JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku telah menyampaikan rekomendasi terkait kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam menyikapi persoalan bangsa. Rekomendasi ini telah diserahkan ke kantor Presiden Prabowo Subianto pada akhir Maret 2026.

JK menyampaikan rekomendasi atau saran ini merupakan buah hasil perbincangannya bersama dengan tokoh, akademisi, hingga kalangan profesional pada bulan Ramadan lalu.

"Kita mengambil kesimpulan-kesimpulan dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Rekomendasi itu menyangkut banyak aspek, mulai dari kebijakan ekonomi, diplomasi, hingga mengenai sistem pemerintahan saat ini. JK menegaskan saran itu semua diberikan kepada Presiden sebagai bentuk kontribusi warga negara untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik.

Lihat video: Jusuf Kalla Soroti Risiko Ekonomi Indonesia Akibat Konflik Timur Tengah



"Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran. Bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan, ndak sama sekali. Ini saran tentang keadaan situasi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (17/3), mulai dari pernyataan Menteri Keuangan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pembukaan pendaftaran calon mitra proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) gelombang II.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Rabu ini.

Menkeu: Harga BBM masih bisa ditahan hingga akhir tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih memiliki kemampuan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun di tengah tekanan harga energi global dampak konflik di Timur Tengah.

"Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah susun strategi penghematan energi di sektor publik

Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.

Baca selengkapnya di sini.

BI: Perang Timteng sejak Februari memperburuk prospek ekonomi global

Bank Indonesia (BI) memandang perang Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global.

“Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antar negara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah libatkan industri untuk respons investigasi dagang AS

Pemerintah berencana untuk berdiskusi dengan pelaku usaha hingga asosiasi industri guna membahas investigasi perdagangan yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) melalui mekanisme Section 301.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah tersebut diambil untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam proses konsultasi yang akan dilakukan Pemerintah AS.

Baca selengkapnya di sini.

Danantara buka pendaftaran calon mitra proyek PSEL gelombang II

Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) membuka pendaftaran baru bagi perusahaan yang berminat untuk menjadi calon mitra dalam pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Pembukaan kali ini merupakan gelombang pendaftaran kedua, setelah proses seleksi mitra pada gelombang pertama di wilayah Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, serta Yogyakarta.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Farkhan Hilmie

Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Undip

KEBIJAKAN penonaktifan 15 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial, beberapa waktu lalu, telah menimbulkan persoalan dan memantik reaksi keras masyarakat. Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, kebijakan tersebut efektif diberlakukan 1 Februari 2026. Sejak diberlakukannya, reaksi publik terus bermunculan dan sangat massif.

Publik tercengang, mengingat tidak ada sosialisasi sebelumnya. Peserta penerima PBI pun yang menjadi sasaran kebijakan terkejut, karena tidak mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Mereka mengetahui status BPJS-nya non aktif ketika melakukan pemeriksaan atau pengobatan.

Sungguh di luar nalar sehat, koleksi data yang ada sudah dianggap paripurna dan alih-alih mempertimbangkan publik peserta BPJS. Sedangkan BPJS ditopang oleh lintas instansi.

Ini bukan peristiwa tunggal, melainkan fenomena gunung es birokrasi kita, ego sektoral masih menjadi tabir yang sangat kuat. Kolaborasi antar instansi masih menjadi barang mahal untuk di lakukan.Publik seperti hanya dijadikan objek yang dipaksa dan terpaksa menerima produk kebijakan.

Siklus ini selalu berulang dari periode ke periode. Kebijakan yang semestinya menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin berubah menjadi petaka sosial.

Dalam konteks ini, masih menyisakan pertanyaan mendasar terkait dengan pemaknaan dan pemahaman aparatur birokrasi yang terlibat dalam perumusan kebijakan terhadap keberadaan stakeholders, konteks sosial dan politik.

Pemahaman ini menjadi elemen penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan supaya tidak terjebak dalam pemaknaan kebijakan sekadar nalar administratif dan instrumental. Namun pada kenyataannya, kebijakan publik banyak -tidak hanya kebijakan PBI BPJS- diasumsikan dan di pahami sebagai mekanisme atau proses yang bersifat teknis-administratif semata.

Simplifikasi pemahaman yang demikian akan berujung pada kontruksi kebijakan yang menempatkan prosedur sebagai tujuan tinimbang substansi kebijakan itu sendiri. Padahal, kebijakan publik disamping sebagai instrumen pemerintah untuk intervensi dalam mewujudkan agenda tertentu, juga sebagai sarana untuk melakukan transformasi sosial.

Spirit transformasi ini perlu mendapatkan perhatian serius supaya tidak selamanya terjebak pada pragmatisme.

Kebijakan Kolaboratif. Dari sisi agenda, substansi kebijakan kementrian sosial sebenarnya ideal, agar tepat sasaran, memaksimalkan perlindungan dan fasilitasi peserta PBI BPJS.

Namun, dalam proses perumusan kebijakan tidak melibatkan stakeholders yang ada. Sehingga menimbulkan permasalahan lintas sektor sektoral dan lemahnya legitimasi politik maupun sosial. Sebagaimana diketahui, eksistensi BPJS melibatkan multipihak, baik instansi vertikal, horizontal dan mitra publik maupun privat sebagai pelaksana.

Kolaborasi akan menghubungkan antar aktor yang memungkinkan untuk mempertemukan ide, gagasan dan persepsi dalam merumuskan agenda dan formulasi kebijakan. Sejak awal, keberadaan peserta PBI BPJS dikategorikan sebagai kelompok rentan, namun pemerintah abai, tidak mampu menangkap kompleksitas dan heterogenitas permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan peserta PBI BPS.

Simplifikasi kebijakan sebagai persoalan administratif semata, berujung pada kontruksi kebijakan yang bersifat teknis-manajerial dan pragmatis. Konsekuensi logisnya, gagal dalam membawa manfaat bagi peserta PBI BPJS. Dalam konteks ini, konsep kegagalan kebijakan yang dikemukakan Hudson, Hunter dan Peckham (2019) menjadi relevan.

Mereka menjelaskan kegagalan kebijakan disebabkan oleh ekspektasi yang terlalu optimismis, tata kelola yang sporadis, absennya pembuatan kebijakan kolaboratif dan siklus politik yang tidak menentu. Kolaborasi dalam proses kebijakan niscaya dilakukan, mengingat sasarannya merupakan concern dari multipihak. Selain itu, keberadaan kelompok rentan menjadi isu krusial yang mudah mendapatkan empati sosial dan advokasi kelompok kritis.

Urgensi kebijakan kolaboratif untuk merespon kompleksitas permasalahan PBI BPJS yang tidak mungkin diselesaikan oleh instansi tunggal. Disampin itu, juga untuk meningkatkan efektifitas dan legitimasi politik produk kebijakan. Sehingga dampak transformatif kebijakan dapat dirasakan.

Turbulensi Implementasi

Orientasi substansi kebijakan Kementerian Sosial secara obyektif sangat clear dan pro poor. Goalnya, fasilitasi dan perlindungan kesehatan rakyat miskin secara maksimal dan tepat sasaran. Karena dari 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, sekitar 15 juta di antaranya termasuk dalam kelompok keluarga menengah hingga mampu.

Sementara terdapat 54 juta orang yang masuk dalam kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin, namun belum masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Namun, dalam implementasinya mengalami hambatan dengan besarnya protes dan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Bahkan, eskalasinya menenggelamkan tujuan substantif pemerintah. Sehingga pemerintah, meminjam istilah Menkeu, mengalami kerugian dengan besarnya citra negatif dari publik. Proses validasi data dengan penonaktifan secara otomatis terhadap 15 juta peserta PBI BPJS sangat gegabah dan menjadi pemicu utama.

Sebab, dari jumlah tersebut terdapat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kepesertaannya ikut dinonaktifkan. Tekanan publik yang semakin menguat mendorong DPR memanggil pemerintah. Melalui rapat konsultasi bersama DPR, pemerintah (Kementerian sosial, Kesehatan, keuangan dan BPJS) dalam penjelasannya silang pendapat, bahkan saling menyalahkan.

Sebenarnya, mereka adalah para aktor kebijakan yang semestinya meyakinkan publik atas kebijakan yang telah di ambil. Peristiwa ini semakin memperkuat stigma bahwa kebijakan ini di produk secara sporadis. Fenomena tersebut mencerminkan rapuhnya kolaborasi, mitigasi dampak dan konflik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan.

Dalam konteks ini, konflik dipahami melalui perspektif Matland (1995). Dalam pandangannya, konflik kebijakan umumnya terjadi dalam konteks terdapat tingkat interdependensi antaraktor yang sangat tinggi yang juga di warnai inkompatibilitas tujuan antara aktor serta interaksi antaraktor yang bersifar zero-sum.

Keberadaan multipihak penopang BPJS memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa saling menegasikan. Ketika orkestrasi antar aktor tidak diperankan dengan baik, maka dipastikan akan memicu konflik dan ambiguitas peran. Karenannya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan BPJS.

Tujuan kebijakan yang rasional dan ideal tidak selalu linier dengan hasilnya. Realitas dilapangan menjadi indikator efektifitas implementasi. Proses implmentasi merupakan aktifitas kompleks yang berhadapan dengan realitas lapangan yang dinamis.

Gap imlpementasi kebijakan lumrah terjadi, namun bukan berarti menjadi permakluman setiap kali terjadi kegagalan implementasi. Mengesampingkan kolaborasi antar stakeholder dan kesalahan dalam membaca serta memahami konteks sosial sasaran akan berdampak pada kegagalan implementasi.

SUMBA BARAT - Dampak perubahan iklim ekstrem kian dirasakan nyata oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di Kabupaten Sumba Barat. Hasil riset terbaru yang dipaparkan dalam diskusi publik di Kupang, beberapa waktu lalu mengungkap fakta mengkhawatirkan yakni produksi pangan di sejumlah desa mengalami penurunan hasil antara 20 hingga 40 persen akibat gagal panen.

Temuan tersebut merupakan bagian dari Laporan Riset Dampak Perubahan Iklim yang diinisiasi oleh Program SIAP SIAGA, Kaukus Akademisi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), serta Pemerintah Provinsi NTT.

Riset yang dilakukan sepanjang tahun 2025 itu menyoroti enam temuan kunci, di antaranya penurunan tajam ketersediaan air bersih serta meningkatnya risiko kesehatan berbasis cuaca, seperti ISPA, diare, dan demam berdarah.

Penurunan produksi pangan ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berimbas pada pendapatan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta melemahnya daya beli keluarga. Khususnya masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian musiman.

Anggota DPRD Sumba Barat, Dancerinus Arifin Sango menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan daerah. Terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan perlindungan masyarakat rentan.

Menurutnya, tantangan perubahan iklim tidak bisa lagi dipandang sebagai isu jangka panjang semata, melainkan sudah menjadi persoalan keseharian yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kualitas hidup warga.

“Ketika hasil panen turun drastis, yang terdampak bukan hanya petani, tetapi seluruh rantai ekonomi di desa. Ini harus dijawab dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Dancerinus.

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat itu menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial.

“Penguatan ketahanan pangan harus dibarengi dengan pengelolaan air, infrastruktur dasar, dan pendampingan petani. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi bisa tetap produktif di tengah perubahan iklim,” tegasnya.

Reses Jelang Natal, Warga Sampaikan Aspirasi

Isu dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat tersebut juga mengemuka dalam kegiatan reses masa sidang III yang dilakukan Dancerinus di Kampung Sendi, Kabupaten Sumba Barat, menjelang perayaan Natal.

Dalam dialog terbuka bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan hingga kebutuhan mendesak akan ketersediaan air bersih, yang semakin terasa sulit seiring perubahan cuaca yang tidak menentu.

Dancerinus menjelaskan, reses menjadi ruang penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memastikan kebijakan yang diperjuangkan di DPRD berangkat dari kebutuhan riil di lapangan.

“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka,” kata legislator Partai Perindo ini.

Ia memastikan aspirasi warga, khususnya terkait infrastruktur dasar dan akses air bersih, akan dibawa ke pembahasan DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Kegiatan reses tersebut ditutup dengan doa bersama serta penyerahan bingkisan Natal kepada warga, menciptakan suasana kebersamaan antara wakil rakyat dan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tengah menanti kepastian kenaikan gaji pada tahun depan. Ini mengingat rencana tersebut telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri ini merupakan bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menuturkan rencana tersebut bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," kata Rini dikutip dari detikfinance, Rabu (19/11/2025).

Rini juga mengungkapkan hingga saat ini, belum ada komunikasi lanjutan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana kenaikan gaji PNS 2026. Namun, Menteri Keuangan sudah mengetahui hal ini karena Kementerian PANRB sudah bersurat dengannya.

"Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan masih dalam proses diskusi.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu (28/10/2025).

Dia pun menambahkan dirinya diharapkan berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik, termasuk soal kenaikan gaji PNS.

"Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Nanti saya marahin. Kira-kira saya belum tahu, nanti saya investigasi lagi ya," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengungkapkan bahwa selalu ada kemungkinan gaji PNS akan naik tahun depan. Namun, realisasinya belum dapat diputuskan.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin memperbaharui dan memperkuat kebijakan hapus tagih dan hapus buku kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa realisasi kebijakan tersebut hanya mengena sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal hanya sekitar seperdua puluh dari target.

Semula, kebijakan itu ditargetkan kepada lebih dari 1 juta pelaku UMKM. Namun dalam realisasinya, PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM lainnya hanya berlaku selama enam bulan, atau sudah berakhir pada bulan Mei lalu.

Mahendra berharap pembaharuan PP tersebut dapat membuat kualitas kredit UMKM menjadi lebih sehat.

"Nah, ini fungsi yang diharapkan dengan peran dari PP tadi bisa diperbaharui dan diperkuat," kata Mahendra dalam rapat kerja Komisi IV DPD RI bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan OJK, Senin (17/11/2025).

Selain itu, ia berharap PP tersebut nantinya dapat mencakup Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat melakukan fasilitas hapus tagih dan hapus buku kredit macet UMKM.

"Karena dengan PP 47 ini, BPD dikecualikan, tidak diberikan fasilitas ini untuk penghapusan piutang macet UMKM," tukas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyebut aturan ini penting untuk pelaksanaan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran pembiayaan baru.

"Terkait pemberlakuan kembali kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah, kami telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan," ujarnya saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), Jumat (7/11/2025).

Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank himpunan bank milik negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

"Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut," papar Mahendra

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan pada pada September 2025. Sedangkan secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% secara tahunan.

"Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya," ujar Dian.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan kabar terbaru, terkait aturan hapus buku dan hapus tagih utang UMKM di himpunan bank negara (Himbara), alias bank BUMN. Mahendra menyebut pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Kami telah menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meninjau atau melakukan pembaharuan terhadap peraturan pemerintah terkait penghapusan utang umum atau yang sering dikenal sebagai hapus buku dan hapus tagih UMKM kepada bank-bank milik negara," sebut Mahendra saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mahendra menyebut, OJK telah memberikan sejumlah saran penyempurnaan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh fasilitas dari penghapusan utang dari bank-bank BUMN.

Sebelumnya, Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

Diketahui, pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Saat ini perbankan lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan kabar terbaru terkait aturan hapus buku dan hapus tagih utang UMKM di himpunan bank negara (himbara). Mahendra menyebut pihaknya telah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.

"Kami telah menyampaikan saran kepada pemerintah untuk meninjau atau melakukan pembaharuan terhadap peraturan pemerintah terkait penghapusan utang umum atau yang sering dikenal sebagai haus buku dan hapus tagih UMKM kepada bank-bank milik negara," sebut Mahendra saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Mahendra menyebut OJK telah memberikan sejumlah saran penyempurnaan yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh fasilitas dari penghapusan utang dari bank-bank milik himbara.

Sebelumnya, Mahendra melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Menteri Hukum, dan Menteri Sekretariat Negara. Harapannya, proses penyelesaian kredit macet di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih cepat dan efektif.

Diketahui, pertumbuhan kredit UMKM masih amat lesu, hanya naik 0,23% secara tahunan (yoy) pada pada September 2025. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan naik 7,70% yoy.

Saat ini perbankan lebih mengedepankan kualitas dalam penyaluran kredit UMKM.

Dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan UMKM, OJK telah merilis POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memudahkan para penyaluran pembiayaan dan pelaku usaha kecil dan mikro agar proses penyaluran lebih sederhana dan cepat.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membeberkan perkembangan terbaru terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hingga hari ini, saat ini sudah ada 44 juta penerima manfaat.

Hal ini diungkapkan Prabowo, saat acara penyaluran Interactive Flat Panel (IFP) dalam rangka Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas, di SMPN 4 Kota Bekas, Senin (17/11/2025). Saat itu Prabowo bercerita mengenai pihak yang berkomentar tak percaya terhadap programnya.

"Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? 'gak mungkin, ini program gila Prabowo MBG, gak mungkin'. Alhamdullilah MBG hari ini sudah mencapai 44 juta," kata Prabowo.

"Salah satu prestasi tercepat, terbesar di dunia," tambahnya.

Menurutnya dari capaian ini, Prabowo bercerita mendapatkan apresiasi dari Presiden Brasil Lula da Silva. Sebabnya mereka membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program serupa untuk 40 juta penerima manfaat.

"Kita belum sampai 12 bulan sudah mencapai 44 juta," kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia mengaku belum puas dengan capaian ini. Menurutnya sasaran program MBG ini mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

"Jadi saudara-saudara 44 juta kita bersyukur, tapi masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu, karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik, persiapannya harus matang," katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga tak menampik adanya kekurangan dalam implementasi program, seperti kasus keracunan. Namun dia akan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas penggunaan program yang memakan biaya APBN mencapai Rp 71 triliun itu.

"Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya memang sakit perut biasa sebetulnya. Seperti makan di warung, saya makan di rumah saja sering salah makan, kadang-kadang kurang cuci tangan. Tapi kita tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikitpun penyimpangan," kata Prabowo.

Untuk itu dia telah memerintahkan prosedur persiapan hingga pengantaran yang lebih ketat. Juga menambah fasilitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seperti pembersih ompreng, alat filtasi air dan lainnya.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menindak tegas pelaku praktik impor ilegal, seperti under invoicing. Dirinya bahkan tidak segan-segan mencabut izin impor perusahaan.

Tidak hanya itu, Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya, saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Purbaya mengungkapkan bagaimana dirinya menemukan praktik under invoicing. Salah satu praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sidak itu, Purbaya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan jauh di bawah harga pasarannya. Misalnya, nilai yang importir cantumkan dalam dokumen senilai Rp 100 ribuan, tapi ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta di pasaran, seperti e-commerce.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang murah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya

Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah beredar di publik.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib manusia bisa berubah 180 derajat dalam semalam. Siapa sangka, petani di Trenggalek, Jawa Timur, tiba-tiba kaya raya lantaran menang kupon perjudian Sumbangan Sosial Dermawan Berhadiah (SDSB) pada 1991 silam.

Uang yang didapatkan bukan cuma ratusan juta, tetapi tembus Rp1 miliar. Suradji tak menyangka akan memenangkan undian tersebut, sebab peluangnya sangat kecil.

Sebagai informasi, SDSB merupakan kebijakan pemerintah sejak 1989 untuk menarik uang dari masyarakat lewat mekanisme kupon undian.

Sebagai timbal balik, masyarakat yang membeli akan mendapat kesempatan sangat kecil untuk memperoleh uang tunai jutaan hingga miliaran rupiah.

Artinya, Suradji jadi orang sangat beruntung. Sebab, nomor kupon SDSB yang dia beli cocok dengan yang dikocok pemerintah. Dia berhak mendapat uang Rp1 miliar.

Pada tahun 1991, uang Rp1 miliar sangat besar. Harga rumah di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta, saja mencapai Rp80 juta per unit. Artinya, dengan uang Rp1 miliar, Suradji bisa membeli 12 unit rumah di Pondok Indah.

Lalu, harga emas pada 1991 hanya Rp20 ribu per gram. Dengan uang Rp1 miliar, Suradji bisa memborong 50 Kg emas. Berarti jika dikonversikan melalui penyetaraan harga emas (1 gram: Rp2,4 juta), diketahui uang Rp1 miliar setara Rp120 miliar pada masa sekarang.

Pilih Bantu Warga

Sebagai petani yang sehari-hari bergelut dengan tanah, Suradji tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu dan menjadi miliarder. Meski begitu, dalam rasa kaget atas rezeki nomplok, Suradji justru tidak berfoya-foya.

Ia malah memikirkan kepentingan warga di sekitar rumahnya di Dusun Telasih, Desa Parakan, Trenggalek, Jawa Timur.

Pasalnya, para warga sehari-hari terpaksa bertaruh nyawa imbas buruknya akses transportasi. Untuk melintasi sungai, warga harus menyeberangi jembatan bambu yang ringkih. Sudah pasti nyawa jadi taruhannya.

Melihat kondisi itu, Suradji memutuskan membangun jembatan dari uang SDSB. Harian Suara Pembaruan (9 November 1991) menyebut, Suradji secara sukarela membangun jembatan seharga Rp117 juta untuk membantu warga menyeberangi sungai.

Nominal sebesar itu murni keluar dari kantong pribadi Suradji, tanpa bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat.

"Jembatan yang dibangun dengan biaya Rp117 juta itu bukanlah proyek Inpres atau swadaya masyarakat. Namun, dibiayai sepenuhnya oleh seorang warga desa bernama Suradji. [...] Buruh tani dan penjual bambu itu, menamakan jembatan sumbangannya sebagai jembatan SDSB," tulis pewarta Suara Pembaruan.

Praktis, keputusan Suradji dengan cepat menjadi viral, bahkan di era sebelum media sosial seperti sekarang. Berbagai surat kabar meliput keputusannya dan menjadi buah bibir di Indonesia. Saat kabar tersebut viral, jembatan beton sudah berdiri tegak di tengah derasnya arus sungai.

SDSB, Judi Legal dari Pemerintah

Kisah Suradji tidak bisa dipandang dari kacamata hari ini, saat judi dianggap ilegal. Apa yang dialami Suradji menjadi kelaziman di era Orde Baru saat pemerintah melakukan legalisasi judi. Sudah banyak orang yang menang undian SDSB. Mulai dari tukang becak, petani, hingga prajurit TNI.

SDSB sebenarnya hanya satu dari beragam rupa kebijakan serupa yang pernah eksis di Indonesia.

Sepanjang dekade 1980-an, atau 44 tahun lalu, pemerintah membuat banyak kebijakan undian sumbangan masyarakat. Sebut saja seperti Lotere Dana Harapan (1978), Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (1979), Kupon Berhadiah Porkas Sepakbola (1985), Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (1987), dan terakhir Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (1989).

Seluruh kebijakan tersebut punya mekanisme sama. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mencetak kupon undian untuk dibeli masyarakat di rentang harga berbeda. Lalu uang dari masyarakat dipakai modal pembangunan.

Jika kupon yang dibeli sesuai dengan pengumuman, maka si pembeli mendapat uang hadiah. Dari jutaan peserta, hanya 1-2 orang saja yang berhasil menang. Jadi, seseorang yang memenangkan undian ini membuat jatah hoki seumur hidupnya terpakai.

Praktik seperti ini tak ada bedanya dengan perjudian yang sekarang marak. Banyak orang, khususnya para pengkritik Orde Baru, menganggap kebijakan tersebut seperti legalisasi judi. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas dalam Ganti Rezim Ganti Sistim (2014) yang menyebut, SDSB seperti judi yang dilegalisasi pemerintah Soeharto.

Para mahasiswa juga sepakat bahwa SDSB adalah judi. Di Yogyakarta, misalnya, harian Suara Karya (5 Desember 1991) mewartakan, ribuan mahasiswa mendemo Soeharto agar SDSB dihentikan. Argumennya sederhana: SDSB membuat pemerintah untung, tapi di akar rumput malah buntung.

Masyarakat yang ingin kaya mendadak berlomba-lomba membeli kupon SDSB. Bahkan melakukan segala cara untuk dapat uang supaya bisa membeli kupon, seperti berutang, pergi ke dukun atau menjual harta benda. Masalahnya, tindakan tersebut membuat mereka jatuh miskin, menderita hingga bunuh diri.

Sebab mereka sudah keluar uang banyak, tapi tidak pernah mendapat hadiah. Atas tuduhan tersebut, Pemerintah membantah disebut melakukan judi.

Dalam pewartaan Suara Pembaruan (12 November 1991), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Sudomo, menyebut kalau yang dilakukan pemerintah adalah mengadu untung dengan membeli kupon bernomor atau dengan menentukan nomor sendiri dapat hadiah uang. Dalihnya, SDSB pakai kertas, tak pakai kartu seperti judi.

Sekalipun demikian, bantahan tak membuat masyarakat tutup mata dan telinga kalau itu adalah perbuatan judi. Masyarakat juga memplesetkan SDSB sebagai Soeharto Dalang Segala Bencana. Sampai akhirnya, kebijakan SDSB benar-benar dihentikan pada 1993.

Kini, perjudian sebagai jalan pintas mendapat uang banyak secara cepat sedang masif diberantas. Meskipun, langkah itu tak bisa menghapus sejarah bahwa judi dulu pernah dilegalkan di Indonesia.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]