IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu yang menyebutkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Klarifikasi ini menanggapi pesan berantai dan kabar yang beredar di masyarakat mengenai kondisi kesehatan bendahara negara tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan, informasi mengenai kondisi kritis Menkeu adalah tidak benar.

“Sampai saat ini Pak Menteri (Purbaya) dalam keadaan sehat,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh IDX Channel pada Sabtu (2/5/2026) malam.

Isu mengenai kesehatan Purbaya mulai mencuat setelah beredar narasi yang menyebutkan beliau 'ambruk' dan dilarikan ke rumah sakit.

Berbagai spekulasi pun bermunculan di media sosial, mulai dari dugaan gangguan gula darah hingga masalah pada pinggang yang mengharuskannya menerima tindakan suntikan sebanyak delapan kali.

Kehebohan ini diperkuat dengan beredarnya sebuah potongan video atau foto di platform TikTok yang memperlihatkan Menkeu terduduk lemas dengan mengenakan kaos berwarna hitam.

Namun, pihak Kemenkeu menekankan segala dugaan tersebut hanya bersifat asumsi dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

Klarifikasi kesehatan ini muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap kinerja Kementerian Keuangan. Meski terdapat dinamika terkait penundaan konferensi pers APBN KiTa pada akhir April lalu yang sempat dikritik oleh berbagai lembaga ekonomi seperti CELIOS, aktivitas pelayanan di lingkungan Kemenkeu dipastikan tetap berjalan normal.

Hingga saat ini, Purbaya dikonfirmasi tetap menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana mestinya. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap penyebaran berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan selalu merujuk pada keterangan resmi otoritas terkait.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Grab Indonesia mendukung komitmen Presiden Prabowo Subiantko dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi respons Grab terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perpres itu mengatur agar platform maksimal hanya memotong 8 persen dari sebelumnya mencapai 20 persen. Dengan begitu, minimal 92 persen pendapatan diterima para pengemudi.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Neneng menambahkan, saat ini perusahaan sedang menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai Perlindungan Pengemudi Transportasi Online demi menelaah lebih dalam rincian kebijakan tersebut.

Menurut pandangannya, usulan mengenai struktur komisi yang baru tersebut merupakan sebuah transformasi fundamental terhadap pola operasional platform digital dalam fungsinya sebagai marketplace.

"Grab siap bersinergi dengan pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi perubahan ini," katanya.

Langkah kolaboratif tersebut bertujuan agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan proteksi bagi mitra pengemudi, menjamin tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat luas, serta menjaga keberlangsungan industri secara jangka panjang.

Sejak beroperasi di tanah air, Neneng menyebut bahwa Grab telah memberikan pendampingan kepada jutaan mitra pengemudi serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital.

Grab menegaskan upaya mendukung taraf hidup para mitra pengemudi beserta keluarga selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil perusahaan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - China menduduki peringkat pertama secara global dalam produksi 17 sumber daya mineral pada 2025.

Dilansir dari Xinhua pada Jumat (1/5/2026), mineral tersebut antara lain batu bara, vanadium, titanium, seng, logam tanah jarang, tungsten, timah, molibdenum, antimon, galium, indium, emas, dan tellurium.

Menurut Kementerian Sumber Daya Alam China, negara tersebut juga memiliki cadangan terbesar di dunia untuk 14 sumber daya mineral.

Mineral tersebut antara lain logam tanah jarang, tungsten, timah, molibdenum, antimon, galium, germanium, indium, fluorit, dan grafit.

Produksi industri pertambangan China mencapai sekitar 32,7 triliun yuan atau sekitar Rp83 ribu triliun pada 2025, setara dengan 23 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Pencapaian tersebut menggarisbawahi posisinya sebagai negara terbesar di dunia dalam produksi, peleburan, dan pengolahan mineral.

China juga merupakan pemasok utama bagi industri peleburan dan pengolahan global, terutama untuk mineral penting sepertu logan tanah jarang. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Sejumlah raksasa minyak dan gas dunia mencatat peningkatan laba yang signifikan pada kuartal I-2026, di tengah lonjakan harga akibat perang di Timur Tengah

Dilansir dari AFP pada Jumat (1/5/2026), perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel dimulai sejak akhir Februari.

Perusahaan migas Prancis, TotalEnergies, melaporkan kenaikan laba bersih hingga 51 persen pada Januari-Maret, menjadi USD5,8 miliar atau sekitar Rp100 triliun.

Pertumbuhan produksi minyak dan gasnya di Brasil dan Libya memungkinkan grup tersebut untuk mengimbangi kerugian di wilayah Teluk.

"Kami mampu memanfaatkan kenaikan harga," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Produksi minyak dan gas perusahaan naik empat persen pada kuartal tersebut. Jumlah gas alam cair yang diangkut melalui laut meningkat 12 persen.

Sebelumnya, BP asal Inggris melaporkan peningkatan laba bersih lebih dari dua kali lipat pada kuartal I-2026, juga didorong lonjakan harga minyak.

BP melaporkan laba sebesar USD3,2 miliar atau sekitar Rp55 triliun pada Januari-Maret. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan para analis, dan dua kali lipat lebih besar dibandingkan USD1,38 miliar yang dilaporkan pada periode yang sama setahun sebelumnya.

Konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak. Penyebab utamanya ialah lumpuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang biasanya dilintasi 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair global.

Minyak mentah Brent, patokan global untuk harga minyak, saat ini diperdagangkan sekitar USD110 per barel, dibandingkan dengan sekitar USD73 sebelum perang. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Keterbukaan informasi mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sebagai instrumen vital dalam memelihara kepercayaan publik dan stabilitas pasar.

Dokumen APBN KiTa, yang rutin dirilis setiap bulan sejak 2018, menjadi referensi utama bagi para pelaku ekonomi untuk melihat arah kebijakan fiskal pemerintah secara transparan.

Namun, penundaan konferensi pers APBN KiTa yang sedianya digelar pada 30 April 2026 menjadi perhatian para analis ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar akses informasi publik tetap terjaga, mengingat pentingnya data fiskal bagi penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menekankan bahwa penyampaian data yang tepat waktu merupakan fondasi bagi masyarakat dan investor dalam mengambil langkah ekonomi yang tepat. Ketersediaan informasi yang lengkap akan membantu menjaga optimisme dan meminimalisir ketidakpastian di pasar.

“Informasi tersebut tidak hanya berguna bagi analis, akademisi, investor, namun juga berguna bagi masyarakat untuk menentukan keputusan ekonomi, salah satunya keputusan untuk melakukan konsumsi barang,” ungkap Huda dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Ia menambahkan bahwa kejelasan informasi akan sangat membantu investor dalam memetakan arah kebijakan publik ke depan, yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa keterbukaan informasi adalah solusi terbaik meski kondisi sektor keuangan tengah menghadapi tekanan seperti pelemahan kurs Rupiah. Dengan data yang terbuka, spekulasi di pasar dapat diredam dan manajemen kebijakan fiskal akan dipandang lebih kredibel oleh investor.

“Justru dengan menunda konferensi pers APBN Kita beserta dokumen lengkap keuangan negara, investor berspekulasi terhadap kinerja fiskal. Apa karena penerimaan turun dan tambahan utang naik signifikan sehingga data-data yang signifikan tidak disampaikan secara tepat waktu ke publik? Situasi ini justru banyak merugikan kepercayaan pasar terhadap manajemen kebijakan fiskal pemerintah. Lebih baik terbuka saja, apapun kondisinya,” kata Bhima.

Bhima juga menyoroti pentingnya rencana stimulus fiskal yang komprehensif untuk mencegah dampak perlambatan ekonomi, seperti program bantuan subsidi dan dukungan bagi pelaku usaha agar tetap tangguh menghadapi tantangan global.

Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar memandang rutinitas penjelasan kondisi APBN sebagai bagian dari fungsi akuntabilitas negara kepada rakyat. Penjelasan yang rinci dinilai sangat krusial di tengah ketidakpastian global dan dinamika kurs saat ini.

“APBN itu instrumen yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ketika pemerintah tidak secara rutin menjelaskan kondisinya, ruang pengawasan publik makin terbatas,” ujar Media.

Meski terdapat tantangan dalam koordinasi rilis data, para ahli berharap Kementerian Keuangan dapat terus memperkuat komunikasi publiknya. Hal ini guna memastikan para pelaku usaha dapat mengambil langkah bisnis yang optimistis dan terukur, serta menjaga fondasi kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara tetap kokoh. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PTP Nonpetikemas mengakui bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada peningkatan beban biaya operasional. Mengingat saat ini alat-alat bongkar muat yang digunakan masih sebagian menggunakan tenaga fosil atau bahan bakar minyak.

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto memastikan, kenaikan beban operasional tersebut tidak akan berdampak pada kualitas layanan terhadap pelanggan di pelabuhan. Ia perkirakan kenaikan harga BBM industri sebagai dampak dari konflik yang terjadi di timur tengah, membuat beban operasional naik menjadi 2 kali lipat.

"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).

Toto menambahkan, di tengah kenaikan beban operasional akibat dari kenaikan harga BBM, PTP Nonpetikemas terus mengupayakan penggantian alat operasional yang sebelumnya bertenaga fosil, menjadi penggerak listrik. Hal ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM dan meredam dampak para arus kas perusahaan.

Saat ini PTP Nonpetikemas telah memiliki alat pelabuhan untuk operasional bertenaga listrik, walaupun masih terdapat sebagian alat operasional yang menggunakan BBM. Namun kedepannya elektrifikasi alat operasional semakin ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan efisiensi , mendukung pengurangan emisi dan menuju pelabuhan yang ramah lingkungan.

"Alat bongkar muat kita ada yang beberapa masih pakai solar ya. Makanya program kita tahun ini kan elektrifikasi semua. Memang kan banyak ya, sehingga dilakukan secara bertahap," katanya.

Namun demikian Toto menegaskan, PTP Nonpetikemas belum melakukan penyesuaian tarif jasa bongkar muat walaupun harga BBM industri saat ini mengalami kenaikan. Sebab tarif sendiri telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga perusahaan akan ikut pada aturan yang berlaku.

"Kalau penyesuaian tarif tentu kita harus koordinasi dengan regulator penyesuaiannya. Karena dampak ini kan besar (kalau tarif naik), nanti ke masyarakat bisa seperti apa. (Penyesuaian tarif) kita akan ikut regulator," kata Toto.

"Tentu kita di pelabuhan tidak bisa serta merta menaikan tarif. Semua ada regulasinya. Kita berharap sebetulnya bisa normal kembali sehingga aktivitas kita normal kembali," lanjutnya.

Kesempatan yang sama, Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo mengakui bahwa kenaikan harga BBM juga turut membuat para vendor alat berat di pelabuhan meminta penyesuaian nilai kontrak terhadap perusahaan.

"Vendor-vendor alat berat itu sudah kita kumpulkan, itu meminta kenaikan sampai 25 persen. Tadinya dia minta naik 50 persen, saya bilang, nanti dulu, harus kita hitung. Per jam butuh solar berapa, hasilnya kerja itu berapa, kita bagi, akhirnya ketemu angka 25 persen," pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Lonjakan harga bahan bakar fosil sejak perang pecah di Timur Tengah menekan pemasok poliester dan produsen pakaian di berbagai negara.

Dilansir dari Asia One pada Jumat (1/5/2026), perusahaan fast fashion seperti Zara dan H&M berpotensi menghadapi peningkatan biaya.

Filatex, salah satu produsen benang poliester terbesar di India, membayar hampir 30 persen lebih mahal untuk bahan baku yang berasal dari minyak bumi. Asam tereftalat murni dan monoetilena glikol dibutuhkan untuk membuat benang poliester.

"Pemasok asal China menaikkan harga dan pasokan dari Timur Tengah terganggu," kata Direktur Pelaksana Filatex Madhu Sudhan Bhageria kepada Reuters.

Tekanan ini dirasakan di seluruh rantai pasokan pakaian, yang sebagian besar berada di Asia.

Terbuat dari minyak bumi, poliester mendominasi industri tekstil, menyumbang 59 persen dari produksi serat global dan digunakan dalam segala hal, mulai dari celana pendek hingga gaun.

Tekanan tersebut pada akhirnya dapat dirasakan perusahaan ritel yang bergantung pada rantai pasokan di Asia. Meskipun untuk saat ini, stok pakaian untuk beberapa musim ke depan relatif aman.

Perusahaan ritel Primark asal Inggris mengatakan, stok musim semi/musim panas dan sebagian besar stok musim gugur/musim dingin telah terjamin.

Dalam sebuah pernyataan, H&M mengatakan belum melihat gangguan besar pada produksi di Bangladesh. Pemilik Zara, Inditex, menolak berkomentar tentang pasokan poliesternya.

Peritel seperti Zara dan H&M mulai beralih ke poliester daur ulang, yang terbuat dari limbah botol plastik, yang dapat mengurangi sebagian tekanan biaya yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak.

Namun secara global, poliester daur ulang masih hanya menyumbang 12 persen dari total produksi poliester. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil pejabat tinggi Danantara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026), usai hadir dan memberikan orasi di perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas).

Dari pantauan IDXChannel, Presiden Prabowo tampak memanggil CTO Danantara Sigit Puji Santosa.

"Diskusi membahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara dan lain-lain," ujar Sigit saat ditemui awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Sigit mengatakan bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan brainstorming bersama sejumlah pakar terkait sejumlah solusi.

Dia membantah mereka membahas perihal alutsista, mengingat Sigit juga berstatus Dirut Pindad.

"Program-program kita, program R&D, program edukasi, edukasional, dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo ikut merayakan Hari Buruh. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kado kepada buruh, mulai dari Perpres Ojol, Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188, hingga penyelesaian UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi Indonesia masih relatif aman di tengah situasi global yang tengah bergejolak. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan May Day di kawasan Monas, Jumat (1/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menilai banyak negara saat ini menghadapi krisis dan kepanikan, terutama terkait ketahanan pangan dan energi. Namun, ia menegaskan Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman.

"Saudara-saudara, perhatikan seluruh dunia dalam keadaan krisis, banyak negara sudah panik, kita masih aman, kita swasembada pangan, pangan kita aman, BBM kita masih aman," ujarnya.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Indonesia tidak lama lagi akan mencapai kemandirian energi, termasuk swasembada bahan bakar minyak (BBM).

"Berapa tahun lagi kita tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi," janjinya.

Prabowo sebelumnya telah menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi pada akhir 2029. Meski begitu, ia memastikan pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada energi bisa segera dicapai.

Prabowo optimistis target itu bisa segera tercapai apalagi Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa. Dia menegaskan tugas dari pemerintah adalah mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13.056.881 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para wajib pajak hingga batas waktu 30 April 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas laporan yang masuk berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan yang mendominasi komposisi pelaporan.

"Per tanggal 30 April 2026 pukul 24:00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 tercatat sebanyak 13.056.881 SPT," tulis Inge dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Untuk Tahun Buku Januari-Desember terdapat Orang Pribadi (OP) Karyawan 10.743.907 laporan, Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 1.438.498 laporan, Wajib Pajak Badan sebanyak 846.682 (dalam Rupiah) dan 1.379 (dalam USD), serta Sektor Migas tercatat 13 laporan (Rupiah) dan 181 laporan (USD).

Sedangkan Beda Tahun Buku (Pelaporan sejak 1 Agustus 2025) dengan Wajib Pajak Badan terdiri dari 26.184 (Rupiah) dan 37 (USD).

Sejalan dengan transformasi digital perpajakan, DJP juga melaporkan perkembangan signifikan pada aktivasi akun Coretax. Hingga akhir April 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun sistem terbaru ini mencapai 18.993.498.

Rinciannya, Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 17.803.629 aktivasi, Wajib Pajak Badan sebanyak 1.098.274 aktivasi, Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebanyak 91.366 aktivasi dan Wajib Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebanyak 229 aktivasi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis PMK Nomor 28 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan akurasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Aturan baru yang mulai berlaku efektif per 1 Mei 2026 ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PMK 39/PMK.03/2018 dan perubahannya, yang dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan penyesuaian prosedur saat ini.

"Bahwa untuk meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak," tulis aturan tersebut, dikutip Jumat (1/5/2026).

Melalui kebijakan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah mempercepat aliran likuiditas bagi wajib pajak patuh, sehingga mereka bisa mendapatkan haknya kembali dengan proses yang lebih efisien tanpa harus melewati pemeriksaan yang rumit di awal.

Dalam PMK Nomor 28 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tiga kelompok utama yang berhak mendapatkan percepatan restitusi.

Pertama, Wajib Pajak Kriteria Tertentu (WP Patuh). Selalu tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kemudian tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Kedua, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Berdasarkan Nilai Restitusi). Untuk Orang Pribadi langsung diberikan bagi yang tidak menjalankan usaha.

Bagi pengusaha/pekerja bebas, batasan maksimal adalah Rp100 juta. Untuk Wajib Pajak Badan terbuka untuk perusahaan dengan peredaran usaha hingga Rp50 miliar dan nilai lebih bayar maksimal Rp1 miliar dan Pengusaha Kena Pajak (PKP): Batasan lebih bayar maksimal Rp1 miliar pada SPT Masa PPN.

Ketiga, Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah Kategori ini mencakup entitas bisnis strategis seperti perusahaan terbuka (Tbk) yang terdaftar di bursa efek, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mitra Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) dan pengusaha pabrikan, pedagang besar farmasi, serta distributor alat kesehatan yang memenuhi syarat teknis tertentu.

Implementasi aturan ini diharapkan menjadi angin segar bagi dunia usaha, mengingat percepatan restitusi pajak akan sangat membantu perputaran modal kerja perusahaan di tengah dinamika ekonomi nasional.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa DJP terus memperkuat infrastruktur digitalnya melalui sistem Coretax yang kini telah diaktivasi oleh lebih dari 18,9 juta wajib pajak untuk mendukung transparansi dan kemudahan layanan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor nasional melalui penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah, serta sinergi dengan dunia usaha.

Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menteri yang akrab disapa Busan itu menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk meningkatkan ekspor dari berbagai komoditas, sekaligus menjaga pertumbuhan pasar domestik.

"Kita terus kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini Kadin dan seluruh asosiasi. Bagaimana pertama kita ekspor kita terus meningkat dari beberapa komoditas dan juga bagaimana pasar dalam negeri tetap terus tumbuh," kata Mendag.

Menurutnya, berbagai program strategis akan dijalankan secara bersama-sama, dengan dukungan penuh dari pelaku usaha. Sinergi tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan Kadin di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kita bareng-bareng, kita tingkatkan ekspor kita, kita tingkatkan daya saing kita, dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama," tuturnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie menilai terdapat tiga fokus utama dalam penguatan sektor perdagangan nasional, yakni stabilitas perdagangan dalam negeri, ekspansi pasar ekspor, dan peningkatan investasi.

Ia menekankan pentingnya perdagangan antar daerah sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, mengingat tidak semua daerah memiliki komoditas yang sama.

"38 provinsi bisa berdagang satu sama lain karena tidak semuanya menghasilkan hal yang sama. Jadi ini bisa menjadi ketahanan ekonomi sendiri," katanya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai telah membuka akses pasar ekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Kanada, hingga Uni Emirat Arab. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan devisa, terutama di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu, Anindya menyoroti pertumbuhan investasi yang mencapai Rp500 triliun pada kuartal I-2026. Menurutnya, investasi tersebut didominasi oleh skala menengah yang membuka peluang besar bagi pelaku usaha di daerah.

"Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang, itu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)