JAKARTA - Anggaran pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 lebih banyak difokuskan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin .

Menurut Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia menilai pelatihan ini akan jauh lebih efisien apabila komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujarnya

Hasanuddin menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.

Legislator PDIP itu juga menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah mobilitas Jakarta yang nyaris tak pernah berhenti, pantauan indeks kualitas udara melalui gawai maupun layar informasi di berbagai fasilitas publik kini menjadi pemandangan yang semakin akrab

Di balik angka-angka real-time yang terus bergerak itu, tersimpan pergeseran besar karena isu lingkungan kini telah bertransformasi menjadi salah satu poros utama pembangunan nasional.

Melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, Indonesia berkomitmen memangkas emisi secara mandiri sebesar 31,89 persen dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka ini telah menjelma menjadi cetak biru taktis yang secara fundamental menata ulang lanskap ekonomi masa depan.

Poros utama dari kepemimpinan hijau ini dibuktikan secara konkret melalui sektor kehutanan dan tata guna lahan dalam kerangka Indonesia'sFOLU Net Sink 2030. Melalui rencana strategis ini, Indonesia menargetkan sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) sudah mampu menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Peran sektor ini sangat strategis karena diproyeksikan menanggung sekitar 60 persen dari total upaya mitigasi nasional dengan target penurunan emisi mencapai 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Target tersebut bukan sekadar ambisi di atas kertas. Berdasarkan capaian 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi hingga 875,7 juta ton karbon dioksida ekuivalen, atau sekitar 42 persen dari proyeksi awal nasional.

Keberhasilan itu didorong oleh restorasi ekosistem gambut dan mangrove dalam skala besar yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor pemulihan ekosistem tropis dunia.

Komitmen di tingkat kebijakan ini menemukan bukti kuatnya saat menengok situasi di lapangan. Melalui pengetatan pengawasan di sektor kehutanan, angka deforestasi nasional berhasil ditekan hingga 23,01 persen, mengembalikan lahan seluas puluhan ribu hektare ke fungsi alaminya.

Realitas tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kesiapan Indonesia memimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global. sekaligus mengawal transisi dari ambisi menuju implementasi nyata.

Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kehutanan, penegakan hukum tanpa kompromi, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas tinggi.

Indonesia ingin memimpin transformasi menuju ekonomi rendah karbon melalui solusi berbasis alam yang kredibel sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kedaulatan ekologis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Upaya menjaga hutan pun berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 33 ribu hektare sebagai bentuk perluasan akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari.

Kebijakan ini berhasil membalik cara pandang lama yang sering kali menjauhkan warga lokal dari ruang hidupnya demi alasan konservasi. Melalui pendekatan baru, masyarakat justru dirangkul menjadi aktor utama yang diberi hak sekaligus tanggung jawab menjaga hutan sembari memperoleh manfaat ekonomi darinya.

Ketika warga mulai memetik nilai ekonomi dari budi daya madu, kopi agroforestri, hingga pengelolaan ekowisata, cara pandang mereka terhadap hutan pun ikut berubah total.

Pohon-pohon tidak lagi dilihat sebagai kayu gelondongan yang siap ditebang untuk uang cepat, melainkan sebagai aset masa depan yang harus dijaga bersama karena memberikan penghidupan jangka panjang.

Di sinilah roda ekonomi ramah lingkungan di tingkat desa mulai berputar, membuktikan bahwa kelestarian alam bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bursa karbon

Sebagai wujud kedaulatan finansial di sektor pembiayaan inovatif, Indonesia juga tidak lagi menunggu uluran dana global yang kerap berjalan lambat dan bersyarat rumit.

Pemerintah menumbuhkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sebagai infrastruktur mandiri guna memobilisasi modal hijau global dari posisi tawar lebih setara. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, bursa karbon nasional terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir April 2026, nilai transaksi akumulatifnya mencapai Rp93,75 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh volume perdagangan sebesar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen dengan partisipasi 155 perusahaan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

Namun, keberhasilan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh besarnya transaksi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap kualitas datanya. Seperti halnya pasar saham yang bergantung pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan, pasar karbon hanya akan dipercaya apabila setiap kredit karbon memiliki integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim agar selaras dengan ketentuan Pasal 6 Paris Agreement. Melalui sistem tersebut, setiap kredit karbon dapat ditelusuri, memiliki standar kualitas yang jelas, serta terhindar dari risiko penghitungan ganda.

Di level diplomasi global, Indonesia kini memosisikan diri sebagai negara jangkar yang ikut membentuk arah kebijakan dunia. Dalam berbagai forum multilateral, Jakarta dengan tegas mengubah paradigma hubungan internasional.

Indonesia tidak lagi hadir sebagai pemohon bantuan iklim yang pasif, melainkan melangkah maju sebagai penyedia solusi global utama berbasis hutan.

Narasi baru ini menawarkan sudut pandang esensial bahwa hutan tropis nusantara adalah infrastruktur iklim global yang vital, mirip dengan fungsi stabilitas yang disediakan oleh sistem perbankan pusat terhadap ekonomi dunia.

Melalui posisi tawar yang kuat ini, kompensasi finansial internasional atas perlindungan hutan dipandang sebagai investasi wajib demi menjaga stabilitas seluruh aset ekonomi di atas biosfer bumi, sekaligus menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekologis.

Tantangan di sektor industri domestik, terutama kebutuhan energi masif untuk hilirisasi mineral seperti nikel, kini tidak lagi dipandang sebagai hambatan ekologis, melainkan sebagai ruang lompatan teknologi.

Kondisi ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk melahirkan standar industri baru melalui integrasi kebijakan dekarbonisasi industri berat yang berjalan selaras dengan target sektor kehutanan.

Dengan menerapkan pengawasan rantai pasok yang ketat serta mempercepat peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive, Indonesia berpeluang besar memimpin pasar masa depan sebagai produsen utama komoditas hijau dunia.

Apabila langkah itu berjalan konsisten, produk hilirisasi Indonesia akan memiliki nilai tambah di pasar internasional karena diproduksi menggunakan energi yang lebih bersih serta didukung jaminan bebas deforestasi.

Membangun gerakan iklim dunia pada dasarnya bukan lagi sekadar urusan "bangga-banggaan" karena punya hutan luas atau hebat dalam menyusun target di atas kertas. Pengakuan internasional akan terbangun secara alami seiring dengan makin solidnya harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke tingkat tapak.

Di tengah perubahan peta geopolitik global, diplomasi hijau Indonesia memikul dua peran sekaligus, yakni menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka arus investasi hijau yang memberikan manfaat nyata.

Indonesia memiliki modal alam yang berlimpah dan komitmen politik yang kuat untuk menjadi jangkar utama transisi iklim global. Legitimasi kepemimpinan tersebut akan makin kokoh saat visi hijau di panggung global mampu diterjemahkan penuh menjadi akselerasi transisi bersih pada seluruh sektor industri domestik.

Copyright © ANTARA 2026

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

DI Swiss, negosiasi diplomatik damai telah menghasilkan peta jalan (roadmap) enam puluh hari menuju kesepakatan final setelah disepakatinya Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Dunia bersuka cita menyambut jeda pertempuran antara AS (dan Israel) dan Iran sebagai tanda berakhirnya perang.

Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meriam, drone dan rudal memang mulai beehenti berdentum, tetapi konflik belum benar-benar usai.

Saat ini, yang mengemuka adalah pergeseran arena perang, yaitu dari medan tempur menuju meja diplomasi. Singkatnya, perang dari serangan rudal menuju pertarungan narasi, ekonomi, dan legitimasi politik.

Tidak diragukan, Perang Iran 2026 memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Jika 100 hari pertama telah ditandai oleh serangan udara, operasi militer, dan ancaman eskalasi regional, maka perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa perdamaian yang sedang dinegosiasikan masih rapuh dan penuh kabut ketidakpastian.

Pertemuan quadrilateral antara Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss menjadi simbol penting fase baru ini. Wakil Presiden AS JD Vance datang dengan sebongkah optimisme bahwa sebagian besar tujuan perang telah tercapai, yaitu program nuklir Iran dilemahkan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan Iran bersedia kembali ke jalur negosiasi diplomatik.

Namun, simbolisme diplomatik tersebut segera dibayangi oleh realitas politik bahwa Menteri Luar Negeri Iran menolak berdiri berdampingan dengan delegasi AS di depan kamera. Isyarat politik itu sederhana tetapi jelas bahwa perang mungkin berhenti untuk beberapa waktu ke depan, tetapi rasa saling percaya belum lahir.

Masalah terbesar saat ini bukan lagi pada penghentian tembakan dan serangan, melainkan bagaimana mendefinisikan kemenangan. Washington mengklaim Iran telah menyetujui inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Teheran berkali-kali membantah bahwa komitmen tersebut sudah disepakati.

Pada hari ke-113, Kepala IAEA memang menyatakan bahwa inspeksi akan dilakukan, tetapi Iran menegaskan bahwa akses hanya dapat diberikan setelah kesepakatan final tercapai dan hanya pada fasilitas yang tidak rusak akibat perang.

Perbedaan persepsi ini sangat penting. Dalam diplomasi, konflik acap tidak berakhir karena kekurangan kesepakatan, melainkan karena para pihak yang bertikai memiliki tafsir berbeda terhadap kesepakatan yang sama. Situasi inilah yang kini sedang terjadi.

Lebih menarik lagi, Iran tampaknya berhasil mengubah posisi tawarnya secara signifikan. Analisis berbagai lembaga strategis menyatakan bahwa kerangka kesepakatan yang sedang dibahas memberikan konsesi ekonomi besar kepada Iran sebelum adanya verifikasi penuh terhadap program nuklirnya. Pembekuan aset senilai sekitar US$25 miliar mulai dicairkan, sanksi minyak ditangguhkan selama 60 hari, dan blokade maritim mulai dilonggarkan.

Dengan ujaran berbeda, Iran memperoleh manfaat ekonomi langsung sementara isu paling sensitif—yakni pengayaan uranium dan rudal balistik—masih berada dalam tahap negosiasi. Di sinilah paradoks perang muncul. Amerika Serikat dan Israel memasuki perang dengan tujuan menghilangkan ancaman nuklir dan rudal Iran.

Namun, pada hari ke-112 Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa rudal balistik sama sekali tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Jika posisi ini bertahan, maka salah satu tujuan utama perang praktis gagal dicapai.

Situasi menjadi semakin rumit karena Israel mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Israel bahkan mengisyaratkan bahwa Tel Aviv dapat bertindak sendiri apabila merasa kesepakatan dengan Iran terlalu lunak. Pernyataan ini mengingatkan bahwa ancaman serangan unilateral Israel tetap menjadi faktor pengganggu utama bagi proses perdamaian yang sedang diusung AS dan Iran.

Di sisi lain, muncul fenomena yang luput dari perhatian media internasional di mana transformasi Selat Hormuz menjadi instrumen politik Iran. Melalui otoritas baru yang dibentuk setelah perang, Teheran kini mewajibkan kapal-kapal yang melintas memperoleh izin khusus dan membayar biaya yang dalam beberapa kasus mencapai USD2 juta per kapal.

Menariknya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan, Bitcoin, maupun USDT. Langkah ini bukan sekadar kebijakan maritim. Ia mencerminkan upaya Iran untuk membangun tata kelola ekonomi alternatif yang semakin mengurangi ketergantungan pada sistem finansial berbasis dolar AS. Jika tren ini berlanjut, maka salah satu dampak jangka panjang perang justru dapat berupa percepatan fragmentasi ekonomi global.

Tidak mengherankan jika pada hari ke-112 Senat AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan resolusi yang meminta Presiden Trump menghentikan keterlibatan militer terhadap Iran. Meski kemungkinan besar akan diveto, pesan politiknya jelas: dukungan domestik terhadap perang mulai retak.

Perkebangan terkini menunjukkan bahwa perang Iran telah memasuki fase yang lebih menentukan daripada pertempuran militer itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tetapi siapa yang mampu mengubah hasil perang menjadi keuntungan politik yang berkelanjutan.

Pungkasannya, Iran tampaknya berhasil mempertahankan sebagian besar aset strategisnya sambil memperoleh ruang ekonomi baru. Sementara Amerika Serikat memperoleh jeda konflik tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depan program nuklir Iran.

Israel sendiri masih mencemaskan kemungkinan kebangkitan ancaman yang sama di masa depan. Pada hari ke-113, dunia baru menyaksikan akhir pertempuran, namun perdamaian sinambung masih jauh dari pasti, seperti jauh panggang dari api.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Ma'ruf Cahyono (MC) usai pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis malam (25/6/2026). Ma'ruf terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai pemeriksaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam pemeriksaan ini yang bersangkutan dikonfirmasi terkait bukti-bukti yang dikantongi penyidik terkait kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI.

"Tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik, untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI. Juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut," kata Budi kepada wartawan, dikutip Jumat (26/6/2026).

Budi mengungkapkan alasan belum dilakukan penahanan terhadap Ma'ruf. Menurutnya, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut.

"Ya tentunya memang masih dibutuhkan proses-proses penyidikan, pengumpulan bukti-bukti tambahan, supaya nanti betul-betul firm, betul-betul kuat, untuk kemudian dilakukan tahap 2, atau limpah di penuntutan," ujarnya.

Seusai pemeriksaan, Ma'ruf mengklaim pertanyaan yang ia terima sekadar tugas yang diembannya.

"Ya ditanya baru identitas, kan baru pertama (pemeriksaan), jadi baru ditanya-tanya tentang tugas," kata Ma'ruf.

Berdasarkan hitungan sementara, jumlah gratifikasi dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp17 miliar. Menurutnya, tidak ada pertanyaan tentang hal tersebut.

"Nggak, nggak nyampe kaya gitu tadi, maksudnya gak nyampe pertanyaan kaya gitu," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengaku akan kooperatif dalam proses penyidikan kasus ini.

"Belum tu, belum ada (jadwal pemanggilan lagi), saya nanti nunggu ngikutin aja, pokoknya kita patuh aja," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang senilai Rp1,9 miliar lebih. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," ujar Ketua Sidang MKH Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Pelanggaran etika berawal dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai biaya pembayaran objek lelang berupa rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanise lelang yang berlaku, sehingga uang tersebut dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang.

SW mengakui adanya penerimaan tersebut dan menyatakan uang yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

Selain itu, sepanjang tahun 2020 SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register PN Kudus di mana nomor penetapannya sama, tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi.

Ketika menjabat Ketua PN Baturaja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, SW mengakui telah menerima Rp200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya.

Akibatnya, SW dijatuhi sanksi berupa hakim nonpalu 6 bulan di tahun 2023. Namun, karena alasan kesehatan (stroke), SW ditetapkan sebagai Hakim Yustisial di PN Jakarta Selatan.

Dalam pembelaannya, SW berniat mengembalikan uang yang diterima, tetapi pelapor minta dibayarkan secara lunas. SW berencana mengganti uang tersebut melalui pinjaman bank.

Namun, pengajuannya ditolak karena tidak memperoleh rekomendasi Ketua PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan kondisi kesehatan SW dan masih menunggu putusan MKH.

SW mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat dan berharap agat majelis dapat menerima pembelannya. SW menyatakan tetap bersedia mengembalikan uang yang telah diterimanya, meskipun belum mengetahui cara untuk melunasinya.

Terlapor yang didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta majelis memberikan putusan yang proporsional dalam putusannya karena alasan keadaan kesehatan terlapor.

Dalam pertimbangan hukumnya, MKH menganggap tidak ada keterangan yang bernilai baru dan hal yang meringankan dalam sidang MKH. Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor tidak sesuai dengan KEPPH dan belum mengembalikan uang yang diterima.

MKH kemudian memutus untuk menguatkan Memorandum Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KM.WAS/98/M/7/2023 tanggal 23 Juli 2023.

“Perbuatan terlapor melanggar Keputusan Bersama MA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH yakni berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, berperilaku jujur, bersikap profesional,” ujar Hamdi.

JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

JAKARTA - Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menanggapi pernyataan politikus PDIP Deddy Sitorus yang menyindir Partai Golkar terkait persoalan kelistrikan. Kritik yang disampaikan Deddy perlu ditempatkan secara objektif dengan melihat rekam jejak persoalan energi nasional secara menyeluruh.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi ancaman krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN pada 2022 ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin Arifin Tasrif.

Saat itu pemerintah mengakui pasokan batu bara untuk pembangkit listrik berada dalam kondisi kritis akibat rendahnya pemenuhan kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) oleh sejumlah perusahaan tambang.

“Pak Deddy pernah membela Arifin Tasrif sebagai menteri yang direkomendasikan PDIP. Karena itu, Pak Deddy jangan amnesia politik. Lupa bahwa krisis batu bara PLN juga terjadi pada masa beliau,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, pernyataan tersebut penting untuk mengingatkan publik bahwa persoalan listrik dan ketahanan energi bukanlah masalah yang muncul dalam beberapa bulan terakhir, melainkan tantangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan penyelesaian jangka panjang.

Dia menilai tidak tepat apabila setiap gangguan kelistrikan yang terjadi saat ini langsung diarahkan sebagai kesalahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun Partai Golkar. Sebab, persoalan energi merupakan isu kompleks dan lintas waktu yang melibatkan banyak faktor, mulai dari pasokan energi primer, infrastruktur, hingga tata kelola sektor energi secara keseluruhan.

Jika Deddy ingin mengkritik kondisi energi saat ini, maka kritik tersebut seharusnya disampaikan secara konsisten dengan tetap mengakui bahwa tantangan serupa pernah terjadi pada masa menteri yang selama ini dibelanya.

"Bahkan kalau mau menghitung waktu Pak Bahlil itu belum cukup 2 tahun menjabat Menteri ESDM dibandingkan kawannya Pak Deddy menjadi Menteri ESDM selama 4 tahun, mestinya lebih memiliki waktu dalam menyelesaikan kelistrikan yang terkait dengan pembangkit, jaringan, dan batu bara," katanya.

Dia menegaskan fokus utama Menteri Bahlil saat ini dalam hal kelistrikan adalah membangun pembangkit baru bagi PLN dan menerangi ribuan desa yang saat ini belum menikmati layanan listrik. Visi Presiden Prabowo Subianto tentang listrik merupakan program prioritas untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan energi.

“Masyarakat membutuhkan solusi, bukan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan pelayanan listrik kepada masyarakat terus terjaga,” ujar Abdul Rahman.

Di balik kritik PKB terhadap sikap politik PDIP, tersimpan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai koalisi dan oposisi. Yang sedang diperebutkan sesungguhnya bukan hanya posisi politik hari ini, melainkan ceruk pemilih kritis terhadap pemerintah serta nilai tawar politik menuju Pemilu 2029. Dalam konteks itu, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan tetapi tetap menjaga komunikasi dengan kekuasaan menciptakan dinamika yang membuat partai-partai koalisi tidak sepenuhnya nyaman.

Dinamika tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PKB, PDIP sebaiknya tidak mengambil posisi politik yang abu-abu. Di waktu yang hampir bersamaan, PDIP juga terlibat perang pernyataan dengan Golkar.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di lingkar pemerintahan. Sindiran itu dibalas Sekjen Golkar Sarmuji yang mengatakan bukan Golkar yang mengejar kekuasaan, melainkan kekuasaan yang membutuhkan Golkar.

Sepintas, publik mungkin melihat perdebatan tersebut sebagai pertengkaran rutin antarelite politik. Namun jika dicermati lebih jauh, polemik ini memperlihatkan satu realitas penting: partai-partai politik mulai melakukan reposisi untuk menghadapi kontestasi 2029. Mereka tidak hanya memperebutkan jabatan dan pengaruh hari ini, tetapi juga mulai memetakan ruang politik yang berpotensi menghasilkan keuntungan elektoral pada pemilu berikutnya.

Dalam teori spatial competition yang diperkenalkan Anthony Downs melalui bukunya An Economic Theory of Democracy (1957), partai politik pada dasarnya bertindak layaknya pelaku pasar yang berupaya menempati ruang politik paling menguntungkan. Mereka akan mencari segmen pemilih yang belum terwakili secara optimal dan berusaha menjadi representasi utama dari kelompok tersebut.

Perspektif ini relevan untuk membaca situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024. Setelah terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo, sebagian besar partai politik memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Konsekuensinya, ruang oposisi menjadi semakin sempit. Dalam logika politik, ketika sebuah ruang menjadi langka, nilainya justru meningkat.

Ibarat sebuah pusat perbelanjaan yang hampir seluruh kiosnya menjual produk yang sama, kios yang menawarkan produk berbeda akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Bukan semata karena produknya lebih baik, tetapi karena pilihan yang tersedia semakin terbatas.

Dalam politik, fenomena yang sama juga berlaku. Ketika mayoritas partai berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian kelompok pemilih yang menginginkan alternatif.

Posisi Abu-Abu PDIP

Sebagai partai yang memilih berada di luar pemerintahan, PDIP memiliki ruang yang lebih luas untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik. Ketika muncul program pemerintah yang menuai kritik atau penolakan, PDIP dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang tidak terakomodasi.

Namun yang membuat partai-partai koalisi tidak nyaman adalah kenyataan bahwa PDIP tidak sepenuhnya mengambil posisi oposisi yang keras. Komunikasi politik dengan pemerintah tetap berjalan. Hubungan antarelite tetap terbuka. Dalam sejumlah isu strategis, PDIP bahkan tidak selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Posisi tersebut menciptakan fleksibilitas politik yang tidak dimiliki partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika sebuah kebijakan pemerintah berhasil, PDIP tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika muncul kebijakan yang tidak populer, PDIP memiliki ruang untuk mengambil jarak dan menyampaikan kritik.

Dari perspektif partai-partai koalisi, situasi ini tentu tidak sederhana. Mereka harus ikut menanggung seluruh konsekuensi politik dari setiap kebijakan pemerintah. Jika program berjalan baik, keuntungan politik memang tersedia. Namun jika muncul kebijakan yang menuai kontroversi, partai-partai koalisi juga harus ikut menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Kegelisahan PKB

PKB memiliki pengalaman politik yang berbeda dengan Golkar. Jika Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang relatif nyaman berada dalam pemerintahan, PKB datang dari pengalaman Pilpres 2024 sebagai bagian dari poros perubahan bersama Anies Baswedan. Sebagian basis dukungan PKB berasal dari kelompok pemilih yang menginginkan perubahan dan mengambil jarak dari kekuasaan saat itu.

Ketika PKB memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo, tantangan politik baru muncul. Bagaimana mempertahankan kedekatan dengan pemilih kritis terhadap pemerintah sambil tetap menjadi bagian dari pemerintahan? Ini bukan persoalan yang mudah.

Pada saat yang sama, PDIP memiliki peluang untuk mengisi ruang politik yang ditinggalkan sebagian partai yang kini bergabung ke dalam pemerintahan. Ketika kelompok pemilih kritis mencari saluran politik baru, PDIP berpotensi menjadi salah satu tujuan utama. Bukan karena PDIP mendeklarasikan diri sebagai oposisi total, tetapi karena partai tersebut memiliki ruang untuk tampil berbeda dari pemerintah.

Karena itu, kritik PKB terhadap posisi politik PDIP kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan soal kejelasan sikap. Di baliknya terdapat kekhawatiran mengenai distribusi keuntungan dan risiko politik yang dianggap tidak seimbang. Partai-partai koalisi menanggung risiko pemerintahan, sementara PDIP berpotensi menikmati keuntungan dari ruang kritik yang tersedia.

Lebih jauh lagi, posisi tersebut membuat nilai tawar politik PDIP terus meningkat. Semakin lama PDIP mampu memainkan peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan sembari tetap menjaga komunikasi politik dengan pemerintah, semakin tinggi pula daya tawar politik partai tersebut.

Dalam politik, ketidakpastian sering kali menciptakan kekuatan. Ketika seluruh aktor mengetahui posisi politik seseorang secara pasti, ruang manuvernya menjadi terbatas. Sebaliknya, ketika posisinya masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, nilai tawarnya cenderung meningkat. Fenomena inilah yang sedang terjadi pada PDIP.

Bagi partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet, kondisi tersebut tentu menciptakan situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas politik untuk mendukung pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa PDIP tetap menjadi variabel penting dalam setiap kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional.

Karena itu, polemik antara PKB, PDIP, dan Golkar sesungguhnya tidak dapat dibaca hanya sebagai perang pernyataan antar-elite. Yang sedang berlangsung adalah kompetisi memperebutkan ruang politik yang semakin bernilai menjelang 2029.

Golkar ingin mempertahankan citranya sebagai partai yang selalu dibutuhkan kekuasaan. PKB berusaha menjaga keseimbangan antara statusnya sebagai partai pemerintah dan warisan pemilih perubahan yang pernah mendukungnya. Sementara PDIP mencoba memaksimalkan keuntungan dari posisi yang berada di luar pemerintahan tanpa sepenuhnya memutus hubungan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan hari ini. Politik juga tentang siapa yang paling cermat membaca peluang yang akan menentukan kekuasaan di masa depan. Dalam konteks itu, posisi abu-abu yang selama ini dikritik sebagian pihak justru berpotensi menjadi sumber kekuatan politik terbesar PDIP. Semakin lama posisi itu bertahan, semakin mahal pula nilai tawar yang dimilikinya dalam percaturan politik nasional.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan ( PDIP ) menunjukkan sikap tegas soal posisi partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, posisi politik PDIP saat ini masih abu-abu.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Waketum DPP PKB itu menyebut bahwa semua partai-partai politik pendukung pemerintah tengah menjaga soliditasnya untuk menjalankan semua program Presiden Prabowo. Dia menyindir posisi yang saat ini tengah dijalankan PDIP.

"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.

Gus Jazil juga menyinggung posisi PDIP sebagai partai penyeimbang sebagaimana yang disampaikan para elitenya terkait sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menyebut posisi itu justru tidak menunjukkan kejelasan.

"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengendus adanya dugaan keterlibatan sosok politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. BEM Bersatu menduga gerakan penolakan tersebut sudah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.

Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula membeberkan dugaan sosok tersebut adalah politikus PDIP Andi Widjajanto yang ikut di tengah massa aksi. Selain itu, kata dia, mobil Fortuner yang digunakan pimpinan aksi penolakan MBG Tiyo Ardianto diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.

"Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Dugaan itu Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Selain itu, diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi," kata Rahmat dalam konferesi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, adanya jejaring politik praktis yang diduga ikut menunggangi gerakan penolakan MBG. Menurutnya, Tiyo diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung baru-baru ini. Jejaring ini dinilai patut dicermati karena mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.

"Keterkaitan dugaan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," kata Rahmat.

Atas dasar temuan tersebut, BEM Bersatu menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi perebutan kekuasaan. “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," pungkasnya.

Bantahan PDIP Terhadap Tuduhan BEM Bersatu

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menanggapi siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak yang menamakan diri "BEM Bersatu". “Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode ‘cocokologi’ yang sangat dipaksakan,” kata Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Selasa (16/6/2026).

Doa menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDIP adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan poin-poin bantahan sebagai berikut:

1. Kegilaan Logika "Cocokologi" yang Dipaksakan

Tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan:

Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan.

“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata,” ujarnya.

Dalam realitas sosial dan politik, kata Guntur Romli, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan.

2. PDI Perjuangan Sama Sekali Tidak Terlibat

“Kami menegaskan PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG,” katanya.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut.

“Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa,” jelasnya.

3. Jangan Merendahkan Independensi dan Integritas Mahasiswa

Guntur menilai tuduhan murahan dari "BEM Bersatu" yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" atau "disusupi" oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa.

Dia melanjutkan, mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat. “Menuduh setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkapnya.

4. Menghormati Suara Kritis Sebagai Bagian dari Demokrasi

Dia mengatakan, PDI Perjuangan selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Dikatakannya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah (termasuk program MBG) tanpa harus dicap sebagai "alat politik" pihak tertentu.

“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” jelasnya.

5. Mendesak semua pihak, termasuk "BEM Bersatu", untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.

“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur "cocokologi" kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto . Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila , 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

Megawati menyoroti kenaikan harga pangan dan prihatin nasib petani. Merujuk konsep Marhaenisme yang diajarkan Bung Karno, Megawati menilak penting mengorganisir petani agar mandiri dan mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan instruksi yang telah ia keluarkan sejak tahun 2021 kepada seluruh struktur partai untuk menggalakkan penanaman 10 jenis tanaman pangan pendamping beras guna mencegah ancaman kelaparan.

"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan instruksi ke seluruh daerah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras. Siapa yang sudah mengerjakan? Jangan sombong kalau jadi anggota PDI Perjuangan. Kalian tidak malu sama saya? Umur saya sudah mau 80 tahun, tapi saya masih bisa berteriak seperti ini. Mbok ya semangat!" kata Megawati.

Megawati mengingatkan pesan mendasar dari Bung Karno bahwa urusan perut rakyat adalah prioritas mutlak yang harus dipenuhi demi mencegah terjadinya kerusuhan. "Artinya nomor satu untuk rakyat adalah makanan. Makanya kenapa saya tadi nanya harga sudah naik apa belum," katanya.