REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Namun, keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Wamenperin mengungkap, ia memahami industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak. Namun soal melanjutkan insentif EV masih akan dilihat lebih jauh.

“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” kata Faisol, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut. Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak. Namun, besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Di sisi lain, Faisol menegaskan komitmen terhadap percepatan transformasi energi di sektor otomotif. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih.

“Percepatan juga transformasi energi yang kita lihat harus terjadi juga di otomotif, itu kita harus dorong bersama-sama,” kata dia.

Wamenperin menambahkan, peran pemda dinilai penting untuk mendukung implementasi program tersebut di daerah.

“Jadi saya kira pemda memiliki peran penting untuk membantu Presiden supaya program transformasi energi ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan dengan percepatan hilirisasi itu bisa membantu merata di pemda.” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penataan pos belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp60 miliar dan menghentikan seluruh pengadaan kendaraan dinas baru.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa efisiensi pada pos perjalanan dinas menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara teknis, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas sebesar 50% dan perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70%.

“Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50 miliar - Rp60 miliar. Kami batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang koordinasi bisa melalui virtual, lebih efektif,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (22/4/2026).

Selain perjalanan dinas, dia juga menegaskan tidak ada alokasi untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) baru tahun ini. Pemerintah kota memilih untuk mengoptimalkan aset yang ada, termasuk memakai kendaraan pengadaan tahun 2023 yang dinilai masih layak operasional.

Munafri menyebut, dana hasil efisiensi tersebut akan langsung dialihkan untuk mempertebal anggaran di sektor pelayanan dasar dan infrastruktur kerakyatan.

Beberapa pos yang menjadi prioritas realokasi antara lain peningkatan fasilitas dan mutu layanan sekolah, perbaikan jalan lingkungan dan drainase di lorong-lorong, serta pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M. Dakhlan menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri mengenai pengetatan belanja perjalanan dinas.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian untuk memastikan dana SPPD ini beralih mendukung kebutuhan krusial di Dinas Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum," tegas Dakhlan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki struktur APBD Makassar agar lebih sehat. Dengan menekan pengeluaran rutin yang selama ini membebani kas daerah, Pemkot Makassar berupaya menciptakan pemerataan ekonomi melalui pembangunan fisik.

Meskipun angka efisiensi diproyeksikan mencapai Rp60 miliar, Pemerintah kota masih melakukan perhitungan final berdasarkan kebutuhan mendesak dari masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa harus bergantung pada mobilitas fisik pejabat.

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) terus tancap gas memperkuat keandalan ekosistem kendaraan listrik seiring meningkatnya tren penggunaan kendaraan listrik, termasuk di DKI Jakarta. Komitmen ini diwujudkan melalui penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center ke-4 di Jakarta yang berlokasi di Sakura Garden City, Jakarta Timur.

Diketahui, SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger. Seperti yang tersedia di Sakura Garden City, PLN menghadirkan total 6 unit charger yang terdiri dari tiga unit ultra fast charging berkapasitas 120 kW, 2 unit ultra fast charging berkapasitas 200 kW, serta 1 unit medium charging berkapasitas 22 kW, dengan total 10 konektor tipe CCS2 dan AC.

Langkah strategis PLN untuk mempercepat infrastruktur hijau ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam membangun ekosistem transportasi masa depan di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara. Kehadiran SPKLU Center ini menjadi bukti nyata kolaborasi dalam mempercepat transisi energi bersih di Jakarta,” ujarnya.

Baca Juga

PLN Siap Pasok Listrik Hijau di Sektor Tambang untuk Dukung Green Mining

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur SPKLU merupakan langkah strategis untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong elektrifikasi nasional dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN terus bergerak dalam menjawab tantangan zaman. Kami tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung green lifestyle. Sesuai arahan Presiden untuk mengakselerasi elektrifikasi di berbagai sektor, PLN hadir memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengguna EV. Peningkatan infrastruktur ini adalah simbol kesiapan kita dalam menyambut era transportasi hijau yang kian diminati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menjelaskan bahwa SPKLU Center ke-4 di Jakarta ini merupakan salah satu fasilitas pengisian kendaraan listrik terlengkap di Jakarta.

“Pertumbuhan infrastruktur EV ini sejalan dengan lonjakan transaksi SPKLU di Jakarta yang mencapai 803.235 transaksi pada 2025 dan 430.593 transaksi pada triwulan I 2026, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dan PLN siap mengimbanginya dengan infrastruktur yang semakin luas,” ucapnya.

Kehadiran SPKLU Center ini melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah beroperasi di Bulungan, Menteng, serta Rest Area Cibubur KM 10,6. Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan total 718 unit charger SPKLU yang tersebar di 405 lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Guna memudahkan pengguna kendaraan listrik, PLN juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU, melakukan transaksi, hingga mengakses berbagai layanan kelistrikan secara terintegrasi.

“Dengan dukungan infrastruktur yang semakin luas dan layanan digital yang terintegrasi, PLN optimistis penggunaan kendaraan listrik di Jakarta akan terus meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - PT PLN (Persero) terus tancap gas memperkuat keandalan ekosistem kendaraan listrik seiring meningkatnya tren penggunaan kendaraan listrik, termasuk di DKI Jakarta. Komitmen ini diwujudkan melalui penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center ke-4 di Jakarta yang berlokasi di Sakura Garden City, Jakarta Timur.

Diketahui, SPKLU Center merupakan pusat pengisian daya kendaraan listrik berskala besar yang memiliki sedikitnya 10 konektor charger. Seperti yang tersedia di Sakura Garden City, PLN menghadirkan total 6 unit charger yang terdiri dari 3 unit ultra fast charging berkapasitas 120 kW, 2 unit ultra fast charging berkapasitas 200 kW, serta 1 unit medium charging berkapasitas 22 kW, dengan total 10 konektor tipe CCS2 dan AC

Langkah strategis PLN mempercepat infrastruktur hijau ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam membangun ekosistem transportasi masa depan di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas udara. Kehadiran SPKLU Center ini menjadi bukti nyata kolaborasi dalam mempercepat transisi energi bersih di Jakarta,” ujar Syaripudin.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa penguatan infrastruktur SPKLU merupakan langkah strategis untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong elektrifikasi nasional dan mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN terus bergerak dalam menjawab tantangan zaman. Kami tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung green lifestyle. Sesuai arahan Presiden untuk mengakselerasi elektrifikasi di berbagai sektor, PLN hadir memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pengguna EV. Peningkatan infrastruktur ini adalah simbol kesiapan kita dalam menyambut era transportasi hijau yang kian diminati masyarakat,” tegas Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menjelaskan bahwa SPKLU Center ke-4 di Jakarta ini merupakan salah satu fasilitas pengisian kendaraan listrik terlengkap di Jakarta.

“Pertumbuhan infrastruktur EV ini sejalan dengan lonjakan transaksi SPKLU di Jakarta yang mencapai 803.235 transaksi pada 2025 dan 430.593 transaksi pada triwulan I 2026, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat dan PLN siap mengimbanginya dengan infrastruktur yang semakin luas,” tambah Andy.

Kehadiran SPKLU Center ini melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah beroperasi di Bulungan, Menteng, serta Rest Area Cibubur KM 10,6. Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan total 718 unit charger SPKLU yang tersebar di 405 lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Guna memudahkan pengguna kendaraan listrik, PLN juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU, melakukan transaksi, hingga mengakses berbagai layanan kelistrikan secara terintegrasi.

“Dengan dukungan infrastruktur yang semakin luas dan layanan digital yang terintegrasi, PLN optimistis penggunaan kendaraan listrik di Jakarta akan terus meningkat secara berkelanjutan,” tutup Andy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan.

"Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain," kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Menkeu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu, seperti subsidi impor atau skema lain. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru.

Namun, secara neto, beban pajak kendaraan listrik tetap sama jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Ia menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

"Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya," jelas Purbaya.

Dalam Permendagri 11/2026 itu, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kendaraan listrik tetap dikenai pajak. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, meski kendaraan listrik dikenal ramah lingkungan, penggunaannya tetap bergantung pada fasilitas publik yang sama.

“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Jalan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya bergantung pada penerimaan ini.

Pemprov Jabar melihat kebijakan ini sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal. Penghapusan pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik, dinilai berisiko terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Apalagi, terdapat potensi penundaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Jika kedua faktor itu terjadi bersamaan, ruang fiskal daerah bisa tertekan.

“Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, kami akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat,” kata Dedi.

Dalam konteks ini, kendaraan listrik diposisikan setara dengan kendaraan konvensional dalam hal kontribusi terhadap penggunaan jalan.

Meski tetap memungut pajak, Pemprov Jabar menekankan peningkatan kualitas layanan publik sebagai imbal balik. Pemerintah daerah meyakini masyarakat akan tetap patuh membayar pajak jika manfaatnya dirasakan langsung. Salah satunya melalui kondisi jalan yang baik dan layak dilalui.

Pendekatan ini dinilai penting di tengah meningkatnya adopsi kendaraan listrik di berbagai kota di Jawa Barat.

Untuk mendorong kepatuhan, Pemprov juga melakukan penyederhanaan layanan. Proses administrasi kendaraan dibuat lebih praktis.

Salah satu kebijakan baru adalah penghapusan kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat mengurus administrasi kendaraan. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Bisnis.com, Lembang — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim uji penggunaan bahan bakar biodiesel campuran 50% (B50) terhadap mesin diesel sektor otomotif menunjukkan hasil positif.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan hasil uji coba yang melibatkan 9 unit kendaraan menunjukkan bahwa performa kendaraan tetap terjaga dan sesuai dengan klaim pabrikan, tanpa indikasi gangguan signifikan pada mesin.

“Performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ujarnya di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Adapun secara terperinci, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kandungan FAME sekitar 49%–50%. Parameter kadar air pun di bawah yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi cair, yaitu maksimum sebesar 300 ppm, dari 320 ppm untuk B40.

“Ini yang tadi uji water content, keluar angkanya 208,81 ppm. Artinya di bawah 300 ppm. Lebih bagus karena kandungan airnya lebih rendah,” jelas Eniya.

Adapun kandungan monogliserida pada B50 menjadi maksimum 0,47% massa dari 0,5% massa untuk B40 dan kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit dari minimal 720 menit untuk B40. Parameter ini katanya turut memengaruhi performa mesin kendaraan.

Sementara itu, pengujian emisi menunjukkan bahwa parameter karbon monoksida (CO) dan opasitas masih berada di bawah batas yang ditentukan sesuai standar yang berlaku.

Kementerian ESDM juga mencatat, evaluasi kondisi mesin dan aspek operasional menunjukkan bahwa komponen mesin, pelumas, serta sistem bahan bakar tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan rekomendasi pabrikan selama periode pengujian.

Menerangkan lebih lanjut, Ketua Tim Uji B50 Cahyo Setyo Wibowo menjelaskan, seluruh pengujian dilakukan tanpa modifikasi mesin, mengikuti standar operasional pabrikan. Hasilnya, konsumsi bahan bakar tetap berada dalam rentang klaim pabrikan.

“Kalau bicara tentang konsumsi bahan bakar, itu paling gampang kan satu liter berapa kilometer. Nah jadi yang kita lakukan ini sesuai standar [pabrikan],” jelasnya.

Secara keseluruhan, uji B50 dilakukan serentak di enam sektor sejak 9 Desember 2025, yakni otomotif, pertambangan, pertanian, kelautan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Pemerintah menargetkan tiga sektor utama otomotif, tambang, dan maritim dapat menyelesaikan pengujian pada Juli 2026.

Uji di sektor lain, termasuk kereta api dan pengujian di suhu dingin seperti di kawasan Bromo, masih berlangsung untuk memastikan keandalan bahan bakar dalam berbagai kondisi operasional.

Adapun realisasi penyaluran biodiesel hingga pertengahan April 2026 telah mencapai sekitar 3,9 juta kiloliter atau hampir 25% dari total alokasi sebesar 15,65 juta kiloliter. Perubahan alokasi untuk B40 sampai dengan Juni 2026 dan B50 mulai Juli 2026, akan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kebutuhan biosolar dan lainnya dengan memperhatikan kondisi global dan perkembangan kebutuhan di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Belanda mengumumkan paket bantuan senilai hampir 1 miliar euro (sekitar Rp 20,2 triliun) untuk meredam dampak kenaikan biaya energi bagi rumah tangga dan bisnis akibat konflik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, tunjangan perjalanan bebas pajak bagi karyawan akan naik 0,02 euro menjadi 0,25 euro (Rp 5.050) per kilometer dan berlaku surut sepanjang tahun, menurut laporan NOS pada Senin (20/4/2026).

Penyesuaian itu diperkirakan setara dengan penghematan sekitar 0,30 euro per liter bahan bakar.

Selain itu, pajak kendaraan bermotor untuk van berpelat nomor abu-abu yang umum digunakan usaha kecil akan dipangkas separuh mulai 1 Juli hingga akhir tahun.

Pajak truk juga akan diturunkan menjadi nol selama periode yang sama.

Untuk mendukung rumah tangga rentan, pemerintah Belanda mengalokasikan 195 juta euro untuk Dana Darurat Energi.

Tambahan 180 juta euro akan dialokasikan ke dana pemanasan nasional yang menyediakan pinjaman untuk isolasi rumah dan peningkatan efisiensi energi.

Pemerintah Belanda menyatakan lebih dari 600 juta euro dari paket tersebut berupa belanja langsung, sementara lebih dari 300 juta euro berasal dari pengurangan pajak.

Untuk membiayai kebijakan tersebut, cukai alkohol akan dinaikkan sejalan dengan inflasi tahun depan.

Meski ada desakan dari parlemen, pemerintah Belanda memilih untuk tidak mengintervensi harga BBM di SPBU karena dinilai mahal dan berdampak terbatas.

Para pejabat memperkirakan penurunan harga bahan bakar sebesar 0,10 euro (Rp 2.020) per liter akan membebani negara sekitar 1 miliar euro.

Parlemen Belanda dijadwalkan membahas usulan itu pada Rabu (22/4/2026) dan mayoritas anggota diperkirakan akan mendukungnya.

Pengiriman melalui Selat Hormuz terganggu sejak AS-Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

JAKARTA - Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui Green Transition Initiative (GTI) menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 kontraproduktif terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan elektrifikasi kendaraan nasional. Kebijakan yang mencabut kepastian bebas pajak bagi kendaraan listrik tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga energi.

"Pemerintah mengirim pesan kontradiktif kepada masyarakat dan investor. Hal ini justru akan merugikan setiap pihak," ujar Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho dalam pernyataannya dikutip, Selasa (21/4/2026).

Andry menjelaskan, di satu sisi Presiden Prabowo secara tegas mendorong elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Bahkan, pemerintah telah mengumumkan rencana produksi sedan listrik nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan daya serap pasar domestik yang kuat.

Namun, kehadiran Permendagri tersebut justru menambah rintangan dengan menyerahkan pengaturan pajak kendaraan listrik kepada pemerintah daerah. Hal ini dinilai menciptakan ketidakseragaman aturan antarwilayah dan memicu ketidakpastian bagi calon pembeli maupun pelaku industri otomotif.

Ketidakpastian regulasi ini mengancam investasi kendaraan listrik yang dalam tiga tahun terakhir telah mencapai USD2,73 miliar atau setara Rp44,23 triliun. Indef mengkhawatirkan para investor akan mengalihkan modal mereka ke negara tetangga, seperti Vietnam, yang saat ini sangat agresif dalam memberikan insentif hijau.

Berdasarkan kajian Indef, pencabutan kepastian bebas pajak akan memberikan beban ganda kepada konsumen. Sebagai ilustrasi, pembelian mobil listrik seharga Rp400 juta kini berpotensi terkena Bea Balik Nama (BBN) hingga Rp48 juta di awal, serta pajak tahunan sekitar Rp5 juta, yang menyetarakan beban pajaknya dengan kendaraan konvensional penghasil emisi.

Padahal, data Indef menunjukkan, adopsi mobil listrik jauh lebih hemat bagi anggaran negara. Satu unit kendaraan listrik rata-rata hanya menerima subsidi Rp2,3 juta per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan mobil BBM yang menikmati subsidi hingga Rp15,5 juta per tahun melalui Pertalite yang sayangnya masih banyak dinikmati kelas menengah ke atas.

Selain itu, tenggat waktu penyesuaian kebijakan bagi pemerintah daerah yang hanya diberikan selama 15 hari dianggap terlalu singkat. Waktu tersebut dinilai tidak cukup bagi daerah untuk melakukan kajian yang layak maupun konsultasi publik, sehingga berisiko melahirkan aturan yang membingungkan konsumen.

Padahal, potensi ekonomi dari ekosistem ini sangat besar. Jika ekosistem mobil listrik konsisten dibangun, Indonesia diprediksi mendapatkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp225 triliun serta menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030 mendatang.

Dampak kebijakan ini juga merembet ke industri konversi kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor transportasi publik dan ojek daring. Ketidakjelasan aturan membuat pelaku industri kecil di bidang konversi sulit berkembang karena terganjal birokrasi dan beban biaya pajak yang tidak kompetitif.

Tinjau Ulang

Indef GTI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 guna memperkuat kembali insentif kendaraan listrik. Pemerintah juga disarankan tetap fokus pada upaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran secara bertahap agar transisi energi tidak menimbulkan gejolak sosial.

Indonesia sebenarnya memiliki modal lengkap untuk menjadi pemain utama kendaraan listrik di Asia Tenggara, mulai dari cadangan mineral kritis hingga pabrik baterai yang sudah beroperasi. Namun, sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar potensi besar tersebut tidak sia-sia akibat regulasi yang saling bertabrakan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada kuartal pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan realisasi PBBKB pada kuartal I /2026 mencapai Rp477 miliar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sebesar Rp367 miliar.

“Artinya, ada kenaikan sekitar Rp110 miliar dalam kurun waktu satu tahun pada kuartal yang sama. Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meskipun demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendukung terbitnya aturan pajakkendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan adanya aturan tersebut bisa memicu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah Jawa Barat.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil harus menggunakan jalan," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (20/4/2026).

Dedi menyebut pajak dari sektor kendaraan begitu penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Jabar. Dia mencontohkan kebijakan bayar pajak tanpa perlu KTP pemilik pertama yang baru saja dicanangkan di Jabar telah meningkatkan jumlah pembayar pajak.

"Hari ini optimistis dengan layanan infrastruktur jalan yang semakin baik dan kelengkapan kenyamanan jalan semakin meningkat, kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat tinggi dengan pemberlakuan misalnya, bayar pajak tidak usah pakai KTP pemilik pertama. Sekarang kan jadi kebijakan nasional, dan ini mendapat sambutan luar biasa dari warga," katanya.

Menurutnya pihak Korlantas Polri menyambut baik skema tersebut. Saat ini, warga Jawa Barat cukup membawa STNK dan KTP pemilik saat ini untuk melakukan perpanjangan pajak tahunan.

"Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya sedang diperpanjang yang selama ini diberlakukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat karena gubernur mengeluarkan surat edaran, kini mendapat penguatan dari korlantas. Nanti berlakunya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Masyarakat, khususnya pemilik kendaraan di Jawa Barat diimbau memanfaatkan secara maksimal kesempatan ini.

"Dan ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tahunan tahun 2026 tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Hatur nuhun ya, gunakan kendaraan dengan baik. Hati-hati di jalan. Jaga keamanan, keselamatan kita semua," imbuh KDM, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, aturan pajak kendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tertanggal 1 April 2026.

Salah satu poin yang dinilai krusial dalam kebijakan yakni revisi ketentuan objek pajak yang dikecualikan. Jika sebelumnya kendaraan listrik berbasis baterai dibebaskan dari pajak daerah, maka kini status itu berubah.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi otomatis dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Pemilik kendaraan listrik kini berpotensi dikenakan pajak layaknya kendaraan konvensional.