REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 yang diumumkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada hari ini merupakan awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal Indonesia. Ia mencatat bahwa fokus MSCI saat ini tidak lagi pada pengumuman reformasi, melainkan pada efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam praktik sehari-hari.

“Kalau sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, maka sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja. Investor global ingin melihat perbaikan yang nyata dalam transparansi, pembentukan harga yang sehat, kualitas pengawasan, dan integritas pasar,” kata Fakhrul saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Secara umum, ia menilai keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market untuk sementara waktu ini merupakan perkembangan yang positif bagi pasar modal nasional.

Keputusan tersebut menghilangkan risiko penurunan klasifikasi dalam jangka pendek sekaligus menunjukkan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan regulator mendapat pengakuan dari investor global.

Hasil tinjauan klasifikasi pasar MSCI juga mengakui arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar.

“Menurut saya ini merupakan hasil yang konstruktif. MSCI mempertahankan Indonesia di kategori Emerging Market dan secara eksplisit mengakui berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pasar global melihat adanya kemajuan yang nyata dalam upaya memperkuat kualitas pasar modal Indonesia,” ujar Fakhrul.

Menurut dia, keberhasilan Indonesia mempertahankan status Emerging Market bukan hanya penting bagi pasar saham, tetapi juga bagi persepsi investor terhadap keseluruhan ekosistem keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komposisi stimulus yang berfokus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia menilai bantuan pangan bagi kelompok rentan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, sementara program magang dan vokasi dapat membantu kelompok yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja.

Meski demikian, stimulus fiskal pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” katanya menjelaskan.

Menurut Fakhrul, efektivitas stimulus akan semakin besar apabila dibarengi dengan upaya memperkuat stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul menyarankan agar pemerintah menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju agenda reformasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat kualitas pertumbuhan dan memperbaiki ekspektasi pelaku ekonomi.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujar dia.

Fakhrul menambahkan bahwa di tengah tantangan global yang masih dinamis, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan mendorong pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, evaluasi dari lembaga pemeringkat (rating) Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar.

Fakhrul mengatakan, keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market merupakan sinyal positif bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih memenuhi kriteria utama yang menjadi acuan investor global.

"Keputusan MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tentu merupakan kabar positif karena menunjukkan secara fundamental Indonesia masih memenuhi kriteria utama tetap menjadi bagian dari indeks yang jadi acuan investor global," kata Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak tertuju pada status Emerging Market, melainkan pada sejumlah catatan yang diberikan MSCI terkait transparansi dan aksesibilitas pasar.

Sebab, investor global tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi maupun valuasi aset dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta kemudahan memperoleh informasi yang setara bagi seluruh pelaku pasar.

Maka dari itu, catatan MSCI tersebut merupakan pengingat bahwa kepercayaan investor dibangun tidak hanya melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui tata kelola pasar yang kredibel.

"Pasar modern bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika investor merasa terdapat ketidakpastian mengenai aturan, mekanisme pasar, atau proses pengambilan kebijakan, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menunda alokasi investasinya," ujarnya.

Fakhrul menambahkan isu transparansi juga sejalan dengan sejumlah perhatian yang selama ini kerap disampaikan investor asing, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan arah reformasi ekonomi, serta mekanisme pasar yang mendukung proses pembentukan harga secara optimal.

Karena itu, respons yang paling tepat adalah menjadikan evaluasi MSCI sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan nasional.

Lebih lanjut, Fakhrul melihat catatan tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasinya. Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat berupa ukuran ekonomi yang besar, basis investor domestik yang terus berkembang, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Apabila perbaikan transparansi, kepastian regulasi, dan kualitas komunikasi kebijakan terus dilakukan, daya saing pasar Indonesia di mata investor global akan meningkat secara signifikan.

"Pada akhirnya, status Emerging Market memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan Indonesia menjadi pasar yang dipercaya. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah faktor menentukan apakah modal global akan datang, bertahan, dan terus berkembang di Indonesia," ujar Fakhrul.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Adapun MSCI pada Jumat (19/6) merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang mengevaluasi aksesibilitas pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia yang mencakup 18 indikator tidak mengalami banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada indikator Information Flow (arus informasi) dan Foreign Exchange Market Liberalization Level yang turun dari sebelumnya bertanda "+" menjadi "-".

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pemerintah perlu menyiapkan program bantuan sosial (bansos) tunai secara cepat dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga Pertamax.

"Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut," kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Fakhrul mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan, kelas menengah bawah, serta masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi seperti digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kependudukan, perbankan, serta perkembangan artificial intelligence, bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat dan akurat.

Menurutnya, kecepatan implementasi menjadi faktor yang sangat penting. Penyaluran bantuan sebaiknya dilakukan segera setelah kenaikan harga berlaku agar tidak terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang terlalu dalam.

Secara umum, Fakhrul menilai keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Pertamax dengan kenaikan lebih dari 30 persen merupakan langkah yang berat, namun tidak dapat dihindari dalam kondisi fiskal saat ini.

Ia juga memandang bahwa pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, kebutuhan menjaga keberlanjutan fiskal semakin besar. Di sisi lain, terdapat tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, serta kebutuhan menjaga stabilitas fiskal.

Oleh sebab itu, kenaikan harga Pertamax perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian fiskal yang lebih luas.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan evaluasi dan reorganisasi terhadap berbagai program belanja negara agar ruang fiskal yang tercipta benar-benar dapat digunakan secara optimal.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya evaluasi dan reorganisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan sosial program tetap tercapai, namun dengan desain yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar AS hanya bersifat sementara, dan lebih dipengaruhi oleh dinamika global dibandingkan kondisi fundamental ekonomi domestik.

Fakhrul di Jakarta, Selasa, mengatakan rupiah kerap mengalami fase overshooting sebelum kembali menemukan titik keseimbangan.

Menurut dia, gejolak geopolitik, kenaikan harga energi, serta penguatan dolar AS membuat pasar keuangan bereaksi lebih cepat dibandingkan kondisi fundamental ekonomi.

“Dalam kondisi shock global seperti sekarang, pasar keuangan biasanya bereaksi lebih cepat daripada fundamental ekonomi. Karena itu kita sering melihat rupiah bergerak melemah lebih dulu,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak menguat 63 poin atau 0,37 persen menjadi Rp16.886 per dolar AS

Fakhrul menjelaskan sejumlah indikator dasar ekonomi domestik masih berada dalam kondisi yang relatif baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, hingga stabilitas sektor keuangan.

“Kalau kita melihat indikator dasar ekonomi, pertumbuhan yang masih terjaga, inflasi yang relatif terkendali, dan stabilitas sektor keuangan yang masih baik, sebenarnya fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat,” katanya.

Dalam beberapa periode sebelumnya, rupiah sering kali menunjukkan kemampuan untuk kembali menguat setelah fase pelemahan yang cukup dalam ketika tekanan eksternal mulai mereda.

“Pasar keuangan sering bergerak terlalu jauh dalam satu arah. Dalam beberapa episode sebelumnya kita melihat rupiah bisa overshoot lebih dulu, tetapi ketika sentimen global mulai stabil dan arus dolar kembali masuk, penguatannya juga bisa cukup cepat,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Fakhrul memandang langkah pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan arah yang tepat untuk memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di dalam negeri.

Kebijakan DHE dinilai penting karena memperkuat likuiditas valas di dalam negeri. Dengan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, struktur pasar valas Indonesia bisa menjadi lebih dalam dan lebih stabil.

Namun demikian, ia menekankan stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada satu kebijakan. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan moneter cenderung memiliki bias yang lebih berhati-hati.

“Ketika harga energi naik dan tekanan global meningkat, ruang untuk pelonggaran kebijakan biasanya menjadi lebih sempit. Karena itu pasar juga akan menunggu bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan ke depan,” kata Fakhrul.

Ia menilai koordinasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi kerangka kebijakan ekonomi agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga.

Fakhrul menambahkan, tekanan terhadap rupiah bisa menjadi lebih bekerlanjutan apabila gejolak global berlangsung terlalu lama dan mulai mempengaruhi ekspektasi inflasi domestik maupun stabilitas pasar obligasi.

Namun selama fundamental ekonomi domestik tetap terjaga dan koordinasi kebijakan berjalan baik, pelemahan rupiah saat ini dinilai lebih merupakan penyesuaian pasar terhadap tekanan global.

“Dalam sejarahnya, rupiah memang sering mengalami tekanan lebih dulu ketika dunia sedang bergejolak. Tetapi ketika tekanan eksternal mulai mereda dan pasar kembali melihat fundamental ekonomi dengan lebih jernih, rupiah juga memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat daripada yang banyak orang perkirakan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kesepakatan bisa ditandatangani hari ini, tetapi landasan hukumnya bisa berubah dalam hitungan bulan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) membatalkan tarif resiprokal Trump memunculkan risiko baru dalam sistem perdagangan global.

Menurutnya, dinamika hukum di internal AS tersebut menambah lapisan ketidakpastian baru yang tak hanya bagi perekonomian domestik AS, tetapi juga bagi negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

“Kita tidak lagi hidup di era di mana kebijakan perdagangan bergerak secara linear. Kita memasuki apa yang saya sebut sebagai the age of policy reversibility. Kesepakatan bisa ditandatangani hari ini, tetapi landasan hukumnya bisa berubah dalam hitungan bulan,” kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, kebijakan tarif kini tidak lagi semata persoalan geopolitik, melainkan juga isu konstitusional dan legal.

Executive Order yang menjadi dasar penerapan tarif bisa diuji dan bahkan dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Kondisi ini menciptakan bentuk ketidakpastian baru dalam arsitektur perdagangan global.

“Supply chain dirancang untuk lima sampai sepuluh tahun. Pabrik dibangun dengan horizon jangka panjang. Namun kebijakan tarif kini bisa berubah dalam 120 hari. Terjadi ketidaksinkronan antara horizon kebijakan dan horizon investasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Fakhrul menyoroti Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS yang dinilainya sudah memberikan struktur tarif terdiferensiasi. Dalam skema tersebut, terdapat 1.819 produk yang memperoleh tarif 0 persen serta pembatasan tambahan pada kategori lainnya.

“Narasi 19 persen itu terlalu sederhana. Struktur tarifnya berlapis dan Indonesia berhasil mendapatkan diferensiasi. Ada klausul ‘in accordance with national interest’ dan ‘shall communicate’ yang memberi fleksibilitas hukum bagi Indonesia. Ini bukan hal kecil. Namun ia mengingatkan bahwa secara hukum, ART belum efektif karena masih memerlukan proses domestik masing-masing negara,” jelas Fakhrul.

“Kita tidak boleh membaca perjanjian sebagai hasil akhir sebelum arsitektur hukumnya benar-benar selesai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fakhrul menilai dalam teori klasik, risiko perdagangan biasanya terbatas pada fluktuasi nilai tukar, tarif, dan permintaan global. Kini muncul dimensi baru berupa risiko pembalikan kebijakan.

Policy reversibility bukan sekadar perubahan arah kebijakan, melainkan situasi ketika kebijakan yang sudah berjalan dapat diuji, direvisi, atau dibatalkan. Artinya, risiko perdagangan tidak lagi murni ekonomi, tetapi juga bersifat kelembagaan.

Ia menilai keputusan MA AS yang menguji legalitas kebijakan tarif unilateral menjadi preseden penting.

"Ketika tarif menjadi judicially testable, maka kredibilitas eskalasi agresif akan lebih terbatas. Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan risiko trade war ekstrem dan tekanan inflasi global," tutur dia.

Namun di sisi lain, premi diferensiasi yang diperoleh Indonesia melalui ART bisa menyempit apabila baseline tarif global turut berubah.

“Risiko absolut mungkin turun. Tetapi keunggulan relatif juga mengecil. Itulah paradoksnya,” kata Fakhrul.

Dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, ia menegaskan Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif terhadap perubahan eksternal. Perjanjian perdagangan, menurutnya, hanyalah instrumen taktis.

“Fondasi pembangunan tetap harus berbasis pada daya saing struktural, diversifikasi pasar, dan ketahanan domestik,” tegasnya.

Ia pun menyebut lima agenda kebijakan yang perlu diperkuat pemerintah, yakni diversifikasi pasar jangka panjang, peningkatan industri berbasis nilai tambah dan standar global, penguatan instrumen trade defense dan monitoring, konsistensi regulasi berbasis hukum domestik yang kuat, serta strategi perdagangan yang adaptif terhadap risiko hukum global.

“Negara yang kuat bukan yang paling agresif merespons perubahan, melainkan yang memiliki arah konsisten,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, kedaulatan ekonomi bukan berarti proteksionisme, melainkan kapasitas menentukan arah pembangunan sendiri tanpa kehilangan kredibilitas internasional.

“Pada akhirnya, perdagangan bukan hanya soal tarif. Ia adalah soal arah pembangunan. Dan di dunia yang reversibel, arah yang jelas adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan," imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi salah satu pesan utama Indonesia dalam menarik minat investor, khususnya melalui investasi jangka panjang pada sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program makan gratis terbesar di dunia yang mampu mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional. Program tersebut dinilai layak untuk disampaikan dalam forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

"Saya yakin sekali itu akan dikomunikasikan dan akan menjadi salah satu konsiderasi. Kenapa, karena diharapkan dengan investasi yang kita lakukan di MBG, itu bisa menjadi salah satu tool untuk membuat sumber daya manusia kita meningkat," kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Fakhrul mengatakan bahwa investasi pada sektor SDM menjadi faktor penting yang diperhatikan investor asing karena berkaitan langsung dengan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Meski demikian, Fakhrul menekankan pentingnya pemerintah tetap mengedepankan kebijakan lain yang mendukung peningkatan kualitas SDM, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Jangan lupa, kita tetap harus mengutamakan, mengedepankan hal-hal lain, baik itu terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Danantara Indonesia akan menawarkan kerja sama investasi ke sektor-sektor strategis nasional kepada para investor global, yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam gelaran WEF 2026.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief mengungkapkan sektor-sektor strategis yang akan ditawarkan oleh Danantara, di antaranya terkait dengan transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengembangan industri yang bernilai tambah.

"Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas kami, yang juga strategis menjadi prioritas agenda pembangunan nasional. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang bernilai tambah ya," ujar Arief.

Arief memastikan bahwa Danantara fokus berinvestasi ke sektor-sektor yang membuka peluang penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi (all-time high) di level 9.075 pada penutupan perdagangan Kamis (15/1).

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,34 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 339 saham menguat, 331 terkoreksi, dan 133 lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor industri, yakni turun 2,17 persen.

Penguatan IHSG ini merupakan lanjutan dari kondisi serupa yang terjadi beberapa hari belakangan ini.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai bahwa pencapaian ini merupakan sinyal kuat bahwa pasar sedang membangun ekspektasi positif terhadap masa depan ekonomi nasional. Menurutnya, reli ini bukan sekadar gerak teknikal biasa.

"Pencapaian IHSG di level tertinggi sepanjang masa adalah refleksi dari harapan bahwa fase perbaikan ekonomi sedang berlangsung. Pasar keuangan selalu bergerak mendahului ekonomi riil," ujar Fakhrul, Kamis (15/1).

Ia menambahkan bahwa keyakinan investor saat ini banyak didorong oleh narasi kebijakan yang dianggap pro-pertumbuhan dan terkoordinasi dengan baik. Namun, Fakhrul mengingatkan agar otoritas tetap konsisten.

"Pasar membutuhkan sinyal jelas dari koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Selama arah perbaikan ekonomi dikomunikasikan secara kredibel, pasar memiliki ruang untuk tetap konstruktif," imbuhnya.

Senada dengan optimisme tersebut, Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta, memaparkan bahwa secara teknikal IHSG memang masih berada dalam jalur pendakian (uptrend).

Meski demikian, Nafan memberikan catatan kecil bagi para investor untuk tetap moderat dalam mengambil keputusan.

"Indikator sudah menunjukkan overbought, sehingga perlu mewaspadai adanya potensi aksi profit taking atau ambil untung dalam jangka pendek," jelas Nafan.

Dari sisi makro, Nafan melihat sentimen global dan domestik saling berkelindan. Di tengah data ekonomi AS yang beragam dan kenaikan harga komoditas seperti emas, daya tarik pasar domestik tetap terjaga berkat kesiapan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan sektor riil.

"Pemerintah tengah menyiapkan berbagai paket ekonomi dan program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun ini, sesuai dengan asumsi makro APBN 2026," pungkasnya.

Kombinasi antara teknikal yang solid dan fundamental ekonomi yang mulai menunjukkan taringnya membuat lantai bursa kian bergairah. Jika koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus harmonis, bukan tidak mungkin rekor-rekor baru akan kembali tercipta dalam waktu dekat.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 9.075,4 pada Kamis (15/1) sore, setelah sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah (all time high) 9.100 siang tadi.

Pada penutupan sore ini, indeks saham menguat 42,82 poin atau naik 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, sebanyak 339 saham menguat, 331 terkoreksi, dan 133 lainnya stagnan. Tercatat, tujuh dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor industri, yakni turun 2,17 persen.

Secara keseluruhan, investor hari ini  melakukan transaksi sebesar Rp27,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 50,34 miliar saham.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,34 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,72 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,33 persen.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,84 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,21 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 1,46 persen.

Sedangkan, bursa saham AS kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,23 persen, indeks NYSE Composite naik 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

Kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan tren positif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tercatat, IHSG tiga kali memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, sinyal kuat atas kepercayaan investor terhadap arah ekonomi nasional.

Pencapaian bersejarah ini dimulai pada 15 Agustus 2025, saat IHSG untuk pertama kalinya menembus level 8.017. Tren penguatan ini berlanjut hingga awal tahun 2026. Pada Kamis (8/1), IHSG kembali mencetak rekor di level psikologis 9.002, dan puncaknya terjadi pada perdagangan Kamis (15/1) hari ini, di mana indeks parkir di level tertinggi baru, yakni 9.100.

Keberhasilan IHSG mencetak rekor berulang kali ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian,menilai rentetan rekor ini merupakan cerminan dari ekspektasi tinggi masyarakat dan pelaku usaha terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pergerakan ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah saat ini disambut baik oleh pasar.

"Pencapaian IHSG di level tertinggi sepanjang masa adalah refleksi dari harapan bahwa fase perbaikan ekonomi sedang berlangsung. Pasar keuangan selalu bergerak lebih cepat dalam menangkap sinyal perbaikan ekonomi dibandingkan sektor lapangan usaha," ujar Fakhrul, Kamis (15/1), dalam keterangan resmi.

Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara tim ekonomi pemerintah dengan bank sentral. Menurutnya, selama koordinasi tersebut terjaga, pasar akan terus merespons secara positif.

Senada, Senior Market Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta, melihat bahwa pasar saham domestik memang sedang dalam jalur pendakian yang solid. Hal ini didukung oleh kesiapan pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas.

"Pemerintah tengah menyiapkan berbagai paket ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada tahun ini," kata Nafan.

Namun, Nafan mengingatkan agar pelaku pasar tetap tenang dan tidak terlalu euforia. Pasalnya, pemegang saham berpotensi melakukan aksi jual untuk mencairkan keuntungan setelah kenaikan yang cukup tinggi ini.

"Kondisi saat ini sudah menunjukkan kenaikan yang sangat jenuh, sehingga perlu diwaspadai adanya potensi aksi ambil untung dalam jangka pendek," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, memandang rencana Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meninjau ulang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menjadi katalis penting bagi pemulihan daya beli dan kebangkitan sektor riil di era pemerintahan Prabowo. Penurunan tarif PPN akan menjadi langkah berani untuk memecah kebuntuan daya beli yang menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir.

“Sejak penyesuaian PPN dilakukan beberapa waktu lalu, terjadi pergeseran pola konsumsi rumah tangga. Porsi tabungan dan dana pihak ketiga yang dimiliki sektor rumah tangga terus menurun, menandakan tekanan pada kemampuan konsumsi masyarakat,” ujar Fakhrul di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Selain mendorong konsumsi, kebijakan ini juga dinilai dapat memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih sehat dan inklusif.

Fakhrul menjelaskan, dampak dari penurunan PPN akan bergerak dalam dua arah besar.

Pertama, menggairahkan sektor riil dan konsumsi rumah tangga. Penurunan tarif akan menurunkan harga barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menggerakkan kembali permintaan domestik.

Efek ini akan terasa luas, terutama pada sektor padat karya seperti makanan-minuman, ritel, pariwisata, dan logistik.

Kedua, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi ke sektor formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, transisi dari aktivitas ekonomi informal ke formal menjadi lebih menarik.

“Ini bukan hanya soal tarif yang lebih rendah, tetapi juga soal insentif bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke ekosistem formal dan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih besar,” kata Fakhrul.

Dunia sedang bergerak menuju periode yang lebih bising dan tidak pasti. Indonesia harus memperkuat pipa likuiditas untuk perekonomian dalam negeri, bukan sekadar tembok perlindungan...,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, Indonesia perlu memperkuat desain ekonomi domestik agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Gejolak pasar antara dua negara ekonomi terbesar dunia itu terutama dipicu oleh isu logam tanah jarang (rare earth) serta sejumlah agenda strategis lainnya.

“Dunia sedang bergerak menuju periode yang lebih bising dan tidak pasti. Indonesia harus memperkuat pipa likuiditas untuk perekonomian dalam negeri, bukan sekadar tembok perlindungan. Desain kebijakan fiskal dan moneter kita harus menciptakan sistem yang hidup, bukan sekadar bertahan,” ujar Fakhrul di Jakarta, Senin.

Ia menyambut langkah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menggerakkan kembali dana pemerintah ke sektor keuangan melalui perbankan sebagai titik awal strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.

“Kita tidak kekurangan uang, tapi kita sering kekurangan mekanisme penyaluran yang berani dan tepat, sektor keuangan sebagai channel harus pro-growth," katanya.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk membuktikan bahwa likuiditas pemerintah dapat mengalir hingga ke sektor produktif, bukan berhenti di neraca perbankan.

Begitu juga dengan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di tengah tekanan global seperti ancaman tarif 100 persen dari AS dan pembatasan ekspor rare earth dari China.

“Satu-satunya cara menjaga momentum ekonomi adalah memastikan uang bekerja di tempat yang produktif di dalam negeri,” ujar Fakhrul.

“Ketahanan ekonomi modern tidak datang dari aliran modal global yang tak pasti, tapi dari arsitektur likuiditas domestik yang mengalir ke bawah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah hanya akan efektif jika diikuti oleh reformasi pembiayaan jangka menengah yang lebih berani. Dia menilai Indonesia perlu segera memperkuat tiga aspek utama.

Pertama, membangun sistem pembiayaan produktif berbasis risiko terukur, seperti penguatan industri modal ventura dan pembiayaan inovatif untuk sektor riil.

Kedua, menata ulang strategi pengelolaan sumber daya alam strategis seperti logam tanah jarang (rare earth elements) untuk kepentingan industri nasional.

Ketiga, menjaga keberlanjutan fiskal dan kredibilitas moneter agar kepercayaan pasar tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

“Kita tidak bisa hanya bereaksi pada gejolak global. Kita perlu strategi yang membuat setiap krisis menjadi momentum penguatan,” ujarnya.

Dalam pandangan Fakhrul, Indonesia perlu bergerak melampaui gagasan “resilience” yang pasif, menuju ekonomi “anti-fragile” yang mampu tumbuh dan beradaptasi di tengah tekanan.

“Dalam bahasa Nassim Taleb, ketahanan sejati bukan tentang bertahan, tetapi tentang bertumbuh melalui ketidakpastian. Dunia sedang berubah cepat; Indonesia harus menata desain ekonominya agar setiap guncangan menjadi sumber kekuatan baru, misalnya ketika ada perdebatan dunia terkait rare earth, Indonesia harus ada di tengah untuk menghadapinya demi kepentingan rakyat Indonesia,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025