JAKARTA - Universitas Airlangga ( Unair ) menempati posisi perguruan tinggi terbaik nomor satu di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026, yang sebelumnya dikenal sebagai THE Impact Rankings.

Selain itu, dengan total skor 95,7, Unair menempati peringkat ke-15 dunia di Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings yang diumumkan 24 Juni lalu.

Berbeda dengan QS World University Rankings yang menilai daya saing universitas melalui aspek reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, sitasi riset, rasio dosen dan mahasiswa, internasionalisasi, luaran kerja, serta keberlanjutan, THE Sustainability Impact Ratings berfokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam pemeringkatan yang melibatkan 1.646 perguruan tinggi dari 116 negara itu, universitas dinilai berdasarkan dampak dan kontribusinya terhadap 17 tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui empat pilar utama. Yakni research, stewardship, outreach, dan teaching.

Melalui indikator tersebut, Unair kembali mempertahankan posisinya sebagai perguruan tinggi terbaik nomor 1 di Indonesia sekaligus menempati peringkat ke-15 dunia.

Rektor Unair, Prof Dr Muhammad Madyan mengatakan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen kampus dalam mewujudkan keberlanjutan dalam tujuan pembangunan melalui aksi nyata. “Universitas tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan riset. Tetapi juga sebagai akselerator perubahan yang menghadirkan solusi bagi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” katanya, dikutip dari laman Unair, Jumat (26/6/2026).

Dalam pemeringkatan tersebut, Unair unggul di beberapa poin SDGs. Yakni SDG SDG 1: No Poverty , SDG 6: Clean Water and Sanitation, SDG 3: Good Health and Well-being, SDG 13: Climate Action, dan SDG 2: Zero Hunger dan SDG 5: Gender Equality.

Dikutip dari laman resmi THE, Jumat (26/6/2026), berikut 10 universitas terbaik di Indonesia berdasarkan THE Sustainability Impact Ratings 2026.

10 Universitas Terbaik di Indonesia berdasarkan THE Sustainability Impact Ratings 2026

1. Universitas Airlangga

Peringkat dunia: 15

Skor total: 95,7

2. Universitas Indonesia

Peringkat dunia: =31

Skor total: 94

3. Universitas Gadjah Mada

Peringkat dunia: =41

Skor total: 93,2

4. IPB University

Peringkat dunia: 62

Skor total: 91,6

5. Universitas Padjadjaran

Peringkat dunia: =100

Skor total: 89,3

6. BINUS University

Peringkat dunia: 101–200

Skor total: 82,3–89,2

7. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Peringkat dunia: 101–200

Skor total: 82,3–89,2

8. Universitas Sebelas Maret

Peringkat dunia: 101–200

Skor total: 82,3–89,2

9. Universitas Diponegoro

Peringkat dunia: 201–300

Skor total: 77,5–82,2

10. Universitas Hasanuddin

Peringkat dunia: 201–300

Skor total: 77,5–82,2.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42% ke level 6.198,17 pada perdagangan hari ini, Jumat (19/6/2026), usai lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. mengumumkan penurunan rating transparansi saham Indonesia. Sejumlah saham big caps seperti TPIA, BBCA hingga BUMI kompak melaju di zona hijau.

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan, IHSG naik 0,42% atau 25,83 poin ke level 6.198,17 pada awal sesi perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 6.156 hingga 6.201.

Total perdagangan saham mencapai 1,52 miliar lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp1,03 triliun dan frekuensi sebanyak 90.644 kali. Tercatat 314 saham menguat, 128 saham melemah, dan 190 saham stagnan. Kapitalisasi pasar atau market cap Bursa tercatat mencapai Rp10.802 triliun.

Dari jajaran emiten big caps, saham TPIA terpantau naik 2,83% atau 60 poin ke level harga Rp2.180 per lembar. Saham BBCA juga menguat 2,88% atau 175 poin ke posisi Rp6.250 per lembar. Saham BUMI juga terpantau menguat 2,34% atau 4 poin ke level Rp175 per lembar.

Sementara itu, saham BMRI terpantau turun 0,22% ke posisi Rp4.460 per lembar, saham ANTM juga turun 1,89% menuju level Rp3.110 per lembar.

Adapun, penghuni top losers pagi ini dihuni oleh saham RONY yang anjlok 11,57% ke level harga Rp955 per lembar. Saham BNLI juga ambles 10,09% atau 320 poin ke posisi Rp2.850 per lembar.

Sebelumnya, analis menilai risiko utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada potensi kehilangan status sebagai emerging market, melainkan berlanjutnya diskon valuasi yang dapat bertahan lebih lama di tengah persepsi risiko investor global.

Karena itu, IHSG diprediksi masih menghadapi tantangan aksi jual investor asing setelah rilis laporan MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyebut selama belum terjadi perbaikan yang signifikan pada aspek transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

“Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama,” tulis Liza dalam publikasi risetnya, Jumat (19/6/2026).

Dalam laporan bertajuk MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari “+” menjadi “-”. Penurunan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam review aksesibilitas pasar global tahun ini.

Baca Juga : MSCI Beri Catatan untuk Pasar Modal RI, dari Free Float hingga Informasi Berbahasa Inggris

MSCI menyebut sejumlah faktor utama yang menjadi perhatian, antara lain terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham, informasi perusahaan yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, serta kekhawatiran terhadap kualitas free float dan investabilitas sejumlah saham di Indonesia.

Selain itu, MSCI juga menyoroti adanya indikasi praktik perdagangan terkoordinasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Menurut Liza, poin tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa MSCI tidak hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, tetapi juga mulai mempertanyakan integritas proses price discovery di pasar modal Indonesia.

Meski terdapat penurunan pada aspek Information Flow, Kiwoom menegaskan status Indonesia sebagai emerging market masih relatif aman.

Secara umum, Indonesia masih mencatat skor yang baik pada berbagai indikator aksesibilitas pasar, seperti keterbukaan terhadap investor asing, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi.

Dengan demikian, tantangan Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek tata kelola, transparansi, arus informasi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar maupun likuiditas.

Kiwoom juga menilai peluang Indonesia untuk diturunkan menjadi frontier market masih rendah. Hal ini karena klasifikasi MSCI tidak hanya bergantung pada satu indikator, melainkan tiga pilar utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Dari sisi ukuran dan likuiditas, Indonesia dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan pasar frontier, baik dari kapitalisasi pasar maupun volume perdagangan.

Menurut Liza, dampak yang lebih relevan dari temuan MSCI bukanlah potensi perubahan klasifikasi, melainkan meningkatnya risk premium terhadap pasar Indonesia.

MSCI dinilai memperkuat narasi bahwa meskipun valuasi Indonesia terlihat menarik, isu transparansi dan kualitas pembentukan harga masih menjadi hambatan bagi investor global untuk meningkatkan eksposur.

Kondisi ini tercermin dari masih tingginya arus keluar investor asing secara year-to-date, serta meningkatnya perhatian terhadap struktur kepemilikan akhir sejumlah emiten, dan pergerakan harga saham yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fundamental.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year-to-date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyedia indeks global, MSCI, pada hari Kamis (18/6/2026) kembali meningkatkan kekhawatiran mengenai kelayakan investasi (investability) Indonesia. Mereka menyoroti terbatasnya visibilitas dalam kepemilikan saham dan adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Hal ini menjadi pukulan baru bagi pasar saham utama dengan kinerja terburuk di dunia tersebut.

Peringatan ini muncul menjelang keputusan MSCI minggu depan mengenai apakah mereka akan menurunkan klasifikasi pasar Indonesia dari status pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market). Langkah penurunan status ini berpotensi memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai 13 miliar dolar AS atau sekitar Rp214 triliun.

Pasar modal Indonesia telah merosot tajam sejak MSCI pertama kali mengembuskan kekhawatiran transparansi pada bulan Januari lalu dan memperingatkan adanya potensi penurunan status tersebut.

Dalam tinjauan aksesibilitas pasar yang dirilis hari Kamis, MSCI menurunkan kriteria aliran informasi Indonesia menjadi negatif. Hal ini mencerminkan adanya opasitas (ketidakjelasan) dalam data kepemilikan dan aktivitas pasar, yang dinilai merusak pembentukan harga yang tepat serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham publik (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan terkait.

Peringatan pada bulan Januari lalu sebenarnya sempat memicu serangkaian langkah reformasi dari otoritas setempat, termasuk menggandakan batas minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Di saat yang sama, para eksekutif puncak bursa efek dan lembaga regulator juga mengundurkan diri secara massal dalam satu sore di bulan Januari tersebut.

Pada bulan April, MSCI memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Kemudian pada bulan Mei, MSCI mendepak enam perusahaan yang sebagian besar terkait dengan para taipan besar, dari indeks mereka, yang akhirnya memicu penurunan tajam harga saham kembali.

Penurunan status oleh MSCI yang merupakan salah satu penyedia indeks pasar terbesar di dunia yang menjadi acuan miliaran dolar investasi pasif, akan memaksa dana indeks (tracking funds) untuk melakukan aksi jual. Selain itu, kondisi ini akan menekan para manajer investasi aktif yang berbasis pada indeks MSCI untuk segera mengurangi eksposur mereka di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mencatatkan peningkatan posisi sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026.

Indonesia kini berada di posisi kedua bersama Arab Saudi dan Turki dengan skor 79 poin, tertinggal empat poin dari Malaysia yang kembali menduduki peringkat pertama. Skor tersebut merupakan capaian tertinggi Indonesia sepanjang 11 kali perhelatan GMTI.

Hasil pemeringkatan yang dirilis CrescentRating dan Mastercard tersebut menunjukkan Malaysia mencatat skor 83 poin atau naik empat poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Indonesia, Arab Saudi, dan Turki berbagi posisi kedua dengan skor yang sama, yakni 79 poin.

Founder dan CEO CrescentRating Fazal Bahardeen mengatakan bahwa hasil GMTI 2026 mencerminkan perubahan besar dalam lanskap wisata muslim global. Menurut dia, destinasi yang berhasil meningkatkan peringkat bukan sekadar menambah fasilitas halal, melainkan berinvestasi pada infrastruktur kesiapan (readiness infrastructure) yang membuat destinasi lebih mudah ditemukan, dipercaya, dan direkomendasikan wisatawan.

“Yang terlihat dari peringkat tahun ini adalah cerita tentang momentum. Destinasi yang naik adalah mereka yang secara aktif berinvestasi pada readiness infrastructure,” katanya dalam peluncuran GMTI 2026 di sela-sela Halal in Travel Global Summit, Kamis (18/6/2026).

Sebagai catatan, dalam laporan Mastercard-CrescentRating GMTI sebelumnya, peringkat Indonesia berfluktuasi selama satu dekade terakhir. Indonesia beberapa kali menempati posisi teratas sebagai destinasi wisata ramah muslim dunia, termasuk pada 2019, 2023, dan 2024.

Namun, pada GMTI 2025, Indonesia turun ke peringkat kelima dunia meski mempertahankan skor keseluruhan sebesar 76, sama seperti capaian tahun sebelumnya.

Sejumlah indikator justru menunjukkan perbaikan. Nilai Halal Dining meningkat dari 96 menjadi 100, Accommodation naik dari 75 menjadi 80, sedangkan Heritage & Experiences bertambah dari 31 menjadi 35.

Kendati demikian, penurunan pada sejumlah indikator lain membuat skor total Indonesia tidak mengalami peningkatan. Adapun, sebelum mencetak poin 79 pada tahun ini, Indonesia pernah mencatatkan skor tertinggi sebesar 78 pada 2019 ketika berhasil menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat. AS menjadi negara sebagai investor terbesar untuk global bond Danantara tersebut.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan awalnya Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar untuk global bond perdananya. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

Danantara pun meningkatkan rilisan global bond menjadi US$1,5 miliar, dibagi masing-masing US$750 juta untuk tenor 5 tahun dan US$750 juta untuk 10 tahun.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujar Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Rosan mengatakan catatan negara asal investor itu menunjukkan bahwa terdapat diversifikasi mitra investor. Sebab, selama ini secara historis, penerbitan obligasi oleh Indonesia paling banyak diserap investor Asia.

"Akan tetapi, ini kebalikan, pembeli terbesar dari AS, sampai 52% untuk 10 tahun. Oleh sebab itu, bahwa kepercayaan market dunia luar terhadap Indonesia sangat baik, tercermin dari mereka bersedia membeli global bond Danantara," ujar Rosan.

Bahkan, menurut Rosan, investor dari luar negeri banyak yang menyatakan sangat terbuka apabila Indonesia ingin menerbitkan obligasi global dengan tenor sampai 30 tahun.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026). Rosan mengatakan bahwa Danantara telah melakukan roadshow ke berbagai negara mulai dari Hong Kong, Inggris, hingga AS sejak 3 Juni 2026.

Dalam roadshow di beberapa negara tersebut Danantada membeberkan terkait dengan prospek global bond beserta hasil peringkat yang telah diberikan oleh berbagai lembaga rating. Kemudian, Danantara pun membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah investasi.

"Respons positif dari 122 investor dari berbagai negara," kata Rosan.

Hasilnya, surat utang valuta asing (valas) dari Danantara oversubscribed lebih dari 3 kali lipat. Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

"Sehingga melihat bookbuilding tinggi kami upsize atau meningkatkan dari US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar. Dibagi 5 tahun dan 10 tahun," ujarnya.

Selain itu, yield obligasi pun menurutnya bisa mencapai nilai yang kompetitif. Meskipun, terdapat kondisi pasar modal serta mata uang yang tertekan.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan setelah penandatanganan komitmen investasi global bond pada 11 Juni 2026, pada 18 Juni 2026 dana akan masuk ke rekening Danantara.

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei terbaru Indopol Survei & Consulting menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat berada di bawah 60%.

Survei yang dilakukan pada 26 Mei–1 Juni 2026 itu menunjukkan sebanyak 59,75% responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan 40,25% lainnya mengaku tidak puas.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto menilai angka tersebut menunjukkan tantangan yang mulai dihadapi pemerintah memasuki tahun ketiga masa pemerintahan.

"Angka 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata," ujar Ratno dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2026).

Selain tingkat kepuasan terhadap presiden, survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat sebesar 49,02%. Sementara itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan tercatat 51,06% positif dan 48,95% negatif.

Indopol mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Faktor terbesar berkaitan dengan harga kebutuhan pokok yang dinilai belum terkendali. Sebanyak 34,14% responden yang tidak puas menyebut harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar minyak sebagai alasan utama.

Selain itu, 37,48% responden mengaku kondisi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan setahun sebelumnya.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 15,76% responden menyebut terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia muda, sebagai penyebab ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian publik. Survei menunjukkan 74,96% responden mengetahui pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sementara 48,86% di antaranya mengaku merasakan dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Indopol juga mencatat isu politik dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik. Beberapa isu yang disebut antara lain pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta meningkatnya peran militer dalam ruang publik.

Berdasarkan kelompok demografi, tingkat ketidakpuasan cenderung lebih tinggi pada responden berpendidikan sarjana ke atas dengan proporsi mencapai 40,7%. Sementara itu, kelompok Generasi Z dan milenial juga menunjukkan sikap yang relatif lebih kritis terhadap kinerja pemerintah.

Di tingkat wilayah, DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kepuasan yang relatif rendah. Survei mencatat 35% responden di ibu kota menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan total tingkat kepuasan berada di angka 42,5%.

Survei Indopol Survei & Consulting dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bertemu dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada Rabu (3/6/2026). Dia mengeklaim ada rumor yang mencuat soal potensi penurunan rating obligasi pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini biasanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi maupun sektor keuangan suatu negara sebelum memberikan update peringkat investasi (credit rating) obligasi suatu negara.

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya sudah mengungkap bahwa akan bertemu dengan S&P di Indonesia pada Juni 2026. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan setelah sebelumnya di AS saat sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings.

Jelang pertemuannya dengan lembaga pemeringkat tersebut, Bendahara Negara menyebut ada rumor bahwa peringkat investasi Indonesia akan diturunkan dari yang saat ini masih BBB (investment grade).

"Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri, yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan masih percaya diri akan kondisi fiskal pemerintah sebelum pertemuan dengan S&P.

Contohnya saja, dia mengeklaim kondisi perkembangan APBN sampai 31 Mei 2026 lebih baik dibandingkan akhir April. Sebagai konteks, defisit APBN pada akhir April sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Defisit ini menyempit dari akhir Maret yang sempat tembus Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer akhir April juga kembali surplus menjadi Rp28 triliun dari posisi akhir Maret defisit Rp95,8 triliun.

"Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7% dalam lima bulan. Di bulan Mei juga primary [balance] surplus lagi. Lebih tinggi dibanding April dan pendapatan pajak lebih bagus lagi dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun membantah adanya isu ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Dia juga menolak adanya asumsi bahwa pengelolaan fiskal menjadi pemicu aliran modal asing keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi hingga ke level Rp17.900 per dolar AS.

"Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kami makin bagus. Nanti saya kasih tahu di APBN Kita. Saya kasih lihat gambar satu per satu seperti apa," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bahwa peringkat yang disematkan oleh Moody's merupakan tonggak penting dalam perkembangan dan menegaskan kekuatan fondasi institusi seiring langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global.

Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), di sisi lain menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

“Hal ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan kami dan menegaskan kekuatan fondasi institusi kami seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Danantara menyatakan bahwa peringkat dan outlook DIM mencerminkan dan selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara.

“Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami seiring dengan upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia.

Sebagai informasi, Moodys menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM, yang semua prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

Moody’s menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Adapun, hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, dan ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Moody’s mengklasifikasikan DIM sebagai emiten terkait pemerintah atau Government Related Issuer (GRI), dan menerapkan pendekatan top-down.

Di sisi lain, tidak ada Penilaian Kredit Dasar atau Baseline Credit Assessment (BCA) yang diberikan, yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang baru lahir, rekam jejak yang terbatas, dan tidak adanya operasi mandiri yang signifikan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bekerja keras mengilapkan kinerja pengelolaan fiskal jelang penilaian peringkat investasi (sovereign credit rating) dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Kinerja penerimaan negara yang banyak disoroti kalangan lembaga pemeringkat disebut kembali tumbuh di atas 20% secara tahunan (year-on-year/YoY).

S&P adalah satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan penilaian terbaru atas peringkat investasi obligasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Moody's Ratings dan Fitch Ratings telah mengeluarkan penilaian terbaru mereka terhadap rating obligasi pemerintah masing-masing pada Februari dan Maret 2026.

Moody's dan Fitch mempertahankan peringkat layak investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, masing-masing pada Baa2 dan BBB. Namun, keduanya sama-sama menurunkan prospek atau outlook rating dari Stable ke Negative.

Pada Juni 2026, S&P diketahui bakal mengeluarkan penilaian terbarunya. Di tengah gejolak di pasar keuangan Indonesia, penilaian lembaga ini turut ditunggu investor obligasi. Investor saham juga pada saat yang sama turut menunggu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Pada 20 Mei 2026 lalu, Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin pada suatu acara di Jakarta mengaku bahwa pihaknya kini masih mempertahankan level BBB untuk sovereign credit rating Indonesia. Akan tetapi, tekanan negatif mulai meningkat dari sisi fiskal.

Penilaian lembaga pemeringkat ini turut menjadi perhatian pemerintah sebab merupakan acuan bagi investor obligasi. Di tengah kebutuhan belanja APBN yang masih tinggi, pembiayaan utang masih dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Apalagi, defisit fiskal akhir 2025 lalu tembus Rp695,1 triliun alias 2,93% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa telah bertemu dengan S&P, Rabu (3/6/2026) malam lalu. Dibarengi dengan makan malam, Purbaya menyebut otoritas fiskal turut menjelaskan kondisi APBN serta fondasi perekonomian nasional.

"Kewajiban kami kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kami jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kami, utamanya keseriusan kami menjaga defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya pun menjelaskan berbagai cara pemerintah tahun ini maupun tahun depan untuk memperbaiki kondisi perekonomian hingga penerimaan negara secara signifikan.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% (yoy). Pada kuartal I/2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (yoy) dengan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi, yaitu 21,8% (yoy).

Dari sisi pengelolaan fiskal, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 22,9% dari realisasi sampai akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun.

Tahun depan, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai kisaran 5,8% sampai 6,5%, dengan defisit yang hanya 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Target-target pada KEM PPKF 2027 ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR.

"Kami ceritakan ke S&P, kasih data semaksimal mungkin ke mereka kondisi kami seperti apa, supaya mereka melihat prospek ke depan," jelasnya.

Kinerja Pajak

Hingga 31 Mei 2026, Purbaya mengeklaim bahwa defisit APBN masih berada di level 0,7% terhadap PDB. Rasio ini sedikit membesar dari akhir April, yaitu 0,64% terhadap PDB, atau setara Rp164,4 triliun.

Meski melebar dari bulan sebelumnya, defisit akhir Mei lalu berarti menyempit dari posisi akhir Maret 2026. Pada akhir kuartal I/2026, APBN membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau tembus 0,93% terhadap PDB.

Pertumbuhan penerimaan pajak pun sempat melandai ke 20,7% (yoy) pada Maret dan lebih rendah lagi di April yaitu 16,1% (yoy). Padahal, penerimaan pajak sempat tumbuh 30% (yoy) lebih berturut-turut pada Januari-Februari 2026 meski dipengaruhi oleh efek basis rendah 2025.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim setoran pajak Mei 2026 telah kembali naik ke level 22% (yoy). Data selengkapnya bakal diumumkan rencananya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, maka realisasi penerimaan Mei 2026 diestimasikan mencapai sekitar Rp833 triliun lebih. Dengan demikian, performa ini juga lebih tinggi dari realisasi Mei 2024 Rp760,38 triliun.

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, dia tidak menampik kondisi APBN bakal berubah-ubah seiring waktu. Apalagi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah bakal memberikan tekanan ke APBN.

Harga minyak sudah naik ke rata-rata US$88,2 per barel sampai dengan akhir April, sedangkan nilai tukar rupiah sudah melemah ke rata-rata Rp16.978 per dolar AS per 13 Mei 2026. Masalahnya, level kurs kini sudah tembus melampaui Rp18.000 per dolar AS saat ini.

Khususnya kurs, Purbaya tidak menampik bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih konstan. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kredibilitas Kebijakan

Selain fiskal, lembaga pemeringkat kompak menyoroti kredibilitas maupun prediktabilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Setidaknya hal itu tergambarkan pada penilaian Moody's dan Fitch, yang sudah memangkas prospek obligasi pemerintah ke Negatif.

Lembaga pemeringkat juga memastikan bahwa penilaian didasari oleh aspek jangka menengah, alih-alih jangka pendek. Asesmen yang diberikan, utamanya terkait dengan penerimaan, menjadi salah satu faktor penentu utama nasib rating investasi Indonesia.

Pada acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin mengatakan ada dua faktor yang bisa menghasilkan penilaian positif pada peringkat investasi Indonesia.

Pertama, apabila pemerintah bisa lepas dari tekanan fiskal berupa peningkatan penerimaan negara secara struktural dalam jangka menengah. Namun, ini perlu terjadi dalam kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan bukan sekadar jangka pendek.

Kedua, faktor eksternal. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu mendorong sektor manufaktur agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global.

"Apabila ada dorongan untuk benar-benar mendorong sektor manufaktur agar mengembangkan sektor SDA lebih baik, maka kita bisa melihat peningkatan rating," ujar Rain pada acara tersebut.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak untuk membangun kredibilitas. Rain melihat ada dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kondisi global justru sedang tidak mendukung.

Oleh sebab itu, dia tidak menampik pemerintah menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan kredibilitas serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

"Namun, semakin stabil dan dapat diprediksi pilihan kebijakan yang pemerintah buat, saya pikir itu akan membantu memperkuat prediktabilitas serta kredibilitas," jelasnya.

Hal yang sama turut disuarakan oleh Fitch Ratings. Pada wawancara bersama Bisnis April 2026 lalu, Director, Asia-Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, George Xu juga menyebut pihaknya lebih fokus untuk mengamati pengelolaan fiskal dalam jangka menengah.

Kredibilitas kebijakan juga menjadi faktor penentu untuk melihat apabila adanya peningkatan ketidakpastian atau tidak. George mengaku bahwa meningkatnya ketidakpastian dan berkurangnya prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan kunci penurunan prospek investasi RI dari Stable ke Negatif, pada Maret lalu.

Kemudian, Fitch juga menyoroti risiko meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila defisit APBN semakin melebar dalam jangka menengah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Skenario itu pasti akan dianggap sebagai perkembangan negatif bagi kredit dan berpotensi menyebabkan tindakan penurunan peringkat lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan bahwa penurunan rating investasi bisa berdampak pada biaya utang pemerintah. Apabila penurunan rating memicu investor melepas SBN pemerintah, maka otoritas fiskal berpotensi melakukan kompensasi dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi.

"Jadi ya harapannya pemerintah perlu menyadari sejak awal ya, sejak dini, jangan sampai nanti udah kejadian dulu nih downgrade, rating kita baru nyapunya di belakangan gitu. Jadi sebelum ini, kita bersih-bersih dulu, sebelum kita kena downgrade," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) secara bulanan sepanjang tahun ini telah melemah berturut-turut sejak Januari hingga Mei. Kinerja pertumbuhan fundamental yang dicatatkan emiten-emiten big caps mampu menarik minat investor untuk membeli saham terkait.

Menilik apa yang terjadi di 10 saham emiten berkapitalisasi pasar terbesar minyalnya, 5 dari 10 mencatat pertumbuhan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih secara bersamaan. Mereka adalah BBCA, BBRI, BREN, MORA, dan AMMN. Namun, hanya MORA yang harga sahamnya menguat dalam sebulan terakhir.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi menjelaskan bahwa dalam kondisi sekarang faktor fundamental untuk sementara waktu kurang relevan menjadi price driver saham. Di sisi lain, saat ini pasar sedang tertekan oleh tiga tekanan.

"Pasar sedang dikendalikan tiga tekanan non-fundamental sekaligus, yakni passive outflow MSCI/FTSE, sovereign outlook negatif Moody's dan Fitch Rating, serta yang ketiga ketidakpastian kebijakan seperti PT DSI, hingga kenaikan BI rate 5,25%. Hal ini yang menaikkan risk premium. Fundamental akan kembali relevan setelah tekanan mekanis dan kebijakan reda," kata Wafi kepada Bisnis, Selasa (3/6/2026).

Dalam kondisi seperti itu, Wafi menyarankan agar investor berbasis fundamental melakukan strategi dengan akumulasi bertahap. Dia juga menyarankan agar investor memisahkan antara saham yang turun karena fundamental memburuk, dengan saham yang turun karena tekanan eksternal non-fundamental.

Kemudian, investor disarankan fokus pada emiten dengan free float lebih dari 15%, memiliki arus kas positif dan DER rendah, earnings visibility tinggi, serta dividend yield sebagai income buffer selama menunggu pemulihan.

"Hindari saham dengan isu konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC), eksposur kebijakan ekspor PT DSI, atau leverage tinggi tanpa cash flow kuat," tandasnya.

Untuk rekomendasi, dari sejumlah saham big caps KISI Sekuritas merekomendasikan BBCA, AAMN, ASII, MORA, BREN dan BBRI. Wafi menyarankan investor wait and see sampai tekantan efektif rebalancing FTSE 22 Juni 2026 mereda, serta konfirmasi pivot BI rate berikutnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Moody's Ratings (Moody's) telah memberikan peringkat penerbit (issuer rating) Baa2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Lembaga tersebut juga memberikan peringkat sementara Baa2 kepada program global medium-term note (MTN) tanpa jaminan senior yang dibentuk oleh DIM.

Surat utang dalam program tersebut dapat diterbitkan oleh DIM sendiri bersama entitas anak penerbit dengan tanggung jawab bersama. Selain itu, Moody’s memberikan peringkat Baa2 kepada surat utang senior tanpa jaminan yang diusulkan untuk diterbitkan oleh DIM.

Meski begitu, Moody’s menyatakan prospek (outlook) untuk seluruh peringkat tersebut adalah negatif.

“Peringkat penerbit Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif selaras dengan peringkat negara (sovereign rating) Pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh keterkaitan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya dalam kerangka kelembagaan Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa dari pemerintah secara tepat waktu," kata Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dikutip dari Bloomberg, Rabu (3/6/2026).

Alasan Pemberian Peringkat

Peringkat penerbit Baa2 untuk DIM selaras dengan peringkat negara Baa2 milik Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan kuatnya hubungan kredit antara DIM dan pemerintah. Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa dari pemerintah apabila diperlukan.

Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau penerbit yang terkait dengan pemerintah dan menggunakan pendekatan top-down dalam penilaian. Selain itu, Moody’s tidak membeirkan Baseline Credit Assessment (BCA) karena DIM dinilai masih berada pada tahap awal pengembangan, memiliki rekam jejak yang terbatas, dan belum memiliki operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat tersebut terutama didorong oleh keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia, bukan oleh kekuatan kredit mandiri perusahaan,” tulis Moody’s dalam laporannya.

Keselarasan peringkat ini didukung oleh landasan hukum DIM dan hubungan kepemilikan yang kuat serta berkelanjutan. DIM didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur kelembagaan Danantara yang juga menetapkan BPI Danantara sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan.

(Febrina Ratna Iskana)