Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok, guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Ketua Umum Permindo, Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilogram, sedangkan biaya pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp8.600-Rp9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp5.000-Rp7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp8.000-Rp10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun, sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas.

Selain itu membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan untuk proses perbaikan tersebut, pihaknya menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Proses Bisnis Pengadaan Impor Minyak Mentah/Kondensat dan Produk Kilang PT Pertamina Patra Niaga" di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Diskusi ini dihadiri antara lain perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), akademisi, serta perwakilan fungsi terkait pengawasan dan tata kelola di lingkungan perusahaan.

Erwin menyampaikan forum ini adalah upaya perusahaan untuk menyempurnakan proses pengadaan dan memperoleh umpan balik terhadap konsep perbaikan tata kelola pengadaan yang sedang dirumuskan oleh Pertamina Patra Niaga agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

"Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, dan memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai ketentuan," katanya saat membuka FGD.

Karena itu, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga bersama dukungan aparat penegak hukum termasuk KPK dan kejaksaan, memperkuat tata kelola serta mendorong perbaikan dalam proses pengadaan energi.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai aspek penguatan tata kelola pengadaan energi, mulai dari kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, penerapan praktik yang baik dalam pengadaan impor minyak mentah/kondensat, BBM dan LPG, pengelolaan risiko, penguatan integritas dan kepatuhan, hingga langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi dinamika pasar dan geopolitik global.

Beberapa langkah mitigasi penguatan tata kelola antara lain penyesuaian prosedur dalam kondisi mendesak, penerapan segregation of duty, penguatan four eyes principle, dan pelibatan fungsi compliance.

Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Irene Putri, dalam paparannya, menyoroti perlunya pemahaman yang sama mengenai tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan proses bisnis, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung keberlangsungan bisnis.

"Dari sisi kami, Pertamina Patra Niaga selama ini merupakan salah satu mitra yang selalu berkolaborasi untuk meminta pendampingan agar seluruh proses pengadaan patuh dengan regulasi dan seluruh risikonya dapat dimitigasi dengan baik," ungkapnya.

Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Jamintel Deny Alvianto menilai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pertamina Patra Niaga turut mendukung keandalan pasokan energi nasional.

"Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai penguatan dalam membangun dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar lebih baik," ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) KPK Dian Patria menilai upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi.

Erwin menambahkan masukan para narasumber dan pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari continuous improvement dan bekal bagi Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, adaptif terhadap dinamika pasar global, serta didukung mitigasi risiko hukum yang memadai.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan terkait penggeledahan di lingkungan Badan Gizi Nasional kepada aparat penegak hukum (APH).

Saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Rabu (3/6/2026), Dasco mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, maupun sejumlah pejabat lainnya yang disebut-sebut dicopot dari jabatannya.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apa pun itu, kita serahkan ke APH yang tentunya memiliki pertimbangan tersendiri," kata Dasco.

Menanggapi adanya catatan dan dugaan pelanggaran hukum yang berkembang terkait BGN, Dasco menyebut DPR, khususnya Komisi IX, sebelumnya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait evaluasi kinerja lembaga tersebut.

"Saya rasa hal yang sudah disampaikan Komisi IX ke pemerintah mengenai evaluasi BGN sudah menjadi bagian dari masukan. Dan masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Dasco, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya perbaikan tata kelola di BGN agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan akuntabel. Namun, terkait persoalan lain yang berkembang, ia mengaku tidak mendalami secara langsung karena pembahasannya telah disampaikan kepada pemerintah.

"Beberapa kemudian juga perlunya perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah," katanya.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan penangkapan pejabat BGN. Sementara itu, proses penggeledahan yang diberitakan terjadi di lingkungan BGN masih menjadi perhatian publik dan DPR menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA – Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional terus merosot, menyentuh level terendah dalam tiga tahun terakhir. Perbaikan tata kelola digadang-gadang sebagai solusi konkret mendongkrak kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor tambang ke perekonomian hanya sebesar 8,59%. Angka ini merupakan yang terendah sejak kuartal II/2022 dengan kontribusi sebesar 13,06%.

Tren penurunan kontribusi sektor pertambangan itu terjadi imbas moderasi harga komoditas. Setelah melonjak di angka 13,06% pada kuartal II/2022, kontribusi sektor pertambangan terus mengalami penurunan menjadi 10,48% pada kuartal II/2023, 8,78% pada kuartal II/2024 dan 8,59% pada kuartal II/2025.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, turut menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pertambangan. Sebab, hal ini bisa berdampak terhadap perekonomian Tanah Air.

Abra menyinggung data terbaru yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan PDB lapangan usaha pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi pada kuartal III/2025, yakni tercatat -1,98% secara tahunan (YoY).

“Kemudian dari sisi penerimaan negara realisasi PNBP pun sekarang sudah sampai September (2025) minus hampir 20%,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum yang bertajuk Perbaikan Tata Kelola Pertambangan untuk Optimalisasi Sumber Daya Mineral Nasional, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, pembenahan sektor pertambangan menjadi krusial, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi demi menutup defisit fiskal negara yang sudah melebar sampai 1,56% dari PDB per 30 September 2025.

“Kemudian dalam konteks pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8% ini juga akan terkendala ketika sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar kelima PDB itu juga mengalami tekanan,” katanya.

Terkait hal ini, Indef mendorong peta jalan realisasi hilirisasi yang terarah. Artinya, tidak harus seluruh sumber daya mineral diolah dalam negeri. Namun, tetap memperhatikan daya saing produk di tingkat global.

Pemerintah, menurutnya, harus bisa menahan diri dari euforia potensi hilirisasi minerba dan fokus terhadap mitigasi risiko ketika terjadi guncangan, baik dari sisi harga atau dinamika teknologi.

Oleh karena itu, Abra mendorong agar reformasi sektor pertambangan tidak hanya dilakukan dalam konteks hulu, tetapi juga hilir. Berdasarkan perhitungannya, terdapat selisih antara harga internasional dengan pencatatan ekspor RI.

Mengacu data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), ekspor batu bara Indonesia pada 2024 mencapai sekitar US$558 juta. Kemudian, BPS mencatat nilai ekspor batu bara RI rata-rata sekitar US$55 juta dolar.

“Padahal harganya tahun lalu sekitar US$136. Artinya ada selisih, sekitar US$76 antara harga internasional dengan yang tercatat di ekspor kita,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil riset IndoStrategi menunjukkan selama setahun Kabinet Merah Putih memimpin muncul hasil bahwa menteri yang non politis bekerja lebih efektik dibandingkan dengan menteri yang tergabung dalam partai.

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menuliskan dalam riset bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dia juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mempekuat kebijakan nasional.

"Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional," dikutip dari siaran resmi, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan.

IndoStrategi mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.

Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik.

Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.

Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.

Ali juga menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.

"Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian," ungkapnya.

Apalagi pemerintahan tersebut memilikiambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarAli Noer Zaman.

Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.