REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan sektor pertanian dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 serta peran Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa itu disebut dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sejumlah kebijakan pada era Presiden ke-2 RI HM Soeharto masih relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan nasional.

"Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa," kata Fadli Zon kepada awak media usai acara.

Menurut dia, keberhasilan tersebut ditopang program Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Pada periode yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis pertanian.

"Dan saat itu, Pak Harto menggerakkan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia," ujarnya.

Fadli menilai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meski cakupan kegiatannya lebih luas karena menyentuh berbagai sektor ekonomi masyarakat desa.

"KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya," katanya.

Ia menambahkan, model koperasi yang kuat juga dapat ditemukan di Jepang melalui JA Zen-Noh yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli.

Selain sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada era Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok.

"Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam perluasan akses pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, program pembangunan SD Inpres membantu menurunkan angka buta aksara pada masa tersebut.

"Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan," kata Abdul Mu'ti.

Hanya sekitar 45 kilometer dari Tugu Monas Jakarta terdapat hamparan kebun kelapa sawit seluas ratusan hektare. Lokasinya berada di Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan industri di wilayah tersebut, jalan yang membelah perkebunan itu bahkan menjadi jalur alternatif menuju sejumlah kawasan perumahan di belakangnya.

Bagi orang yang baru melintas, pemandangan tersebut sering memunculkan pertanyaan: mengapa ada kebun sawit begitu luas di dekat Jakarta, dan siapa pemiliknya?

Sejarah kebun tersebut berkaitan dengan proyek agribisnis keluarga Presiden ke-2 Soeharto. Beberapa dokumentasi lama yang mengutip data Departemen Pertanian menyebut kawasan tersebut merupakan bagian dari Mekarsari Oil Palm Research Center, pusat pembibitan dan penelitian kelapa sawit dengan luas sekitar 300 hektare.

Merujuk pada citra satelit Google Earth, perkebunan masih dalam satu kawasan dengan Taman Buah Mekarsari. Kawasan yang digagas oleh Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto itu dibangun pada 1990, lalu diresmikan pada 1995.

Sejak awal, Taman Buah Mekarsari memang tidak hanya dirancang sebagai tempat wisata. Pengelola mengembangkannya sebagai pusat pelestarian plasma nutfah buah-buahan tropis, penelitian budidaya tanaman, pemuliaan varietas unggul, serta pengembangan bibit untuk petani dan masyarakat.

Dari aktivitas penelitian dan pembibitan tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang turut dikembangkan. Dalam sebuah tulisan di situs Mekarsari yang diunggah pada 2018, terdapat informasi mengenai benih kelapa sawit yang diproduksi oleh PT Sasaran Ehsan Mekarsari (SEM) dan cara pemesanannya.

Saat ini, kepemilikan dan pengelolaan Taman Buah Mekarsari lekat dengan nama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto, putri bungsu Soeharto.

Media lokal yang mengangkat soal pengelolaan “jalan sawit” sempat mengutip pernyataan camat setempat tentang kepemilikan tanah terkait jalan ini. Terdapat bidang-bidang tanah yang disebut dimiliki Yayasan Purnabakti Pertiwi yang lekat dengan keluarga Cendana.

Bukan Satu-satunya Kebun Sawit

Kebun sawit di Desa Mampir bukan satu-satunya hamparan sawit yang dapat ditemukan di kawasan Cileungsi dan sekitarnya.

Sekitar 15 kilometer dari lokasi tersebut, terdapat Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit (KPPS) Jonggol yang dikelola Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kebun seluas 50 hektare ini berfungsi sebagai laboratorium lapangan bagi mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari budidaya kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Pada 2023, IPB didukung pendanaan dari BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara III meresmikan Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini di kawasan tersebut. Fasilitas ini dirancang menyerupai pabrik kelapa sawit skala industri, tetapi dengan kapasitas yang jauh lebih kecil untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian.

Saat peresmian, Ketua Tim Laboratorium Riset Pengolahan Kelapa Sawit Mini IPB, Sudrajat, mengatakan fasilitas tersebut memiliki alur produksi yang lengkap dan mengikuti standar industri.

“Untuk selanjutnya kami mengundang kepada alumni untuk membangun lagi pabrik minyak beserta turunan dari industri sawit yang sudah dikelola di laboratorium ini,” ujarnya saat peresmian.

Merujuk pada publikasi di situs IPB, unit pengolahan mini yang tersedia saat ini mampu mengolah hingga dua ton tandan buah segar (TBS) per jam. Menurut IPB, ini merupakan unit pengolahan kelapa sawit pertama di dunia yang dimiliki oleh sebuah universitas.

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah dapat ditiru.

Titiek saat kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu mengapresiasi kinerja Kementerian Imipas dalam menggalakkan ketahanan pangan dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan.

"Saya atas nama Komisi IV mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imipas. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru, diduplikasi di tempat-tempat lainnya," kata dia.

Legislator bidang pertanian itu menyoroti langkah Kementerian Imipas mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, di antaranya tambak udang vaname, ikan sidat, kebun jagung, cabai, kebun buah hingga budidaya kambing dan sapi.

Menurut Titiek, program ketahanan pangan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tetapi juga untuk pribadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Di Nusakambangan, warga binaan yang sudah tidak berisiko tinggi diikutsertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun, narapidana yang dilibatkan ialah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen.

Ia menyebut bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam program ketahanan pangan bisa digunakan oleh WBP untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih, selain tambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerjanya.

"Itu yang luar biasa di sini," ucap Titiek.

Dia pun menyoroti transformasi Nusakambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan, menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebut kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto tersebut sebagai langkah yang kreatif.

"Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini mungkin Pak Presiden (Prabowo Subianto) bisa tidur tenang," katanya.

Di samping itu, ia mengatakan transformasi yang terjadi di Pulau Nusakambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan.

"Cambuk juga buat kementerian yang terkait dengan ketahanan pangan supaya lebih giat lagi untuk kita mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan kita semuanya," kata Titiek.

Maka dari itu, menurut dia, apa yang terjadi di Nusakambangan dapat dicontoh oleh pihak lain.

"Nusakambangan saja bisa kayak begini, bagaimana tempat lain? Sebenarnya ini semua kemauan kita. Kita mau tidak untuk memproduksi bahan-barang pangan ini? Kalau pejabatnya malas, ya, cukup begitu, duduk, begitu-gitu saja, ya, enggak terjadilah yang kayak begini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agus menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan perbaikan dalam kerja-kerja ketahanan pangan di lingkungan Kementerian Imipas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat program prioritas nasional, meningkatkan produksi pangan, serta mempercepat terwujudnya swasembada berkelanjutan.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV menerima penjelasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait pagu indikatif Kementan tahun 2027 sebesar Rp23,23 triliun beserta usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,43 triliun yang ditujukan untuk memperkuat program prioritas sektor pertanian.

“Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian atas Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp23.226.698.027.000 dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22.429.628.620.000," kata Titiek saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

Anggaran itu diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas sektor pertanian, antara lain lahan dan irigasi, prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peternakan, penyuluhan dan penguatan SDM, modernisasi pertanian, serta dukungan manajemen.

Dengan begitu, penyesuaian pagu indikatif Kementan dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV DPR RI juga memandang penting peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang masih bergantung pada impor. Karena itu, Kementan didorong melakukan pengembangan kawasan pangan dan hortikultura untuk mendukung swasembada, termasuk kedelai dan bawang putih.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target produksi dan target RPJMN 2025–2029.

Alokasi tambahan anggaran antara lain diperuntukkan bagi peningkatan produksi komoditas strategis, hilirisasi perkebunan, pengembangan ternak, produksi benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian termasuk dukungan motor penyuluh, pendidikan pertanian, serta operasional satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya di dalam negeri,” kata Mentan.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp23,23 triliun.

Alokasi terbesar berada pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian sebesar Rp7,06 triliun, disusul Sekretariat Jenderal Rp3,58 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Rp3,41 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp2,19 triliun.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp2,1 triliun, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp1,68 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,42 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Rp1,29 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp350 miliar, serta Inspektorat Jenderal Rp90,9 miliar.

Untuk memenuhi target produksi dan sasaran RPJMN 2025-2029, Kementan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,43 triliun. Usulan tambahan terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp5,04 triliun, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp3,55 triliun.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Perkebunan Rp3,27 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp3,02 triliun, BPPSDMP Rp2,68 triliun, BRMP Rp1,73 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,69 triliun, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp1,56 triliun, serta Sekretariat Jenderal Rp284 miliar.

Menurut Amran, penguatan anggaran tersebut penting karena sektor pangan merupakan isu strategis yang menentukan keberlangsungan suatu bangsa di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.

“Pangan bukan sekedar kebutuhan dasar, melainkan isu strategis yang menentukan keberlangsungan hidup matinya suatu bangsa. Oleh karena itu menjaga pangan adalah prioritas utama demi menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan memenuhi kebutuhan pangan 286 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan, pemerintah memfokuskan empat program utama yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi melalui biofuel, dan hilirisasi.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, Kementerian Pertanian mengarahkan program pembangunan untuk mendukung kedaulatan pangan melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pengembangan kawasan perkebunan, serta peningkatan produksi peternakan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut jumlah beras rusak sekitar 3.619 ton atau 0,06 persen dari stok nasional.

Informasi itu Amran ungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dalam rapat itu, mulanya Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto meminta Amran memperhatikan jumlah beras di gudang Bulog yang sudah berusia lebih dari 1,3 juta ton.

Menurut Titiek, terdapat temuan beras bantuan di Madura, Jawa Timur yang diketahui mutunya sudah berkurang.

“Yang umur 1 tahun sampai 1,5 tahun itu cukup tinggi, ada 1,3 juta. Bapak punya stok 5 juta, tapi yang warnanya putih tua itu ada 1,5 juta ton,” kata Titiek dalam rapat.

Titiek mengaku memiliki data terkait sebaran beras dengan usia lebih dari satu tahun di daerah.

Ia mewanti-wanti betul kepada Amran agar segera menjual atau menggunakan beras di gudang-gudang Bulog itu dengan cepat agar kualitasnya terjaga.

“Bapak jadi sasaran nih empuk kalau kayak gini. Jadi, tolong diperhatiin lagi stoknya Pak supaya berputarnya lebih cepat lagi,” ujar Titiek.

Menanggapi itu, Amran mengaku telah mendengar temuan beras dengan kualitas kurang baik yang digunakan sebagai bantuan di Madura.

Ia lalu memanggil Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan memintanya menjelaskan kondisi beras Bulog.

“Tadi pagi baru tiba dari China. Saya katakan ke Pak Dirut, ‘Ini pasti ditanya besok (di rapat). Nah ini jangan, jangan Bapak yang berbuat, masalahnya ke saya,” kata Amran menirukan percakapannya dengan Dirut Bulog.

“Rincikan saya berapa yang rusak, you harus terbuka,” lanjutnya.

Dirut Bulog lantas melaporkan, dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 5.305.594 ton, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen di antaranya masuk Kategori A.

Beras kategori ini masih turun mutu namun masih bisa diproses ulang dan kualitasnya kembali membaik untuk didistribusikan.

“Ini masih bisa diolah, diperbaiki 93.488 (ton). Ini masih bisa diperbaiki sebagian besar. Atau tapi kalau tidak, mungkin 10 persen, katakanlah 9.000 itu menjadi tepung,” tutur Amran.

Sementara, Kategori B atau beras turun mutu dan harus dilepaskan tidak ada sama sekali.

Adapun beras rusak atau turun mutu karena bencana force majeure seperti banjir, longsor, dan terutama banjir Aceh sebanyak 3.619 ton.

“Yang rusak Bu, 3.619 ton. Itu 0,00 sekian persen,” kata Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen, Analisis SWOT Negara ala Jawa, resmi diluncurkan di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026). Buku ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan, wawancara, dan pustaka oleh wartawan senior, Bambang Wiwoho.

"Buku Laku Spiritual Pak Harto ini adalah pengamatan saya semenjak menjadi wartawan Istana tahun '72. Saya menjadi wartawan Istana tahun '72, tapi sesudah itu masih berkecimpung di dekat Istana juga lah ya, tapi tugas-tugas lain," ucap Wiwoho dalam jumpa persnya, Senin (8/6/2026).

Di waktu senggang, Wiwoho mengaku melakukan aktivitas tapak tilas ke sejumlah lokasi yang kerap dikunjungi Presiden ke-2 Soeharto . Ia menjelaskan isi buku ini tentunya akan berbeda dengan pandangan umum masyarakat tentang mistis yang selalu dikaitkan dengan sosok gaib.

Dia menjelaskan, isi buku ini berupaya mengungkap bagaimana laku spiritual membentuk sikap hidup, cara berpikir, hingga perilaku Soeharto dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana cara Soeharto memilih para pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau mistis itu gambarannya selama ini kita kenal ada makhluk gaib, segala macam gitu ya. Tapi kalau di gambaran ini, nanti akan ketemu hal-hal lain," ucap dia.

Menurutnya, dalam buku ini dituliskan tentang laku spiritual Pak Harto yang mempengaruhi sikap hidup, cara pandang, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. "Termasuk di antaranya yang mempengaruhi bagaimana Pak Harto merekrut para pembantunya, itu saya gambarkan singkat."

Ia menyebut bahwa kiprah Soeharto telah ditulis melalui buku berjudul Tonggak-Tonggak Orde Baru yang total mencapai hampir 1.500 halaman. Namun, terdapat masukan dari sejumlah pihak agar khusus masalah laku spiritual diterbitkan terpisah.

"Jadi buku (Laku Spiritual Pak Harto) yang lebih simpel, lebih kecil, lebih praktis, lebih enak dibaca, karena yang trilogi itu tebal-tebal. Tapi kalau hanya laku spiritual saja kok terlalu tipis, kemudian dari diskusi dengan Pak Tra, ditambahlah analisis SWOT ala Jawa," ucapnya.

IDXChannel - Emiten Tommy Soeharto, PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) segera mencairkan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp10,36 miliar. Jumlah itu setara Rp0,53 per saham.

Hal itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2026.

Sebagai informasi, nilai pembagian dividen tersebut setara 20 persen dari laba bersih perseroan pada periode yang sama yakni Rp51,81 miliar.

Sepanjang tahun buku 2025, GOLF membukukan pendapatan bersih sebesar Rp215,5 miliar, tumbuh 8,9 persen YoY dibandingkan 2024 sebesar Rp198,0 miliar. Kinerja ini ditopang oleh dua faktor utama.

Pertama, pertumbuhan segmen golf, khususnya New Kuta Golf Bali yang mencatatkan pendapatan Rp182,3 miliar (tumbuh 95,9 persen YoY), pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya daya tarik kawasan dan berbagai inisiatif peningkatan kualitas lapangan serta fasilitas pendukung.

Kedua, dimulainya pengakuan pendapatan dari segmen real estate melalui serah terima unit The Links Golf Villa Cluster 1, yang menyumbang realisasi pendapatan sektor real estate sebesar Rp68,4 miliar, serta pengembangan Sequoia Hills di Sentul.

Jadwal lengkap pembagian dividen GOLF:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 10 Juni 2026
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Juni 2026
- Cum Dividen di Pasar Tunai: 12 Juni 2026
- Ex Dividen di Pasar Tunai: 15 Juni 2026
- Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 12 Juni 2026
- Tanggal Pembayaran Dividen: 29 Juni 2026.

(Dhera Arizona)

Emiten milik keluarga Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yaitu PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF) berencana memperluas ekspansi bisnis dengan merambah sektor properti dan perhotelan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem bisnis golf dan pariwisata yang menjadi fokus utama perseroan.

Komisaris Utama GOLF Darma Mangkuluhur Hutomo mengatakan industri pariwisata Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar. Menurut dia, bisnis golf di Indonesia ditopang oleh daya tarik wisata alam dan kebudayaannya.

Putra Tommy Soeharto ini menjelaskan, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata dan aktivitas leisure berkualitas, golf dinilai semakin berperan penting dalam perkembangan sektor pariwisata nasional.

Saat ini, GOLF memiliki portofolio lapangan golf berstandar internasional, fasilitas rekreasi serta pengembangan properti terintegrasi di Bali, Sentul dan Belitung.

“Pengembangan real estate dan fasilitas komersial kami jalankan untuk melengkapi ekosistem yang kami bangun, meningkatkan daya tarik kawasan, serta mendukung pertumbuhan bisnis golf di masa depan,” kata Darma dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Selasa (2/6).

Memasuki 2026, perseroan akan fokus menjaga kualitas operasional lapangan golf, melanjutkan proyek-proyek pengembangan yang tengah berjalan serta mengoptimalkan berbagai fasilitas yang telah dibangun sebagai bagian dari ekosistem golf dan resor terintegrasi.

Perseroan akan membangun hotel bernama Banyan Tree Pecatu Bali Hotel di kawasan Kuta. Mereka juga menggandeng PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) untuk mengembangkan proyek hunian Sequoia Hills di Sentul, Jawa Barat.

Saat ini GOLF memiliki beberapa properti di bisnis golf antara lain, Black Rocks Golf di Belitung, New Kuta Golf Club di Bali, Palm Hill Golf Club di Bogor hingga The Links Golf Villa Belitung.

Menurut dia, dengan fondasi bisnis yang telah dibangun dan peluang pasar yang masih terbuka lebar, GOLF optimis dapat terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Bidik Pertumbuhan Pendapatan 10%

Untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10%. Investor Relations GOLF Rave Arvense mengatakan target tersebut akan ditopang oleh pendapatan pemasaran (marketing revenue) dari penjualan klaster pertama The Links Golf Villa. Selain itu, bisnis lapangan golf juga ditargetkan tumbuh sekitar 10%.

Dalam mendukung ekspansi bisnis, perseroan akan membangun Banyan Tree Pecatu Bali Hotel di kawasan New Kuta Golf, Bali. Hotel yang berdiri di atas lahan seluas 5,1 hektare itu akan memiliki 70 kamar tipe vila dengan luas rata-rata sekitar 200 meter persegi per unit. Proyek hotel tersebut ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2027.

Selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) untuk mengembangkan proyek hunian Sequoia Hills di Sentul, Jawa Barat.

Rave menjelaskan proyek tersebut memiliki luas pengembangan mencapai 76 hektare yang terbagi ke dalam 14 klaster. Hingga saat ini, empat klaster telah diluncurkan ke pasar.

Kinerja Keuangan Kuartal Pertama 2026 GOLF

Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2026, GOLF membukukan laba bersih sebesar Rp 1,59 miliar. Angka tersebut meningkat 20,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,32 miliar.

Sementara itu, pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp 28,82 miliar atau naik 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 28,45 miliar.

Kontributor terbesar pendapatan masih berasal dari bisnis golf dengan porsi 78%. Adapun bisnis restoran menyumbang 13%, sedangkan segmen usaha lainnya berkontribusi sekitar 8%.

Untuk mendukung pengembangan bisnis, perseroan mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 300 miliar pada tahun ini. Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi capex tahun lalu sebesar Rp 202,54 miliar.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 197 miliar akan digunakan untuk pembangunan Banyan Tree Pecatu Bali Hotel. Sementara sisanya dialokasikan untuk renovasi dan peningkatan fasilitas pendukung bisnis golf.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi dengan Tommy Soeharto, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) menyatakan tengah mempercepat pengembangan armada, diversifikasi bisnis energi, serta menyiapkan transformasi korporasi yang lebih besar di tengah proses delisting induk usahanya, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS).

Direktur Utama HUMI Ari Askhara mengatakan kinerja pada awal kuartal II menjadi momentum penting bagi perseroan setelah berbagai investasi yang dilakukan sepanjang 2025 mulai memberikan hasil nyata terhadap pertumbuhan kinerja.

"Kami optimistis HUMI akan memasuki fase pertumbuhan baru yang lebih besar dan lebih berkualitas. Fokus kami bukan hanya bertumbuh, tetapi membangun platform energi maritim yang mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis.com, dikutip Senin (1/6/2026).

Optimisme tersebut, lanjutnya, didukung oleh kinerja kuartal I/2026 yang menunjukkan peningkatan pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh strategi ekspansi agresif yang dijalankan sepanjang tahun lalu, mulai dari penambahan armada, pengembangan aset operasional, hingga perluasan berbagai inisiatif bisnis baru.

Memasuki kuartal II/2026, Ari menyebut perseroan telah menambah armada oil tanker senilai US$5,7 juta guna memperkuat kapasitas distribusi energi domestik. Penambahan aset tersebut diharapkan meningkatkan utilisasi armada sekaligus memperbesar kemampuan perusahaan dalam mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan energi nasional.

Langkah ekspansi tidak berhenti pada bisnis pelayaran. Melalui anak usahanya, HUMI juga telah melakukan groundbreaking proyek Mini LNG Plant di Bojonegoro. Proyek tersebut menjadi pijakan awal perusahaan untuk memperluas bisnis ke sektor hilir energi yang memiliki potensi nilai tambah lebih tinggi.

Selain itu, perseroan juga mulai mengembangkan bisnis LNG Retail yang menyasar sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Strategi ini menjadi bagian dari upaya membangun rantai nilai LNG yang lebih terintegrasi, mulai dari infrastruktur hingga pengguna akhir.

Delisting HITS Jadi Titik Transformasi

Di tengah ekspansi bisnis yang berjalan, HUMI juga menghadapi momentum korporasi yang dinilai strategis. Seiring proses delisting yang tengah dijalankan oleh HITS, HUMI diproyeksikan akan mengambil peran yang lebih sentral sebagai holding utama dalam grup usaha Humpuss.

Transformasi tersebut diyakini akan memperkuat integrasi bisnis antarentitas, mempercepat pengembangan portofolio usaha, serta meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menangkap peluang di sektor maritim dan energi.

Perubahan struktur grup ini dinilai menjadi fondasi penting bagi HUMI untuk memperkuat posisinya sebagai platform energi maritim terintegrasi, terutama ketika kebutuhan energi nasional terus meningkat dan sektor logistik energi semakin berkembang.

Ke depan, perseroan akan menjalankan strategi pertumbuhan melalui dua pilar utama. Pertama, memperkuat bisnis midstream yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, dan infrastruktur energi domestik. Kedua, mengembangkan sektor downstream melalui proyek Mini LNG Plant dan LNG Retail sebagai sumber pertumbuhan baru.

Sejalan dengan penguatan bisnis inti dan diversifikasi usaha yang sedang dijalankan, HUMI meyakini bahwa kombinasi antara pertumbuhan organik, penambahan aset strategis, pengembangan infrastruktur energi, serta integrasi rantai nilai LNG akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan resilien di masa mendatang.

"Strategi tersebut sekaligus menempatkan Perseroan pada posisi yang semakin kuat untuk menangkap peluang dari meningkatnya kebutuhan energi nasional," imbuh Ari.

Geopolitik Belum Berdampak Material

Sementara itu, di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap ketegangan geopolitik global, termasuk perkembangan di kawasan Selat Hormuz, HUMI menyatakan belum melihat dampak material terhadap operasional maupun kinerja keuangannya.

Hal itu karena mayoritas bisnis perseroan masih berfokus pada pasar domestik dan tidak memiliki kontrak pelayaran internasional yang melewati kawasan tersebut. Meski demikian, manajemen tetap mencermati perkembangan global mengingat volatilitas harga energi dan perubahan sentimen investasi dapat memengaruhi industri secara tidak langsung.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - 21 Mei 1998 tercatat sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden RI tersebut merupakan puncak dari beberapa peristiwa yang terjadi terjadi seperti Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, Kerusuhan Mei 1998, mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR, gagalnya pembentukan Komite Reformasi , hingga mundurnya 14 menteri Kabinet Pembangunan VII.

Amien Rais yang dikenal sebagai Tokoh Reformasi, mengetahui kabar tentang pengunduran diri Soeharto tersebut. "Selamat tinggal pemerintahan lama, selamat datang pemerintahan era baru," kata Amien dikutip dari buku Mohammad Amien Rais Putra Nusantara.

Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI. Soeharto pun menunjuk Habibie sebagai penggantinya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

Berikut ini pidato pengunduran diri Soeharto

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan Pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pagi ini pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar '45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing.B J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998–2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin Negara dan Bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 nya.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Mei 1998.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pemberitaan media massa internasional The Economist yang mengkritisi sejumlah program prioritas pemerintah karena dinilai membebani kondisi fiskal Indonesia.

Yusril menilai analisis yang berkembang di media asing kerap kali memiliki agenda tersirat untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan sejumlah program strategis itu seolah-olah tengah mengarahkan Indonesia untuk kembali ke struktur ekonomi masa lalu yang berjalan tidak optimal, saat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat tumbuh dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto (Soeharto). Artinya, bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk-produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang," kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

Yusril menceritakan bahwa pada masa sesaat sebelum badai krisis moneter mengguncang pada medio 1997-1998, pemerintahan era Presiden Soeharto disebutnya sanggup membawa pertumbuhan ekonomi RI meroket hingga angka 8%.

Indonesia saat itu nyaris menjadi salah satu raksasa kekuatan ekonomi di Benua Asia atau yang santer disebut dengan julukan Macan Asia.

"Saya mau mengomentari. Saya ingat betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 1997, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Kenapa? Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8% pada waktu itu," tuturnya.

Selanjutnya, usai perekonomian RI tumbuh dengan pesat pada era yang disebut sebagai fase "tinggal landas" tersebut, Yusril menyebut terdapat serangkaian peristiwa yang sekonyong-konyong menyebabkan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, jatuh dan terpuruk hingga titik nadir.

Saat keadaan kacau balau tersebut terjadi dalam waktu yang sekelebat, Yusril menyebut bahwa International Monetary Fund (IMF) datang dengan tangan terbuka untuk membantu Indonesia keluar dari krisis dengan menawarkan pinjaman lewat surat kesediaan (Letter of Intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar beserta sejumlah usulan atau rekomendasi untuk memperbaiki ekonomi RI.

Namun, tutur dia, hal tersebut baru dapat direalisasikan bila terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah saat itu.

Yusril, yang saat itu merupakan penulis naskah pidato kepresidenan, mengungkapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi Presiden Soeharto adalah bersedia menyetop pendanaan terhadap aktivitas industri pesawat dalam negeri yang dilakukan oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau yang saat ini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang saat itu dikepalai oleh suksesor Soeharto sebagai presiden, B.J. Habibie.

"Karena tidak bisa, diguncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah bersama Pak Moerdiono (Mensesneg) pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan, 'Kami akan membantu Indonesia'. Kita itu ibaratnya bayi lahir, enggak dewasa masuk inkubator. Dia (IMF) akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu, permintaannya dana untuk pengembangan IPTN ditahan oleh kita," bebernya.

Yusril menyatakan bahwa persyaratan yang akhirnya mau tidak mau dipenuhi oleh Presiden Soeharto tersebut dengan harapan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terpuruk dengan memutar dana pinjaman asing membuat industri dirgantara Tanah Air saat itu seketika mandek.

Ia juga membayangkan bila pendanaan terhadap IPTN tetap berlanjut, Indonesia sangat mungkin dapat mengembangkan industri pesawat tempur secara mandiri.

"Kenapa? Orang-orang [negara] Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kenapa? Kalau IPTN punya pengembangan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Kenapa? Kita digagalkan di sini. Sudah saya bilang harus paham di sini," tegasnya.

Oleh sebab itu, Yusril mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang bertujuan untuk mendiskreditkan visi serta program pemerintah yang bertujuan baik.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia dapat sesegera mungkin untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan tidak terus-menerus mendewakan perspektif yang berasal dari luar negeri.

"Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan menolong kita itu, kecuali kita sendiri. Ya, jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu terburuk. Kita yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memastikan menindak aktivitas tambang ilegal di sekitar wilayah IKN. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antar lembaga, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN sekaligus Ketua Umum Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN, Agung Dodit Muliawan menegaskan bahwa Otorita IKN telah melakukan berbagai langkah sejak 2023 untuk memberantas aktivitas ilegal di wilayah IKN.

“Sejak 2023, kami telah membentuk Satgas lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan IKN, termasuk di Tahura Bukit Soeharto,” ujar Agung Dodit dikutip dari laman Otorita IKN, Selasa (12/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, Satgas telah melakukan sejumlah penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Tahura dan wilayah hutan lainnya di IKN. Beberapa di antaranya meliputi penanganan kasus pengangkutan batu bara ilegal yang telah berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, penanganan tambang ilegal di belakang RS Samboja oleh Polda Kaltim, hingga penanganan kasus pertambangan dan penjualan batu bara ilegal di Samboja oleh Bareskrim Polri.

Selain itu, Satgas juga melakukan penindakan terhadap pengangkutan batu bara ilegal menggunakan tujuh truk dan pengangkutan batu bara ilegal menuju jetty yang telah diserahkan kepada aparat penegak hukum terkait.

Agung Dodit menegaskan bahwa kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan konservasi yang secara hukum tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan dalam bentuk apa pun.

“Kami berkomitmen menjaga kawasan konservasi ini dari segala bentuk perambahan dan aktivitas pertambangan ilegal. Penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pengecualian,” tegasnya.

Selain langkah penindakan, Otorita IKN juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terhadap aktivitas yang telah terlanjur ada sebelum pembentukan IKN.

Ke depan, Otorita IKN akan meningkatkan frekuensi patroli, memperkuat penegakan hukum, melanjutkan proses hukum terhadap seluruh aktivitas ilegal, serta melibatkan masyarakat sebagai mitra pengawasan melalui saluran pelaporan resmi Otorita IKN.