JAKARTA - Di tengah perubahan cara masyarakat bergerak dan beraktivitas, Centrepark berhasil meraih penghargaan WOW Brand 2026 dalam kategori Public Relations, sebagai brand yang dinilai mampu membangun kepercayaan dan direkomendasikan langsung oleh konsumen .

Penghargaan ini diterima oleh Stephen Roy Imantaka, Chief Strategy Officer Centrepark, dalam acara WOW Brand 2026 yang berlangsung di The Ballroom, Djakarta Theater. WOW Brand merupakan penghargaan berbasis survei nasional yang melibatkan lebih dari 3.000 responden di seluruh Indonesia, dengan pendekatan Customer Path 5A-mengukur bagaimana sebuah brand dikenal, dipilih, hingga akhirnya direkomendasikan.

Dipilih karena Pengalaman yang Dirasakan, Bukan Sekadar Sistem

Penghargaan ini menunjukkan bahwa di tengah banyaknya pilihan layanan, pengguna mulai melihat parkir bukan hanya sebagai fasilitas, tapi sebagai bagian dari pengalaman saat berada di suatu lokasi. Centrepark, yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun, saat ini mengelola 700+ lokasi di 60+ kota, dengan lebih dari 350 juta transaksi per tahun-menjadikannya salah satu pemain dengan skala terbesar di industri parkir Indonesia.

Raih Top Brand Award 2026, Centrepark Perkuat Posisi Pengelola Parkir Berbasis Teknologi



Parkir Berubah, Ekspektasi Pengguna Ikut Naik

Seiring dengan berkembangnya teknologi, ekspektasi pengguna terhadap parkir juga ikut berubah. Proses yang cepat, minim hambatan, dan tidak membingungkan kini menjadi hal yang dianggap penting.

Centrepark merespons perubahan ini melalui berbagai pengembangan seperti sistem cashless, parkir tanpa tiket, hingga penggunaan teknologi seperti License Plate Recognition (LPR) dan RFID WUZZ, yang membuat proses masuk dan keluar parkir terasa lebih praktis.

Centrepark Dukung Korban Banjir Sumatera lewat Lelang Singlet Emas SEA Games 2025



Namun di balik itu, peran tim di lapangan tetap menjadi bagian penting dalam memastikan pengalaman pengguna tetap berjalan dengan baik. Kutipan-Prima Diani, Head of Marketing Communications Centrepark “Yang membuat kami paling berarti dari penghargaan ini adalah fakta bahwa ini datang dari pengguna langsung,” ujar Head of Marketing Communications Centrepark, Prima Diani.

“Artinya, apa yang kami lakukan di lapangan-baik dari sisi sistem maupun pelayanan-benar-benar dirasakan. Dan itu yang terus kami jaga, karena pada akhirnya kepercayaan itu dibangun dari pengalaman sehari-hari,” terangnya.

Industri Parkir Masuk Fase Baru

Penghargaan ini juga mencerminkan perubahan yang lebih besar di industri parkir. Parkir tidak lagi berdiri sendiri, tapi mulai menjadi bagian dari ekosistem mobilitas yang lebih luas.

Dengan berbagai pengembangan yang terus dilakukan, Centrepark melihat bahwa ke depan, parkir akan semakin terhubung dengan teknologi, data, dan kebutuhan pengguna yang semakin dinamis.

dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 16 subsektor mencatat ekspansi, sementara tujuh subsektor mengalami kontraksi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada sektor manufaktur Indonesia kembali menunjukkan tren ekspansi pada April 2026, yakni berada di angka 51,75 poin setelah bulan lalu juga ekspansi di 51,86 poin

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu menyampaikan dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 16 subsektor mencatat ekspansi, sementara tujuh subsektor mengalami kontraksi.

Menurutnya, subsektor yang mengalami ekspansi memiliki kontribusi sebesar 78,9 persen terhadap PDB industri pengolahan di bulan April, sehingga ekspansi masih didominasi oleh subsektor yang memiliki share besar pada PDB industri maupun nasional.

"Dua subsektor dengan IKI tertinggi adalah industri pengolahan tembakau KBLI 12, serta industri kertas dan barang dari kertas KBLI 17," katanya.

Sementara itu, tujuh subsektor yang mengalami kontraksi meliputi industri minuman, tekstil, kayu dan barang dari kayu, bahan kimia, barang galian bukan logam, barang logam bukan mesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi variabel produksi, IKI mengalami perlambatan, nilai pesanan baru turun 0,77 poin menjadi 51,43, dan produksi turun 0,21 poin menjadi 51,34.

Sebaliknya, persediaan produk meningkat 1,66 poin menjadi 53,13. Indeks pada perusahaan berorientasi ekspor mencapai 52,28, masih ekspansi meski turun 0,45 poin dibanding Maret 2026, sementara perusahaan berorientasi pasar domestik naik menjadi 50,90 poin.

Kemenperin mencatat dampak krisis energi global hanya terbatas pada beberapa subsektor tertentu. Secara umum, 72,5 persen responden menilai kondisi kegiatan usaha menurun dibanding bulan sebelumnya, meskipun optimisme enam bulan ke depan tetap tinggi di angka 70,1 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan ketahanan siber merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Ia mengatakan, saat ini sektor keuangan semakin berkembang luas dengan kehadiran berbagai inovasi dan teknologi sehingga membutuhkan peningkatan keamanan siber.

“Kalau dalam situasi seperti ini di mana produk keuangan itu sudah begitu banyak bervariasi, dari penggunaan e-banking, penggunaan dari produk-produk non-financial institution seperti kripto, kemudian Bitcoin, kemudian fintech, itu begitu luas maka itu harus diperkuat yang namanya sistem keamanan siber,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Anggito menyatakan, ketahanan siber dan keamanan teknologi informasi merupakan hal yang penting untuk mendorong pendalaman sektor keuangan.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi aspek tersebut secara rutin.

“Kami juga memonitor bank-bank itu masing-masing kalau ada yang kurang baik lalu kami ingatkan supaya meng-improve (sistem siber dan teknologi informasi mereka),” katanya.

Selain meningkatkan keamanan siber, Anggito menyampaikan bahwa penguatan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Salah satunya, Kemenkeu berupaya untuk menjaga tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor riil untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kemarin Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa cukup banyak sektor yang masih punya kesempatan untuk ekspansi,” ucap Anggito Abimanyu.

Pada konferensi pers daring pada Rabu (22/4), BI mengungkapkan kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan minat penyaluran kredit perbankan dinilai tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lingkar Muda Indonesia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal itu untuk memastikan garis perjuangannya tidak menyimpang.

Oleh karena itu, YLBHI mestinya juga terbuka terhadap pengawasan publik, khususnya terkait sumber pendanaan yang diterimanya.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji, menyampaikan, keterbukaan merupakan syarat utama menjaga kepercayaan publik.

"Kami mendesak adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Tanpa transparansi, menurut Alfian, akan muncul spekulasi yang berpotensi merusak kredibilitas YLBHI. Akbatnya, rentan disusupi kepentingan luar bahkan menjauhkan YLBHI dari masyarakat.

Lihat video: Lihat video: YLBHI: Ekshumasi Harus Segera Dilakukan Penyidik



"Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula kewajiban untuk terbuka," jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti potensi intervensi asing dalam aktivitas advokasi hukum. Alfian menegaskan independensi lembaga harus dijaga secara ketat. "Kami meminta YLBHI menolak segala bentuk intervensi asing agar tetap berdiri di atas kepentingan nasional," ujarnya.

Alfian pun mengkritisi konsistensi YLBHI dalam menjalankan fungsi advokasi. Menurutnya, YLBHI semestinya tidak tebang pilih dalam menangani sebuah kasus hukum. "Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, bukan selektif," tegasnya.

JAKARTA - Pertamina Fastron, lini oli unggulan PT Pertamina Lubricants untuk kendaraan roda empat, meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori Oli Mesin Mobil (Car Lubricant). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset nasional WOW Brand Survey yang mengukur pengalaman dan interaksi konsumen terhadap 300 merek dari 100 kategori produk di Indonesia yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat serta kepercayaan yang berkelanjutan dengan konsumennya. SIG dan Pertamina Lubricants Kembangkan Pelumas Open Gear Produksi Lokal



“Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron. Ke depan, kami akan terus memperkuat pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, sekaligus memastikan inovasi yang kami hadirkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif Pertamina Lubricants yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan , mulai dari aktivasi di jaringan bengkel hingga program digital yang meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan pendekatan pemasaran yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pertamina Fastron semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu brand oli terbaik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan pendekatan humanis.

Singgah Sejenak, Nikmati Fasilitas Terbaik Pertamina Lubricants di Rest Area



Ajang WOW Brand merupakan salah satu forum brand dan pemasaran terbesar di Indonesia yang mempertemukan para pemimpin industri, praktisi pemasaran, serta pelaku bisnis. Pada gelaran yang ke-11 ini, Wow Brand mengusung tema “Branding in the Age of AI”, dan membahas bagaimana brand dapat tetap relevan melalui perpaduan antara teknologi dan pendekatan humanis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.

Pertamina Lubricants berkomitmen untuk terus menghadirkan produk oli terbaik, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri oli di Indonesia, serta menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip environment, social, & governance (ESG) dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.

“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.

Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan pertemuan sejumlah pejabat Indonesia dengan investor dan lembaga keuangan di Amerika Serikat (AS) harus diikuti dengan kredibilitas kebijakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan serangkaian kunjungan (roadshow) ke Amerika Serikat pada pekan ini untuk meyakinkan investor dan lembaga keuangan internasional terkait ketahanan fundamental makroekonomi dan fiskal Indonesia.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, Rizal mengatakan pertemuan tersebut dapat meningkatkan sentimen positif terhadap pasar domestik Indonesia dalam jangka pendek.

"Pertemuan Menkeu dan Gubernur BI dengan pelaku global seperti HSBC, BlackRock, dan IMF berdampak memberi sentimen positif jangka pendek, bukan perubahan fundamental dan struktural," ucapnya.

Ia memproyeksikan respons pasar terhadap pertemuan tersebut akan terjadi dalam beberapa hari atau bahkan minggu ke depan.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa para investor akan kembali melihat realitas data serta tetap menguji konsistensi antara narasi yang disampaikan dan fundamental di lapangan.

Ia menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2026 dan penerimaan negara tumbuh 10,5 persen yoy menjadi Rp574,9 triliun per 31 Maret.

Namun, ia mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.100 per dolar AS, penurunan cadangan devisa dari 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret, tren kenaikan yield SBN, hingga kekhawatiran terhadap arah fiskal menjadi faktor penahan.

"Artinya, pertemuan ini berfungsi sebagai confidence signaling (memberikan sinyal kepercayaan diri) bersifat sementara, bukan game changer (pembawa perubahan signifikan) bagi pasar domestik," kata Rizal.

Ia pun menilai pertemuan tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor secara penuh, sehingga penting untuk mengimplementasikan tindak lanjut kebijakan yang konkret dan disiplin.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel, pembiayaan defisit yang transparan dan akuntabel, serta tidak memunculkan instrumen yang meningkatkan persepsi risiko.

Selain itu, koordinasi sektor fiskal dan moneter harus benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas rupiah tanpa menggerus cadangan devisa secara berlebihan.

"Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan investor tidak dibangun dari roadshow, melainkan dari kredibilitas kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi serta diuji oleh pasar," ujarnya.

"Tanpa langkah nyata tersebut, pertemuan dengan investor global hanya menjadi signal without structural substance (sinyal tanpa substansi struktural), yang efeknya cepat hilang begitu pasar kembali membaca data fundamental," imbuh Rizal.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan sejumlah investor global, di antaranya HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett, dan TD Asset Management soal ketahanan fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," kata Purbaya dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia on track atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

"Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, juga dari keterangan resminya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap solid mencapai 75,1%. Tingginya kepercayaan ini turut ditopang oleh berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 88% masyarakat yang mengetahui program MBG, sebanyak 55% di antaranya menyatakan puas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar program ini semakin selaras dengan harapan publik. Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

"Program MBG menjadi salah satu katalisator tingginya kepuasan publik. Namun, untuk menjaga agar dukungan ini tetap stabil, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan taktis," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, saat Rilis Survei Nasional bertajuk 'Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran' di saluran YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ahmad Zia Fitrahudin mengatakan, penerapan kebijakan berbasis nalar logis (logical reasoning policy) diperlukan pada setiap tahapan program MBG. Mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, semuanya harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. ”Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis," lanjutnya.

Strategi komunikasi juga perlu dibangun secara terbuka dan proaktif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang sedang dijalankan. "Melalui komunikasi konstruktif yang progresif, pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif," ungkapnya.

Menurut Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, respons publik terhadap MBG secara umum cukup positif. Ia menyebut pengalaman langsung masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepuasan, meskipun secara keseluruhan dampak program ini dinilai signifikan. Survei Poltracking: 74,1% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia menambahkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian publik lantaran 88% masyarakat mengaku mengetahuinya. Tingkat pengenalan yang tinggi ini diyakini makin memperkuat dampak kebijakan di tengah masyarakat.

Walaupun begitu, lanjutnya, tantangan dalam implementasi program masih ada. Hal ini tercermin dari 35,8% responden yang menyatakan belum puas. Variasi penilaian ini menjadi catatan krusial bagi evaluasi pemerintah ke depannya.

"Mayoritas program yang dijalankan bertujuan untuk mempertahankan approval rating. Program seperti MBG ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan mampu membuka ribuan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA - Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026. Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam "Operasi Ketupat".

"Ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan publik dalam penyelenggaraan mudik dengan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Sebanyak 81,4% masyarakat menilai Polri lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dibanding tahun lalu, dan 80,8% merasa puas atas jaminan keamanan serta keselamatan yang diberikan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa inovasi Polri di lapangan juga mendapat apresiasi tinggi. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan contra flow dinilai efektif oleh 67,8% responden.

Lihat video: 85% Masyarakat Puas Pelayanan Mudik Lebaran 2026



Tak hanya itu, penyediaan posko pelayanan yang humanis sebagai tempat istirahat dan pusat informasi juga memanen kepuasan hingga 78,7%. "Kenaikan ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dan rasa aman saat mudik, sangat dirasakan manfaatnya secara langsung," pungkas Burhanuddin.

Dalam survei ini, Polri kini bersaing di papan atas bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di posisi pertama (89,1%), disusul oleh Presiden (82,8%), dan Kejaksaan Agung (65,6%). Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Polri untuk terus menjaga momentum positif dalam melayani masyarakat ke depannya.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ itu dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 29 Maret - 4 April 2026. Adapun total responden dalam survei tersebut mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

JAKARTA - PT Insight Investments Management (PT IIM) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026. Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan di Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta, Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026.

Dalam ajang tersebut, PT IIM berhasil meraih penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2026 pada kategori Manajer Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap. Pengakuan ini diberikan kepada PT IIM karena dinilai berhasil membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui kinerja, integritas, serta kualitas layanan yang konsisten.

Pencapaian ini menjadi salah satu tolok ukur penting bagi masyarakat dalam memilih institusi keuangan yang terpercaya sekaligus mencerminkan komitmen PT IIM dalam menghadirkan produk investasi yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan investor.

Most Trusted Financial Brands Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri keuangan di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk. Penilaian penghargaan ini dilakukan melalui survei yang melibatkan 13.000 responden berusia 18 hingga 56 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, menggunakan metode multistage random sampling.

Meneropong Market Outlook 2026 dan Strategi Investasi Reksa Dana



Hasil survei kemudian diproses melalui validasi ketat oleh tim Infovesta dan InvestorTrust guna memastikan bahwa penerima penghargaan benar-benar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

Direktur PT IIM, Ria M Warganda menyampaikan, apresiasi atas penghargaan tersebut, serta berterima kasih kepada investor dan mitra distribusi atas kepercayaan yang diberikan kepada PT IIM.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan PT IIM dan bentuk kepercayaan seluruh investor dan mitra distribusi yang telah diberikan dan berjalan bersama kami hingga hari ini. Tidak hanya dalam menghasilkan kinerja yang baik, tetapi juga dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan komitmen PT IIM, Transforming Investment into Social Impact. Hal ini karena seluruh produk Reksa Dana PT IIM memiliki fitur kontribusi sosial,” ujar Ria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).

Ria menambahkan bahwa PT IIM sangat bersyukur mendapatkan penghargaan dalam kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap. Ini sejalan dengan pertumbuhan dana kelolaan industri reksa dana sepanjang tahun 2025, khususnya pada segmen reksa dana pendapatan tetap.

Berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) - Desember 2025, total dana kelolaan industri reksa dana Indonesia (tidak termasuk KPD) mencapai Rp703,26 triliun per akhir Desember 2025. Meningkat sekitar 32% dari Rp533,06 triliun per akhir Desember 2024.

Dalam periode tersebut, reksa dana pendapatan tetap mencatat pertumbuhan tertinggi berkisar 65% dalam satu tahun dengan total dana kelolaan mencapai Rp241,97 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa reksa dana pendapatan tetap menjadi salah satu pilihan utama investor, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis, didukung oleh kinerja historis yang relatif stabil serta potensi imbal hasil yang kompetitif.

“Sepanjang tahun 2025, reksa dana pendapatan tetap terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap industri reksa dana, sekaligus menjadi salah satu pilihan utama investor di tengah ketidakpastian ekonomi, karena didukung oleh kinerja historis yang relatif stabil serta potensi imbal hasil yang kompetitif,” jelas Ria.

Melalui pencapaian ini, PT IIM berharap dapat terus memperkuat perannya sebagai manajer investasi terpercaya sekaligus berkontribusi dalam mendorong perkembangan industri keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data yang sama dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Desember 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat mencapai 20.347.147.

Dari jumlah tersebut, komposisi investor masih didominasi oleh investor individu yang mencapai 99,73%, sementara investor institusi hanya sekitar 0,27%. Secara lebih rinci, jumlah investor individu tercatat sebanyak 20.292.599 pada Desember 2025, meningkat dari 14.826.867 pada Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investor pasar modal indonesia masih ditopang oleh meningkatnya partisipasi investor ritel.

Mendorong Reksa Dana Syariah Jadi Opsi Pengelolaan Wakaf Uang



Ria menyampaikan bahwa tren ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional. Pencapaian tersebut juga menjadi momentum bagi perusahaan untuk semakin memperkuat perannya di tengah pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi menunjukkan semakin tingginya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi jangka panjang.

“Merespons pertumbuhan investor ritel, PT IIM terus memperluas kerja sama dengan berbagai mitra distribusi guna memastikan produk reksa dana Insight dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. PT IIM juga berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan mudah diakses melalui aplikasi InvestasiIN," terang dia.

"Sebagai aplikasi yang menghadirkan kontribusi sosial dalam investasi, InvestasiIN tidak hanya memudahkan transaksi reksa dana secara digital, tetapi juga memungkinkan investor berpartisipasi dalam kegiatan sosial,” tuturnya.

“Pertumbuhan investor ritel di Indonesia membuka peluang besar bagi industri pengelolaan investasi untuk menghadirkan produk yang semakin inovatif dan mudah diakses. PT IIM berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang relevan dengan kebutuhan investor ritel sekaligus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat,” sambung Ria.

Selain jumlah yang terus meningkat, karakteristik investor ritel di Indonesia juga mengalami perubahan. Investor baru umumnya lebih digital savvy, semakin sadar terhadap risiko investasi, serta mulai memprioritaskan diversifikasi portofolio dalam mengelola aset mereka.

Mereka juga cenderung mencari kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi investasi melalui aplikasi digital.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi investor ritel tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil, tetapi juga relevan dengan tujuan keuangan tertentu semakin meningkat.

Untuk itu, PT IIM menghadirkan program investasi melalui produk Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) yang dirancang untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan profil risiko investor, khususnya bagi investor dengan profil risiko moderat.

Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) memiliki rekam jejak panjang yang relatif stabil sejak diluncurkannya pada tahun 2005. Produk ini menjadi solusi investasi yang kompetitif dan selaras dengan nilai kebermanfaatan jangka panjang bagi investor maupun bagi sesama yang membutuhkan.

Hingga Februari 2026, investor telah membantu memberangkatkan 1.349 jemaah melaksanakan ibadah haji dan umrah melalui penyisihan dana infaq haji produk Reksa Dana Insight Haji Syariah. Para jemaah yang diberangkatkan merupakan masyarakat terpilih dengan keterbatasan finansial/pra-sejahtera namun mempunyai impact positif terhadap masyarakat dan lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Fund Fact Sheet per akhir Februari 2026, Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) mencerminkan performa yang positif dan menunjukkan kinerja historis yang solid. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, I-Hajj Syariah Fund telah mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 460,47%.

Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan portofolio dalam jangka panjang serta kemampuan produk dalam memberikan nilai tambah bagi investor. Kinerja tersebut juga sejalan dengan tren meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi syariah yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil, tetapi juga selaras dengan prinsip investasi berbasis syariah. Dengan rekam jejak kinerja yang panjang, produk ini menjadi salah satu alternatif bagi investor yang ingin merencanakan tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang.

Agar investasi lebih terarah, reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan karena dikelola secara profesional oleh manajer investasi serta ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan sehingga portofolionya menjadi lebih terdiversifikasi. Selain diakses melalui berbagai mitra distribusi yang telah bekerja sama dengan PT IIM, investor dapat berinvestasi melalui aplikasi investasiIN.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stabilitas nilai tukar rupiah dan kuatnya kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Ia mengatakan gejolak global kerap memunculkan kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah. Namun, berdasarkan data yang ada, tekanan terhadap rupiah relatif terbatas.

"Ada yang bilang rupiah hancur, tetapi kalau dilihat betul, itu setiap perang, rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3 persen. Jadi, sebetulnya bagus daya tahan kita," ujar Purbaya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan indikator lain yang menunjukkan kepercayaan investor adalah selisih imbal hasil antara Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury.

Menurutnya, spread SBN terhadap US Treasury hanya mengalami kenaikan tipis dari 240 basis poin pada Januari 2025 menjadi sekitar 243 basis poin saat ini.

"Naiknya hanya terbatas hanya 3 basis point. Artinya asing masih percaya ke kita. Yang domestik aja yang enggak percaya," katanya.

Ia menyampaikan aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia juga masih menunjukkan tren positif. Meski sempat mengalami fluktuasi, arus modal sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini cenderung masuk ke Indonesia.

Data terbaru pada Maret menunjukkan aliran dana asing masih tercatat masuk ke beberapa instrumen keuangan. Investasi pada saham dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing mencatat inflow sekitar Rp2,2 triliun.

Sementara itu, pada instrumen SBN hanya terjadi arus keluar terbatas sekitar Rp0,7 triliun.

"Jadi, setelah gonjang-ganjing di bulan Maret, sebetulnya masih masuk ke sini. Artinya mereka percaya betul bahwa pondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, karena mereka taruh uang," jelas Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026