Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum dapat memastikan besaran tambahan penerimaan negara yang dihasilkan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menyebut potensi tambahan penerimaan negara masih dihitung.

"Sudah dihitung belum potensial penerimaan negaranya? Sudah dihitung, tapi belum ketemu angkanya," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan penghitungan dan kajian untuk melihat dampak nyata dari kehadiran DSI. Hal ini mengingat operasional DSI sendiri masih dalam tahap awal.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja DSI. Evaluasi tersebut dijadwalkan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Yang jelas DSI ini kan akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru mungkin bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara," tutup Purbaya.

JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).

Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya



"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.

DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA



Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Saat ini pengawasan baru diterapkan pada tiga komoditas utama (batu bara, crude palm oil/CPO, dan ferro alloys) sebagai titik awal untuk memantau volume, aliran dana, dan nilai riil ekspor secara transparan. Ke depan, Mahfud berharap komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah juga turut diawasi secara bertahap demi memaksimalkan devisa negara dari praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan, DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

"(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar," kata Pandu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan para pengusaha yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mereka pada sistem keuangan dalam negeri berhak untuk mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk merepatriasi dan menempatkan devisa mereka di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang lebih rendah dibandingkan instrumen (investasi) reguler,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan, besaran tarif dan insentif pajak yang diberikan bagi setiap pelaku usaha nantinya menyesuaikan jangka waktu penempatan dana tersebut.

Ia mengatakan, insentif pemotongan PPh hingga 0 persen pada penempatan DHE SDA tersebut lebih menguntungkan bagi para eksportir dibandingkan jika mereka menempatkan dana tersebut di instrumen investasi reguler lainnya yang bisa dikenakan pajak sampai 20 persen.

“Biasanya kalau di bond (obligasi), yield (imbal hasil)-nya dikenain pajak 20 persen. Kalau taruh sumbernya DHE SDA, maka pajak instrumen itu 0 (persen),” ucap Purbaya.

Ia menuturkan, ketentuan baru yang akan mulai berlaku Senin besok (1/6) tersebut mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam untuk merepatriasi DHE mereka ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Ia mengatakan, eksportir komoditas minyak dan gas (migas) wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA mereka selama paling sedikit 3 bulan.

Sementara eksportir komoditas non-migas diwajibkan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Penempatan dana hasil ekspor tersebut wajib dilakukan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dalam valuta asing (valas) ke rupiah maksimal sebesar 50 persen.

Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank Himbara, Purbaya mengatakan terdapat relaksasi bagi eksportir di sektor pertambangan migas dan non-migas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan keperkasaan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk merealisasikan target tersebut, Purbaya membocorkan adanya aksi nyata (action) yang siap dieksekusi oleh Kementerian Keuangan pada pekan depan.

Purbaya menjelaskan, bahwa fokus utama dari strategi yang akan dijalankan ini adalah mengunci devisa hasil perdagangan internasional agar tetap terparkir di dalam negeri. Dengan membendung pelarian modal, pasokan valas domestik diyakini akan kembali melimpah.

"Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nanti kalau itu mulai berjalan, hasil devisanya nggak lari kemana-mana dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Prabowo Terbitkan PP DHE SDA: Kewajiban Penempatan Devisa 100% ke Bank Nasional



Menkeu menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan. Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan bakal menguat secara menyeluruh.

"DHE hasil ekspor mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni, itu akan memperkuat semuanya. Itu mungkin," jelas Purbaya.

Ketika didesak mengenai bauran strategi lanjutan di luar pengetatan devisa, Purbaya berseloroh bahwa kombinasi kerja keras dan aspek spiritual tetap melandasi setiap langkah pemerintah. Namun secara teknis fiskal, ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga iklim investasi di pasar surat utang (bond).

Devisa Hasil Ekspor SDA Ditahan Setahun, Pengusaha Teriak



Purbaya memaparkan, indikator kesehatan pasar obligasi negara saat ini menunjukkan rapor yang impresif. Hal itu terlihat dari tren penurunan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang menandakan harga obligasi Indonesia kian mahal dan stabil.

Kondisi ini terbukti ampuh memikat para pemodal internasional untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia meskipun pasar global dibayangi sentimen negatif.

"Ya, kita pakai doa yang kedua. Udah, apa lagi? Kita udah masuk ke bond kan. Bond-nya kan turun kan? Yield-nya kan turun, kan walaupun ada apa-apa. Asing masih banyak masuk juga bareng kita," kata Purbaya.

Stabilitas pada pasar surat utang inilah yang akan terus dikawal ketat oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin keberlanjutan arus modal asing (capital inflow) sebagai penyokong utama otot Rupiah.

"Jadi, ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing nggak akan ragu untuk masuk. Jadi, itu akan terus kita jaga ke depannya," pungkas Purbaya.

Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies, lembaga kajian kebijakan, menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor dapat memperkuat tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier mengatakan penguatan tata kelola ekspor SDA diperlukan untuk memperbaiki pencatatan ekspor, validasi harga, dan repatriasi devisa hasil ekspor.

“Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis,” kata Fuad berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara komoditas besar membutuhkan instrumen yang mampu mengonsolidasikan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa secara lebih sistematis.

Fuad menilai DSI dapat menjadi instrumen untuk memastikan nilai ekspor tercatat lebih akurat, devisa hasil ekspor kembali lebih optimal, dan posisi tawar Indonesia di pasar global semakin kuat.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga relevan di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan memperkuat basis penerimaan negara.

“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” ujarnya.

Fuad menyampaikan indikasi under-invoicing ekspor SDA sepanjang 1991-2024 diperkirakan mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.980,9 triliun.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi nilai ekspor yang selama ini belum tercatat secara optimal bagi perekonomian nasional.

Ia menambahkan pengelolaan ekspor secara teragregasi bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain.

Fuad mencontohkan pengelolaan timah melalui PT Timah serta tata kelola minyak dan gas melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan skema Production Sharing Contract (PSC) sebagai bentuk agregasi parsial yang telah berjalan di Indonesia.

Sementara di tingkat global, model serupa diterapkan antara lain melalui perusahaan energi negara seperti Saudi Aramco dan QatarEnergy, perusahaan perdagangan negara di China seperti COFCO, serta model eksportir tunggal seperti Zespri di sektor buah kiwi Selandia Baru.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme implementasi dan kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha, investor, dan publik.

“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” ucap Piter.

Menurut dia, DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak.

Piter menilai pemerintah perlu segera menjelaskan aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, serta tata kelola DSI secara terbuka agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

“Kepada investor, pesan terpenting adalah bahwa DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery, bukan nasionalisasi terselubung atau kontrol harga yang tidak berbasis pasar,” ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui pembentukan DSI, dengan tahap awal mencakup komoditas sawit, batu bara, dan paduan logam atau ferroalloy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mengucurkan insentif untuk mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

“Selain aspek pengawasan, OJK juga akan memberikan dukungan dengan sejumlah insentif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum, syariah, dan unit usaha syariah.

Selanjutnya, OJK juga memberikan relaksasi terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi persyaratan.

Friderica atau yang akrab disapa Kiki menuturkan insentif tersebut merupakan bentuk dukungan OJK agar implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi, seluruh bank umum. Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yg diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga berkait,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan aturan yang tertuang di PP 21 Tahun 2026 tersebut diarahkan untuk meningkatkan investasi dan kinerja ekspor sektor SDA serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Kemudian, pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Pemerintah juga memperluas pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non Himbara.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi devisa hasil ekspor valuta asing ke rupiah dari 100 persen menjadi 50 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN utama dalam transaksi ekspor komoditas strategis guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) serta menekan praktik trade misinvoicing dan under invoicing.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya," ujar Menko Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (21/5/2026).

Kebijakan DHE Siap Berlaku 1 Juni 2026, Menko Airlangga Matangkan Regulasi dan Mulai Sosialisasi



"Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keberhasilan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan negara.

“Saya melihat kebijakan ini memang bisa membantu menaikkan penerimaan negara dan mungkin memberi tambahan ruang pada rasio penerimaan. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pelaksanaan di lapangan,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Yusuf memandang, kebijakan tata kelola ekspor SDA memang memiliki tantangan yang tidak kecil, mulai dari kapasitas badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk, risiko inefisiensi bila ekspor terlalu terpusat, sampai potensi gesekan dengan pelaku usaha dan mitra dagang.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebenarnya merupakan langkah yang menarik karena menyentuh salah satu titik kebocoran terbesar dalam perdagangan komoditas nasional.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan ekspor komoditas, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan mineral agar praktik under-invoicing serta pelarian devisa dapat ditekan.

“Secara konsep, kalau pengawasannya berjalan efektif, kebijakan ini memang berpotensi menambah penerimaan negara sekaligus memperkuat cadangan devisa,” kata Yusuf.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa angka potensi yang disebut pemerintah perlu dibaca secara hati-hati.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi kebocoran yang dapat diselamatkan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun.

Tetapi, menurut Yusuf, angka tersebut merupakan estimasi potensi devisa yang dapat dikendalikan, bukan tambahan penerimaan negara yang otomatis terealisasi. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

Yusuf menjelaskan bahwa penertiban devisa hasil ekspor memang dapat membantu stabilitas rupiah dan memperkuat cadangan devisa.

Namun, imbuh dia, tambahan penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tetap sangat bergantung pada seberapa besar praktik kurang bayar yang benar-benar berhasil ditutup melalui pengawasan di lapangan.

“Jadi saya akan cukup berhati-hati menjadikan angka 150 miliar dolar AS itu sebagai patokan pasti,” kata Yusuf.

Pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden juga menyampaikan terus berupaya menghapus praktik penambangan dan perkebunan ilegal serta penipuan (fraud) untuk menyelamatkan dana sebesar 150 miliar dolar AS (sekitar Rp2.654 triliun) dalam satu tahun yang dilakukan lewat badan ekspor.

Presiden menjelaskan bahwa praktik penipuan seperti manipulasi nilai ekspor lewat over invoicing dan under invoicing serta tambang dan perkebunan ilegal telah menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden, Danantara Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan DSI dapat mencegah potensi “uang gelap” serta meningkatkan transparansi transaksi ekspor SDA nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan DSI sebagai BUMN Khusus Ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan tata kelola ekspor SDA tersebut juga akan menguntungkan negara, karena dapat menekan praktik under-invoicing yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi menjelang implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Hal itu disampaikan Menko Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.

Tarif Bea Ekspor Batu Bara Bakal Dipatok 1-5%, Penempatan DHE SDA Wajib di Bank Negara



Selain kebijakan DHE, Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Airlangga pun mengungkapkan, sejumlah instrumen regulasi tengah dirampungkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan baru tersebut. “Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan berlaku per 1 Juni 2026.

Peraturan pemerintah (PP) tersebut merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," kata Airlangga saat jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Kendati demikian, untuk penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

"Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan," kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketentuan baru itu juga akan mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Di Istana Merdeka, Selasa malam, Airlangga bersama jajaran pejabat lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi keuangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, KSSK, yang terdiri atas Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, melaporkan antara lain kondisi keuangan Indonesia yang relatif baik selama periode Kuartal I/2026, kemudian strategi BI untuk stabilisasi nilai mata uang rupiah, yang undervalue alias melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026