Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi akal imitasi (AI) di sektor layanan kesehatan masih memerlukan jalan tengah. Adopsi teknologi ini dibutuhkan guna menunjang layanan dan mengikis kesenjangan fasilitas kesehatan di Tanah Air, tetapi juga menuntut tata kelola yang ketat agar tak menimbulkan risiko baru terhadap keterlibatan pekerja medis, keselamatan pasien, hingga keamanan data.

Urgensi untuk merumuskan regulasi implementasi AI di sektor kesehatan dinilai semakin penting di tengah percepatan digitalisasi sektor kesehatan nasional. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah menjalankan upaya transformasi digital melalui platform Satusehat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Eko Sulistijo menyampaikan bahwa tantangan terbesar layanan kesehatan Indonesia masih berkaitan dengan keterbatasan akses dan distribusi sumber daya manusia kesehatan.

Menurutnya, jutaan masyarakat Indonesia masih belum terlayani secara optimal karena sebaran kondisi geografis. Di saat yang sama, tenaga kesehatan menghadapi tekanan yang semakin berat akibat beban administratif.

“Dalam studi global, tidak hanya di Indonesia, satu di antara tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Sayangnya bukan karena melayani pasien, tetapi karena hampir 20%-30% waktunya habis untuk kegiatan administrasi,” kata Eko dalam diskusi yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, menurut Eko, kondisi ini diperparah oleh sistem informasi kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia disebutnya memiliki lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik yang menggunakan berbagai sistem berbeda.

Akibatnya, duplikasi penginputan data masih kerap terjadi dan menjadi salah satu sumber beban kerja tambahan bagi tenaga kesehatan di lapangan. Untuk itu, Kemenkes mendorong integrasi data melalui platform Satusehat yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Eko menjelaskan hampir seluruh fasilitas layanan kesehatan telah terhubung dengan sistem tersebut, dan pemerintah menargetkan integrasi dapat mencapai 100% pada tahun ini. Upaya ini dinilai menjadi fondasi penting bagi pemanfaatan AI, terutama dalam pengelolaan data kesehatan nasional.

Dia menyampaikan bahwa data yang terkumpul nantinya tidak hanya mencakup rekam medis pasien, tetapi juga informasi mengenai tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga proses pelayanan yang diberikan. Hal ini juga mencakup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ke depan, semua data pasien itu akan menjadi satubig datayang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk klaim JKN, tetapi juga untuk kepentingan para tenaga medis,” tuturnya.

Terkait ini, Eko mengakui bahwa penggunaan AI memerlukan kepastian keamanan. Oleh karenanya, Kemenkes turut mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain terkait data, dia menyebut pemanfaatan AI sejauh ini didorong terutama pada layanan primer, dalam hal ini Puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan maupun tenaga medis yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik, seperti ultrasonografi (USG) hingga X-Ray.

“Penyediaan alat kesehatan yang idealnya diimbangi dengan penyediaan SDM nakesnya, untuk sementara itu kitabridgingdengan menggunakan AI,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adopsi AI dalam layanan kesehatan maupun pendukung layanan kesehatan tidak dapat menggantikan peran dokter dan tenaga medis. Menurutnya, Kemenkes telah membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi untuk menyusun arah kebijakan pemanfaatan AI di sektor ini.

“AI fungsinya akansupporting, dan menjadienablerjuga untuk beberapa kondisi. Mudah-mudahan inisiasi ini akan membantu kami sebagai regulator untuk bisa meningkatkan kesetaraan layanan kesehatan di seluruh lini,” tuturnya.

Sudut pandang optimistis juga datang dari kalangan dunia usaha. Doddy Darmawan selaku Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berfokus pada bidang kesehatan digital menilai AI seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang, bukan instrumen penghematan tenaga kerja dalam jangka pendek.

Menurutnya, banyak perusahaan masih keliru mengukur keberhasilan implementasi AI hanya dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat.

“Ketika kita investasi AI, hasilnya tidak akan langsung terlihat hari ini atau bulan depan. AI bukan penghematan instan, tetapi investasi jangka panjang agar perusahaan bisa tumbuh lebih besar,” kata Doddy dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dia menilai hubungan antara AI dan tenaga kerja semestinya bersifat saling melengkapi. Perusahaan yang ingin berkembang dinilai harus terus berinvestasi pada teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Apabila diskursus terhadap AI mulai mengarah kepada penggantian terhadap tenaga kerja, Doddy memandang bahwa hal tersebut justru menjadi pertanda kemunduran bisnis. Dia pun mendorong agar kalangan pengusaha mempertimbangkan investasi jangka panjang dalam menyikapi perkembangan ini.

“AI harus manusia akan berjalan bersama, bekerja bersama untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan,” katanya.

Kendati demikian, optimisme terhadap AI disinyalir tidak menghapus berbagai risiko yang menyertainya. Pembahasan regulasi secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dinilai mendesak.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan mengingatkan bahwa implementasi AI semestinya tak hanya dilakukan atas nama adopsi teknologi. Menurutnya, setiap inovasi di setor kesehatan harus selalu berpusat pada manusia, menjaga keadilan layanan, serta mendukung keberlanjutan finansial program JKN.

Dia memaparkan bahwa sejauh ini, BPJS Kesehatan sendiri telah memanfaatkan AI melalui berbagai inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, hingga analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Kendati demikian, dia menilai penggunaan AI dalam sektor kesehatan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

Afif lantas menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi peserta JKN, transparansi penggunaan algoritma, serta mekanisme audit independen untuk mencegah bias dalam sistem AI.

“AI harus diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti pengambilan keputusan profesional yang dilakukan tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan bahwa implementasi AI memuat risiko keamanan siber, kebocoran data, hingga kesalahan algoritma. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi seluruh pihak, termasuk dokter selaku pengambil keputusan medis.

Oleh karena itu, Afif mendorong agar penggunaan AI di sektor kesehatan Tanah Air harus mematuhi berbagai lapis peraturan, mulai dari peraturan perundang-undangan, regulasi kesehatan, hingga standar keamanan teknologi informasi. Hal ini memerlukan komitmen yang sama dari seluruh pihak.

“Karena teknologi harus benar-benar juga menjadi pelayan manusia, Jangan sampai kita yang terbalik, kita yang harus menjadi pelayannya AI,” tegas Afif.

Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kontribusi dunia usaha. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengambil peran aktif dengan menjalankan program intervensi gizi terpadu sepanjang Januari-Desember 2025 di sembilan provinsi di Indonesia.

Program tersebut menjangkau 3.169 anak sebagai wujud dukungan Telkom terhadap target nasional penurunan stunting, sekaligus memperkokoh fondasi kualitas sumber daya manusia dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan, Telkom memadukan pendekatan bantuan fisik dengan pemanfaatan teknologi melalui kehadiran platform digital Stunting Action Hub.

Dari total 3.169 anak penerima manfaat, sebanyak 1.231 anak telah terintegrasi ke dalam sistem digital tersebut.

Platform ini memungkinkan pencatatan dan pemantauan parameter pertumbuhan seperti tinggi badan, berat badan, serta status gizi anak secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga proses evaluasi intervensi dapat dilakukan secara lebih presisi.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional berada pada angka 21,5%, yang berarti satu dari lima balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan.

Pemerintah pun menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan kesehatan.

Tantangan tersebut tidak hanya memerlukan intervensi nutrisi yang tepat, tetapi juga sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi agar setiap upaya yang dilakukan dapat terukur dan berkelanjutan.

Program intervensi gizi Telkom dilaksanakan di sembilan provinsi, yakni Lampung, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah guna memastikan distribusi bantuan nutrisi dan pendampingan berjalan efektif serta tepat sasaran.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto, menyampaikan bahwa pendekatan berbasis data menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan program.

"Telkom memandang bahwa penanganan stunting tidak hanya memerlukan bantuan logistik, tetapi juga penguatan ekosistem data yang terintegrasi," kata Hary dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/2).

Ia melanjutkan, melalui Stunting Action Hub, Telkom berupaya memastikan setiap intervensi yang diberikan dapat terpantau secara terukur dan real-time.

"Sinergi antara bantuan fisik dan inovasi digital ini merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan komitmen kami bahwa teknologi harus hadir untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang paling mendasar " ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being).

Melalui sinergi intervensi gizi dan digitalisasi data kesehatan, Telkom terus mendorong praktik penanggulangan stunting yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan sebagai kontribusi nyata dalam membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 45.000 penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan di Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) mengambil langkah taktis dengan memastikan masyarakat miskin yang dinonaktifkan tetap dapat menerima pelayanan tanpa biaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina membeberkan alasan penonaktifan PBI JK tersebut dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) guna pemuktakhiran data sehingga bisa tersalurkan secara tepat sasaran. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak merasa khawatir.

“Masyarakat tidak perlu panik, saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data untuk jaminan kesehatan,” ungkap Nanik, Selasa (10/2/2026).

Dia membeberkan pembaruan data tersebut dilakukan guna memastikan kepesertaan yang sesuai dengan kriteria. Sebab, data warga yang dinonaktifkan sebagian besar bukan tergolong dalam kategori Desil 1-5, yakni lima kelompok kategori kesejahteraan, di antaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan menengah bawah.

"Pembaruan ini penting agar bantuan kesehatan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," tegasnya.

Meski terdapat penonaktifan, Nanik menegaskan pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis karena program Kota Surabaya menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Program ini untuk memfasilitasi kesehatan warga Kota Pahlawan sesuai kriteria dan ketentuan berlaku.

“Yang pasti kami pemerintah kota berharap kepada masyarakat agar tidak panik dan pelayanan masih tetap diberikan kepada masyarakat. Terutama, bagi warga miskin yang sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun dengan faskes kelas 3. Jadi, mereka tetap mendapatkan pelayanan gratis,” jelasnya.

Sebagai informasi, kebijakan penonaktifan PBI JK tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Transformasi digital berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membuka peluang besar bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia.

Namun, di tengah meningkatnya digitalisasi data medis, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi sehingga menjadikan infrastruktur lokal sebagai kebutuhan utama.

Infrastruktur lokal yang andal diharapkan menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan data medis tetap aman dan terkontrol.

Shutterstock Ilustrasi kecerdasan buatan di era digital.

Menjawab tantangan tersebut, IDCloudHost (IDCH) memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem teknologi nasional melalui kolaborasi strategis dengan Edelweiss Healthcare Group.

Kolaborasi ini menghadirkan infrastruktur AI lokal yang dirancang untuk mendukung sistem layanan kesehatan yang aman, teregulasi, dan berdaulat.

Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan private cloud on-premise sebagai fondasi pengelolaan data kesehatan dan pengembangan sistem berbasis AI.

Dengan pendekatan ini, seluruh data dan sistem AI tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia serta dikelola sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui infrastruktur AI lokal, institusi layanan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tanpa harus bergantung pada layanan luar negeri.

Hal ini dinilai penting untuk menjaga kontrol penuh atas data pasien sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data kesehatan nasional.

IDCloudHost bersama Edelweiss Healthcare Group sebagai mitra di sektor kesehatan dengan visi jangka panjang dalam menghadirkan layanan medis berkualitas tinggi.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi layanan kesehatan.

Kesiapan Edelweiss dalam mengadopsi teknologi AI secara bertanggung jawab menjadi landasan kuat bagi kolaborasi ini.

CEO IDCloudHost Alfian Pamungkas Sakawiguna, menegaskan bahwa kedaulatan data merupakan aspek fundamental dalam transformasi digital sektor kesehatan.

“Di era AI, pemanfaatan teknologi kesehatan harus dibangun di atas infrastruktur lokal yang teregulasi dan independen. Tentu, hal ini penting untuk memastikan data pasien tetap aman, berdaulat, dan patuh terhadap regulasi Kementerian Kesehatan,” jelas dia dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Alfian menambahkan, kehadiran infrastruktur AI lokal memungkinkan institusi kesehatan untuk mengembangkan inovasi digital secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

“Kolaborasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi tentang membangun fondasi digital yang kuat dan berdaulat untuk layanan kesehatan di Indonesia. Infrastruktur AI lokal yang aman dan teregulasi akan membuka ruang inovasi sekaligus menjaga kepercayaan pasien dan institusi,” tambah Alfian.

Selain itu, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam membangun sistem layanan kesehatan yang modern dan terpercaya. Pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengelolaan data, serta kualitas layanan kepada pasien.

Sesuai dengan komitmen Edelweiss Healthcare Group dalam mempercepat transformasi digital layanan kesehatan, kolaborasi dengan IDCloudHost dinilai memberikan dampak strategis bagi penguatan sistem operasional dan pengembangan teknologi berbasis cloud di lingkungan rumah sakit.

Direktur Edelweiss Hospital Bentang Salapan Cianjur Ratih Rustiati menyampaikan, kolaborasi dengan IDCloudHost mempercepat transformasi digital rumah sakit Edelweiss.

Kompas Ilustrasi layanan kesehatan di Indonesia.

"Sekaligus meningkatkan efisiensi model bisnis kami melalui pemanfaatan layanan cloud yang aman, teregulasi, dan berbasis infrastruktur lokal,” ucap dia.

Ia menjabarkan, kolaborasi antara IDCloudHost dan Edelweiss Healthcare Group menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan AI yang bertanggung jawab di sektor kesehatan.

Dengan fondasi infrastruktur lokal, pengembangan teknologi dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan berorientasi pada kepentingan nasional.

IDCloudHost berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi dengan berbagai institusi kesehatan di Indonesia.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan data kesehatan nasional serta mendorong transformasi digital sektor kesehatan yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Infrastruktur lokal dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan data medis tetap aman dan terkontrol di tengah transformasi digital berbasis AI sektor kesehatan.

CEO IDCloudHost, Alfian Pamungkas Sakawiguna mengatakan meningkatnya digitalisasi data medis, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi sehingga menjadikan infrastruktur lokal sebagai kebutuhan utama.

Menurutnya, melalui infrastruktur AI lokal, institusi layanan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tanpa harus bergantung pada layanan luar negeri.

"Hal ini dinilai penting untuk menjaga kontrol penuh atas data pasien sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data kesehatan nasional," katanya dalam siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan kedaulatan data merupakan aspek fundamental dalam transformasi digital sektor kesehatan. Di era AI, pemanfaatan teknologi kesehatan harus dibangun di atas infrastruktur lokal yang teregulasi dan independen.

Alfian menuturkan kehadiran infrastruktur AI lokal memungkinkan institusi kesehatan untuk mengembangkan inovasi digital secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

IDCloudHost menggandeng Edelweiss Healthcare Group untuk menghadirkan infrastruktur AI lokal. Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan private cloud on-premise sebagai fondasi pengelolaan data kesehatan dan pengembangan sistem berbasis AI.

Dia menjelaskan dengan pendekatan ini, seluruh data dan sistem AI tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia serta dikelola sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Direktur Edelweiss Hospital Bentang Salapan Cianjur, Ratih Rustiati mengatakan kolaborasi dengan IDCloudHost dinilai memberikan dampak strategis bagi penguatan sistem operasional dan pengembangan teknologi berbasis cloud di lingkungan rumah sakit.

"Dengan fondasi infrastruktur lokal, pengembangan teknologi dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Startup kecerdasan artifisial (AI) OpenAI resmi mengumumkan peluncuran fitur terbarunya ChatGPT Health.

Fitur ini nantinya akan menyediakan ruang khusus bagi pengguna yang ingin melakukan konsultasi mendalam mengenai topik kesehatan dengan AI. Peluncuran fitur ini didasari oleh tingginya volume interaksi pengguna terkait isu medis di platform tersebut.

OpenAI mencatat lebih dari 230 juta orang mengajukan pertanyaan seputar kesehatan dan kebugaran setiap minggunya.

CEO of Applications OpenAI Fidji Simo mengatakan kehadiran fitur ini merupakan respons terhadap masalah struktural di sektor layanan kesehatan, seperti hambatan biaya dan aksesibilitas.

“Fitur ini juga merespons isu jadwal dokter yang terlalu padat serta kurangnya kesinambungan dalam perawatan pasien,” tulis Simo.

ChatGPT Health menerapkan mekanisme isolasi atau "silo" yang memisahkan percakapan kesehatan dari obrolan umum. Jika pengguna memulai topik kesehatan di luar fitur ini, AI akan secara otomatis mengarahkan pengguna untuk beralih ke ruang Health demi menjaga privasi data.

OpenAI memastikan bahwa percakapan dalam ruang Health tidak akan digunakan untuk melatih model AI mereka. ChatGPT Healt akan memiliki “kemampuan untuk menghapus percakapan dari sistem OpenAI dalam waktu 30 hari, dan melatih model kami agar tidak menyimpan informasi pribadi dari percakapan pengguna,” dikutip dari laman resmi OpenAI Kamis (08/01/2026).

Meskipun terpisah, terdapat aliran informasi satu arah untuk meningkatkan personalisasi. Sistem dalam ChatGPT Health dapat mengenali konteks dari percakapan standar seperti hobi lari pengguna. Namun, konteks kesehatan tidak akan muncul dalam percakapan umum.

Fitur ini juga menawarkan integrasi dengan data medis dari aplikasi pihak ketiga seperti Apple Health, Function, dan MyFitnessPal.

Kendati demikian, penggunaan Large Language Models (LLMs) untuk saran medis tetap memiliki tantangan akurasi karena risiko halusinasi AI. Dalam ketentuan layanannya,

OpenAI menegaskan bahwa platform ini tidak dimaksudkan untuk diagnosis atau pengobatan kondisi kesehatan apa pun.

Manajemen OpenAI mengonfirmasi bahwa fitur ChatGPT Health dijadwalkan akan mulai diluncurkan kepada pengguna secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi lembaga publik dengan pengelolaan data kesehatan terbesar di Tanah Air.

Informasi lebih dari 285 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lebih dari 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari dikelola.