Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Keputusan itu diambil Khofifah pasca-penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jatim atas dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti berupa uang tunai yang disita senilai Rp2,3 miliar.

Pengangkatan MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM Jatim tersebut tercantum dalam Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal Jumat (17/4/2026).

Khofifah menegaskan kebijakan tersebut diambil guna memastikan pelayanan publik di sektor energi dan sumber daya mineral tetap berjalan optimal.

"Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM," ujar Khofifah, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya rangkaian proses hukum yang tengah berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Tak hanya Aris, tim penyidik Pidsus Kejati Jatim juga meringkus 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) lain di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

Di antaranya adalah Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

"Kita menyerahkan semua proses kepada APH karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan," tutur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk dapat menjaga sikap integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan," ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

"Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Penunjukan Plt Kadis ESDM Jatim itu merujuk Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tanggal 17 April 2026.

Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah.

Selain itu, dua ASN lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang saat ini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM Jatim merupakan langkah administratif yang dilakukan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki peran strategis.

“Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan,” ujarnya.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerbitan perizinan.

Tak hanya AM seorang, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso mengungkapkan penetapan AM sebagai tersangka didasarkan atas hasil penyelidikan yang dilakukan tim penyidik sejak menerima laporan dari masyarakat, khususnya para pemohon dokumen perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

"Dari laporan yang masuk, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur,” beber Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, modus operandi yang dijalankan para tersangka adalah dengan secara sengaja memperlambat proses perizinan yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku pengurusan izin sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kalau pemohon tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin, meskipun seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Laporan ini sudah banyak sekali," ungkapnya.

Adapun besaran pungutan yang diduga diminta bermacam-macam. Untuk perpanjangan perizinan pertambangan ditarik sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk pengurusan izin pertambangan yang baru berkisar antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Sementara untuk pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIPA), pungutan liar yang ditarik nominalnya sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dengan total biaya yang dikeluarkan pemohon untuk menerbitkan setiap izin SIPA bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

"Hasil dari pungutan ini yang tidak ada dalam ketentuan, dibagi-bagi ketua tim kerja pengusahaan air tanah kepada kepala dinas, di mana seharusnya pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali pajak dan biaya lainnya yang masuk dalam daftar kualifikasi PNBP," ucapnya.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening perbankan dengan nominal keseluruhan mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Ketiga tersangka tersebut kemudian ditahan penyidik dalam rangka mempermudah proses penyidikan kasus tersebut.

"Kita lakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Tim penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kasus ini," bebernya.

Wagiyo membeberkan tim penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti elektronik (BBE) seperti slip transfer dalam bentuk digital, percakapan WhatsApp, dokumen perizinan, serta keterangan dari para pemohon izin.

"Terkait penyidikan kasus ini, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang tertuang dalam berbagai barang bukti elektronik yang telah penyidik kantongi," ungkapnya

Atas perbuatan ketiganya, para tersangka dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan, Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi dan Pasal 606 UU 1/2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga masih melakukan penelusuran mengenai kemungkinan adanya penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan tersebut.

"Bilamana juga mengarah ke TPPU, tentu kita akan lakukan pengejaran dalam rangka pengembalian atau pemulihan aset, dan nantinya akan dirampas untuk negara," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa menargetkan capaian rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan program pemasangan listrik gratis bagi 3.400 Rumah Tangga Miskin (RTM) di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026.

Menurutnya, program tersebut adalah bentuk intervensi nyata pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu.

"Saat ini rasio elektrifikasi Jawa Timur telah menyentuh angka 99%. Kita ingin mengintervensi secara lebih masif melalui program-program yang berdampak langsung dan menyasar kebutuhan dasar rumah tangga miskin di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Jumat (6/2/2026).

Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,89 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Bantuan Instalasi dan Sambungan Rumah (IRSR) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero), serta pemberian token listrik senilai Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

"Token listrik ini dapat digunakan hingga sekitar enam bulan pemakaian awal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," jelasnya.

Secara teknis, calon penerima bantuan akan diusulkan melalui mekanisme identitas penerima IRSR.

Proses pengusulan dilakukan melalui Surat Usulan Belanja Program kepada Gubernur yang memuat jumlah RTM calon penerima sambungan listrik dan tercantum dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4.

Selain itu, data calon penerima juga di-input melalui aplikasi SIPD dan harus memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin yang belum berlistrik, namun berada di wilayah yang telah terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero).

"Para penerima listrik gratis ini wajib masuk dalam DTSEN desil 1 sampai 4, dan data calon penerima telah tersedia di perangkat daerah," ucap dia.

Dia menambahkan, penerima bantuan instalasi rumah dan sambungan listrik juga akan memperoleh masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Pemprov Jatim bersama pihak terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada tahun ini, penerima program pemasangan listrik gratis tersebar di sejumlah daerah, antara lain Pacitan sebanyak 400 rumah tangga, Ponorogo 300, Trenggalek 300, Tulungagung 100, Kabupaten Blitar 178, Kabupaten Kediri 200, Kabupaten Malang 100, Banyuwangi 300, Bondowoso 100, Situbondo 100, serta Kabupaten Probolinggo 20 rumah tangga.

"Dengan intervensi ini, kami optimistis target 100% rasio elektrifikasi di Jawa Timur dapat segera terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin," pungkasnya.

Perekonomian Jawa Timur (Jatim) di kuartal III tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan inklusif secara quarter to quarter (QTQ) terhadap kuartal II/2025 sebesar 1,70 persen.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut capaian positif oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini, yang dinilai membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim yang stabil dan inklusif.

"Alhamdulillah, secara QTQ ekonomi Jatim tumbuh 1,70 persen, angka ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa. Ini menunjukkan daya tahan dan soliditas ekonomi Jatim yang luar biasa," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (11/11).

Sementara itu, secara year-on-year (YOY) terhadap kwuartal III/2024, perekonomian Jatim tumbuh 5,22 persen. Pertumbuhan tersebut tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara (QTQ) terhadap kuartal II/2025 sebesar 1,43 persen, sementara secara YoY tumbuh 5,04 persen.

"Dengan angka tersebut, Jatim tercatat penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,65 persen, dan nasional sebesar 14,54 persen," tutur Khofifah.

Industri Pengolahan tercatat sebagai penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,87 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,18 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 5,25 persen.

Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Jasa Perusahaan sebesar 9,89 persen, dengan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,19 persen.

"Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (q-to-q) adalah pertumbuhan sektor pertanian. Karena masuk masa puncak panen tebu dan masuk masa panen tembakau," tambah Khofifah.

Selain itu, juga terjadi peningkatan distribusi listrik dan gas untuk industri dan rumah tangga, serta peningkatan progres proyek infrastruktur dan peningkatan realisasi investasi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi YoY adalah peningkatan realisasi investasi, jumlah wisawatan nusantara, dan ekspor luar negeri. Dalam konteks ini, pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa didorong oleh peningkatan ekspor komoditas perhiasan seperti permata.

Perdagangan ke luar provinsi juga mengalami peningkatan karena program misi dagang antara Jawa Timur dengan beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan

"Terakhir di Nusa Tenggara Timur mampu mencatatkan transaksi tertinggi sepanjang sejarah misi dagang yaitu mencapai Rp 1,882 triliun," ujar Gubernur Khofifah.

Data BPS juga mencatat kinerja ekspor Jatim yang meningkat 20,23 persen (CTC) selama periode Januari-September 2025, senilai US$3,86 Miliar. Adapun neraca perdagangan Jawa Timur mengalami surplus sebesar US$1,33 miliar.

Menurut Khofifah, hal ini membuktikan bahwa daya saing produk ekspor Jawa Timur meningkat. Negara tujuan ekspor non-migas tercatat masih didominasi Swiss, China, dan Amerika.

Khofifah menyatakan, capaian pertumbuhan ekonomi ini adalah bukti sejalan dengan semangat "Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh" yang mengalir dalam denyut pembangunan daerah.

"Tangguh berarti kemampuan Jawa Timur menghadapi tekanan global tanpa kehilangan arah. Terus Bertumbuh berarti konsistensi memperkuat produktivitas, memperluas investasi, dan menjaga kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha dan industri atas capaian terbaru ini. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil kerja bersama dari seluruh pihak.

"Ini bukti ketangguhan dan kolaborasi seluruh kekuatan ekonomi daerah. Semangat ini adalah wujud dari filosofi Jatim Bisa, bahwa dengan kerja keras, gotong royong, dan inovasi, kita mampu menjaga ketahanan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas," pungkas Khofifah.