REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dinilai berhasil menjaga pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global.

Menurut Hashim, pada saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman. Bahkan, sejumlah negara melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka.

“Kita beruntung karena kerja keras dan persiapan dari jajaran Pupuk Indonesia,” kata Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 dikutip pada Sabtu(30/4/2026).

Hashim mengatakan, banyak negara tetangga telah meminta pasokan pupuk dari Indonesia, khususnya untuk urea. “Banyak negara tetangga kita yang meminta bantuan, khususnya pupuk,”kata dia.

Salah satunya adalah Australia yang berencana mengimpor urea dari Indonesia sebanyak 250 ribu ton. Selain itu, permintaan datang dari India yang disebut membutuhkan hingga 500 ribu ton, serta beberapa negara lainnya.

“Misalnya Australia 250 ribu ton urea dan India juga meminta ya, saya baca 500 ribu ton. Lalu ada berbagai negara lainnya juga meminta. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal urea kita cukup beruntung,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) mampu menjaga pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global.

“Di saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman,” kata Hashim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sejumlah negara bahkan melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka.

“Kita beruntung karena kerja keras dan persiapan dari jajaran Pupuk Indonesia," tutur Hashim.

Dia menyebutkan banyak negara tetangga telah meminta pasokan pupuk dari Indonesia, khususnya untuk jenis pupuk urea.

“Banyak negara tetangga kita yang meminta,” ujar Hashim.

Lebih lanjut, dia mengatakan Australia berencana mengimpor urea dari Indonesia sebanyak 250 ribu ton.

Selain itu, permintaan juga datang dari India yang disebut membutuhkan hingga 500 ribu ton, serta beberapa negara lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal urea kita cukup beruntung,” ungkap Hashim.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tengah dinamika global, Indonesia memiliki peran strategis sebagai stabilisator pasokan pupuk kawasan.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mendukung industri pupuk.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menerapkan strategi yang tepat karena pupuk merupakan critical agro-input.

“Tanpa pupuk, tentu kita tidak bisa berbicara produktivitas pertanian,” ungkap Rahmad.

Strategi itu, sambung dia, tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 113 Tahun 2025.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Di sisi lain, Rahmad menekankan pupuk memiliki dampak sistemik terhadap ketahanan pangan, sehingga harus dijamin oleh dua hal, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan.

"Berbicara mengenai ketersediaan, ini tidak hanya memastikan pabrik-pabrik kita bisa beroperasi, tapi juga memastikan pupuk bisa diterima oleh petani sesuai dengan prinsip 7 Tepat,” imbuh Rahmad.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga ekosistem keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional (TN).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan TN Hashim Djojohadikusumo mengatakan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi harus dioptimalkan, dan inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.

“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim di Jakarta, Rabu.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun pilot project di 13 taman nasional.

Selain itu, dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.

Satgas ini, lanjut dia, akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.

Lebih jauh, satgas juga berupaya untuk memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.

“Kita terus explore, termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta dan sumber pendanaan lainnya,” kata Menhut Raja Antoni.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan penyuluh kehutanan.

Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.

“Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah 'high quality' dan 'high integrity' yang diminati oleh pasar internasional

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki kualitas dan integritas tinggi.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah high quality dan high integrity yang diminati oleh pasar internasional,” kata Hashim dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah telah memperkuat regulasi terkait aktivitas perdagangan karbon Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Lebih jauh, Hashim mengatakan aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

“Regulasi ini dibangun dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Hashim mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 juga hadir untuk memberikan kepastian, tata cara, kejelasan mekanisme, serta prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.

Hal ini, lanjut dia, akan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat.

“Sekarang ini operasional dari Perpres No. 110 diwujudkan, diperkuat, ditegaskan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon,” kata Hashim.

“Adanya pasar karbon ini untuk fasilitasi, ini adalah satu program untuk menurunkan emisi karbon. Ini adalah bukti, kesungguhan dan tekad dari pemerintah Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com-Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia memperoleh komitmen pasokan minyak dari Rusia.

Total volume mencapai 150 juta barel dengan harga khusus.

“Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kesepakatan ini merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada Senin (13/4). Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin selama tiga jam.

Hashim menjelaskan, tahap awal Rusia menyetujui pengiriman 100 juta barel minyak. Tambahan 50 juta barel disiapkan jika kebutuhan meningkat.

“Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.

Rusia menjadi salah satu alternatif pemasok energi bagi Indonesia. Peran ini menguat di tengah tekanan global akibat konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut impor minyak mentah dari Rusia ditargetkan mulai masuk pada April 2026.

Pembahasan pembelian liquefied petroleum gas atau LPG dari Rusia masih berjalan. Besaran porsi impor terhadap kebutuhan nasional belum diputuskan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga pasokan energi. Pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber energi untuk mengurangi risiko gangguan global.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insya Allah crude kita akan semakin membaik,” kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia mendapat 150 juta barel minyak dari Rusia dengan harga khusus, hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

“Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis.

Hashim menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan buah dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada Senin (13/4). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama tiga jam.

Dalam pertemuan tersebut, tutur Hashim, mulanya Rusia menyetujui untuk segera mengirim 100 juta barel minyak ke Indonesia dengan harga khusus.

Apabila Indonesia masih membutuhkan tambahan, kata Hashim, maka Rusia akan menambah pasokan sebesar 50 juta barel minyak untuk Indonesia menghadapi gejolak ekonomi.

“Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026.

Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi. Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insyaallah crude kita akan semakin membaik,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo membekali generasi muda dengan visi besar memimpin transisi energi dunia sembari memacu ekonomi nasional hingga 8%. Pesan kuat bagi masa depan Indonesia menggema di Aula Manggala Wanabakti saat peringatan Paskah yang penuh khidmat.

Hashim menyebut transisi energi bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional yang ditargetkan tumbuh hingga 8% per tahun. Guna mewujudkan pemerataan energi bersih hingga ke pelosok, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 70.000 kilometer jaringan transmisi pintar. Hashim menekankan bahwa langkah ini membutuhkan aksi nyata pendanaan hijau yang tepat sasaran.

"Indonesia siap memimpin dengan menekan emisi menuju nol pada 2060. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan swasembada energi ," tegas Hashim.

Siapkan SDM di Masa Transisi Energi

Tantangan global yang dihadapi generasi muda rupanya tidak berhenti pada sektor energi, tetapi juga merambah pada disrupsi digital dan moralitas. Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024, Yasonna Laoly, yang turut hadir sebagai pembicara, mengingatkan bahwa penguasaan teknologi mutlak harus dibarengi dengan karakter yang kuat.

"Tanpa integritas, potensi besar justru bisa merusak masyarakat," ujar Yasonna mengingatkan.

Selain energi dan hukum, ketahanan pangan di era digital juga menjadi sorotan utama dalam membekali pemuda PWGSU. Staf Khusus Menko Perekonomian, Raden Pardede mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi agar produktivitas petani meningkat demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kerja Sama RI-Jepang Buka Jalan Transisi Hijau, Ekonom: Momentum Perkuat Ketahanan Energi



Visi ini diperkuat oleh Senior Advisor ADB, Edimon Ginting, yang menekankan bahwa negara maju hanya bisa lahir dari generasi muda yang produktif dan memiliki pola pikir bertumbuh.

Rangkaian seminar kebangsaan ini ditutup dengan penegasan moral dari Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Pdt. Prof. Binsar Pakpahan. Ia berpesan agar generasi muda selalu mengambil keputusan berdasarkan etika dan integritas yang berdampak positif bagi masa depan bangsa.

Buatkan menjadi berita online yang sesuai dengan SEO dan judul yang mampu menarik banyak pembaca.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan 3 juta rumah tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi menjadi langkah strategis pemerintah menekan stunting dan tuberkulosis yang dipicu lingkungan permukiman tidak sehat.

"Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya hunian layak. Kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kenapa? Karena kesehatan anak-anak terganggu," katanya dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurutnya, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak, sehingga anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak, termasuk meningkatnya risiko stunting.

Selain itu, Hashim menyoroti tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Meski begitu, tidak disebutkan jumlah kasus stunting maupun TBC saat ini.

"Kita sudah tahu di Indonesia ini kita negara Indonesia nomor dua terjelek dalam bidang kesehatan terutama TBC. Dari segi prevalensi TBC, tuberculosis itu penyakit paru-paru. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh," ujarnya.

Ia menyebut Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat prevalensi TBC tertinggi di dunia setelah India. Penyakit tersebut banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh yang memiliki sanitasi buruk serta ventilasi yang tidak memadai.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menyebabkan banyak anak dan masyarakat rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Ia menambahkan temuan tersebut juga diperkuat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh 72 juta masyarakat Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah menemukan masih banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.

"Dan ternyata saya dengar dari Pak Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan berdua-duanya menyatakan memang betul banyak anak-anak kita dan rakyat kita mengidap TBC. Ini malapetaka bagi bangsa Indonesia. TBC dan stunting," tegasnya.

Karena itu, pembangunan hunian layak dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesehatan generasi muda.

Hashim juga mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memanfaatkan aset lahan untuk pengembangan kawasan hunian yang lebih sehat dan tertata.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan industri pendukung.

Ia menegaskan program pembangunan perumahan dapat sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terbukti di sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menyatakan tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia.

Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka itu menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) mengatakan penanganan penyakit TBC sendiri merupakan satu dari tiga program percepatan Presiden Prabowo Subianto bidang kesehatan, guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekira 125 ribu nyawa pada 2025.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan program pembangunan 3 juta rumah merupakan upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Hashim menilai program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

"Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurut Hashim, selama ini terdapat anggapan bahwa program perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Padahal, kata dia, kebutuhan hunian layak justru lebih besar dirasakan oleh masyarakat di bawah kelas menengah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan terjangkau.

Ia menjelaskan pembentukan Satgas Perumahan dua tahun lalu bertujuan mempercepat upaya pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.

"Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini, untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja," ujar Hashim.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Hashim menilai pembangunan perumahan rakyat juga menjadi bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan selama ini perhatian publik sering lebih banyak tertuju pada sila pertama hingga ketiga, sementara sila kelima mengenai keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasi.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, pemerintah berupaya memperkuat penerapan sila kelima agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.

Hashim juga menyinggung makna lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menurutnya mencerminkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan Indonesia merdeka sekaligus Indonesia yang sejahtera.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan langkah awal menuju kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan keadilan sosial meskipun Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun.

Karena itu, Hashim menegaskan program pembangunan perumahan rakyat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera serta menghadirkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan bahagia.

"Pada intinya para pendiri bangsa kita ingin Indonesia bahagia. Indonesia merdeka sudah!. Indonesia bahagia, ini yang saya berapa kali ketemu Presiden (Prabowo Subianto) selalu kita mau wujudkan Indonesia bahagia," kata Hashim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Hashim mengungkapkan dirinya bertemu Presiden beberapa minggu lalu untuk membahas perkembangan program tersebut, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia.

Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai pelaksanaan program pembangunan perumahan terkesan berjalan lambat sehingga perlu adanya percepatan agar target penyediaan hunian bagi masyarakat dapat segera terealisasi.

Hashim menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah proses birokrasi, mengingat kementerian yang menangani sektor perumahan merupakan kementerian baru sehingga masih memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

"Terus terang saya beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, (pembangunan 3 juta rumah). Presiden tanya kenapa program perumahan agak lambat, kesannya lambat di pemikiran Presiden," jelas Hashim.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman/PKP) kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya," tambah Hashim.

Meski demikian, ia optimistis program tersebut dapat segera berjalan lebih cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang turut berpartisipasi dalam pengembangan hunian berbasis kawasan transportasi.

"Dan terus terang saja saya lihat, saya bisa laporkan dengan beliau (Presiden) dengan Kereta Api Indonesia, dengan partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAI ini akan segera terwujud (pembangunan 3 juta rumah)," ucap Hashim.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membangun 5.484 unit hunian yang terintegrasi transportasi publik di aset lahan sekitar Stasiun Manggarai Jakarta, Stasiun Kiaracondong Bandung, Stasiun Semarang Poncol, dan Stasiun Surabaya Gubeng sebagai dukungan terhadap program pemerintah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat perkotaan.

"PT Kereta Api Indonesia mendukung program pembangunan nasional melalui pemanfaatan aset perkeretaapian untuk menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Pembangunan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pihak terkait lainnya dengan konsep kawasan berbasis transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD).

Adapun hunian yang akan dibangun meliputi tipe 45 dan tipe 52 bagi masyarakat perkotaan. Pembangunan hunian tersebut segera dimulai dan ditargetkan penyerahan kunci unit kepada penghuni dapat dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang.

Lebih lanjut dia mengatakan perusahaan itu juga mencatat memiliki sekitar 320 juta meter persegi lahan di seluruh Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memperluas akses hunian perkotaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026