Sepanjang tahun 2025, penjualan energi listrik mencapai 82,17 TWh atau 109 persen dari target RKAP 2025

Jakarta (ANTARA) - Penjualan listrik subholding pembangkitan PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power (PLN IP) melampaui target rencana kerja dan anggaran (RKAP) pada 2025.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya terus berkontribusi memperkuat kinerja PLN melalui keandalan operasional pembangkit, pengembangan energi bersih dan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

"Sepanjang tahun 2025, penjualan energi listrik mencapai 82,17 TWh atau 109 persen dari target RKAP 2025," ujarnya.

Sementara, capaian equivalent availability factor (EAF) non-PLTU mencapai 93,18 persen, melampaui target RKAP sebesar 90,52 persen.

PLN IP juga menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 2.060 MW, mengoperasikan tiga unit pembangkit baru sepanjang 2025, serta membukukan kinerja bisnis beyond kWh sebesar 156 persen dari target RKAP, yang didukung pertumbuhan layanan operation and maintenance (OM) dan MRO jasa kelistrikan.

Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan turut ditunjukkan melalui capaian 54 Proper, terdiri atas 7 Emas, 22 Hijau dan 25 Biru, serta berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.

"Seluruh capaian tersebut mempertegas kontribusi PLN Indonesia Power terhadap capaian kinerja PLN sekaligus menjadi fondasi bagi perseroan untuk terus memperkuat perannya sebagai subholding generation company dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Bernadus.

Wakil Direktur Utama PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan PLN IP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target perseroan.

"PLN Indonesia Power harus memastikan setiap program yang telah ditetapkan dapat dieksekusi secara disiplin, terukur, dan tepat waktu," ujarnya.

Ia meyakini dengan komitmen yang kuat, sinergi seluruh insan perusahaan, serta fokus pada operational excellence dan agenda transformasi, target RKAP dan program strategis dalam RUPTL dapat tercapai secara optimal, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pemegang saham dan masyarakat.

Sementara itu, Komisaris Utama PLN Indonesia Power Arief Budiman mengatakan dewan komisaris akan terus mengawal implementasi strategi perusahaan agar setiap program transformasi berjalan secara terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

"Kinerja yang telah dicapai menjadi modal penting bagi PLN Indonesia Power untuk terus bertumbuh. Dewan Komisaris mendukung seluruh langkah strategis perseroan agar budaya kinerja yang unggul, tata kelola yang kuat, dan pengelolaan risiko yang baik terus menjadi fondasi dalam meningkatkan kontribusi PLN Indonesia Power terhadap kinerja PLN secara berkelanjutan," ujarnya.

Bernadus menambahkan capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan berorientasi pada hasil.

"Sepanjang 2025, capaian penjualan tenaga listrik, penyelesaian proyek pembangkit strategis, serta kinerja keuangan yang solid menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi pemegang saham," jelasnya.

Ke depan, tambahnya, PLN IP akan terus memperkuat operational excellence, mempercepat eksekusi program-program dalam RUPTL, dan mendorong transformasi hijau secara berkelanjutan agar PLN Indonesia Power dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Bernadus menambahkan perseroan juga telah menindaklanjuti mayoritas arahan RUPS dan dewan komisaris sesuai rencana, sementara arahan yang masih berproses terus dijalankan sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan.

Ke depan, menurut dia, PLN Indonesia Power akan terus memperkuat perannya sebagai subholding generation company melalui peningkatan keandalan pembangkit, pengembangan energi baru dan terbarukan, inovasi teknologi, serta penguatan bisnis yang berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Hitung mundur penerapan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dimulai. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menargetkan platform digital menjadi pemungut pajak atas transaksi merchant atau penjual, menggantikan mekanisme setor mandiri yang selama ini berlaku.

Di atas kertas, kebijakan ini bukan pajak baru. Pemerintah menegaskan aturan tersebut hanya mengubah tata cara pemungutan, bukan menambah jenis maupun tarif pajak. Namun, menjelang implementasi, masih ada pekerjaan rumah berupa kesiapan sistem, aturan teknis, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pelaku industri pun berharap implementasi dilakukan secara bertahap agar penyesuaian sistem dan proses bisnis tidak mengganggu aktivitas perdagangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut penunjukan marketplace sebagai pemungut bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan skema tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak, yakni dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh wajib pajak menjadi dipungut langsung oleh platform marketplace yang ditunjuk pemerintah.

“Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pajak e-commerce bukan pajak baru ya. Jadi sebetulnya ini sudah berlaku sejak lama. Yang namanya pajak yang akan diberlakukan kepada platform nanti untuk menjadi pemungut, itu merupakan suatu hal yang sudah lama terjadi,” kata Inge dalam UMKM Insight di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan pelaku usaha yang selama ini berjualan secara mandiri tetap memiliki kewajiban membayar PPh. Bedanya, setelah aturan berlaku, proses pemungutan akan dilakukan oleh marketplace sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana.

Inge menegaskan pajak yang dipungut marketplace tetap dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga tidak menimbulkan pemungutan ganda. Seller yang hanya berjualan melalui marketplace juga tidak perlu lagi menyetor PPh setiap bulan, melainkan cukup melaporkannya dalam SPT Tahunan.

DJP juga memastikan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pemotongan PPh. Penjual hanya perlu menyampaikan surat keterangan kepada marketplace bahwa omzet usahanya masih berada di bawah batas tersebut.

Apabila omzet telah melampaui Rp500 juta, marketplace mulai memungut PPh sesuai ketentuan. Meski demikian, penjual tetap wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari marketplace maupun penjualan di luar platform, dalam SPT Tahunan.

Untuk mendukung pengawasan, DJP menyiapkan integrasi data transaksi dari berbagai marketplace. Data penjualan akan digabungkan berdasarkan identitas wajib pajak sehingga transaksi dari lebih dari satu platform dapat diakumulasi.

“Kalau misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP," terangnya.

Selain itu, bukti potong yang diterbitkan marketplace akan langsung masuk ke akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan dan rekonsiliasi pajak.

Meski pemerintah menargetkan implementasi dimulai pada 1 Juli 2026, Inge mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan sejumlah platform digital. Namun, kesiapan masing-masing marketplace masih berbeda-beda karena mereka perlu menyesuaikan sistem untuk melakukan pemotongan, menerbitkan bukti potong, hingga melaporkan transaksi kepada DJP.

Pandangan serupa disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan mekanisme baru tersebut tidak menambah beban pajak bagi pelaku usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kewajiban membayar pajak sebenarnya telah berlaku sejak lama. Melalui kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Juli nanti, marketplace hanya ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi penjual.

"Sebetulnya pajak itu tetap harus bayar. Cuma di PMK ini, PMK yang sebetulnya tahun lalu ini sudah keluar, tapi ditunda, baru diberlakukan nanti mulai tanggal 1 Juli. Sebetulnya adalah menugaskan platform sebagai pemungut pajak. Ini menciptakan persamaan nih, yang offline dipajakin, masa yang online tidak dipajakin," kata Temmy.

Dia menegaskan skema tersebut tidak mengubah besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan oleh marketplace.

“Kalau memang dia orang PPh pribadi, di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kayaknya sama aja kok pajak. Hanya yang ngutip adalah sekarang platform. Itu pun dengan syarat tertentu, platform dengan syarat tertentu yang transaksinya ada batasan juga,” ujarnya.
Temmy menilai mekanisme tersebut tidak akan menyulitkan platform karena seluruh transaksi penjual telah terdokumentasi secara digital dan dapat dijadikan dasar penghitungan pajak.

Dia juga mengingatkan bahwa potongan yang selama ini dikenakan marketplace kepada penjual bukan merupakan pajak, melainkan biaya layanan berupa komisi, biaya administrasi, promosi, dan iklan. Menurutnya, admin fee platform berkisar 10%–18% dari nilai transaksi dan dapat meningkat hingga sekitar 25% apabila seluruh fitur promosi digunakan.

Implementasi Diharapkan Bertahap

Pelaku industri e-commerce menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh. Namun mereka meminta implementasi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa industri mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field yang lebih adil.

“Pada prinsipnya, idEA mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan level playing field yang lebih baik. Kami juga memahami bahwa ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan," kata Budi kepada Bisnis.

Meski demikian, Budi menjelaskan implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan sejumlah persiapan. Saat ini, industri masih berkoordinasi dengan DJP untuk memfinalisasi berbagai aspek teknis, termasuk aturan pelaksana melalui Keputusan Dirjen, Peraturan Dirjen, Surat Edaran, maupun Nota Dinas agar marketplace memiliki kepastian hukum dan pedoman operasional yang jelas.

Selain itu, setiap marketplace juga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, hingga menyusun strategi komunikasi kepada seller. Dia mengapresiasi langkah DJP yang telah menyiapkan frequently asked questions (FAQ), pendampingan teknis, serta dedicated team guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Budi menilai sosialisasi kepada seller menjadi faktor krusial agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. idEA berharap implementasi dilakukan secara bertahap dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri, disertai masa penyesuaian yang memadai.

“Harapannya, implementasi dapat dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri serta waktu penyesuaian yang memadai. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital maupun pertumbuhan UMKM,” ujarnya.

Transisi jadi Kunci

Kalangan ekonom menilai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Sama seperti aspirasi pelaku usaha, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan masa transisi yang memadai agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku UMKM yang belum siap secara administrasi.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) tidak ditujukan untuk menciptakan objek pajak baru, melainkan memperbaiki mekanisme administrasi perpajakan.

Dengan sistem pemungutan otomatis melalui platform, menurutnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sekaligus menciptakan level playing field yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Namun, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan. Menurutnya, tidak semua seller telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan yang memadai. Kondisi tersebut membuat marketplace perlu menyediakan edukasi dan pendampingan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Jika masih dipaksakan untuk dilaksanakan per Juli, para seller tersebut berpotensi keluar dari ekosistem marketplace dan makin membatasi peluang mereka untuk bisa naik kelas. Sebab, mereka hanya akan terbatas berjualan di media sosial dan secara offline saja,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Menurut Izzudin, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar-UMKM apabila hanya seller yang telah siap secara administrasi yang mampu bertahan di marketplace, sementara pelaku usaha yang lebih kecil tertinggal dari kompetitor yang lebih mapan.

Selain itu, Izzudin menekankan pentingnya integrasi data transaksi di DJP untuk menghindari pemungutan berganda bagi merchant yang berjualan di lebih dari satu marketplace.

“Masa transisi yang cukup dan edukasi serta pendampingan yang memadai dibutuhkan agar industri ecommerce tetap tumbuh dan UMKM tetap bisa punya peluang besar untuk naik kelas,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai semangat utama kebijakan tersebut adalah menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan luring.

“Saya selalu menilai bahwa pajak marketplace semangatnya adalah memberikan level of playing field yang sama antara pedagang di luring dan daring. Ketika yang pedagang luring dikenakan pajak, seharusnya juga diberikan pajak bagi pedagang di daring. Tentu tidak adil jika pedagang luring ada pajak, namun di satu sisi pedagang daring tidak,” kata Nailul ketika dihubungi.

Kendati demikian, Nailul menilai penerapan mekanisme baru pemungutan PPh melalui marketplace perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih diwarnai pelemahan daya beli.

Menurutnya, meski tujuan kebijakan untuk menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring patut didukung, implementasinya harus disiapkan secara matang dengan memanfaatkan data penjualan yang dimiliki platform sesuai skala usaha masing-masing penjual.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi data antarmarketplace melalui identitas tunggal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), agar pemerintah dapat mengakumulasi omzet penjual yang beroperasi di lebih dari satu platform.

Selain itu, integrasi data antara toko daring dan luring juga hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Penyisiran ini perlu dilakukan untuk penghindaran double taxation bagi pemilik toko. Jangan sampai toko sudah bayar PPh, kemudian diterapkan juga PPh e-commerce. Agar penerapannya bisa lebih adil bagi semua pihak,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 terjaga, dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang sebesar 225,0.

Prakiraan indeks tersebut terkontraksi sebesar 3,2 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih baik dari periode sebelumnya yang terkontraksi 3,7 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, IPR Mei 2026 ditopang terutama oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang lainnya.

Secara rinci, kelompok suku cadang dan aksesori diprakirakan tumbuh 16,6 persen (yoy), kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya tumbuh 1,8 persen (yoy), dan kelompok barang lainnya tumbuh 0,7 persen (yoy).

Sementara penjualan kelompok lainnya diprakirakan masih berada pada fase kontraksi, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh -4,0 persen (yoy); kelompok bahan bakar kendaraan bermotor tumbuh -2,2 persen (yoy); serta kelompok peralatan informasi dan komunikasi tumbuh -17,5 persen (yoy).

Secara bulanan, kinerja penjualan eceran diprakirakan membaik dari -11,6 persen (month to month/mtm) pada April 2026 menjadi -0,9 persen (mtm) pada Mei 2026.

Perbaikan tersebut didorong oleh beberapa kelompok yang mengalami peningkatan antara lain kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,2 persen (mtm) dan 2,0 persen (mtm), meningkat dari sebelumnya berada di zona kontraksi dengan masing-masing tercatat sebesar -9,4 persen (mtm) dan -5,9 persen (mtm).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha, dan Waisak.

Mengenai realisasi pada April 2026, IPR tercatat sebesar 226,9. Kinerja tersebut didorong oleh tetap tumbuhnya penjualan secara tahunan pada kelompok suku cadang dan aksesori (tumbuh 14,7 persen (yoy)), perlengkapan rumah tangga lainnya (tumbuh 0,6 persen (yoy)), serta barang budaya dan rekreasi (tumbuh 0,7 persen (yoy)).

Secara bulanan, penjualan eceran pada April 2026 tercatat terkontraksi sebesar 11,6 persen (mtm), sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 H.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang, yaitu Juli 2026, diprakirakan relatif stabil, sementara pada enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 sebesar 175,8, relatif stabil dibandingkan IEH pada Juni 2026 sebesar 175,6.

Sementara itu, IEH Oktober 2026 diprakirakan sebesar 167,6, lebih tinggi dibandingkan IEH September 2026 sebesar 163,2 didorong oleh kenaikan harga bahan baku.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Linktown resmi memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka kantor cabang baru di Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran kantor cabang ini menjadi langkah strategis Linktown untuk memperkuat penetrasi pasar properti di wilayah Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang dinilai memiliki pertumbuhan sangat potensial.

Peresmian kantor cabang Linktown Semarang dihadiri langsung oleh Co-Founder Linktown, Abel Andy Kurniajaya dan Deryan Nataniel pada Jumat, 22 Mei 2026. Turut hadir dalam seremoni tersebut VP Linktown Solution, Jonathan Wijaya; Head of Region 7 Semarang, Marlina Hadi; serta Regional Business Manager Linktown Solutions, Mega Siskawangi. Kinerja Solid, Linktown Catat Penjualan Rp2,7 Triliun dan Borong 5 Penghargaan Nasional

Kantor Semarang menjadi kantor cabang ke-8 Linktown secara nasional sekaligus kantor pertama perusahaan di wilayah Jawa Tengah. Sebelumnya, Linktown telah memiliki homebase operasional di Bekasi, BSD, Kota Wisata, Surabaya, By Walk, Bandung, dan Bali.

Co-Founder Linktown, Abel Andy Kurniajaya mengatakan, ekspansi ke Semarang didorong oleh tingginya permintaan pasar properti di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, semakin banyak pengembang yang bekerja sama secara eksklusif dengan Linktown turut memperkuat keyakinan Linktown untuk memperluas jaringan bisnis di wilayah tersebut.

“Semarang merupakan salah satu kota dengan perkembangan yang sangat pesat. Kota ini ditunjang oleh infrastruktur yang lengkap mulai dari pelabuhan, bandara, hingga jaringan jalan tol yang terintegrasi di Pulau Jawa. Kami melihat potensi besar untuk pertumbuhan transaksi properti di wilayah ini,” katanya.

Sebelum membuka kantor fisik di Semarang, Linktown diketahui telah memulai aktivitas bisnis secara online sejak 2025. Dari lini bisnis take over pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), perusahaan berhasil membukukan transaksi senilai Rp28,5 miliar dari 18 transaksi.

Menurut Abel, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa pasar properti Semarang memiliki prospek yang menjanjikan. “Kehadiran kantor cabang fisik diharapkan mampu menjembatani kebutuhan tim sekaligus meningkatkan fokus perusahaan dalam penjualan properti primary maupun secondary,” jelasnya.

Dari sisi makroekonomi, Deryan Nataniel, Co-Founder Linktown menilai, Semarang memiliki fundamental pasar yang kuat. Pertumbuhan ekonomi kota ini tercatat mencapai 6,49% pada 2025 dan menjadikannya sebagai salah satu pusat bisnis utama di Jawa Tengah. “Selain didukung pertumbuhan developer lokal, tingginya aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk turut menjadi faktor pendorong permintaan properti,” tuturnya.

Dalam strategi pemasarannya, Linktown tetap mengandalkan kekuatan digital marketing sebagai ujung tombak penjualan. Strategi tersebut dinilai berhasil diterapkan di berbagai kota besar sebelumnya dan kini akan diperluas untuk menjangkau pasar Jawa Tengah secara lebih agresif. “Kami percaya strategi digital marketing yang selama ini menjadi kekuatan Linktown dapat menjawab kebutuhan pasar properti di Semarang, Solo, dan Yogyakarta,” jelasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, imbuhnya, perkembangan tim Linktown Semarang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. “Jika pada akhir tahun lalu jumlah agen masih kurang dari lima orang, kini jumlahnya telah berkembang menjadi lebih dari 20 agen dan diproyeksikan terus bertambah seiring ekspansi bisnis perusahaan,” terangnya.

VP Linktown Solution, Jonathan Wijaya mengungkapkan, melalui pembukaan kantor cabang Semarang, Linktown menargetkan dapat menguasai pasar properti Jawa Tengah. Pasalnya, posisi Semarang sebagai pusat ekonomi provinsi dinilai strategis karena memiliki konektivitas kuat dengan Solo dan Yogyakarta.

“Kantor cabang Semarang nantinya akan difungsikan sebagai hub operasional untuk berbagai aktivitas bisnis. Mulai dari akuisisi proyek developer lokal, rekrutmen agen properti regional, penjualan properti primary dan secondary, hingga pengembangan database buyer di Jawa Tengah,” katanya. Mengukur Potensi Properti dan Bisnis dari Arah Perkembangan Kawasan

Abel menjelaskan, secara nasional, Linktown menargetkan total penjualan sebesar Rp3,5 triliun pada 2026, setelah sebelumnya berhasil membukukan penjualan Rp3,1 triliun pada 2025. Wilayah Joglosemar diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru perusahaan dengan target kontribusi sebesar 5%–10% terhadap revenue nasional dalam satu tahun ke depan.

Dari ekspansi di Jawa Tengah tersebut, jelas Abel, Linktown membidik potensi penjualan sebesar Rp300 miliar hingga Rp500 miliar per tahun. “Selain Semarang, perusahaan juga telah membuka kantor cabang baru di Bali pada April 2026 sebagai bagian dari strategi ekspansi nasional yang terus berlanjut,” tuturnya.

Jadi cukup, aman dan sehat. Ini harus disampaikan kepada publik bukan hanya untuk Jawa Timur tetapi juga luar Jawa Timur,

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mampu mendongkrak perekonomian peternak di Jawa Timur melalui meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban.

“Momen kurban Idul Adha tahun 2026 cukup membantu perekonomian peternak dan mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak,” katanya saat meninjau Koperasi Ternak Gunungrejo Makmur di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Minggu.

Menurut dia, tingginya permintaan hewan kurban tahun ini menunjukkan semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi meski harga ternak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Khofifah menjelaskan, harga sapi hidup naik sekitar Rp5 juta hingga Rp10 juta per ekor, sedangkan harga berdasarkan bobot hidup meningkat sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram.

Meski demikian, kata dia, peningkatan harga tersebut diikuti kenaikan omzet penjualan peternak menjelang Idul Adha.

Berdasarkan data Dinas Peternakan kabupaten/kota se-Jawa Timur, total ketersediaan ternak kurban tahun 2026 mencapai 2.055.978 ekor yang terdiri atas 629.119 sapi, 940.693 kambing, 484.468 domba, dan 1.698 kerbau.

Sementara proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur tahun ini diperkirakan mencapai 427.060 ekor meliputi 70.550 sapi, 297.900 kambing, 58.600 domba, dan 10 kerbau.

“Jadi cukup, aman dan sehat. Ini harus disampaikan kepada publik bukan hanya untuk Jawa Timur tetapi juga luar Jawa Timur,” ujarnya.

Untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan ribuan petugas pemeriksa hewan kurban yang bertugas melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di seluruh kabupaten/kota.

Total petugas yang disiagakan terdiri atas 950 dokter hewan atau medik veteriner, 1.500 paramedik veteriner, 145 pengawas bibit ternak, 75 pengawas mutu pakan, serta 1.997 Juru Sembelih Halal (JULEHA) bersertifikat.

Khofifah menambahkan, seluruh ternak kurban yang beredar juga telah mendapatkan pengawasan kesehatan melalui vaksinasi, penerapan biosecurity, serta pengobatan ternak secara berkala di seluruh wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jatim juga mengapresiasi Kabupaten Lamongan yang dinilai menjadi salah satu daerah penyangga utama penyediaan ternak di Jawa Timur dengan populasi sapi potong mencapai 108.987 ekor.

Sementara itu, pengelola Koperasi Ternak Gunungrejo Makmur, Suparto, mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 300 ekor sapi kurban jenis Peranakan Ongole, limosin, simental, dan sapi lokal untuk Idul Adha tahun ini.

“Hingga saat ini sekitar 80 persen sudah terjual ke Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” kata Suparto.

Ia menambahkan program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) gratis serta inseminasi buatan dari pemerintah membantu menjaga kesehatan dan produktivitas ternak di wilayahnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Video yang memperlihatkan anggota Satpol PP DKI Jakarta melakukan penindakan terhadap pedagang es krim di area Car Free Day (CFD), Jalan Sudirman-MH Thamrin pada Minggu (24/5/2026) viral di media sosial (medsos). Netizen menanggap penindakan tersebut dilakukan secara berlebih.

Dalam rekaman video terlihat beberapa petugas Satpol-PP DKI berusaha melepaskan paksa pedagang es krim dengan sepeda yang digunakan untuk berdagang.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengakui tindakan yang dilakukan petugas di lapangan turut menimbulkan perhatian publik. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan anak buahnya.

"Menanggapi video yang beredar di media sosial terkait penertiban pedagang es krim di kawasan HBKB, kami Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat," kata Satriadi, Minggu (24/5/2026).

Ia menyebut insiden itu akan menjadi masukan penting bagi Satpol-PP DKI dalam menjalankan tugas di lapangan. Pihaknya pun menyadari bahwa dalam pelaksanaan penertiban akan selalu mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi yang baik, dan sikap persuasif.

"Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan lebih bijak, profesional, dan mengedepankan empati kepada masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Satriadi juga menegaskan bahwa kegiatan berjualan di area CFD telah dilarang sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini diterapkan guna memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang berolahraga di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

"Kegiatan berjualan tidak diperbolehkan di sepanjang jalur utama HBKB demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat yang sedang beraktivitas maupun berolahraga," ujarnya.

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjualan serta memperkuat jaringan pemasaran, MNC Finance menggelar kegiatan Agent Gathering bersama CarDekho Group di Lume Coffee Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempererat sinergi dengan mitra bisnis sekaligus meningkatkan produktivitas jaringan agen dalam menghadapi pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan yang semakin kompetitif. Acara dihadiri oleh beberapa aggregator seperti Oto.com, Danafin, OtoG (Genta), Favorite.id, Empower.id, Turbo, Prima, dan Goona.

Presiden Direktur Gabriel Mahjudin menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat dengan mitra strategis menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Melalui Agent Gathering ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh mitra dan agen agar dapat bergerak bersama mencapai target penjualan yang lebih optimal. Kami percaya bahwa sinergi, inovasi, dan konsistensi dalam memperluas jaringan akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Gabriel Mahjudin.

Ia juga menambahkan bahwa MNC Finance akan terus menghadirkan berbagai program penjualan, dukungan operasional, serta pengembangan sistem yang adaptif guna membantu para agen meningkatkan performa dan kualitas layanan kepada konsumen.

Sementara itu, pihak CarDekho Group menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang melalui strategi pemasaran yang inovatif dan efektif.

“Kami melihat kolaborasi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan penjualan kendaraan dan pembiayaan di Indonesia. Melalui sinergi yang kuat, kami berharap dapat memberikan kemudahan akses serta pengalaman terbaik bagi konsumen maupun jaringan agen,” ujar Benajati Munggaran selaku Regional Business Head Danafin.

⁠M Alfetryan selaku Zone Manager Oto Genta menambahkan, “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kerja sama, membangun komunikasi yang lebih efektif, serta menyatukan visi dalam mencapai target bisnis bersama. Kami optimis kolaborasi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri otomotif dan pembiayaan ke depan,”

Selain sesi pemaparan strategi bisnis dan target penjualan, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif, sharing pengalaman lapangan, serta penguatan hubungan antarmitra bisnis. Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai jalannya acara hingga akhir kegiatan. Melalui kegiatan Agent Gathering ini, MNC Finance kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jaringan kemitraan, meningkatkan pencapaian penjualan, serta menghadirkan solusi pembiayaan yang terpercaya dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA, iNews.id – Dalam rangka mencapai target penjualan serta memperkuat jaringan pemasaran, MNC Finance menggelar Agent Gathering bersama CarDekho Group di Lume Coffee Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempererat sinergi dengan mitra bisnis sekaligus meningkatkan produktivitas jaringan agen dalam menghadapi pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan yang semakin kompetitif. Acara dihadiri oleh beberapa aggregator seperti Oto.com, Danafin, OtoG (Genta), Favorite.id, Empower.id, Turbo, Prima, dan Goona.

Presiden Direktur Gabriel Mahjudin menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat dengan mitra strategis menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Melalui Agent Gathering ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh mitra dan agen agar dapat bergerak bersama mencapai target penjualan yang lebih optimal. Kami percaya bahwa sinergi, inovasi, dan konsistensi dalam memperluas jaringan akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ungkap Gabriel Mahjudin. 

Baca Juga

MNC Finance Dorong Literasi Keuangan Pelaku Usaha Lewat Program Gali Cuan Bersama GC Farm

Ia juga menambahkan bahwa MNC Finance akan terus menghadirkan berbagai program penjualan, dukungan operasional, serta pengembangan sistem yang adaptif guna membantu para agen meningkatkan performa dan kualitas layanan kepada konsumen.

Sementara itu, pihak CarDekho Group menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang melalui strategi pemasaran yang inovatif dan efektif.

Baca Juga

MNC Finance Perluas Kolaborasi Pengelolaan Sampah Anorganik Bersama BuPeri Foundation

“Kami melihat kolaborasi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan penjualan kendaraan dan pembiayaan di Indonesia. Melalui sinergi yang kuat, kami berharap dapat memberikan kemudahan akses serta pengalaman terbaik bagi konsumen maupun jaringan agen,” kata Regional Business Head Danafin Benajati Munggaran.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kerja sama, membangun komunikasi yang lebih efektif, serta menyatukan visi dalam mencapai target bisnis bersama. Kami optimis kolaborasi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri otomotif dan pembiayaan ke depan,” ⁠ucap Zone Manager Oto Genta M Alfetryan.

Selain sesi pemaparan strategi bisnis dan target penjualan, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif, sharing pengalaman lapangan, serta penguatan hubungan antarmitra bisnis. Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai jalannya acara hingga akhir kegiatan. 

Melalui kegiatan Agent Gathering ini, MNC Finance kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jaringan kemitraan, meningkatkan pencapaian penjualan, serta menghadirkan solusi pembiayaan yang terpercaya dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

Editor: Puti Aini Yasmin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce guna menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi.

“Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai, sekarang tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Maman usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan salah satu fokus utama beleid tersebut adalah penataan komponen biaya dalam ekosistem lokapasar (marketplace) yang selama ini dinilai beragam dan kerap membingungkan pelaku UMKM.

Pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya menjadi tiga kategori utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Hari ini, di marketplace A namanya berbeda. Di marketplace B namanya berbeda. Jadi semuanya berbeda-beda. Akhirnya orang menganggap pungutan terhadap biaya di marketplace sangat banyak, padahal sebetulnya hanya ada tiga komponen,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace, khususnya untuk produk dalam negeri.

Maman menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak bersaing secara langsung tanpa perlindungan dengan usaha menengah dan besar di platform digital.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa membiarkan pelaku usaha mikro dan kecil “bertarung bebas” di marketplace tanpa intervensi kebijakan yang berpihak.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per hari ini (18/5/2026) dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Berbeda dengan komisi platform standar, Biaya Komisi Dinamis adalah potongan yang dikenakan kepada penjual atas setiap pesanan yang berhasil dikirim. Sebagai kompensasi dari potongan ini, penjual tidak lagi dibebankan biaya tambahan secara terpisah untuk program promosi dasar. Platform menggunakan dana ini untuk membiayai subsidi yang mendorong visibilitas produk dan konversi penjualan.

"Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim," tulis TikTok Shop dalam websitenya, dikutip Senin (18/5/2026).

Rumus perhitungan yang digunakan yakni tarif kategori dikalikan dengan harga produk setelah dikurangi diskon dari penjual. Perlu dicatat, biaya ini sudah termasuk PPN dan akan tetap dikenakan meskipun pesanan dikembalikan (refund) oleh pembeli setelah barang berhasil diterima.

Perubahan yang paling mencolok terletak pada kenaikan batas atas (capping) biaya per item. Sebelumnya, beban penjual "terlindungi" oleh batas maksimal yang cukup rendah (Rp40.000), namun kini batasan tersebut diperlebar hingga belasan kali lipat (Rp650,000).

Sebagai perbandingan, pada kategori Pakaian & Sepatu Wanita dengan harga produk sebesar Rp1 juta, skema sebelum 18 Mei 2026 mengenakan tarif komisi 5,50% dengan hasil hitung Rp55.000, namun biaya yang dipotong hanya sebesar Rp40.000 karena adanya batas maksimal (cap) lama.

Sementara itu, mulai 18 Mei 2026, tarif komisi naik menjadi 8,00% dengan hasil hitung Rp80.000, di mana seluruh nominal tersebut akan dipotong langsung dari penjual karena nilainya belum melampaui batas maksimal baru yang kini diperlonggar hingga Rp650.000.

Contoh lain, untuk kategori barang mahal seperti laptop seharga Rp20 juta, penerapan tarif komisi komputer sebesar 4,00% menghasilkan perhitungan biaya senilai Rp800.000. Namun, karena adanya kebijakan batas maksimal biaya terbaru, nominal yang dipotong tetap tertahan pada angka Rp650.000, bukan Rp800.000.

Meskipun angka ini tertahan pada Rp650.000, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan lama yang hanya membebankan biaya maksimal sebesar Rp40.000.

Keluhan Pelanggan

Menanggapi hal tersebut, pedagang TikTok Shop @rekomendafi mengaku kebijakan baru TikTok Shop akan membuatnya terbebani karena harga tarif naik signifikan pada 18 Mei nanti.

“Jadi para seller yang sudah naikkan harga, kamu harus naikkan harga lagi karena ada kebijakan ini, capek jualan di TikTok,” tulis seller dalam akun tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh seller TikTok lainnya yang bernama Koh Dennies. Dia mengatakan kenaikan biaya ini membuat UMKM Indonesia sulit bersaing. Selain Biaya Komisi Dinamis, kata Dennies, seller juga akan dibebankan dengan ⁠Biaya Pengiriman (Ongkir) untuk Pengembalian Barang.

Penjual dikenakan hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli karena pengiriman yang gagal. Selain itu, Penjual juga akan dikenakan biaya pengembalian barang/dana hingga Rp5.000 per pengiriman karena kesalahan pembeli. Alhasil, total beban baru yang dipikul bisa mencapai Rp10.000. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni 2026.

“Ini pertama kali saya lihat mungkin Rp65.000 per item, ternyata enggak Rp650.000,” kata Dennies.

Menteri UMKM Larang Tarif Naik

Sebelumnya, Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

JAKARTA - Pasar otomotif Indonesia mencatat performa luar biasa pada April 2026 dengan lonjakan distribusi kendaraan (wholesales) sebesar 31,8% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan signifikan ini menandai fase pemulihan kuat setelah pasar sempat melambat akibat siklus musiman libur Lebaran pada Maret 2026.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), geliat industri terlihat baik dari sisi pengiriman pabrik ke dealer maupun penjualan langsung ke tangan konsumen.

Pertumbuhan pada April 2026 tidak hanya terjadi bulanan (month-to-month), tetapi juga menunjukkan peningkatan tajam tahunan (year-on-year). Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat lebih stabil.

Capaian Wholesales (Distribusi Pabrik ke Dealer)

Wholesales menjadi indikator utama kesiapan produsen dalam memenuhi permintaan pasar. Berikut adalah rincian angkanya:

Total April 2026: 80.776 unit.

Pertumbuhan vs Maret 2026: Naik 31,8% dari 61.271 unit (sebelumnya 61.268 unit).

Pertumbuhan vs April 2025: Naik 55% dari 52.108 unit.

Capaian Retail Sales (Penjualan Dealer ke Konsumen)

Penjualan ritel mencerminkan unit yang benar-benar sudah berada di garasi konsumen:

Total April 2026: 75.730 unit.

Pertumbuhan vs Maret 2026: Naik 13,7% dari 66.637 unit.

Pertumbuhan vs April 2025: Naik 30,2% dari 58.174 unit.

Perbandingan Kumulatif Januari-April 2026 vs 2025

Rapor industri otomotif selama empat bulan pertama tahun 2026 berada di jalur positif. Ini memberi optimisme bagi para pelaku industri untuk mencapai target tahunan.

Kumulatif Wholesales 2026: 289.787 unit (naik 12,5% dibanding periode sama 2025 sebesar 257.647 unit).

Kumulatif Retail 2026: 287.581 unit (naik 6,9% dibanding periode sama 2025 sebesar 268.940 unit).

Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil baru nasional mampu mencapai angka 850.000 unit di tahun 2026, atau meningkat 5,4% dari total capaian 2025 sebanyak 803.687 unit.

Mengapa Penjualan Rebound dengan Kuat?

Lonjakan di April 2026 didorong beberapa faktor fundamental. Pertama, pengisian kembali stok (restocking) oleh dealer setelah inventaris terkuras selama masa mudik Lebaran.

Kedua, adanya rencana pemerintah menggulirkan bantuan pembelian mobil listrik melalui diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijadwalkan mulai berlaku bulan depan. Hal ini menciptakan sentimen positif di pasar, meski mayoritas penjualan masih didominasi kendaraan konvensional.

Data Penjualan Mobil Bulanan Sepanjang 2026

Berikut adalah rincian data pergerakan pasar dari Januari hingga April 2026:

Rincian Wholesales 2026:

Januari: 66.500 unit

Februari: 81.250 unit

Maret: 61.271 unit

April: 80.776 unit

Total Wholesales: 289.787 unit

Rincian Retail Sales 2026:

Januari: 67.029 unit

Februari: 78.239 unit

Maret: 66.637 unit

April: 75.730 unit

Total Retail: 287.581 unit

Pertanyaan Terkait Penjualan Mobil April 2026

Berapa persen kenaikan penjualan mobil secara tahunan di April 2026?

Secara wholesales, kenaikannya mencapai 55% dibanding April 2025, sedangkan secara ritel tumbuh sebesar 30,2%.

Apa target total penjualan mobil nasional tahun 2026?

Gaikindo menargetkan angka 850.000 unit untuk pasar domestik, naik 5,4% dari hasil tahun 2025 yang tercatat sebesar 803.687 unit.

Mengapa penjualan ritel lebih rendah dibandingkan wholesales di April 2026?

Hal ini umum terjadi saat pabrikan melakukan distribusi besar-besaran untuk mengisi stok dealer (restocking) setelah periode libur panjang, sehingga unit yang masuk ke dealer (80.776 unit) lebih banyak daripada yang keluar ke konsumen (75.730 unit).

Kapan subsidi diskon PPN mobil listrik mulai berlaku?

Pemerintah menargetkan bantuan berupa diskon PPN untuk pembelian mobil listrik baru akan mulai diberlakukan pada bulan Juni 2026.

Jakarta (ANTARA) - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (kode saham: ITMG) mencatatkan pendapatan sebesar 498 juta dolar AS pada kuartal I 2026, meningkat sebesar 3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Per akhir Maret 2026, volume penjualan batu bara tercatat sebesar 6,3 juta ton atau naik 6 persen (yoy), sedangkan harga jual rata-rata (ASP) turun sebesar 3 persen (yoy).

Presiden Direktur ITM Mulianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa batu bara yang diproduksi perusahaan mencapai 4,7 juta ton pada tiga bulan pertama tahun ini.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan kuartal I 2025 yang sebesar 5,3 juta ton, seiring dengan curah hujan yang mempengaruhi volume produksi.

Selanjutnya, beban pokok pendapatan ITMG meningkat sebesar 5 persen (yoy) pada kuartal I 2026 terutama disebabkan oleh volume penjualan batu bara yang lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 yang didukung oleh penjualan dari pihak ketiga sebesar 0,7 juta ton dan persediaan batubara yang dimiliki pada akhir 2025.

Di sisi lain, total beban operasional tercatat sebesar 56 juta dolar AS pada kuartal I 2026, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban pajak penghasilan meningkat menjadi 26 juta dolar AS pada kuartal I 2026 dari 19 juta dolar AS pada kuartal I 2025.

Adapun royalti kepada pemerintah meningkat sebesar 9 persen (yoy) menjadi 58 juta dolar AS pada kuartal I 2026, terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan.

Dengan perkembangan tersebut, laba bersih ITMG tercatat sebesar 56 juta dolar AS pada kuartal I 2026, turun sekitar 16 persen (yoy), dengan marjin laba bersih sebesar 11 persen.

Per 31 Maret 2026, total aset tercatat sebesar 2.405 juta dolar AS, relatif sama dengan nilai pada akhir tahun 2025.

Kas dan setara kas tercatat sebesar 747 juta dolar AS, sementara deposito jangka pendek mencapai 192 juta dolar AS, sehingga secara total mewakili 39 persen dari total aset.

Pada saat yang sama, total liabilitas menurun menjadi 480 juta dolar AS pada akhir Maret 2026 dari 498 juta dolar AS pada akhir 2025.

Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi 1.925 juta dolar AS dibandingkan 1.908 juta dolar AS pada akhir 2025.

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan laba ditahan menjadi 1.533 juta dolar AS dari 1.478 juta dolar AS, meski sebagian tereduksi oleh pembelian saham treasuri senilai 12 juta dolar AS pada kuartal I 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026