JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menjelaskan mekanisme resmi bagi peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam mendapatkan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA).

Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, Rahmawati, pada Kamis (6/11/2025).

Rahmawati menegaskan bahwa sejak awal, pendaftaran TKA tidak dilakukan secara individu oleh murid. “Jadi di TKA ini memang sejak pendaftaran pun bukan individu murid yang mendaftar ya. Tapi individu murid mengisi formulir apakah akan ikut atau tidak ikut, mata pelajaran pilihannya apa. Kemudian formulir tersebut diinputkan oleh pihak sekolah. Mekanismenya seperti itu,” jelasnya.

Karena prosesnya dilakukan melalui sekolah, pengumuman hasil juga tidak disampaikan langsung kepada murid. Menurut Rahmawati, pengumuman hasil TKA akan disampaikan ke seluruh dinas pendidikan pada 23 Desember 2025, untuk dilakukan verifikasi akhir sebelum diteruskan ke masing-masing satuan pendidikan. “Di setiap satuan pendidikan nanti sudah ada sertifikat hasil tes kemampuan akademik (SHTKA) per individu murid. Sertifikat itu bisa dibagikan dalam bentuk soft copy atau dicetak untuk diberikan kepada murid,” ujarnya.

Setelah menerima SHTKA, para murid dapat melakukan konfirmasi data melalui platform Rumah Pendidikan untuk memastikan keakuratan data yang tertera. Rahmawati menambahkan, hasil tersebut akan diketahui oleh peserta sebelum data TKA dialirkan secara host-to-host ke sistem seleksi SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) pada 5 Januari 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharuddin, menyampaikan bahwa hasil TKA 2025 baru akan diumumkan setelah pelaksanaan TKA susulan pada 17–23 November 2025. “Setelah itu, kami akan melakukan olah dan analisis data sekitar satu bulan, sehingga hasil keseluruhan TKA diperkirakan baru dapat diketahui pada akhir Desember 2025,” ujar Toni.

Toni menegaskan, setelah proses analisis selesai, aliran data hasil TKA bersifat hierarkis, dimulai dari pusat ke pemerintah daerah, lalu dari pemerintah daerah ke sekolah. “Para murid nantinya akan mengetahui hasilnya dari sekolah masing-masing,” tutupnya.

JAKARTA - Sejumlah pedagang Pasar Senen mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka mengadukan kondisi lapaknya yang sudah delapan tahun lamanya belum dilakukan revitalisasi.

Kedatangan mereka diterima baik oleh Pramono Anung di ruangannya. Dialog kedua belah pihak terjadi dan menjurus menemui solusi sebagaimana diharapkan oleh para pedagang Pasar Senen.

Menurut pengakuan sejumlah pedagang, tempat penampungan sementara yang mereka nikmati selama 8 tahun lamanya masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, omzet yang menjadi target utama berjualan menyusut hingga 70 persen.

“Dalam hal ini kami meminta perhatian dari bapak gubernur agar kiranya pasar kami, pasar senen blok VI biar segera dibangun pak. Itu aja harapan kami bisa dapat perhatian dari bapak. Udah cukup lama kami terkatung-katung 8 tahun di penampungan,” ujar salah seorang pedagang Reinhard Panjaitan, Kamis (6/11/2025).

Reinhard juga menjelaskan bahwa kondisi penampungan sementara sudah tidak layak huni. Kondisinya sudah seperti di hutan, sejumlah tumbuhan di sekitar semakin lama mulai lebat dan tinggi

Dia menambahkan, kondisi bangunan penampungan juga sudah mulai rapuh karena memang bukan didesain untuk bangunan jangka panjang. “Dulu setelah di penampungan harapannya hanya 2 tahun sudah bisa menempati bangunan baru. Kenyataannya udah 8 tahun tidak ada realitas pembangunan,” ucap Reinhard.

Pedagang lainnya Cosmos Silalahi mengungkapkan kondisi pedagang yang berada di penampungan semakin terpuruk. “Pelanggan kami sudah 70 persen hilang, bayangkan saja. Jadi kami mohon secepatnya dibangun supaya kami bisa hidup layak lagi,” ungkap Cosmos.

Keluhan Pedagang Pasar Senen Blok VI direspons baik oleh Pramono Anung. Dia menyatakan akan fokus terhadap realisasi revitalisasi pasar.

“Direktur PD Pasar Jaya segera mengkaji hingga memberikan dua opsi. Pertama, segera revitalisasi Pasar Senen dan kedua bangun rumah hunian untuk para pelapak,” tegas Pramono.

Dengan dibangunnya gedung baru Pasar Senen Blok VI, pedagang berharap bisa mendatangkan pengunjung yang lebih besar sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi para pedagang.

Diketahui, pertemuan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pedagang Pasar Senen, Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama PD Pasar Jaya.

KAIRO - Kepala Dinas Informasi Negara Mesir, Diaa Rashwan, mengatakan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Jalur Gaza memisahkan pemerintah Gaza dari pasukan stabilitas internasional. Dia menambahkan rakyat Palestina tidak akan menerima pasukan keamanan asing untuk mengelola Gaza.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Rashwan menjelaskan pasukan stabilitas yang diusulkan di Gaza akan menjadi unit militer yang bertanggung jawab untuk memisahkan Israel dan Gaza selama penarikan pasukan Israel dan untuk mengamankan wilayah di sekitar Jalur Gaza dari dalam Gaza.

Ia mengklarifikasi pasukan tersebut akan disebut "pasukan stabilitas", bukan "pasukan administrasi Gaza".

Ketentuan lain dalam rencana tersebut, tambahnya, mencakup dewan perdamaian yang mengawasi satu komite yang akan mengelola Jalur Gaza.

Rashwan menekankan, "Mencampuradukkan kedua peran ini – misi militer dan administrasi Gaza – adalah menyesatkan."

Ia mencatat kebocoran yang menunjukkan pasukan tersebut akan mengambil tanggung jawab seperti mengelola keamanan Gaza atau melucuti senjata kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan dalam rancangan resolusi AS yang saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, tidak dimaksudkan untuk disetujui, melainkan untuk mendorong diskusi.

Ia menunjukkan Israel menetapkan persyaratan seolah-olah telah memenangkan perang di Gaza, sementara pemerintahan Trump tidak berniat menerima semua tuntutan ini.

Ia menambahkan, menugaskan pasukan militer internasional untuk melucuti senjata Hamas akan menciptakan dilema serius dan kemungkinan besar akan memicu konfrontasi.

Rashwan menekankan tidak ada negara yang akan setuju untuk mengambil tugas seperti itu, karena dapat mengakibatkan bentrokan bersenjata.

Ia menyatakan polisi Palestina yang terlatih harus mengelola urusan internal Gaza, dan pendekatan yang paling tepat adalah membentuk komite independen untuk menangani tata kelola sehari-hari di Jalur Gaza.

Ia menyimpulkan, “Palestina, baik yang menjadi bagian dari Otoritas Palestina maupun kelompok perlawanan, tidak akan pernah menerima pemerintahan keamanan asing di Gaza, karena ini akan dianggap sebagai pendudukan, alih-alih perwalian."

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan transformasi koperasisebagai instrumen utama kemandirian ekonomi umat. Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM , Ferry Juliantono saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Milad ke-120 Syarikat Islam bertema “Ekonomi Kuat, Ummat Berdaulat” di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut Ferry, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat. “Koperasi harus menjadi tulang punggung kemakmuran bangsa,” ujarnya.

Ferry menjelaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan agar dapat berdiri tegak di atas kemampuan sendiri. Transformasi koperasi diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menekan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Acara milad turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah. Hadir pula Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Mardiono, dan Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keumatan.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan ajakan Presiden kepada seluruh anggota Syarikat Islam untuk berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi umat. Ia menekankan pentingnya nilai kejujuran, persaudaraan, dan kerja sama dalam membangun kemandirian ekonomi.

“Dengan gotong royong, kita bisa wujudkan ekonomi berdaulat,” katanya. Ia juga menilai Syarikat Islam memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi umat.

Purbaya Bakal Panggil Himbara jika Dana Kopdes Tak Kunjung Cair

Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penguatan koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional. Ia menilai dukungan ini menjadi langkah penting memperkuat posisi umat dalam pembangunan bangsa.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, katanya, akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Sinergi tersebut diharapkan menjadi modal sosial menghadapi tantangan ekonomi global.

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk ( MedcoEnergi ) mengumumkan anak usahanya di sektor minyak dan gas (migas), PT Medco E & P Indonesia, resmi bergabung dengan Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, inisiatif utama dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang bertujuan meningkatkan pengukuran dan pelaporan emisi metana di industri migas.

MedcoEnergi menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan dan perubahan iklim, sekaligus komitmen perusahaan untuk mencapai net-zero emisi (NZE) gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

"Dengan bergabung dalam OGMP 2.0, Medco E&P Indonesia kini menjadi bagian dari komunitas global yang terdiri dari lebih dari 150 perusahaan migas di 90 negara, yang menerapkan standar tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan emisi metana," ungkap CEO MedcoEnergi Roberto Lorato, dalam keterangan resminya, Kamis (6/11/2025).

Hadapi Tantangan Energi Global, MedcoEnergi Perkuat Portofolio Bisnis Berkelanjutan

Dia menerangkan, pelaporan emisi metana yang transparan dan kredibel merupakan landasan upaya dekarbonisasi MedcoEnergi, sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai perusahaan energi yang bertanggung jawab dan berstandar global.

Perusahaan telah melampaui target sementara tahun 2025 dengan berhasil menurunkan emisi lebih dari 1,5 juta ton CO₂e dibandingkan dengan tahun dasar 2019, sembari terus mengembangkan energi terbarukan melalui proyek geotermal dan tenaga surya.

MedcoEnergi Paparkan Kontribusi untuk Transisi Energi di AOF 2025

"Dengan berpartisipasi dalam OGMP 2.0, MedcoEnergi juga memperkuat agenda transisi energi Indonesia sebagai bagian dari Global Methane Pledge, membantu pencapaian komitmen iklim nasional sekaligus menyediakan energi andal bagi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

JAKARTA - CEO Danantara , Rosan Roeslani mengatakan proyek Waste to Energy (WTE) atau pengelolaan sampah menjadi energi siap memasuki tahap tender pada pekan depan. Ia menjelaskan, saat ini Danantara telah memulai proses penjaringan investor yang menunjukkan minat besar, termasuk dari luar negeri. Tercatat ada sekitar 240 calon investor potensial yang berencana menggarap proyek tersebut.

"Pendaftaran dan penjaringan sudah kami lakukan. Saat ini ada lebih dari 200, bahkan sekitar 240 calon investor dari luar negeri yang sudah menyatakan minatnya," kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Rosan menjelaskan, proses seleksi calon investor tengah dilakukan secara bertahap sambil menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebelum Danantara melaksanakan proses bidding atau tender resmi.

Perpres Pengelolaan Sampah Perkotaan, KLH Pastikan Koordinasi Lintas Sektor

"Kita lakukan dalam beberapa batch karena menunggu kesiapan dari sisi regulasi dan lingkungan. Setelah itu baru kami bisa mulai proses tendernya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa ada tujuh daerah yang telah mendapatkan persetujuan atau “green light” dari Menko Pangan dan KLHK untuk menjadi lokasi prioritas pembangunan fasilitas Waste to Energy.

"Untuk tujuh daerah ini, minggu depan kita akan mulai proses bidding-nya, artinya penawaran resmi dari para investor akan mulai dibuka," jelasnya.

Rosan menambahkan, ketujuh daerah tersebut sudah memiliki kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari lahan, pasokan sampah, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan dan akses air. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transisi energi bersih dan mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.

"Karena kesiapan lahan dan infrastrukturnya sudah cukup, proyek ini bisa segera kami lanjutkan ke tahap berikutnya," kata Rosan.

Adapun ketujuh wilayah yang rencananya akan masuk dalam tahapan lelang diantaranya Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Semarang, Bogor Raya, Tangerang Raya, Bekasi Raya, dan Medan Raya.

Danantara Siap Bangun PLTSa di Sejumlah Kota, Ini Lokasinya

Presiden Prabowo Subianto sebelulmnya menargetkan pembangunan proyek Waste-to-Energy (WtE) di 34 titik bisa selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Proyek ini pada tahap awal akan dilakukan di kota seperti kota Tangerang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.

Pemilihan kota-kota yang diprioritaskan untuk mewujudkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) memiliki sampah sekitar 1.000 ton per hari.

JAKARTA - Personel gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polda Metro Jaya menggeruduk Kompleks Perumahan Permata Cengkareng atau Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis (6/11/2025). Dalam operasi itu, petugas berhasil mengamankan sejumlah jenis narkotika hingga senjata api.

Bahkan, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah orang yang saat ini tengah jalani pemeriksaan intensif. “Ada sabu, ada ganja, kemudian ada beberapa buku rekening, kemudian ada beberapa catatan dalam transaksi narkoba itu," ujar Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui total barang bukti yang diamankan. Pasalnya, pihaknya belum menghitung total barang bukti narkotika yang diamankan.

Selain itu, Roy mengatakan, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti senjata api (senpi). "Diduga senpi, apa shotgun. Kita sama Bareskrim, Polda Metro Jaya dan BNN, jadi bersinergi," tuturnya.

Roy menyampaikan, pihaknya turut mengamankan sejumlah orang. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif.

"Ya, kita sementara ada puluhan orang yang diamankan. Dan saat ini kita lakukan interograsi untuk mendapatkan satu kepastian apakah jaringan atau tidak," ucap Roy.

Lebih lanjut, Roy menyampaikan, operasi serupa juga dilakukan di beberapa lokasi lain di Jakarta yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika.

"Nah hari ini kita lakukan operasi terhadap beberapa titik dan kita dapatkan beberapa barang bukti termasuk juga ada sindikasi terkait dengan beberapa jaringan yang ada di wilayah Kampung Ambon," pungkasnya.

JAKARTA - Hari kedua National Technology Summit 2025 menegaskan, komitmen Linknet dalam membangun ekosistem konektivitas nasional berbasis kolaborasi. Melalui forum ini, Linknet menyoroti pentingnya perluasan jaringan internet rumah (home broadband) di Indonesia yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan besar, terutama di luar wilayah urban dan pulau Jawa.

Menurut data yang dipaparkan dalam sesi diskusi, akses internet di Indonesia masih didominasi penggunaan mobile, sementara kebutuhan koneksi berbasis fiber semakin meningkat seiring adopsi layanan digital yang membutuhkan stabilitas dan kapasitas lebih tinggi.

“Tantangan utama infrastruktur digital di Indonesia bukan hanya teknologi, tapi geografi. Dengan 70 persen wilayah berupa lautan, membangun konektivitas rumah ke rumah tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu kami memilih model kolaborasi, bukan kompetisi,” ujar Chief Technology and Network Officer Linknet, Erick Satya Arianto kepada Media, Kamis (6/11/2025).

Pemerintahan Prabowo Diminta Manfaatkan Ruang Laut untuk Infrastruktur Digital

Erick menjelaskan, bahwa Linknet kini berfokus sebagai penyedia infrastruktur yang dapat dimanfaatkan para penyelenggara layanan internet (ISP), sementara ISP berperan menangani produk, layanan pelanggan, dan penetrasi pasar di wilayah masing-masing.

“Setiap ISP punya kekuatan lokal dan pemahaman pasar yang berbeda. Peran kami adalah menyediakan jaringan yang andal dan dapat diakses bersama melalui skema open access. Dengan begitu, perluasan broadband bisa lebih cepat dan lebih merata,” lanjut Erick.

Dalam pengelolaan jaringan, Linknet juga telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan area jaringan, pemantauan infrastruktur, dan peningkatan customer experience, namun penerapannya saat ini masih difokuskan untuk efisiensi internal operasional.

Pemulihan Ekonomi RI Butuh Pengembangan Ekosistem Infrastruktur Digital

Rangkaian National Technology Summit 2025 resmi ditutup siang ini, setelah menghadirkan diskusi lintas sektor terkait konektivitas berkelanjutan, digitalisasi inklusif, dan sinergi industri teknologi di Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem digital nasional, National Technology Summit 2025 diselenggarakan melalui kolaborasi Linknet bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) .

JAKARTA - Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional. Apkarindo mengungkapkan jasa dan kontribusi Soeharto dalam membangun sektor perkebunan rakyat, khususnya petani karet Indonesia.

Ketua Umum Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menegaskan bahwa Presiden Soeharto telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi rakyat berbasis perkebunan. “Di era Soeharto, sektor karet rakyat tumbuh pesat dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional,” di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia — dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” sambungnya.

Irfan menjelaskan bahwa berbagai program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah wajah ekonomi pedesaan. “Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo Adi Purnama menilai bahwa penghargaan Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penilaian politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. Pada masa pemerintahan Soeharto, kata dia, karet menjadi komoditas strategis nonmigas yang menopang devisa negara.

“Sampai kini, sektor ini masih menghidupi lebih dari 2,5 juta keluarga petani dan menyumbang sekitar 3 juta ton produksi karet alam per tahun,” jelas Adi merujuk pada data BPS 2022 dan International Rubber Study Group (IRSG).

Sementara itu, Ketua Harian Apkarindo Arif Susanto menegaskan bahwa kebijakan Orde Baru meninggalkan warisan nyata berupa infrastruktur, riset, dan kelembagaan petani yang masih dirasakan hingga kini. “Bibit unggul seperti PB 260 dan GT 1, Balai Penelitian Sembawa, serta pola kemitraan inti-plasma — semua itu lahir di masa Soeharto dan menjadi tulang punggung perkebunan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Apkarindo, langkah Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Jenderal Soeharto merupakan keputusan bersejarah dan sejalan dengan semangat keadilan sejarah. “Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Ia membuka jalan bagi jutaan petani untuk hidup layak, bekerja bermartabat, dan berkontribusi bagi bangsa. APKARINDO akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” pungkas Irfan Ahmad Fauzi.

JAKARTA - Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN) Polri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membongkar pelanggaran ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) dalam 87 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ekspor yang dilakukan perusahaan swasta tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan, dugaan pelanggaran bermula dari informasi yang diperoleh Tim Satgassus OPN Polri mengenai adanya indikasi pelanggaran kepabeanan dalam kegiatan ekspor yang dilakukan PT MMS.

Pada 20–25 Oktober 2025, dilakukan penegahan, pemeriksaan fisik, serta pengambilan contoh barang terhadap 87 kontainer yang diberitahukan dalam tujuh Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) milik PT MMS sebagai fatty matter dengan total berat bersih 1.802 ton senilai Rp28,7 miliar. Komoditas tersebut merupakan kategori barang yang tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk dalam ketentuan lartas ekspor.

“Namun, hasil temuan bersama-sama Laboratorium Bea Cukai bersama dengan Institut Pertanian Bogor yang disaksikan langsung Tim Satgassus Polri menunjukkan barang tersebut mengandung produk turunan CPO, sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor,” ungkapnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Saat ini, hasil penegahan masih dalam tahap penanganan perkara dan penelitian lebih lanjut, termasuk proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, pengumpulan fakta, informasi, serta alat bukti lain untuk memastikan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan.

Sementara itu, DJP melakukan analisis atas indikasi penyamaran klasifikasi dokumen ekspor yang dilakukan melalui pelaporan komoditas fatty matter. DJP menemukan adanya potensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp140 miliar akibat selisih harga antara nilai yang tercantum dalam dokumen ekspor dan harga barang sebenarnya.

Selama 2025, kata dia, tercatat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor fatty matter dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun, yang kini tengah dalam tahap pendalaman.

Terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya DJP sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan guna memastikan kebenaran data, kesesuaian nilai transaksi, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pola serupa diduga telah terjadi sejak 2021 hingga 2024 dengan modus pelaporan komoditas Palm Oil Mill Effluent (POME). DJP mencatat 257 Wajib Pajak yang melaporkan ekspor POME dengan total nilai PEB sebesar Rp45,9 triliun, yang saat ini masih dalam proses investigasi oleh Tim Penegakan Hukum DJP.

"Langkah penegakan hukum ini sejalan dengan semangat Satuan Tugas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit (Satgas PKH) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola sektor sawit nasional dari hulu hingga hilir," katanya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Satgas PKH berfokus pada sisi hulu, yakni penertiban perizinan, penguasaan lahan, dan keterpaduan data yang beririsan dengan kawasan hutan.

Sementara, DJP dan DJBC bersama Satgassus Polri menegakkan hukum di sisi hilir melalui pengawasan dan penindakan atas praktik ekspor yang berpotensi melanggar ketentuan atau merugikan penerimaan negara. Kolaborasi ini memastikan pengelolaan industri sawit berlangsung lebih transparan, berkeadilan, dan berkontribusi optimal bagi negara.

“Kita meyakini tentu ada indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, dan apabila kita lakukan pendalaman, kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran- kebocoran dari penghindaran pajak,” ucapnya.

Sigit menambahkan, tim gabungan akan terus melakukan pengawasan, penegakan aturan, pendisiplinan, dan penegakan hukum untuk menghindari adanya potensi keboocoran yang mengakibatkan kerugian negara.

Selanjutnya, pemerintah akan terus menelusuri kemungkinan adanya ekspor serupa serta mendalami modifikasi modus yang digunakan untuk menghindari pungutan bea keluar dan ketentuan lartas.

Tindakan tegas ini menjadi bukti nyata peran Kemenkeu dan Satgassus Polri dalam mengoptimalkan penerimaan negara, menegakkan kepatuhan hukum, dan menjaga integritas tata kelola perdagangan internasional di Indonesia.

Seperti diketahui, potensi ekspor CPO di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data 2024, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 52,76 juta ton, terdiri atas 48,16 juta ton CPO dan 4,59 juta ton Crude Palm Kernel Oil (CPKO).

Jumlah tersebut setara dengan 59,26% dari total produksi minyak sawit dunia yang menghasilkan penerimaan negara dari sektor bea keluar CPO dan produk turunannya mencapai Rp4,65 triliun, dengan nilai devisa sebesar Rp84,7 triliun.

Untuk menjaga potensi tersebut, Pemerintah menguatkan tata kelola dan regulasi ekspor CPO dan turunannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 2 Tahun 2025.

Termasuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 32 Tahun 2024 yang menetapkan 122 jenis produk turunan kelapa sawit beserta spesifikasi teknisnya, yang memiliki kompleksitas perbedaan teknis antarproduk, seperti kadar asam lemak dan tingkat pemurnian.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan tarif bea keluar, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), atau pungutan ekspor.

“Saya berpesan kepada para pelaku usaha, bahwa Pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor. Kami sepakat dengan yang disampikan oleh Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin industri termasuk sawit dan turunannya bisa menjadi industri yang berkeadilan dan akuntabel,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA - Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi terus mendorong pemanfaatan precision farming atau pertanian presisi berbasis data dan teknologi. Sistem ini memanfaatkan sensor, drone, serta data real-time untuk mengatur pemupukan dan irigasi secara akurat sesuai kebutuhan tanaman.

“Tantangan di bidang pangan nasional semakin besar, sektor pertanian juga menghadapi perubahan iklim dan perubahan kondisi lahan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dan kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Di sisi lain, kehadiran teknologi dapat mengubah wajah sektor pertanian,” ujar Rahmad.

Berbagai studi menunjukkan metode pertanian presisi mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk hingga 30% dan air hingga 37%, serta meningkatkan hasil panen lebih dari 30%. Program Agrosolution dan teknologi PreciX yang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia telah membuktikan penerapan sistem ini di berbagai lokasi.

Pupuk Indonesia ke 202 Distibutor: Optimalkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Sepanjang 2024, Pupuk Indonesia melakukan riset di 46 titik demplot yang tersebar di 12 provinsi, dengan total lahan 8.265 hektare, mencatat peningkatan produktivitas hingga sekitar 13,5%.

Salah satunya dalam kegiatan Panen Riset PreciX-Agrosolution di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, penerapan pertanian presisi di lahan seluas 11,68 hektar berhasil meningkatkan hasil panen menjadi 5,6 ton per hektare, naik hampir 10% dari metode konvensional.

Pada akhirnya, teknologi dan inovasi mampu menjadi langkah nyata menuju pertanian modern yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga membawa harapan baru bagi masa depan pangan Indonesia.

Membangun Ekosistem Inovasi Melalui FertInnovation Challenge 2025

Untuk memperkuat inovasi sektor pertanian, Pupuk Indonesia bersama Indonesia Agrichemical Research Institute (IARI) kembali meluncurkan FertInnovation Challenge 2025. Program ini menjadi wadah bagi talenta muda, peneliti, startup, dan profesional untuk menghadirkan ide-ide baru yang menjawab tantangan di bidang pupuk dan pertanian.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan, pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan global.

"Pemerintah telah menetapkan target swasembada pangan dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia memberikan peluang selebar-lebarnya bagi para talenta muda, peneliti, startup, hingga profesional untuk bisa berkontribusi mendukung target tersebut melalui ide-ide riset dan teknologi di bidang pertanian dan pangan," demikian ungkap Rahmad di Jakarta (30/10).

Mengusung tema “Cultivating Innovation, Achieving Food Self-Sufficiency”, FertInnovation Challenge 2025 melombakan empat kategori strategis, yakni Precision Agriculture & Digital Farming, Climate-Resilient & Sustainable Fertilizer, AI-Driven Agri Supply Chain dan terakhir kategori Process & Plant Engineering.

Dorong Produktivitas Pertanian lewat Kompetisi Inovasi FertInnovation Challenge 2025

Pendaftaran progam ini akan dibuka pada 6 Oktober hingga 20 November 2025. Proses seleksi peserta akan melalui beberapa tahap, dari mulai Screening per kategori disusul Top 20 finalis, hingga Top 3 finalis terakhir dapat mengikuti rangkaian acara Final Pitching pada Desember 2025. Ide terbaik akan dievaluasi kembali dan masuk tahap inkubasi di lingkungan Pupuk Indonesia Group, agar dapat berkembang hingga tahap komersialisasi.

“Saya berharap FertInnovation Challenge 2025 bersama Indonesia Agrichemical Research Institute tidak sekadar menjadi ajang kompetisi ide, tetapi berkembang menjadi ekosistem inovasi berkelanjutan yang mendorong efisiensi, memperkuat daya saing, dan menjaga relevansi kita semua dalam menghadapi dinamika global,” kata Rahmad.

Melalui FertInnovation Challenge 2025, Pupuk Indonesia ingin memastikan inovasi bidang pertanian terus berjalan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap masa depan pangan dan industri pertanian di Indonesia.

Sejak pertama kali digelar pada 2021, program ini telah menarik lebih dari 1.300 ide inovasi dan melibatkan 37 institusi mitra, menjadikannya salah satu ajang inovasi paling bergengsi di sektor pertanian nasional.

JAKARTA - Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Partai Perindo turut mengawal sidang perdana kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (6/11/2025). Ketua Umum Puspadaya Perindo Sri Agustina Nadeak berharap, pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa mendapat hukuman maksimal.

Hal itu didasari dampak dari perbuatan pelaku terhadap korban. “Kami berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya mengingat dampak yang sangat berat bagi korban dan keluarganya," ujar Sri Agustina saat ditemui di lokasi.

Ia berkata, korban saat ini tak bisa melanjutkan pendidikan. Sementara keluarga korban, telah diusir dari lingkungan tempat tinggalnya.

"Bahkan orang tua korban kehilangan pekerjaan. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua," terang Sri Agustina.

Kendati demikian, ia menyampaikan, pihaknya hadir sidang itu atas dasar tanggung jawab moral. Ia menegaskan, Puspadaya Perindo tak tutup mata terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

"Mari bersama-sama waspada dan berani melapor kepada Pusdapaya. Kami siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis tanpa diskriminasi," ucapnya.

Melalui kerja sama lintas lembaga, ia berharap, penanganan kasus kekerasan seksual dapat semakin cepat dan berorientasi pada keadilan restoratif.

"Keadilan bagi korban anak bukan hanya tentang hukuman untuk pelaku , tetapi juga tentang pemulihan martabat , keamanan , dan masa depan korban, itulah yang menjadi fokus kami," pungkasnya.