JAKARTA - Total utang dunia meroket ke angka fantastis USD353 triliun atau setara Rp6.168 Kuadriliun (6,1 kuintiliun) pada kuartal pertama 2026, menurut laporan terbaru dari Institute of International Finance (IIF). Kondisi ini menjadi sinyal bahaya yang muncul dari jantung keuangan global.

Namun yang lebih mengejutkan para pengamat bukanlah angka utang tersebut, melainkan pergeseran perilaku investor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, investor mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dan berpaling dari Surat Utang Amerika Serikat (US Treasuries), sebuah aset yang selama ini dianggap sebagai pelabuhan teraman di dunia.

Eksodus Investor: AS Mulai Ditinggalkan?

Laporan IIF menunjukkan tren diversifikasi yang masif. Permintaan akan obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat tajam, sementara selera investor terhadap utang Amerika Serikat cenderung jalan di tempat.

"Di bawah kebijakan saat ini, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat diprediksi akan terus merangkak naik," ujar Emre Tiftik dari IIF.

Ketidakpastian fiskal jangka panjang di Washington membuat investor kini lebih memilih memarkir modal mereka di zona Euro dan Jepang yang dinilai memiliki pertumbuhan utang lebih moderat.

Ancaman tidak berhenti di sana. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa pemerintah dan korporasi di seluruh dunia diperkirakan akan meminjam tambahan USD29 triliun dari pasar obligasi sepanjang tahun 2026.

Angka ini melonjak 17% dibandingkan tahun 2024, dipicu oleh empat mesin utama pengeluaran dunia saat ini. Pertama yakni ledakan investasi AI, kebutuhan modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Lalu menjaga keamanan energi, dampak krisis minyak akibat blokade Selat Hormuz. Tidak ketinggalan belanja pertahanan pada peringkat ketiga, saat ketegangan geopolitik yang memaksa negara-negara memperkuat militer.

Terakhir penuaan populasi, biaya kesehatan dan pensiun membengkak di negara maju. Dunia di Ambang Kebangkrutan? Utang AS Tembus Rp666.215 Triliun



Sinyal Bahaya bagi Pasar Keuangan

Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam fase waspada tinggi. Pergeseran investor ke arah aset yang lebih sensitif terhadap harga, seperti hedge fund dan rumah tangga, diprediksi akan meningkatkan volatilitas pasar.

Dengan biaya pinjaman jangka panjang yang tetap tinggi, banyak negara mulai beralih ke utang jangka pendek. Langkah ini ibarat bom waktu karena meningkatkan risiko gagal bayar saat jatuh tempo (refinancing risk).

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meskipun secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75%. Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



"Acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275," papar Purbaya dikantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar melihat tumpukan angkanya. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susah. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelas Purbaya.

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah



Ia juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat sisi utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif yang kuat. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," tegas Menkeu.

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Pinjaman ini tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

Kami kasih ruang sampai 2029. Setelah itu, pajak yang normal akan berlaku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pungutan pajak selama tiga tahun untuk penataan ulang badan usaha milik negara (BUMN), yang akan dipangkas dari 1.077 perusahaan menjadi 200–300 perusahaan.

“Dia (Kepala BP BUMN Dony Oskaria) bilang target presiden setahun kan, seharusnya. Kami kasih ruang sampai 2029. Setelah itu, pajak yang normal akan berlaku,” ujar Purbaya ketika ditemui setelah konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Purbaya menyampaikan pembebasan pajak tersebut bertujuan untuk mengefisienkan proses streamlining BUMN yang sedang dilakukan oleh BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Saat ini, pembebasan pajak tersebut sudah berlangsung.

“Mulai sekarang. Sudah berlangsung (pembebasan pajak),” ucap Purbaya.

Streamlining adalah proses penataan ulang, penyederhanaan struktur dan perampingan jumlah BUMN melalui merger, konsolidasi, likuidasi (pembubaran), dan lain-lain.

Tujuan dari streamlining adalah menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, fokus pada bisnis inti, dan sehat secara finansial.

“Itu kan ada biayanya pada waktu dia ini (aksi korporasi) segala macam. Kalau kami pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali biayanya,” kata Purbaya.

Atas pertimbangan tersebut, Purbaya memutuskan untuk membebaskan streamlining BUMN dari pajak.

Akan tetapi, Purbaya menegaskan bahwa pembebasan pajak tersebut hanya berlaku untuk aksi korporasi dalam rangka streamlining BUMN. Untuk penghasilan dan lain-lain, lanjut dia, akan tetap dikenakan pajak seperti biasa.

“Kalau penghasilan biasa ya (kena pajak). Tapi untuk merging, akuisisi, itu kami nol (pajak). Kami kasih waktu tiga tahun sampai 2029,” ucap Purbaya.

Setelah 3 tahun, tutur dia melanjutkan, apabila aksi korporasi dalam rangka streamlining BUMN belum tuntas, maka akan dikenakan pajak seperti biasa.

“Misalnya belum selesai, masih ada merger atau akuisisi, ya kami charge biasa. Itu kan ada pajak,” kata Purbaya.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Ia menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir. Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi dan restrukturisasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan upaya menekan polusi udara. Pihaknya tetap mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Ia menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, kebijakan perihal mobil listrik ini sebelumnya telah diizinkan oleh pemerintah pusat namun mengalami revisi, sehingga pihaknya harus menyesuaikan aturan tersebut.

"Jadi, hal yang berkaitan dengan mobil listrik, Pemerintah DKI Jakarta tentunya selalu mereferensi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono di Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dengan kebijakan pembebasan pajak ini, menurutnya sebagai bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mengurai polusi udara di Ibu Kota agar banyak masyarakat tertarik atau beralih menggunakan kendaraan listrik. "Karena kebijakannya seperti itu dan Pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi," ucapnya.

Selain pembebasan pajak, kebijakan pembebasan dari aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap berlaku. "Untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu," pungkasnya.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Mata uang Garuda sempat melemah hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada level Rp17.179/USD. Posisi rupiah makin terpuruk dari sesi kemarin di level Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assu’aibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun, DPR Desak Menkeu Purbaya Susun Strategi



Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Ibrahim menambahkan, dari faktor domestik tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Pada 2026, Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil. Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Penomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim Assu’aibi, menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kalangan industri cat dalam negeri menyatakan komitmen untuk menghasilkan produk yang bebas timbal sebagai upaya mendukung aspek kesehatan dan keamanan produk bagi konsumen.

President Director PT Kansai Prakarsa CoatingsTakahiko Tsuda menyatakan perusahaan menghadirkan solusi cat bebas timbal di seluruh portofolio produk, baik untuk segmen ritel maupun kebutuhan industri B2B (business-to-business) sebagai langkah dalam memastikan setiap produk tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga lebih aman bagi masyarakat.

"Kami percaya cat tidak hanya berfungsi untuk memperindah, tetapi juga berkontribusi pada rasa aman, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Untuk itu Takahiko memastikan bahwa seluruh solusi cat bebas timbal yang dihadirkan perusahaan telah memenuhi standar nasional (SNI) serta mengacu pada praktik terbaik internasional.

Hal ini diperkuat melalui sertifikasi SNI untuk Cat Dekoratif Berbasis Pelarut yang telah mengadopsi batas kandungan timbal nasional sebesar 90 ppm (parts per million), sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO).

“Komitmen ini tidak hanya membantu masyarakat menikmati ruang hidup yang lebih sehat dan nyaman, tetapi juga mendorong praktik industri yang lebih bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari industri kimia hilir, termasuk sektor cat dan pelapis, merupakan salah satu sektor strategis yang terus menunjukkan pertumbuhan positif di Indonesia.

Pada 2025, tambahnya, industri cat nasional tercatat memiliki kapasitas terpasang 1,5 juta MT (metrik ton) per tahun dan menyerap 36.000 tenaga kerja, dengan potensi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dari 1 juta MT.

Untuk menjaga pertumbuhan industri tersebut, menurut dia aspek kualitas dan keamanan produk menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan industri sekaligus perlindungan masyarakat.

Dia menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mendorong industri yang tidak hanya berdaya saing, namun juga bertanggung jawab melalui penerapan standar dan kebijakan yang tepat.

"Penerapan standar serta pembatasan bahan berbahaya menjadi fondasi penting dalam melindungi masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah pelaku industri, yang terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang lebih aman sebagai kontribusi nyata dalam menciptakan bangunan dan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Program Manager Lead Exposure Elimination Project (LEEP), organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah dan produsen cat mancanegara dalam mendukung transisi cat bebas timbal, Ivan Mahardika menyatakan paparan timbal masih menjadi perhatian utama dalam isu kesehatan lingkungan, khususnya bagi tumbuh kembang anak-anak.

Produksi cat bebas timbal, lanjutnya, bisa dilakukan oleh perusahaan dan merupakan langkah penting untuk menjaga hunian dan bangunan aman bagi semua.

"Kami menyambut inisiatif positif dari berbagai produsen cat Indonesia yang berkomitmen memproduksi cat bebas timbal," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan

Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana; GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul dari pengamat ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menyoroti risiko beban utang negara yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Awalil menekankan, bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan tidak boleh lagi hanya terpaku pada Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB). Indikator yang lebih krusial saat ini adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni seberapa besar pendapatan negara yang habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Berdasarkan analisis terbaru per Kamis (19/3/2026), beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyerap 18,66% dari total pendapatan negara. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang disarankan IMF.

Purbaya: Pilihan Sekarang Tambah Utang atau Kembali ke Krisis 1998



"Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10%. Namun kita sudah di angka 18 persen lebih. Ini alasan mengapa lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif," ungkap Awalil.

Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46%, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25-35%.

Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran.

"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi... kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya menanggapi skenario pelebaran defisit.

Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06% (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.

"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," tegas Awalil.

Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor sekuritas PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, inisial MASI, digeledah oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu (4/3/2026), di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Adapun, praktik yang dilakukan PT MASI diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

OJK pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," pungkas Ismail.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembebasan tarif nol persen bagi kelompok komoditas pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dagang resiprokal menjadi peluang emas meningkatkan ekspor nasional secara signifikan.

"Ini adalah peluang besar. Peluang besar, kenapa? Kakao, CPO (minyak kelapa sawit), dan CPO kita paling besar dikirim, kemudian karet dan lain-lain insya Allah nol tarifnya," kata Mentan Amran dikonfirmasi mengenai perkembangan pupuk subsidi di sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Mentan, 53 komoditas pertanian dipastikan memperoleh tarif nol persen dalam skema dagang resiprokal, sehingga akses pasar Amerika Serikat semakin terbuka lebar.

Komoditas unggulan seperti kakao, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), serta karet disebut menjadi produk yang paling diuntungkan dalam kebijakan pembebasan tarif tersebut.

Ia menegaskan kebijakan ini bukan wacana baru, melainkan kelanjutan dari perdagangan rutin yang telah berjalan, kini dengan keuntungan tambahan berupa tarif masuk nol persen.

Pemerintah memastikan jalur perdagangan komoditas pertanian Indonesia ke Amerika Serikat dalam kondisi aman tanpa hambatan berarti di tengah dinamika perdagangan global.

Khusus minyak sawit mentah, Indonesia selama ini memasok sekitar 1,7 juta ton ke pasar Amerika Serikat sehingga kebijakan tarif nol persen dinilai sebagai kesempatan emas.

"Pokoknya pertanian aman masuk ke Amerika itu nol persen. Dan kita akan dorong, khusus CPO-nya kita kan paling besar 1,7 juta ton. Nah ini kesempatan emas kita dorong kakao, kopi, dorong pasar Amerika kan sangat besar," ujar Amran.

Selain CPO, kakao, dan kopi pemerintah juga akan mendorong peningkatan berbagai produk pertanian lainnya, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, untuk memaksimalkan potensi pasar Amerika. "Apa saja nanti (kita ekspor)," tutur Amran.

Sebelumnya diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Melalui kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen di pasar Amerika Serikat.

Langkah strategis itu membuka akses yang lebih luas bagi produk pertanian nasional untuk menembus pasar global ini sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Indonesia di tengah persaingan perdagangan internasional.

Perjanjian dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut menjadi bagian dari penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/2).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

Sebelumnya, dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal tersebut.

Dengan dibebaskannya 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis ekspor komoditas unggulan nasional akan meningkat seiring meningkatnya daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan
kertas beralur (corrugating medium) Indonesia resmi terbebas dari ancaman pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard measure dari Pemerintah Filipina.

Dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bebasnya kertas beralur tersebut menunjukkan bahwa produk Indonesia kompetitif dan telah diperdagangkan secara adil.

"Bebasnya produk corrugating medium dari pengenaan BMTP di Filipina membuktikan bahwa produk kita tidak hanya berdaya saing, tetapi juga telah bermain secara adil di pasar global. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan optimal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci pada rantai pasokan industri kemasan dunia," ujar Budi.

Keputusan kertas beralur terbebas dari ancaman pengenaan BMTP berdasarkan laporan akhir penyelidikan Tariff Commission (TC) Filipina tertanggal 29 Januari 2026.

Dalam laporan itu, TC memutuskan impor produk corrugating medium asal Indonesia tidak menyebabkan kerugian serius bagi industri Filipina.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengajak para produsen memanfaatkan peluang ini untuk mengakselerasi ekspor produk corrugatingmedium.

"Keputusan Filipina merupakan kabar baik bagi industri lokal. Kami mengajak para produsen corrugating medium Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini agar dapat mengakselerasi kinerja ekspor Indonesia serta menjaga pangsa pasar di kawasan regional," kata Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan pemerintah telah secara aktif menyampaikan submisi dan berpartisipasi dalam dengar pendapat guna memastikan penyelidikan yang adil.

Bebasnya Indonesia dari BMTP menunjukkan efektifnya mekanisme pengamanan perdagangan Indonesia.

"Keberhasilan ini terjadi karena sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha dalam melakukan pembelaan selama proses penyelidikan. Keputusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa mekanisme pembelaan perdagangan Indonesia telah berjalan efektif dan sejalan dengan ketentuan World Trade Organization," jelas Reza.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk corrugatingmedium (HS 4805.12.00, 4805.19.10, dan 4805.19.90) dari Indonesia ke Filipina tercatat meningkat sebesar 27 persen sepanjang 2022-2024.

Pada 2022, nilai ekspor produk corrugating medium tercatat sebesar 2,8 juta dolar AS, kemudian naik menjadi 4,4 juta dolar AS pada 2024.

Total perdagangan Indonesia dengan Filipina pada 2025 tercatat sebesar 12,02 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke Filipina sebesar 10,22 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Filipina sebesar 1,8 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus sebesar 8,42 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan Filipina mencapai 12,54 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Filipina sebesar 10,75 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Filipina sebesar 1,79 miliar dolar AS. Indonesia surplus perdagangan terhadap Filipina sebesar 8,96 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026