Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) memilih tidak terburu-buru naik ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3. Perseroan menilai penguatan kualitas dan fundamental bank menjadi prioritas utama dibanding sekadar mengejar kenaikan kelas.

Compliance & Risk Director BTPN Syariah Arief Ismail menyampaikan saat ini modal inti BTPN Syariah hampir mencapai Rp10 triliun. Itu artinya, bank masih membutuhkan tambahan modal sekitar Rp4 triliun untuk masuk KBMI 3.

“Sekarang [modal inti BTPN Syariah] kita hampir Rp10 triliun, berarti Rp4 triliun lagi ya [untuk masuk KBMI 3],” kata Arief dalam kunjungannya di Wisma Bisnis Indonesia, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Dengan pertumbuhan modal yang berlangsung secara bertahap, BTPN Syariah memperkirakan target tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

Kendati begitu, perseroan memilih tidak terburu-buru untuk masuk KBMI 3 mengingat penguatan kualitas dan fundamental bank menjadi prioritas utama saat ini.

“Ceritanya ada, cuma kita enggak ngoyo. Orang Jawa bilangnya enggak ngoyo, karena memang yang diutamakan adalah kualitas dari banknya itu sendiri ketimbang KBMI-nya,” jelas Arief.

Di sisi lain, Arief mengungkapkan bahwa bank tetap menjaga kebijakan pembagian dividen di atas 30%, sehingga tidak seluruh laba ditahan untuk mempercepat kenaikan modal inti.

Perseroan juga mempertimbangkan dampak kenaikan kelas terhadap rasio permodalan, termasuk potensi rasio kecukupan modal (CAR) yang terlalu tinggi apabila naik KBMI 3 dilakukan secara cepat.

Karena itu, Arief menyebut bahwa BTPN Syariah memilih memanfaatkan modal yang ada untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis, termasuk menjajaki peluang usaha baru. “Memang niat ke sana ada, tapi secara natural,” pungkasnya.

Hingga akhir 2025, modal inti BTPS Syariah secara konsolidasi tercatat sebesar Rp9,57 triliun. Itu artinya, BTPS Syariah masuk dalam KBMI 2.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan bank berdasarkan besaran modal inti ke dalam empat kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun masuk KBMI 1, sedangkan bank bermodal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun tergolong KBMI 2. Kemudian, bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun hingga Rp70 triliun diklasifikasikan sebagai KBMI 3. Bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun masuk dalam kategori KBMI 4.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank penghuni Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 masih bersikap hati-hati dalam merespons dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar naik kelas ke KBMI 4.

Kendati sama-sama membuka peluang untuk meningkatkan status, sejumlah bank besar memilih untuk menghitung secara cermat kesiapan permodalan, profitabilitas, hingga momentum yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut.

Sebagai salah satu bank penghuni KBMI 3, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan bahwa CIMB Niaga selalu menargetkan pertumbuhan bisnis, termasuk dari sisi aset.

Menurutnya jika CIMB Niaga memiliki peluang dan kesempatan, pihaknya siap untuk naik kelas ke KBMI 4. “Jadi jika ada peluang dan kesempatan CIMB Niaga siap, [naik kelas ke KBMI 4]” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memilih tidak terburu-buru meski memiliki keinginan untuk naik kelas ke KBMI 4. Sebab, perseroan saat ini memprioritaskan menjaga imbal hasil ekuitas (return on equity/ROE) pada kisaran 12%—14% tahun ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penambahan modal secara agresif justru berpotensi menekan ROE dan kurang diminati investor. “Nanti capital banyak juga return-nya malah turun, investor malah enggak suka. Kan modal ini kan hati-hati melihatnya ya. Kalau kita enggak terlalu pengen ekspansi internasional, kayak BTN ngapain, kita liquidity market-nya di Indonesia gede juga,” tutur Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Nixon menuturkan, struktur aset BTN membuat kebutuhan modal perseroan relatif lebih efisien dibanding bank lain, tercermin dari rasio aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah.

Dengan karakteristik tersebut, BTN menilai pertumbuhan aset dan kredit masih dapat dilakukan tanpa harus segera menambah modal besar, sehingga kenaikan kelas ke KBMI 4 akan ditempuh secara alami seiring kebutuhan bisnis.

“Jadi, apakah kita akan jadi KBMI 4? Kalau ditanya, pengen, ya pengen pasti, tapi enggak diniatin amat lah. Nanti natural aja tumbuhnya kesana. Ngapain saya minta hari ini modal kita naik, kalau ATMR-nya juga masih rendah,” ungkapnya.

Ambisi BRIS Naik Kelas

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Perseroan) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo menuturkan, keinginan agar BSI naik ke KBMI 4 sebetulnya tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Setelah menyandang status sebagai perusahaan terbuka, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memperkuat skala dan jangkauan bisnisnya agar setara dengan bank-bank besar lainnya.

Namun, Anggoro menyebut bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah sehingga BSI tidak terburu-buru naik kelas. Meski begitu, mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini mengatakan bahwa persiapan ke arah tersebut akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Tetapi kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan. Tapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, OJK mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam catatan Bisnis, saat ini hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4.

Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun, CIMB Niaga, BTN, dan BSI masuk dalam KBMI 3 dengan modal inti di kisaran Rp14 triliun—Rp70 triliun. Tercatat hingga kuartal III/2025, modal inti CIMB Niaga (bank only) mencapai Rp51,13 triliun, meningkat 10,26% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46,37 triliun.

Untuk BTN, modal inti perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp30,63 triliun, tumbuh 5,35% YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,07 triliun. Sementara, total modal inti BSI hingga September 2025 mencapai Rp46,20 triliun, meningkat 13,15% YoY dari September 2024 yang sebesar Rp40,83 triliun.

Butuh Waktu

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang bahwa harapan OJK agar jumlah KBMI 4 bertambah dalam beberapa tahun ke depan cukup realistis.

“Cukup realistis namun belum dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kemungkinan butuh waktu 3—5 tahun mendatang bagi bank-bank lain agar bisa naik kelas ke KBMI 4. Kendati begitu, hal ini tentunya sangat tergantung pada komitmen pemegang saham dan pertumbuhan organik laba perusahaan.

Di sisi lain, dia memandang CIMB Niaga, Danamon, Permata Bank, dan Bank Mega paling berpeluang naik ke KBMI 4. Sebab, keempat bank tersebut didukung oleh grup usaha yang besar.

“Dengan bertambahnya [penghuni] KBMI 4, persaingan bank akan semakin menarik, terutama di segmen korporasi,” pungkasnya.

Bank Mandiri kembali menunjukkan kinerja solid di tengah dinamika ekonomi nasional. Penyaluran kredit produktif yang tepat sasaran, penguatan pasar valuta asing, hingga akselerasi digitalisasi sistem pembayaran menjadi motor utama bank berlogo pita emas tersebut pada 2025.

Hingga Oktober 2025, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tercatat tumbuh 9,38% year on year (YoY) menjadi Rp1.403,79 triliun. Pertumbuhan ini disertai kualitas kredit yang tetap terjaga.

Pembiayaan terutama mengalir ke sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman-tiga sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja.

Kinerja kuat tersebut turut didukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), yang semakin terintegrasi dalam kebijakan pembiayaan Mandiri untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Atas capaian tersebut, Bank Mandiri sukses memborong lima penghargaan dalam ajang Bank Indonesia Award 2025.

Penghargaan tersebut mencakup sektor makroprudensial, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran. Di kategori moneter, Bank Mandiri meraih predikat Bank Mitra Pengendalian Moneter Valas Terbaik serta Dealer Utama Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban untuk Pengembangan PUVA.

Sementara pada kategori sistem pembayaran, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Peserta BI-FAST Terbaik untuk Bank KBMI 3 dan 4.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan diterima langsung oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, pada Jumat malam (28/11).

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Mandirian dan bukti komitmen kami untuk memperkuat kebijakan moneter, pasar uang, dan sistem pembayaran nasional. Kami akan terus berkontribusi agar ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Ari dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, terutama percepatan transformasi ekonomi, penguatan industri keuangan, dan pendorongan aktivitas ekspor.

Di pasar valuta asing, Bank Mandiri juga mencatat performa impresif. Hingga Oktober 2025, transaksi valas antarbank tumbuh 32,06% year-to-date, menandai peran penting Mandiri dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta ketahanan eksternal Indonesia.

Konsistensi bank sebagai Dealer Utama kembali ditegaskan melalui penghargaan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan PUVA.

Pada aspek sistem pembayaran, Mandiri memperluas adopsi layanan BI-FAST guna mempercepat transaksi dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Sepanjang Januari-Oktober 2025, transaksi BI-FAST Mandiri melonjak 28% YoY menjadi 564 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp1.425,97 triliun atau tumbuh 20% YoY.

Dengan rangkaian capaian tersebut, Bank Mandiri semakin meneguhkan posisinya sebagai mitra strategis Bank Indonesia sekaligus motor penggerak stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Mandiri kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada ajang Bank Indonesia Award 2025, bank dengan logo pita emas tersebut sukses memborong lima penghargaan berkat performa unggul di sektor makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

Dalam kategori makroprudensial, BI menobatkan Bank Mandiri sebagai Bank Kontributor Intermediasi Penggerak Perekonomian Terbaik dan Bank Penggerak Keuangan Berkelanjutan.

Penilaian itu diberikan atas keberhasilan bank menyalurkan kredit produktif dan tepat sasaran, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hingga Oktober 2025, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tercatat tumbuh 9,38% year on year mencapai Rp 1.403,79 triliun, dengan kualitas kredit tetap terjaga.

Pembiayaan tersebut banyak mengalir ke sektor padat karya, industri berorientasi ekspor, serta industri makanan dan minuman yang berkontribusi pada ekonomi kerakyatan.

Di kategori kebijakan moneter, Bank Mandiri meraih predikat Bank Mitra Pengendalian Moneter Valas Terbaik serta Dealer Utama Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban untuk Pengembangan PUVA. Sementara pada kategori sistem pembayaran, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Peserta BI-FAST Terbaik untuk Bank KBMI 3 dan 4.

Penghargaan diberikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan diterima langsung oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, pada Jumat malam (28/11) lalu.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Mandirian dan bukti komitmen kami untuk memperkuat kebijakan moneter, pasar uang, dan sistem pembayaran nasional. Kami akan terus berkontribusi agar ekonomi Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Ari dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Ari menambahkan, apresiasi tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, terutama dalam percepatan transformasi ekonomi, penguatan industri keuangan, dan pendorongan aktivitas ekspor.

Kinerja Bank Mandiri di pasar valuta asing juga menunjukkan kontribusi signifikan. Hingga Oktober 2025, transaksi valas antarbank tumbuh 32,06% year-to-date, mencerminkan peran bank dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Selain itu, konsistensi Mandiri sebagai Dealer Utama kembali diakui melalui penghargaan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan PUVA.

Pada sisi sistem pembayaran, Bank Mandiri terus memperluas adopsi BI-FAST guna mempercepat transaksi nasional dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Hingga Oktober 2025, transaksi BI-FAST Bank Mandiri melonjak 28% YoY menjadi 564 juta transaksi, dengan nilai mencapai Rp1.425,97 triliun, tumbuh 20% YoY.