Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan DPLK untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pada Februari 2026, pembayaran manfaat dana pensiun (dapen) tercatat Rp20,79 triliun, meningkat 14,26% (year on year/YoY).

Apabila menilik statistik OJK, terlihat bahwa pembayaran manfaat dapen konvensional secara gabungan meningkat 11,3% YoY menjadi Rp7,16 triliun. Secara bulanan atau month to month juga naik signifikan 92,7% MtM

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan untuk menjaga keberlanjutan pembayaran, DPLK perlu memperkuat strategi pengelolaan aset dan liabilitas, guna memastikan ketersediaan dana likuid yang cukup tanpa mengganggu kinerja investasi jangka panjang.

“Penguatan tata kelola serta efisiensi operasional melalui sistem digital menjadi kunci utama bagi pengelola dalam menjaga ketahanan dana di tengah berbagai risiko pasar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia turut menyoroti meskipun kondisi ekonomi penuh ketidakpastian, pembayaran manfaat diprediksi akan terus meningkat karena merupakan kewajiban jatuh tempo yang bersifat pasti bagi setiap peserta.

“Selama basis kepesertaan tumbuh dan akumulasi dana kelolaan membesar, tren kenaikan ini akan tetap berlanjut sebagai bukti nyata berjalannya fungsi perlindungan finansial bagi ahli waris maupun peserta di hari tua,” tegasnya.

Adapun, Tondy menilai kenaikan pembayaran manfaat hingga Februari 2026 didorong oleh meningkatnya jumlah peserta yang memasuki masa pensiun normal serta dinamika pasar tenaga kerja yang meningkatkan klaim akibat berhenti bekerja.

Selain itu, imbuhnya, faktor alami seperti pembayaran manfaat karena peserta meninggal dunia juga memberikan kontribusi pada total arus kas keluar tersebut.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peningkatan itu didorong oleh bertambahnya jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal.

“Selain itu, terdapat faktor lain yang turut berkontribusi, seperti peserta yang berhenti bekerja karena meninggal dunia maupun akibat pemutusan hubungan kerja [PHK/layoff],” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Jumat (1/5/2026).

Untuk memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun, OJK mendorong dapen perlu memperkuat pengelolaan aset melalui penerapan strategi asset liability management (ALM), memastikan komitmen pendanaan dari pemberi kerja tetap terpenuhi.

“Serta meningkatkan tata kelola yang baik di seluruh aspek operasional, termasuk pengelolaan investasi, kepesertaan, dan pendanaan,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta adanya bagian hak pengelolaan melalui skema participating interest atas temuan cadangan minyak dan gas raksasa di lepas pantai Blok Ganal.

"Kami akan meminta alokasi pengelolaan ini karena seluruh infrastruktur penunjang berada di wilayah Kaltim," ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat.

Penemuan di Sumur Geliga dan Sumur Gula tersebut memiliki potensi cadangan lebih dari tujuh triliun kaki kubik gas serta 375 juta barel minyak.

Walaupun lokasi temuan berada di atas 12 mil laut atau di luar kewenangan daerah, Pemprov Kaltim tetap memperjuangkan keterlibatan perusahaan daerah.

"Dasar permohonan ini adalah keberadaan infrastruktur pendukung migas yang secara geografis berada di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim," jelas Bambang.

Pemerintah daerah dikabarkan telah mendapatkan respons positif berupa tawaran pengelolaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor energi.

Temuan ini merupakan hasil eksplorasi perusahaan asal Italia, ENI, yang mengoperasikan Wilayah Kerja Ganal dengan porsi kepemilikan 82 persen.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa penemuan ini merupakan anugerah besar bagi ketahanan energi nasional di tengah kondisi dunia saat ini.

Bahlil optimistis produksi gas dari blok tersebut akan melonjak signifikan dari 700 MMSCFD menjadi 2.000 MMSCFD pada tahun 2028.

Target produksi tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga menyentuh angka 3.000 MMSCFD pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Proyek ini akan menggunakan fasilitas produksi terapung (FPSO) baru dengan kapasitas mencapai satu miliar kaki kubik gas per hari.

Selain fasilitas baru, operasional di Blok Ganal juga akan memanfaatkan infrastruktur eksisting seperti Kilang LNG Bontang untuk mempercepat monetisasi.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

"Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Ia menambahkan perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, rolemodel dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia juga menegaskan peran perempuan yang menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Astacita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta Astacita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK pun terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada Senin ini, OJK mengadakan gelar wicara "Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas" di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air menyambut baik rancangan beleid mengenai grup keuangan yang saat ini tengah dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan bank akan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab, peraturan yang dirilis oleh regulator sudah tentu memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi industri.

“Saya kira regulator sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, meski belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi, Direktur PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja menilai bahwa kebijakan terbaru otoritas dalam mengawasi konglomerasi keuangan melalui POJK No. 30/2024 merupakan langkah positif.

Dia mengatakan, aturan tersebut menandai perubahan besar dalam pola pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi terintegrasi.

“Saya menilai hal tersebut merupakan satu hal yang sangat positif di mana pengawasan tidak lagi hanya pada kesehatan masing-masing perusahaan (individual), tetapi beralih secara masif ke pengawasan terintegrasi,” jelas Ganda kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terpisah, misalnya bank diawasi sebagai bank dan asuransi sebagai asuransi, kini OJK melihat seluruh entitas dalam satu grup keuangan sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, masalah di satu anak usaha dapat langsung dipantau dampaknya terhadap entitas lain dalam grup yang sama.

Dia menuturkan pendekatan terintegrasi ini bertujuan mencegah risiko penularan, yakni kondisi ketika gangguan di satu perusahaan merembet ke perusahaan lain dalam satu konglomerasi.

Untuk itu, aturan terbaru juga mewajibkan adanya entitas utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan manajemen risiko dan tata kelola di seluruh anggota grup.

Selain itu, lanjut dia, OJK memperketat pengawasan pada empat aspek utama, yakni permodalan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, serta pengawasan terhadap pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik seperti pencucian uang maupun transaksi afiliasi yang tidak sehat.

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan beberapa catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini dinilai berisiko memicu masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa program ini fokus untuk membangun daya manusia yang unggul sejak dini. MBG telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan Quick Wins Prioritas Nasional.

Program ini didukung alokasi anggaran yang naik dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Meskipun, berdasarkan survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026, mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%.

Kembali ke kajian KPK, lembaga antirasuah menemukan bahwa regulasi pelaksanaan MBG perlu mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

KPK menyebut pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

"Pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK seperti dilihat pada Minggu (19/4/2026).

KPK menyampaikan bahwa tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

Pelaksanaan MBG masih dinilai lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas, khususnya proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terlebih masih banyak dapur yang tidak memenuhi standar teknis SPPG, sehingga berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya," tulis KPK di salah satu poin kajian.

KPK menyatakan program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, belum ada pengukuran awal (baseline) terkait status gizi dan capaian akademik para penerima manfaat.

Usulan KPK untuk Perbaikan Program MBG

Lembaga antirasuah memberikan tujuh rekomendasi perbaikan tata kelola program MBG. KPK meminta agar pemerintah menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas K/L dan Pemda.

"Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, dan kewajaran komponen anggaran, agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi," sebut KPK.

KPK merekomendasikan agar pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.

Tak hanya itu, KPK berharap adanya penjelasan secara mendalam terkait SOP dan SLA penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program ini diminta untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.

Selain itu, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah laporan fiktif, mark-up, dan penyimpangan pencairan dana.

"Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan," tandas poin rekomendasi KPK.

Temuan KPK tersebut mempertegas bahwa persoalan utama MBG tidak berhenti pada desain kebijakan, melainkan berakar pada tahap implementasi di lapangan.

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai persoalan implementasi menjadi titik lemah utama program sejak awal perencanaan.

Dia mengatakan temuan KPK menjadi peringatan agar pemerintah memperbaiki fokus pelaksanaan program, terutama dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

"Kalau kebijakan publik fokusnya pada implementasi, pada kegagalan dalam implementasinya itu banyak masalah kan," katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (18/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa MBG pada dasarnya mempunyai manfaat yang besar bagi kalangan menengah ke bawah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hanya saja saat ini pelaksanaan MBG dianggap kurang tepat sasaran karena menyalurkan ke anak-anak yang hidup dengan kondisi ekonomi cukup bahkan menengah ke atas.

"Karena yang mengalami gizi tidak cukup itu mungkin orang-orang miskin atau kategori miskin, miskin ekstrem, atau orang mendekati miskin. Enggak mungkin kan orang Pondok Indah, orang Menteng, orang PIK kekurangan gizi Mas, karena posisinya bukan kategori miskin dan miskin ekstrem itu gitu loh," jelasnya.

Kajian KPK, menurutnya, cenderung bersifat masukan agar pemerintah sekarang dapat fokus melaksanakan program ini dengan maksimal.

Pengamat kebijakan publik ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum pelaksanaan program MBG berupa pembentukan undang-undang agar bisa menjangkau lebih luas ketika terjadi pelanggaran.

Melalui usulan tersebut, pemerintah mampu menguraikan secara komprehensif mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang menyimpang melalui program MBG.

"Nah ini kalau sekarang kita mau mengatakan bagaimana pengelolaannya transparan, terbuka, akuntabilitas tinggi, kalau tidak ada penegakan hukumnya akhirnya semuanya ini orang melihatnya abai. Mereka-mereka yang punya dapur-dapur MBG jadi abai, dan itu tidak ada kendali," paparnya.

Dia juga mengingatkan kepada pemerintah agar lebih selektif dalam membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi para mitra yang bekerja sama.

Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pemaksimalan tata kelola program MBG tidak ditemukan indikasi penyimpangan, khususnya korupsi.

Trubus mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun melibatkan banyak aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Untuk menghindari hal itu memang sebaiknya tidak hanya KPK. Penegak hukum itu ada Kejagung, ada Kepolisian," ucapnya.

Trubus juga mengusulkan agar BGN mandiri mencari pemasukan untuk operasional MBG agar tidak hanya mengandalkan APBN.

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mendorong pengelolaan sampah melalui pemilahan dari sumber menuju sanksi open dumping yang berakhir pada Juli 2026.

“Kami mendorong beberapa upaya meningkatkan target pengelolaan sampah, salah satunya pemilahan dari hulu, tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa selesai dengan baik. Selain itu, kita juga akan menutup praktik open dumping akhir Juli, jadi di bulan Agustus 472 TPA yang ada akan diselesaikan,” ujar Diaz, Minggu (19/4/2026).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam sesi doorstop pada Deklarasi Jakarta Utara 100% Pilah Sampah yang diselenggarakan di fasilitas RDF Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Acara ini merupakan bagian dari program pilah sampah yang saat ini dilaksanakan di Kelurahan Rorotan dalam rangka mendukung operasional fasilitas RDF.

Menurut dia, dengan dituntaskannya praktik open dumping diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program pemilahan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden yang memiliki target sampah terkelola 100% di tahun 2029. Dengan diselesaikan praktik open dumping, kami bisa angkat persentase pengelolaan sampah saat ini di 26% menjadi 57,7%,” katanya.

Diaz mengapresiasi warga Kelurahan Rorotan yang hadir karena sudah menjalankan program pemilahan sampah dengan baik. “Saya apresiasi karena di sini sudah ada bank sampah dan ada juga pemilahan menggunakan ember, sehingga yang nanti masuk ke TPA dan RDF hanya residu atau yang low-value, nanti ini juga bikin transportasi yang bawa sampahnya enggak bau,” ucapnya.

Dia berharap Kelurahan Rorotan bisa menjadi contoh atau model untuk kelurahan-kelurahan lainnya yang mengimplementasi program pemilahan ini. “Semoga dari Rorotan bisa jadi percontohan untuk 30 kelurahan lainnya yang ada di Jakarta Utara agar semua bisa memilah sampah dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah menyerahkan sejumlah bantuan pendukung kepada warga Kelurahan Rorotan dalam upaya pemilahan sampah antara lain 400 drop point, 12.000 ember pemilah sampah, serta 650 unit lodong sisa dapur (Losida).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengantongi afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional AAA(idn) dan Peringkat Jangka Pendek F1+(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menerangkan bahwa realisasi pemeringkat ini merupakan wujud upaya KPEI dalam menerapkan best practices dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan transparan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” kata Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Adapun peringkat ’AAA(idn)’ merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan, dan menggambarkan eksposur risiko gagal bayar yang rendah.

Sementara itu, Peringkat Nasional Jangka Pendek ’F1+(idn)’ menunjukkan profil likuiditas yang kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch Ratings disebut telah melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek praktik yurisdiksi yang berlaku, ketersediaan informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen, hingga ketersediaan verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan perusahaan.

”Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan pasar, KPEI telah melakukan penilaian peringkat kredit yang diakui secara global oleh Fitch Ratings Indonesia,” lanjutnya.

Pemeringkatan ini disebut bakal memperkuat posisi strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, BEI serta industri perbankan sebagai pemegang saham, turut menjadi faktor penguat fundamental KPEI.

Selain itu, KPEI juga dinilai memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang selaras dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan, peran strategis, serta profil risiko dan keuangan yang kuat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian peringkat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah restrukturisasi BUMN karya untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan. Transformasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesehatan sektor konstruksi nasional di tengah tekanan ekonomi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, percepatan restrukturisasi menjadi fokus utama bersama Danantara. “Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah restrukturisasi BUMN karya agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dony menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan transparansi juga menjadi fondasi utama dalam transformasi yang dijalankan.

“BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan sebagai bagian dari restrukturisasi berkelanjutan,” ujar Dony.

Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Transformasi tidak hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga perbaikan tata kelola dan disiplin operasional.

“Melalui langkah ini, BUMN karya diharapkan menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Dony.

Pemerintah menilai BUMN karya memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, restrukturisasi dilakukan secara terarah agar mampu menopang proyek pembangunan secara berkelanjutan.

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara akan terus mengawal proses transformasi ini. “Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Penjaminan Jamkrindo Syariah mencatatkan peningkatan kinerja keuangan pada 2025 di tengah dinamika industri penjaminan. Laporan keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit menunjukkan pertumbuhan laba, aset, dan ekuitas perseroan.

Berdasarkan laporan yang terbit di Bisnis Indonesia yang dikutip Selasa (14/4/2026), Jamkrindo Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp141,03 miliar pada 2025, meningkat signifikan dibandingkan Rp54,11 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan laba tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja operasional dan penguatan kualitas bisnis perusahaan.

Dari sisi fundamental, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp2,46 triliun pada 2025, naik dari Rp2,41 triliun pada 2024. Sementara itu, ekuitas meningkat menjadi Rp1,41 triliun, mencerminkan penguatan struktur permodalan perusahaan.

Kinerja operasional juga menunjukkan perbaikan. Laba sebelum zakat dan pajak tercatat sebesar Rp168,37 miliar pada 2025, meningkat dari Rp54,13 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pengelolaan portofolio penjaminan yang lebih selektif, peningkatan kualitas underwriting, serta optimalisasi pendapatan investasi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Jamkrindo Syariah Hari Purnomo mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis dan penguatan tata kelola.

“Kinerja positif ini merupakan buah dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perusahaan, baik dari sisi manajemen risiko, efisiensi operasional, maupun pengembangan bisnis yang lebih berkualitas. Kami optimistis tren positif ini dapat terus berlanjut ke depan,” ujar Hari.

Selain itu, perusahaan juga mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp161,69 miliar pada 2025, yang turut memperkuat posisi keuangan secara keseluruhan.

Dari sisi kepatuhan, laporan keuangan tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang berafiliasi dengan RSM Indonesia dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Perseroan juga telah memenuhi ketentuan regulator terkait gearing ratio sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.

Dia menyebut, Jamkrindo Syariah akan terus memperkuat perannya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kontribusi dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional.

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) kembali menunjukkan konsistensinya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan mempertahankan predikat 'very good' (Level 4) pada ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2025.

Pada penilaian tahun ini, SMBR mencatatkan skor 94,56, meningkat dari 92,84 pada tahun sebelumnya, atau tumbuh 1,72 poin secara year-on-year (YoY).

General Manager Of Corporate Secretary Hari Liandu menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

"Peningkatan ini mencerminkan penguatan berkelanjutan dalam implementasi praktik tata kelola perusahaan yang berstandar internasional," katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis akhir pekan lalu.

Hari menambahkan, pencapaian ini menempatkan SMBR di atas rata-rata perusahaan publik kategori Big Cap di ASEAN yang berada pada level 82,60. Hal itu juga mempertegas posisi perusahaan sebagai entitas yang unggul dalam praktik tata kelola.

Menurut dia capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat fondasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Capaian skor ASEAN CG Scorecard ini menjadi bukti nyatakomitmen SMBR dalam mengimplementasikan praktik GCG yang selaras dengan standar internasional. Kami terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola, termasuk penguatan aspek keberlanjutan dan ketangguhan sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan," paparnya.

Peningkatan kinerja terutama terlihat pada aspek keberlanjutandan ketangguhan, yang mencerminkan keseriusan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasional bisnis.

Hal ini mencakup pengelolaan risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penguatan peran dewan dalam pengawasan isu keberlanjutan.

Hari mengemukakan SMBR berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan praktik tata kelola, termasuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil asesmen sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan.

"Dengan capaian ini, SMBR optimistis dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tingkat regional maupun global," katanya.