Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mendalami soal fakta sidang kasus suap Kemenaker Noel Ebenezer terkait isu permintaan uang Rp6 miliar oleh jaksa.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mulanya menegaskan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam menangani kasus di KPK. Namun demikian, isu tersebut bakal didalami oleh Kejagung.

"Yang jelas itu kan KPK punya kewenangan ya. Itu kan terungkap di sidangnya KPK ya. Nanti akan menjadi masukan buat kami, apakah informasi itu betul atau tidaknya, akan kita dalami," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Lebih lanjut, Anang menekankan bahwa pihaknya saat ini tidak menangani kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Yang jelas Kejaksaan Agung tidak menangani perkara Ketenagakerjaan. Tidak ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kementerian Ketenagakerjaan, Gunawan Wibiksana mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp1,5 miliar oleh jaksa dari Kejagung pada sidang lanjutan kasus K3 pada Senin (2/2/2026).

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gunawan karena menyaksikan dan mendengar percakapan Irvian Boby Mahendra dengan Hery Sutanto terkait perkataan 'Tiarap kita Pak Direktur'

"Maksud dari "Tiarap kita Pak Dir" ini saudara yang menjelaskan, adalah sepengetahuan saya karena masuknya Kejaksaan Agung di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga yang semula biasa menerima uang non teknis dari PJK3, setelah adanya 'Tiarap kita Pak Dir' tidak bisa menerima uang dari PJK3. Namun tetap meminta PJK3 merekap jumlahnya uang non teknis tersebut dari PJK3. Bisa jelaskan ini? Tolong jelaskan kalau bisa," kata Jaksa.

Gunawan membenarkan pernyataan tersebut. Jaksa kemudian mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, Gunawan memperoleh cerita dari Hery bahwa korps Adhyaksa telah mengendus adanya penyelewengan penerbitan sertifikat K3.

Jaksa menyampaikan ada pertemuan empat jaksa di kantor Kemnaker di ruangan Direktur Bina Kelembagaan K3 lantai 7 gedung B Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 2 Desember 2024.

Jaksa menyebut bahwa Gunawan ditelepon oleh Aris Tri Widanto selaku pengawas ketenagakerjaan Kemenakar bahwa temannya yang seorang jaksa ingin bertemu Hery. Gunawan juga membenarkan pernyataan tersebut.

Setelah pertemuan yang berlangsung selama 2 jam, kata jaksa, Hery mengeluhkan kepada Gunawan bahwa pihak kejaksaan meminta uang. "Minta Rp1,5 M," kata Gunawan.

Jaksa menegaskan uang Rp1,5 miliar diperuntukkan bagi empat orang dari Kejaksaan Agung sehingga totalnya Rp6 miliar. Gunawan membenarkan bahwa permintaan uang oleh Jaksa merupakan keterangan dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengalihkan kewenangan peradilan pajak dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).

Regulasi dimaksud akan berbentuk Peraturan Presiden (Pepres) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Pembentukan regulasi itu didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.26/PUU/XXI/2023 atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Rancangan Perpres itu akan mengatur ihwal Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Pengalihan itu diharapkan berlaku akhir tahun ini.

"Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi," dikutip dari salinan Keppres No.38/2025, Selasa (3/2/2026).

Adapun nantinya proses pengalihan kewenangan pengadilan pajak di bawah lembaga eksekutif ke yudikatif itu dilakukan secara bertahap, yakni berupa persiapan pengalihan serta pelaksanaan pengalihan.

Untuk diketahui, pemrakarsa rancangan Perpres itu yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 2023 lalu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman pada sidang pleno menyebut dalam putusannya, pihak MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut.

"Menyatakan sepanjang frasa “Departemen keuangan” dalam 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Anwar Usman mengutip dari channel youtube MK, Kamis (25/5/2023).

Dengan putusan ini sehingga Pasal 5 ayat (2) UU nomor 14 tahun 2002 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh 'Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026."

Bisnis.com, JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

Sejumlah pihak menyoroti dua produk yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR karena dinilai menguntungkan aparat penegak hukum-mencederai hak demokrasi.

Secara khusus, masyarakat telah mengkritisi KUHAP sejak tahap perancangan. Beleid ini belum sepenuhnya rampung kala itu, tapi masyarakat merasa khawatir karena sejumlah aturan dianggap membatasi ruang gerak demokrasi.

Salah satu pasal mengenai upaya paksa yakni penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pembelokiran. Pada poin penyadapan dinilai digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

Sedangkan salah satu aturan KUHP mengenai penghinaan presiden dan lembaga negara berpotensi membatasi kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Ada pula yang menyoroti aturan demonstrasi tanpa pemberitahuan dianggap mencoreng hak kebebasan berekspresi.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di Tanah Air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Samsul mengatakan APH mendapatkan ruang gerak yang luas, khususnya bagi penyidik dan penuntut umum.

Dia menilai pelaksanaannya tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabel yang jelas.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Samsul menyampaikan jika menggunakan perspektif hukum pidana modern, perubahan sistem tersebut berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan.

Saat hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain itu, dia menuturkan peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan.

Menurut pandangannya, prosedur pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya

Baginya perubahan produk Undang-Undang wajib mengedepankan keadilan hukum dan berimbang bagi masyarakat.

Namun, dia memahami bahwa pembaruan KUHAP perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Kritik tidak hanya disampaikan oleh akademisi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia turut mengkritisi KUHP dan KUHAP terbaru.

Melalui Instagram @yayasanlbhindonesia, YLBHI menilai pasal 281 dan 240 KUHP mengenai kritik terhadap presiden dan lembaga negara dikhawatirkan membungkam kebebasan berekspresi.

Lalu, pasal 256 KUHP tentang aksi demo atau pawai tanpa pemberitahuan dapat dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan hingga pasal 411-412 KUHP terkait perzinaan dianggap mengatur ranah privasi seseorang.

Kemudian, untuk KUHAP, YLBHI menilai bahwa terdapat sejumlah pasal yang menjadikan Polri sebagai lembaga superpower.

YLBHI menyoroti pasal 112, 132, dan 136 terkait penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dianggap riskan digunakan dan dikhawatirkan erat dengan kepentingan segelintir aparat.

Pembelaan Pemerintah

Pemerintah langsung merespons kritik masyarakat. Tepatnya pada 5 Januari 2026, Kementerian Hukum menggelar konferensi pers untuk menanggapi isu-isu krusial mengenai KUHP dan KUHAP.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan ada kebaharuan penjelasan dari pasal perzinaan dalam KUHP terbaru.

Di KUHP sebelumnya, perzinaan menyangkut bagi pihak yang secara resmi memiliki ikatan pernikahan. Sedangkan dalam KUHP terbaru mengatur perzinaan yang dilakukan oleh anak-anak.

"Di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi. Tetapi keduanya tetap adalah delik aduan," kata Supratman.

Delik aduan yang dimaksud adalah laporan hanya bisa disampaikan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan dan terikat hubungan perkawinan.

Kemudian bagi anak-anak yang melakukan perzinaan, laporan hanya bisa dilayangkan oleh orang tua dari sang anak.

"Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang dari si anak," tuturnya.

Namun, dia tidak menyangkal bahwa KUHAP-KUHP terbaru menuai pro-kontra dan tidak sesuai dengan semua keinginan masyarakat.

"Tetapi yang ingin saya sampaikan kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik, itu dulu yang harus kita sepakati," ujar Supratman.

Supratman menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia.

"Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini," jelasnya.

Dia menyampaikan mekanisme pembuatan KUHAP tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi anggota DPR serta partisipasi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menjelaskan terkait Pasal 218 Kitab KUHP yang mengatur pidana bagi pihak yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Edward menyampaikan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik," katanya.

Dia menyebutkan bahwa kritik dan penghinaan merupakan konteks yang berbeda, termasuk katanya ujaran dalam konteks memfitnah dan menista.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga pasal ini diperlukan. Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diberlakukan di negara lain.

"Dimanapun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara, bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat martabat kepala negara asing dilindungi. Kok harkat martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi," jelasnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa laporan berdasarkan delik aduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya. Artinya aduan harus dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Begitupun lembaga negara, laporan hanya bisa dilayangkan oleh pimpinan lembaga. Dalam KUHP teranyar, kata Edward, lembaga negara yang bisa melaporkan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, termasuk presiden-wakil presiden.

Selanjutnya pada, Pasal 256 KUHP tentang aksi demonstrasi tidak dimaksudkan untuk melarang hak kebebasan berpendapat.

Edward menegaskan bahwa setiap aksi demonstrasi atau pawai wajib memberitahukan kepada Polisi. Alasannya adalah mengatur lalu lintas ketika aksi diselenggarakan.

Pemberitahuan harus disampaikan oleh penanggu jawab aksi. Ketika terjadi kerusuhan, penanggung jawab tidak bisa disangkakan bersalah dengan catatan telah memberitahukan kepada polisi.

Lebih lanjut, ketika aksi demonstrasi tidak diberitahu polisi dan tidak terjadi kerusuhan, maka tidak bisa dijerat pidana

"Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu," jelasnya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan pemberitahuan kepada polisi bukan dimaksudkan untuk membatasi hak berpendapat di muka umum.

"Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, membatasi kebebasan berdemonstrasi," tegasnya.

Kemudian mengenai penetapan tersangka tanpa izin pengadilan, dia mengemukakan bahwa pada dasarnya penetapan tersangka memang tidak berdasarkan izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.

"Pertama, soal penetapan tersangka kalau penetapan tersangka memang dimana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar," paparnya.

Kemudian terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1x24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabut jika penangkapan terlalu lama.

Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

Lebih lanjut, mengenai aturan ajaran komunisme dan paham lainnya. Kementerian Hukum menyatakan bahwa jika hanya tahap kajian tidak akan dikenakan jerat pidana. Namun jika dijadikan suatu gerakan untuk menentang ideologi Pancasila, maka dapat dipidana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Januari 2026, setelah sempat dijadwalkan pada 22 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan digelar baik secara daring maupun luring, tepatnya di Menara BTN yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

“Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara rapat,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Agenda terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, SURABAYA — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru telah resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026). Akademisi risau pemberlakuannya alih-alih dapat semakin mempertebal kepentingan negara dalam penegakan hukum dibanding perlindungan hak terhadap masing-masing individu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin menyebut, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di tanah air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Kekhawatiran pertama, semakin luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum (APH), khususnya penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, hal tersebut tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Selanjutnya, Samsul menjelaskan bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa pada fase awal proses peradilan pidana masih tampak lemah.

Dia membeberkan, negara belum sepenuhnya memberikan prioritas terhadap perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas bantuan hukum yang efektif, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mengetahui dan menantang dasar penetapan status hukum.

"Kondisi ini berpotensi menjadikan tersangka sekadar objek proses penegakan hukum, bukan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak konstitusional," tegasnya.

Lebih lanjut, dia memandang peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Sistem pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum disebutnya masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, Samsul menegaskan bahwa perubahan sistem tersebut malahan berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan. Bila hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

"Saya melihat adanya perluasan wewenang aparat penegak hukum dalam tahap praperadilan, teknik penyadapan, penahanan, dan pemeriksaan bukti. Kekhawatiran ini muncul bila kewenangan yang diperluas tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol yang kuat, sehingga potensi penyalahgunaan itu tetap terbuka, khususnya dalam konteks politik dan aksi protes," ungkapnya.

Walau begitu, Samsul menyebut pembaruan KUHAP secara prinsip seyogyanya diperlukan. Utamanya menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan due process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa reformasi hukum bukan hanya tentang perubahan teks semata. Namun, tentang bagaimana hukum dapat dihidupi secara adil dan berimbang pada tubuh masyarakat, tanpa memberi ruang bagi kekuatan negara untuk mengerdilkan suara rakyat.

"Saya memandang KUHAP baru sebagai langkah penting pembaruan hukum acara pidana, tetapi pemberlakuannya harus disertai dengan penguatan perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan aparat, serta mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa itu, itu justru berisiko menjauh dari semangat negara hukum dan keadilan substantif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (17/12/2025) pada pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda rapat yakni perombakan susunan pengurus perseroan.

Perubahan susunan pengurus perseroan yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara rapat.

“Berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada RUPSLB PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam Rapat,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Mata acara lainnya yakni perubahan anggaran dasar perseroan dan pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada 2026.

Adapun, BRI pada awal tahun melakukan perubahan susunan pengurus perseroan. Perubahan itu dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025.

Seluruhnya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam catatan Bisnis, para pemegang saham BRI kala itu menyepakati pengangkatan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Sunarso.

Sebelumnya, Hery menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak 2021. Selain itu, bank pelat merah ini juga mengubah susunan dewan komisaris.

Berikut susunan Komisaris dan Direksi BRI yang disetujui dalam RUPST 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Komisaris Independen: Edi Susianto

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto

Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y S

Direktur Consumer Banking: Nancy Adistyasari

Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

Direktur Manajemen Risiko: Mucharom

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama berjanji tidak akan memberi ruang terhadap pelanggaran integritas.

Pernyataan itu dia ungkapkan menyusul ancaman dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembekuan kewenangan Bea Cukai apabila tidak bisa perbaiki kesan negatif di masyarakat.

Djaka menyatakan langkah tegas harus diambil sebagai bagian dari strategi pemulihan kepercayaan publik dan upaya menghapus stigma "sarang pungli" yang selama ini melekat pada instansi kepabeanan. Dia memastikan mekanisme penindakan terhadap oknum pegawai terus berjalan.

"Yang masih bandel, kita selesaikan. Itu saja," tegas Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2024).

Purnawirawan perwira TNI ini menjelaskan bahwa proses pembersihan internal tersebut melibatkan mekanisme berlapis, baik melalui unit Kepatuhan Internal di lingkungan Bea Cukai maupun sinergi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

Kendati tidak memerinci jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi, dia mengklaim proses penegakan disiplin terus dilakukan secara berkelanjutan.

"Saya tidak [hafal] berapa yang sudah ditindak, tetapi sudah melalui proses,” jelasnya..

Djaka mengakui bahwa sorotan tajam publik dan pemerintah saat ini merupakan bentuk koreksi yang tidak bisa ditawar. Dia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mengulangi sejarah kelam ketika fungsi pemeriksaan pabean dilucuti dari Bea Cukai dan diserahkan kepada pihak swasta seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.

Dia menyatakan optimisme adalah satu-satunya pilihan. Menurutnya, kegagalan dalam memenuhi target reformasi tersebut membawa risiko eksistensial bagi institusi maupun pegawai.

“Ya optimis, harus optimis. Kalau kita tidak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau,” tegasnya.

Strategi Teknologi dan AI

Selain penegakan integrasi pegawai, Djaka memaparkan strategi lain mencakup peningkatan kinerja hingga pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.

Salah satu terobosan teknis yang tengah digenjot adalah integrasi teknologi akal imitasi alias artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kargo untuk mencegah praktik under-invoicing atau pemalsuan nilai pabean yang merugikan negara.

“Kita berupaya memanfaatkan teknologi, seperti di pelabuhan untuk menghindari underinvoicing, kita sudah melakukan upaya untuk mengoneksikan dengan AI. Sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, kita berupaya ke arah sana,” jelasnya.

Terakhir, Djaka meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat. Dia menyadari perbaikan pelayanan harus dilakukan secara bertahap namun pasti untuk merespons ketidakpuasan publik.

“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik,” tutup Djaka.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Desember 2025. Berikut agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Dalam informasi pemanggilan RUPSLB diketahui rapat berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Terdapat tiga agenda yang akan dibahas. Pertama, perubahan anggaran dasar perseroan.

"Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan anggaran dasar perseroan, serta menyusun kembali ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan penyesuaian dimaksud," demikian keterangan dalam informasi yang dikutip pada Rabu (26/11/2025).

Kedua, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Dalam pokok usulan putusan disebutkan perseroan bermaksud memperoleh persetujuan pemegang saham untuk pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP Tahun 2026 kepada dewan komisaris.

Lalu ketiga, perubahan susunan pengurus perseroan. Pada informasi mengenai mata acara RUPSLB BRI disebutkan berdasarkan anggaran dasar, terdapat sejumlah kriteria yang dapat diangkat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris perseroan dengan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

• Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
• Cakap melakukan perbuatan hukum.
• Berdomisili di Indonesia.
• Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
• Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perseroan.

Adapun, saat ini susunan pengurus BRI sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Parman Nataatmadja

Komisaris Independen: Edi Susianto

Komisaris Independen: Lukmanul Khakim

Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Dewan Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto

Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno K.

Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya

Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y. S

Direktur Treasury & International Banking: Farida Thamrin

Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya

Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto

Direktur Consumer Banking: Nancy Adityasari

Direktur Operations: Hakim Putratama

Direktur Manajemen Risiko: Mucharom

Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan," kata Andi Atgas di Parlemen.

Andi Atgas mengungkapkan bahwa ada beberapa poin utama dalam penyesuaian RUU KUHAP.

Pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan.

Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, pengenalan konsep baru seperti play-by-game atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum.

Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

"Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan."

Andi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

"Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang."

Bisnis.com, BATAM - Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) di Batam berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan stakeholder terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Hal tersebut diungkapkan salah satu pengusaha maritim ternama di Batam Osman Hasyim. "Ada dua lembaga yang nantinya akan sama-sama memberikan pelayanan, yakni BP Bata da KSOP. Ini tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum," katanya di Batam, Senin (13/10/2025).

Dia melihat situasi di tengah para pengusaha maritim di Batam tidak kondusif. Osman juga menyebut sejumlah pihak tengah menghadapi proses hukum akibat ketidakpastian hukum di Batam.

"Jika PP tersebut diterapkan tanpa sinkronisasi dengan undang-undang yang berlaku, maka izin dan perizinan yang dikeluarkan bisa dianggap invalid," katanya lagi.

Salah satu contohnya yakni terkait dengan persoalan pemanduan dan penundaan kapal di Batam, yang baru-baru ini menyeret sejumlah pihak ke dalam proses hukum. Osman menilai kondisi ini merupakan dampak tumpang tindih kewenangan.

"PP 25/2025 tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tapi juga bisa membuat izin-izin yang dikeluarkan menjadi tidak sah karena tidak bersesuaian dengan perundangan. Ada yang bekerja sama dengan KSOP disebut merugikan negara, ada juga yang kerja sama dengan BP malah disebut merugikan juga," jelasnya.

Osman menegaskan bahwa berdasarkan Perpu Nomor 1/2000, BP Batam mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan dari kementerian. Jadi tidak ada pengambilalihan kewenangan.

Karena itu, Osman menilai langkah BP Batam yang membuat aturan setingkat perundangan sudah melampaui kewenangan yang diatur.

"BP Batam itu hanya boleh membuat ketentuan, bukan perundangan. Kalau mengambil alih kewenangan, itu sudah bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad membantah tudingan tumpang tindih tersebut. Ia menyebut PP 25 telah melalui kajian oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Amsakar menjelaskan selain PP 25, ada juga PP 28/2025 yang juga bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Batam.

"Seluruhnya sudah dibahas bersama 11 kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Jadi saya yakin tidak ada benturan hukum. Kini seluruh perizinan yang menjadi kewenangan BP Batam sudah ditake over dan kini terintegrasi dalam sistem kami," paparnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga kategori utama layanan dalam kedua peraturan tersebut yakni pelayanan dasar, pelayanan perizinan berusaha, dan pelayanan perizinan untuk menunjang usaha. Serta 2.416 jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan dari 16 sektor usaha.

“Semua layanan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BP Batam sudah tersedia dalam aplikasi online, termasuk kesiapan sumber daya manusianya,” pungkasnya. (239)