dia berharap Kopdes Merah Putih mampu bergera untuk mendorong ekonomi di desanya.

"Perkoperasi itu plafon yang diberikan 3 miliar. Perkoperasi Desa Kurang Merah Putih. Jadi harus semangat ya.Jadi nanti koperasi kita bagus-bagus dan menjadi motor ekonomi di pedesaannya," ujarnya.

Sebelumnya, Menkop mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 unit Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Target ini ditegaskan berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Untuk menjalankan arahan, dia mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.