TEL AVIV - Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, mengatakan pada hari Senin (29/6/2026) bahwa ia telah mengajukan rencana pemerintah untuk "relokasi" warga Palestina dari Jalur Gaza. Rencana itu akan didukung badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.

Dalam wawancara dengan Channel 7 Israel, Gamliel, anggota kabinet keamanan Israel, mengatakan ia telah menyiapkan "inisiatif politik" berjudul "migrasi sukarela dari Jalur Gaza" dan mempresentasikannya kepada pemerintah.

"Saya menyiapkan rencana ini dan mempresentasikannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad sekarang telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," katanya.

Gamliel mengatakan proposal tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dan berjanji memperluas operasi militer Israel di Gaza.

“Saat ini kami menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza secara militer, dan kami akan terus maju hingga mencapai tujuan perang, yaitu memastikan Hamas tidak lagi dapat mengendalikan Jalur Gaza, baik secara militer maupun politik,” katanya.

Ia menambahkan, “Di masa depan, Gaza dapat menjadi peluang yang baik untuk permukiman, setelah migrasi sukarela terjadi.”

Menteri tersebut tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan pemindahan warga Palestina dan tidak memberikan rincian tentang dugaan peran Mossad dalam melaksanakan rencana tersebut.

Seruan untuk relokasi warga Palestina dan pendirian permukiman Israel di Gaza bertentangan dengan usulan internasional sebelumnya, termasuk rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.

Beberapa menteri Israel, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, telah berulang kali menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza meskipun ada kritik internasional yang luas terhadap usulan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (26/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang Menteri Keuangan yang membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga relokasi industri komponen otomotif dari Indonesia.

Menkeu Purbaya bentuk tim khusus awasi program MBG di daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Baca selengkapnya di sini

ESDM sempat tahan ekspor batu bara untuk jaga sistem kelistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

Baca selengkapnya di sini

DJP himpun pajak Rp6,81 triliun dari sektor usaha digital per Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp6,81 triliun per 31 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menjadi kontributor yang paling dominan.

Baca selengkapnya di sini

Mensesneg sebut tidak ada perusahaan otomotif hengkang ke Vietnam

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.

Prasetyo yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu mengatakan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut ditunda untuk sementara.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi relokasi industri di tengah tren diversifikasi rantai pasok global.

Dihubungi di Jakarta, Rabu, Esther menyampaikan, agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, pemerintah perlu memperkuat berbagai faktor pendukung investasi yang menjadi pertimbangan utama investor global.

Esther mengatakan, masuknya aliran modal ke Indonesia sangat bergantung pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Sejumlah aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar.

Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian bagi investor.

Lebih lanjut, Esther menjelaskan, tren transisi menuju ekonomi hijau dinilai membuka peluang yang semakin besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Indonesia katanya, berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan melalui komoditas nikel dan tembaga.

Dalam mendukung peluang tersebut, pemerintah juga telah menggulirkan berbagai kebijakan hilirisasi industri.

Insentif yang diberikan mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, hingga pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, Esther menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan produktivitas industri.

Di sisi lain, hilirisasi juga berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

Dirinya turut menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat terpenuhi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan Program Pemukiman Kembali (PPK) di The Mandalika merupakan program yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwipramana menanggapi pemberitaan terkait laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ITDC menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dwipramana melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6).

Dwipramana menjelaskan PPK atau Resettlement Action Plan (RAP) merupakan bagian dari upaya penanganan dampak sosial atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Program itu disebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Pemukiman Kembali merupakan program yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ucap dia.

[Gambas:Youtube]

"Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman," sambungnya.

Lebih lanjut, Dwipramana menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Program Pemukiman Kembali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun penetapan penerima manfaat, pemberian kompensasi kepada masyarakat, serta pengelolaan anggaran program bukan merupakan kewenangan ITDC," jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia mengatakan ITDC tidak melakukan pembayaran, penyaluran, maupun pengelolaan dana kompensasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

Hal itu dikarenakan ruang lingkup keterlibatan ITDC terbatas pada dukungan terhadap proses penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak, seluruh aspek yang berkaitan dengan penetapan penerima manfaat, kompensasi, maupun pengelolaan anggaran berada di luar kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

Dia menuturkan keterlibatan ITDC dalam PPK diwujudkan melalui dukungan terhadap proses penataan kawasan. Antara lain melalui penyediaan lahan sementara dan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang terdampak.

ITDC menyediakan lahan sementara di HPL Nomor 94 berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2019, untuk digunakan sebagai lokasi resettlement sementara bagi masyarakat terdampak yang menempati area pengembangan kawasan The Mandalika, hingga lokasi resettlement di Desa Ngolang siap digunakan.

Selain itu, ITDC turut mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas guna menunjang kebutuhan masyarakat selama masa transisi.

Sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata, kata Dwipramana, ITDC senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis perusahaan.

ITDC meyakini seluruh fakta dan informasi terkait pelaksanaan program tersebut dapat dijelaskan secara utuh melalui mekanisme yang berlaku.

"Terkait laporan yang diterima KPK, ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga siap memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lanjut dia, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses telaah dan verifikasi guna menguji validitas informasi, kelengkapan data, serta relevansi bukti awal yang disampaikan oleh pelapor.

"ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Dwipramana.

Laporan dugaan korupsi terkait itu disampaikan LSBH NTB ke KPK pada Senin, 22 Juni kemarin.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan dua perusahaan industri komponen otomotif di Jawa Timur yang disebut akan merelokasi fasilitas produksinya ke Vietnam masih beroperasi normal di Indonesia. Kedua perusahaan juga dipastikan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tetap menjalankan aktivitas produksi untuk memenuhi pasar ekspor.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap informasi yang berkembang terkait relokasi dan PHK di sektor industri komponen otomotif.

"Menindaklanjuti informasi yang beredar, Bapak Menteri Perindustrian telah meminta Dirjen ILMATE melakukan verifikasi langsung guna memastikan kondisi yang sebenarnya di lapangan," ujar Febri di Jakarta, Selasa (24/6).

Berdasarkan hasil penelusuran, Kemenperin mengidentifikasi perusahaan yang dimaksud dalam pemberitaan sebagai PT JAI di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kedua perusahaan tersebut tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa fasilitas produksi kedua perusahaan masih beroperasi secara normal dan tidak terdapat rencana relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam. Selain itu, manajemen perusahaan menegaskan tidak ada pengurangan tenaga kerja maupun PHK di fasilitas produksi mereka.

"Dari hasil penelusuran yang kami lakukan, sementara dapat disimpulkan bahwa belum ada rencana relokasi fasilitas produksi ke Vietnam dan tidak terdapat PHK pada kedua perusahaan tersebut," kata Febri.

Kemenperin mencatat kedua perusahaan memiliki peran penting dalam industri komponen otomotif nasional dengan total nilai investasi lebih dari Rp1,9 triliun. Investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur dan memperkuat rantai pasok otomotif di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada 2027.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kebutuhan tersebut muncul karena pagu indikatif Kementerian PKP untuk 2027 baru ditetapkan sebesar Rp9,91 triliun.

"Dengan pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Maruarar menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum mencakup kebutuhan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 2 juta unit.

Selain itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi terpusat pascabencana di Sumatra, serta belanja operasional dan nonoperasional kementerian juga belum masuk dalam pagu tersebut.

Padahal, dalam peta jalan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, Kementerian PKP mengemban enam klaster strategis yang mencakup sektor perumahan, infrastruktur, hingga ketahanan bencana.

Karena itu, Kementerian PKP mengusulkan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp106 triliun.

Maruarar mengatakan sebagian besar usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program fisik guna mendukung percepatan penanganan backlog perumahan.

"Dari usulan anggaran Rp106 triliun, proporsi terbesar adalah program fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09%, sedangkan nonfisik hanya sebesar Rp3,09 triliun atau 2,91%," jelasnya.

Secara rinci, alokasi terbesar akan digunakan untuk program BSPS senilai Rp57,29 triliun yang ditujukan bagi 2 juta unit rumah.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp36,94 triliun diusulkan untuk pembangunan 50.000 unit rumah susun atau setara 421 menara (tower) rusun.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan rumah khusus diusulkan sebesar Rp8 triliun. Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp519 miliar untuk penanganan kawasan kumuh dan sanitasi di 25 lokasi serta Rp155,82 miliar untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” pungkasnya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merelokasi puluhan pedagang ikan di Bintaro ke pasar ikan higienis agar lebih representatif dan menjadi satu kawasan terintegrasi dengan Kampung Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram H Bachtiar Yulianto di Mataram, Rabu, mengatakan, jumlah pedagang ikan yang direlokasi sebanyak 36 pedagang.

"Alhamdulillah pantauan kami hari pertama tadi pagi, di lokasi baru pedagang ikan sudah langsung bisa beradaptasi begitu juga para pembeli langsung mencari langganan masing-masing," katanya.

Relokasi pedagang ikan tersebut dilakukan lebih awal dari rencana semula, yang direncanakan setelah lapak pedagang dipasangkan atap atau akhir tahun ini. Proyek pemasangan lapak di pasar ikan itu sudah masuk tender dengan nilai Rp900 juta.

Relokasi dilakukan karena ahan yang ditempati pedagang ikan di Bintaro akan menjadi lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo, yang direncanakan mulai dibangun paling lambat akhir Juni 2026.

"Jadi saat ini pedagang masih menempati lapak tanpa atap. Kalau pun ada yang pakai atap, itu dibawa pedagang menggunakan atap di pasar lama," katanya.

Setelah ada pemenang tender, lanjutnya, proyek pemasangan atap untuk los pasar akan langsung dikerjakan agar pedagang bisa lebih aman dan nyaman selama beraktivitas di pasar ikan tersebut.

Pasar Ikan Bintaro ini merupakan pasar ikan seperti tempat pelelangan ikan, karena para pengusaha yang berjualan di sana tidak hanya nelayan Kota Mataram melainkan juga dari kabupaten penyangga di daerah ini.

Berdasarkan data pada tahun 2014, volume transaksi di pasar tersebut mampu mencapai 24 ton dalam sehari. Saat ini, perputaran ikan diprediksi telah meningkat tajam hingga melampaui 50 ton per hari.

Aktivitas di pasar ikan itu, dimulai sekitar pukul 05.00 Wita sampai sekitar 07.00 Wita, setelah itu pasar sudah sepi karena barang mereka diambil oleh para pengepul.

"Dengan demikian, ketika proyek pemasangan atap dikerjakan tidak mengganggu aktivitas pedagang. Saat pekerja bekerja, pedagang sudah selesai beraktivitas," katanya.

Selain pemasangan atap, katanya, pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan untuk melengkapi fasilitas di pasar ikan tersebut adalah pembuatan sanitasi yang lebih baik.

Saat ini, karena kondisi relokasi dinilai mendadak, pedagang baru disiapkan fasilitas sanitasi biasa dan listrik.

"Setelah proyek pemasangan atap, kami segera usulkan untuk pembangunan fasilitas sanitasi," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) menyelesaikan pembangunan Hunian Senen di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan bantaran rel kereta api di wilayah Senen.

Direktur Operasi II Hutama Karya Mardiansyah menyampaikan Hunian Senen dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

"Hunian Senen telah siap dimanfaatkan dan akan menjadi bagian dari laporan kepada presiden sebagai bentuk dukungan terhadap program penataan kawasan permukiman dan relokasi warga bantaran rel," ujar Mardiansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Mardiansyah menjelaskan, kawasan ini memiliki total 324 unit hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, antara lain toilet, mushala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain anak, serta area parkir guna mendukung kenyamanan penghuni.

Mardiansyah menyampaikan proyek yang mulai dikerjakan pada 3 April 2026 tersebut berhasil diselesaikan lebih cepat dari target penyelesaian yang ditetapkan pada 15 Juni 2026.

"Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan program pemerintah untuk menyediakan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat," ucapnya.

Tak hanya menghadirkan hunian, kata Mardiansyah, Hunian Senen juga dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas yang tersedia guna menunjang aktivitas sosial serta peningkatan kualitas hidup penghuni.

Selain kesiapan fisik bangunan, lanjut dia, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat agar Hunian Senen dapat berkembang menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif bagi penghuninya.

"Fasilitas yang tersedia di kawasan hunian akan dioptimalkan guna mendukung aktivitas dan kualitas hidup penghuni," sambungnya.

Pada tahap awal pemanfaatannya, ungkap Mardiansyah, penghuni Hunian Senen tidak dikenakan biaya hunian maupun biaya utilitas guna mendukung proses adaptasi masyarakat.

Sementara itu, proses pendataan calon penghuni telah dilakukan dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah disiapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

"Melalui sinergi antara pemerintah dan BUMN, pembangunan Hunian Senen diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya," kata Mardiansyah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan yang memungkinkan pembangunan Hunian Senen diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek tersebut menjadi contoh sinergi yang baik dalam menghadirkan solusi hunian yang berpihak kepada masyarakat.

"Hunian ini sudah siap. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yaitu warga yang direlokasi dari bantaran rel kereta api di kawasan Senen," kata Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengumumkan penghentian sementara atau moratorium seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan imbas dari meningkatkan biaya relokasi akibat gejolak global yang tak kunjung mereda.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan isu mengenai biaya relokasi yang besar perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pihaknya berharap muncul skema pembiayaan baru guna meringankan beban industri dalam menata infrastruktur kabel nasional.

Dia menjelaskan untuk setiap meter relokasi kabel dari udara ke bawah tanah memakan ongkos kisaran Rp65.000 hingga Rp75.000. Biaya yang dipikul kini makin mahal karena biaya bahan baku kabel pelindung di bawah tanah harganya meningkat seiring dengan krisis plastik imbas konflik global yang memanas.

“Harapan kami agar hal mengenai biaya relokasi yang besar juga mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga ada skema pembiayaan baru mengenai ini,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Jerry mengatakan kondisi ekonomi global yang fluktuatif berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator penyelenggara jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) saat ini menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Jerry menjelaskan saat ini, total relokasi kabel mencapai sekitar 600 kilometer dan seluruhnya dilakukan tanpa dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.

Apjatel tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Meski demikian, Jerry memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

IDXChannel - Proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggeser permukiman nelayan. Relokasi yang dilakukan untuk kebutuhan pembangunan proyek dipastikan tidak membuat kesejahteraan nelayan menjadi turun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, relokasi tersebut akan berdampak positif terhadap para nelayan.

"Kemudian relokasi nelayan, ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan menggusur tanpa tujuan apalagi membuatnya lebih sengsara," kata Agus Harimurti dalam acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pria yang kerap disapa AHY ini berpandangan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini bukan sekadar menjaga wilayah pesisir dari ancaman banjir rob.

Namun untuk menjaga mata pencaharian masyarakat terutama di wilayah pesisir yang berpotensi hilang akibat banjir tersebut.

"Kita berharap kesejahteraan nelayan itu semakin baik. Nilai tukar nelayan semakin tinggi, dan pada akhirnya semakin banyak masyarakat termasuk anak-anak muda kita yang terserap ke lapangan pekerjaan di luar dari profesi nelayan," katanya.

AHY menyebutkan kondisi pesisir jawa saat ini dihadapkan oleh 2 tantangan sekaligus. Pertama penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun, dan kedua kenaikan air laut yang mencapai 1,2 cm per tahun.

Sehingga sampai pada titiknya, pesisir utara Jawa berpotensi akan tenggelam jika tidak ada penanganan sejak dini.

"Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," kata AHY.

Kondisi tersebut mengancam untuk 20 Kabupaten dan 5 Kota di sekitar Pantura dengan jumlah populasi mencapai 55 juta penduduk. Sementara yang dihidup di wilayah pesisir dan menjadi paling rentan sebesar 26 persen dari jumlah populasi tersebut.

Total jumlah sawah yang ada di Pulau Jawa sendiri berjumlah 1,5 juta hektare. Jumlah lahan yang berada di pesisir dan terancam banjir rob diperkirakan mencapai 115 ribu hektare.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau memastikan masyarakat yang akan direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap memiliki akses terhadap identitas resmi, meskipun alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lagi diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Bupati Pelalawan H Zukri menyebutkan di tengah proses relokasi yang masih berlangsung, dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mendukung berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Sebagai solusi, pemerintah menyediakan surat keterangan pengganti identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan administratif selama masa transisi. Menurutnya dokumen tersebut dapat diurus dengan mudah dan memiliki fungsi yang berlaku luas.

“Negara sudah menyiapkan surat keterangan pengganti identitas, bisa diurus dan berlaku di mana pun. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum mengurusnya,” ujar Zukri, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, ketentuan alamat KTP di luar kawasan TNTN merupakan bagian dari penataan kawasan yang harus dipatuhi.

“Yang jelas tidak boleh beralamat di TNTN,” tegasnya.

Untuk pengurusan dokumen, masyarakat dapat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi apabila pengurusan dilakukan secara kolektif.

“Tinggal datang ke Dukcapil akan dilayani. Jika jumlahnya banyak, bisa kita fasilitasi,” jelasnya.

Meski proses relokasi masih berjalan, Pemkab Pelalawan memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal tanpa gangguan.

“Sekolah jalan, aktivitas berjalan, ekonomi juga tetap berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan pengganti identitas ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal, sekaligus menjadi solusi efektif selama masa transisi relokasi dari kawasan TNTN.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pengembangan hydrogen refueling station (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Indonesia terhambat oleh sejumlah regulasi.

Bahkan, SPBH yang sebelumnya diresmikan di SPBU Daan Mogot, Jakarta Barat, terpaksa harus ditutup.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani menjelaskan, penutupan tersebut tidak lepas dari aturan ketenagakerjaan yang mengatur aspek keselamatan.

Dia menyebutkan, berdasarkan regulasi ketenagakerjaan, SPBH tidak diperbolehkan terintegrasi atau berdampingan dengan SPBU konvensional.

“Ternyata kendalanya di aturan ketenagakerjaan. Tidak diizinkan kalau SPBH bersanding dengan SPBU biasa, padahal standar internasional yang saya pegang itu diperbolehkan,” ujar Eniya saat ditemui di Kantor EBTKE, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Eniya mengatakan, SPBH di Daan Mogot nantinya akan dipindahkan ke lokasi lain. Namun, dia belum dapat merinci ke mana fasilitas tersebut akan direlokasi.

Ke depan, pembangunan SPBH harus berdiri sendiri dan tidak boleh berlokasi dalam satu kawasan dengan SPBU. Ketentuan ini diberlakukan demi meningkatkan aspek keselamatan kerja.

“Ternyata ada safety level tambahan yang lebih ketat di aturan ketenagakerjaan,” katanya.

Adapun groundbreaking SPBH di SPBU Daan Mogot dilakukan pada Januari 2024. Proyek tersebut dikembangkan oleh Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bekerja sama dengan Toyota.

Pada saat itu, groundbreaking SPBH tersebut menjadi salah satu milestone penting dalam upaya membangun ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia.

SPBU Daan Mogot sebelumnya diproyeksikan menjadi integrated energy refueling station pertama di Indonesia, yang menyediakan tiga jenis bahan bakar dalam satu lokasi, yakni bahan bakar minyak (BBM), gas, dan hidrogen.

Dengan konsep high-speed hydrogen refueling station, HRS tersebut dirancang mampu melayani pengisian hidrogen skala komersial dengan waktu pengisian kurang dari lima menit.