IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hindayana, mengungkapkan realisasi serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp30 triliun hingga 22 Oktober 2025.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 42 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyerap Rp30 triliun. Itu sudah mencakup 42 persen,” ujar Dadang saat dijumpai usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Dadang menyebut angka serapan penyerapan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

"Meningkat terus sepanjang bulan. Jadi kita akan kekurangan kurang lebih Rp28 triliun di akhir tahun," kata dia.

Menurut Dadan, dana Rp28 triliun tersebut merupakan tambahan anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memastikan anggaran akan diserap secara penuh.

"Iya betul (dana yang diberikan Presiden) kita akan gunakan itu semuanya,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2025.

Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menurunkan angka stunting di Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Industri semikonduktor Jepang mengincar tenaga kerja asal Indonesia untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Dua perusahaan Jepang, Fukuoka Financial Group dan World Holdings, bekerja sama untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia di industri semikonduktor di wilayah Kyushu.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan bermitra dengan Politeknik Mitra Industri, yang mengoperasikan tujuh sekolah menengah teknik di Indonesia. Jaringan ini didirikan pada 2011 oleh mantan karyawan Marubeni dan memiliki total sekitar 6.500 siswa per September.

Mitra Industri menyediakan pendidikan teknik bergaya Jepang. SMK Mitra Industri MM2100 memiliki delapan departemen di berbagai bidang seperti elektronika, otomotif, dan sepeda motor.

Karena tujuh dari 10 siswa akan bekerja di perusahaan Jepang, Mitra Industri menekankan keterampilan berbahasa Jepang dan budaya kerja.

Wilayah Kyushu menjadi pusat industri semikonduktor sejak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) mendirikan pabrik Jepang pertamanya di sana.

Perusahaan semikonduktor Jepang akan menerima pekerja Indonesia melalui Program Pelatihan Magang Teknis atau melalui program lainnya. Pemberi kerja menanggung biaya relokasi dan dapat menawarkan bonus awal sebesar 200.000 yen. Mereka juga membayar biaya lisensi bulanan sebesar puluhan ribu yen.

Kyushu diperkirakan kekurangan 800 hingga 1.000 tenaga kerja semikonduktor setiap tahunnya, menurut perkiraan Konsorsium Pengembangan Sumber Daya Manusia Semikonduktor Kyushu, sebuah organisasi industri-akademisi-pemerintah. (Wahyu Dwi anggoro)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp218 triliun hingga pertengahan Oktober 2025.

Maman mengatakan, Rp218 triliun itu disalurkan kepada 3,72 juta debitur di seluruh Indonesia.

“Sebanyak 3,72 juta debitur tersebut terdiri atas 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru,” kata Maman, Kamis (23/10/2025).

Dia menambahkan, penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen telah disalurkan ke sektor produktif.

“Sudah melampaui target yang telah ditetapkan,” katanya.

Dalam pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM terus mendorong alokasi 30 persen ruang komersial publik bagi pengusaha UMKM.

“Hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 40,08 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Sebanyak 6.400 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut di 392 unit infrastruktur publik,” kata Maman.

Menurut Maman, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan dana mengendap di Bank Jakarta senilai Rp14,6 triliun bukan untuk deposito, melainkan untuk pembayaran barang dan jasa hingga pembangunan fisik lainnya pada November dan Desember 2025.

"Saya setuju 1.000 persen dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa di Jakarta ada Rp14,6 triliun. Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik, itu pembayarannya selalu di November dan Desember," kata Pramono di Jakarta dikutip, Kamis (23/10/2025).

"Jadi sekali lagi, saya termasuk yang berterima kasih dan sepakat dengan Menteri Keuangan. Benar ada, tetapi di Jakarta bukan untuk apa, menjadi deposito bukan, semata-mata nanti untuk persiapan kita untuk menyelesaikan hal ini," tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," kata Eli di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), Eli menambahkan, angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis di Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel – Terminal LPG Tanjung Sekong yang dikelola oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET), Subholding Integrated Marine Logistics (IML), menjadi salah satu infrastruktur vital storage penyimpanan energi nasional. Kontribusinya sekitar 40 persen terhadap total kebutuhan LPG nasional.

Beroperasi sejak 2012 dan mengalami peningkatan menjadi Terminal LPG Refrigerated pada 2020, terminal ini berperan penting memastikan ketersediaan energi rumah tangga dan industri di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menegaskan, posisi Terminal LPG Tanjung Sekong sangat strategis bagi ketahanan energi nasional.

“Terminal ini memikul tanggung jawab besar dalam memastikan pasokan energi tetap aman dan berkelanjutan untuk kebermanfaatan masyarakat, khususnya kebutuhan LPG yang digunakan setiap hari di rumah tangga,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

Arya juga menyampaikan apresiasi terhadap penerapan protokol Health, Safety, Security, Environment (HSSE) yang ketat di area kerja, serta upaya edukasi masyarakat sekitar mengenai keselamatan energi.

“Para Perwira di Tanjung Sekong tidak hanya fokus pada operasi, tetapi juga aktif berinteraksi dan berbagi pengetahuan keselamatan dengan masyarakat sekitar,” kata Arya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal Bayu Prostiyono menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat aspek HSSE dan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap aktivitas operasional.

“Sebagai fasilitas vital nasional, kami memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar keselamatan internasional dan prinsip keberlanjutan,” ujar Bayu.

Sebagai perwujudan aspirasi menjadi world class green terminal, serta bagian dari komitmen Pertamina terhadap Net Zero Emission (NZE) 2060, Terminal LPG Tanjung Sekong juga mengimplementasikan berbagai inovasi ramah lingkungan dan energi terbarukan di berbagai lini operasi.

“Sejak Desember 2023, terminal ini telah menggunakan Renewable Energy Certificate (REC), sinergi BUMN. Selain itu, On-Grid Solar System berkapasitas 85,5 kWp berhasil mereduksi 16,61 ton CO2 sepanjang tahun 2023,” ujar Bayu.

Berkat konsistensi penerapan prinsip ESG dan pemberdayaan masyarakat sekitar, Terminal LPG Tanjung Sekong berhasil meraih Proper Hijau di tahun 2021, Proper Biru di 2022, hingga kembali mendapatkan Proper Hijau pada 2023 dan 2024.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengusut dugaan adanya oknum pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, yang memalak wajib pajak. Laporan tersebut diterima melalui layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya telah mengundang pelapor yang pertama kali melaporkan kasus tersebut. Namun, proses investigasi masih berjalan karena pelapor belum memberikan informasi yang dibutuhkan.

“Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang. Saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Bimo menambahkan, perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Nanti kita lihat, nanti Pak Purbaya sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, dugaan pemalakan wajib pajak oleh oknum account representative (AR) KPP Tigaraksa ini pertama kali diungkapkan oleh Purbaya pada pekan lalu.

Kasus tersebut muncul setelah adanya laporan yang masuk melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600, yang telah resmi dibuka sejak 15 Oktober 2025.

“Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih, enggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatiflah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

Purbaya juga menyoroti perilaku sebagian pejabat atau birokrat yang dianggap acuh terhadap arahan pimpinan.

Menurutnya, banyak pejabat yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun, sehingga mereka merasa aman meski berganti pimpinan.

“Banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun. Jadi mereka tidak peduli dengan imbauan atau peringatan dari menteri,” ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel — Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan rel kereta nasional mencapai 10.000 kilometer (Km) pada 2030.

Namun, data menunjukkan distribusi infrastruktur perkeretaapian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jalur aktif mencapai 4.921 Km. Sementara itu, Sulawesi baru memiliki 168 Km dan Papua hanya 26 Km.

Pengamat Integrasi Perkeretaapian Yomil Ravianda menilai hal tersebut menggambarkan ketimpangan pembangunan jaringan kereta antardaerah.

Maka itu, kata dia, pemerintah perlu mengakselerasi pembangunan jaringan rel kereta api di luar Jawa, dengan pendekatan berbasis karakter wilayah.

"Desain infrastruktur perkeretaapian harus menyesuaikan kondisi geografis dan karakter tanah di tiap wilayah. Pembangunan di luar Jawa memerlukan pendekatan teknis dan finansial yang berbeda," ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (23/10/2025).

Menurut Yomil, pembangunan jalur di wilayah seperti Sulawesi dan Papua membutuhkan penyesuaian spesifikasi teknis.

Selain aspek teknis, Yomil menyoroti perlunya integrasi antara rencana pembangunan jaringan baru dengan sistem transportasi yang sudah ada.

"Tidak semua wilayah bisa menggunakan standar konstruksi yang sama. Pemetaan geoteknis harus menjadi dasar sebelum memulai pembangunan agar infrastruktur berfungsi optimal," katanya.

Dia menyebut keterpaduan antarmoda menjadi kunci agar investasi di sektor perkeretaapian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Akselerasi perlu dilakukan dengan memperhatikan karakter wilayah dan kesiapan sumber daya di setiap daerah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperluas jaringan transportasi berbasis rel sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur di luar Jawa diharapkan dapat meningkatkan konektivitas logistik dan efisiensi pergerakan barang serta penumpang.

"Kami percaya bahwa kereta api adalah satu mode transportasi yang sangat efisien yang bisa mengurangi biaya logistik yang akan mendongkrak perekonomian. Ada banyak yang harus kita lakukan," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menegaskan, perusahaan mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo menurunkan HET pupuk subsidi. Dia menilai, kebijakan ini bersejarah karena pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk, sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.

"Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Rahmad optimistis kebijakan yang diambil oleh Presiden ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional.

Untuk mendukung kelancaran implementasi HET terbaru, Pupuk Indonesia akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini terlaksana sesuai aturan. Sosialisasi kepada seluruh rantai distribusi, utamanya Penerima Pada Titik Serah (PPTS) juga segera dilaksanakan secara menyeluruh agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan optimal.

Selama proses sosialisasi kebijakan tersebut, kata Rahmad, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi dalam kondisi yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga 22 Oktober 2025, jumlah ketersediaan stok pupuk subsidi nasional mencapai 1,1 juta ton yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun.

"Kami memastikan proses bisnis perusahaan tetap berjalan normal, serta pasokan dan distribusi pupuk tetap aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia," ujar Rahmad.

Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan lancar, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk berlangsung sesuai dengan ketentuan HET yang baru,” ujarnya.

Sebagai informasi, keputusan menurunkan HET pupuk subsidi diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Berikut HET pupuk subsidi yang terbaru:

* Pupuk Urea : Rp1.800/kg atau Rp90.000 per sak kemasan 50 kg
* Pupuk NPK : Rp1.840/kg atau Rp92.000 per sak kemasan 50 kg
* Pupuk NPK untuk Kakao : Rp2.640/kg atau Rp132.000 per sak kemasan 50 kg
* Pupuk ZA : Rp1.360/kg atau Rp68.000 per sak kemasan 50 kg
* Pupuk Organik : Rp640/kg atau Rp25.600 per sak kemasan 40 kg.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program peningkatan kapasitas tenaga kerja migran Indonesia.

Ia menyebut, hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang meminta percepatan pembentukan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.

Airlangga menambahkan, program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan akan berjalan selaras dengan program pemagangan nasional.

"Sedikit yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," kata Menko Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

"Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," katanya.

Selain fokus pada tenaga kerja industri, pemerintah juga menyiapkan program beasiswa untuk 20 ribu tenaga medis. Program ini akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan penempatan di berbagai daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan.

"Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan dokter, spesialis maupun dokter umum maupun dokter gigi yang sebesar 20 ribu, Mendiktisaintek sedang mempersiapkan karena nanti akan diberikan melalui program beasiswa dan tentunya nanti diarahkan mereka bekerja pada daerah-daerah yang memang diberi tugas oleh pemerintah," ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program tenaga kerja ini akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan membuka peluang kerja di luar negeri.

"Jadi itu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan nanti tentu dari segi demand side-nya diharapkan ini bisa dipekerjakan di luar negeri. Dan ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Bank Indonesia menyebut perekonomian dunia masih dalam tren melambat akibat dampak tarif Amerika Serikat (AS) yang mendorong ketidakpastian tetap tinggi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025 serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap produk asal China.

"Berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS memperlemah kinerja perdagangan global, tecermin dari melambatnya ekspor dan impor di sebagian besar negara," katanya saat konferensi pers Rabu (22/10/2025).

Di AS, pertumbuhan ekonomi masih lemah sehingga mendorong berlanjutnya penurunan kondisi ketenagakerjaan. Ekonomi Jepang, Eropa, dan India belum kuat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, di tengah stimulus fiskal-moneter yang telah dilakukan.

Sementara itu, perekonomian China pada triwulan III 2025 meningkat didorong oleh stimulus fiskal. Perkembangan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang diprakirakan sebesar 3,1 persen, sedikit di atas prakiraan sebelumnya 3,0 persen.

Di sisi lain, probabilitas penurunan kembali Fed Funds Rate (FFR) semakin besar sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di AS yang lemah. Sejalan dengan itu, yield US Treasury jangka pendek kembali menurun dan indeks mata uang dolar AS (DXY) cenderung melemah.

"Aliran modal ke emerging market (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," tuturnya.

Perkembangan ini menurut Perry, menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi tersebut terhadap perekonomian domestik.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun hingga 30 September 2025.

Dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp32,94 triliun, pajak kripto Rp1,71 triliun, pajak fintech (P2P lending) Rp4,1 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) Rp3,78 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga 2025.

"Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Sampai dengan September 2025, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru, yaitu Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yakni X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,71 triliun sampai dengan Agustus 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp621,3 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp836,36 miliar penerimaan PPh 22 atas dan Rp872,62 miliar penerimaan PPN DN.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,1 triliun sampai dengan Agustus 2025.

Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,06 miliar penerimaan tahun 2025.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp1,14 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN Dalam Negeri (DN) atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga September 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,78 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan 2023, Rp1,33 triliun penerimaan 2024, dan Rp931,12 miliar penerimaan 2025.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp242,31 miliar dan PPN sebesar Rp3,39 triliun.

"Ke depan, kami akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 13,83 persen. Angka tersebut tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

"Jadi PDB kita penyumbang dari sektor pertanian tertinggi yaitu 13,83 persen. Dan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan pada saat terakhir di DPR," ujar Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Amran menambahkan, capaian positif sektor pertanian tidak hanya tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 124,36, tertinggi sepanjang sejarah.

"Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp5.000 menjadi Rp6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu," ujarnya.

Selain itu, Mentan menuturkan bahwa serapan gabah oleh Bulog juga mencatatkan rekor tertinggi, mencapai 4,2 juta ton. Capaian ini, kata dia, tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kinerja positif juga tampak pada ekspor hasil pertanian yang melonjak 42,19 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian turut meningkat, menunjukkan daya serap ekonomi yang terus tumbuh di pedesaan.

"Beberapa capaian lainnya selama satu tahun ini, produksi beras sampai hari ini mencapai 33,19 juta ton. Tahun lalu satu tahun itu 30 juta ton," kata Amran.

Dia memperkirakan hingga akhir 2025, produksi beras nasional akan mencapai 34,3 juta ton, atau naik sekitar 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

"Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Kesejahteraan petani juga meningkat, dan ini bukan data dari Kementerian Pertanian saja, tapi dari BPS, FAO, hingga Kementerian Pertanian Amerika Serikat," ucap dia.

(NIA DEVIYANA)