Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) menjadi penyediaan pasokan listrik untuk pabrik peleburan baja milik PT Sinar Tjokro Steel (STS).

Langkah tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT STS. Dalam kesepakatan tersebut, PLN berkomitmen menyalurkan daya listrik sebesar 27 mega volt ampere (MVA) untuk operasional pabrik yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulsel.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Edyansyah menyatakan bahwa PLN berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi sektor industri smelter yang memiliki karakteristik konsumsi energi besar dan berkelanjutan.

"Industri baja membutuhkan energi listrik yang sangat besar. PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif," ujar Edyansyah dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan kesiapan infrastruktur kelistrikan merupakan kunci utama dalam menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan jaminan pasokan energi dari PLN, pelaku industri dapat mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan bisnis inti.

"Kami optimistis kerja sama ini akan terus berjalan demi mendorong perekonomian. PLN akan memastikan kebutuhan listrik dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan STS Sukianto Tjahyadi memproyeksikan adanya potensi peningkatan kebutuhan daya di masa mendatang seiring dengan pengembangan skala usaha.

"Kami berharap dengan dukungan pasokan listrik PLN, usaha pabrik baja ini akan berkembang pesat. Ke depan, kami juga berencana untuk melakukan penambahan pasokan daya listrik," ungkap Sukianto.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DKI Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara . Menurutnya, putusan itu sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Atas dasar itu, Irawan menilai, putusan MK tersebut tak akan memberikan implikasi hukum apa pun terhadap UU IKN. Menurutnya, MK hanya memberi penegasan dalam putusan tersebut.

"Iya sudah baca putusannya. Putusan MK tersebut sebangun dengan ketentuan norma dalam UU IKN bahwa waktu terjadinya pemindahan Ibu Kota adalah saat diterbitkannya Keputusan Presiden. Jadi faktualnya putusan MK tersebut tidak memberikan implikasi hukum apa pun. Sifatnya hanya penegasan saja," ujar Irawan saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berpandangan, tak perlu ada pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keppres terkait IKN. Ia meyakini, Presiden Prabowo punya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan menerbitkan Keppres.

"Presiden tidak perlu didorong atau ditahan-tahan mengenai penerbitan Keppres IKN itu, Mas. Begitu Presiden menilai kita telah siap untuk pindah, kita pindah. UU IKN telah mengatur demikian," pungkasnya.

Sebelumnya, MK resmi menolak gugatan perkara nomor 71/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang telah diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023. Dalam putusannya, MK mempertegas bahwa hingga saat ini, Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan penjelasan Hakim Konstitusi Adies Kadir mengenai materi gugatan, pemohon beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Ketidaksinkronan ini dinilai pemohon dapat memicu kekosongan status konstitusional ibu kota, yang berisiko mengancam legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah.

MK menyampaikan dalam menafsirkan norma tersebut harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 yakni pemindahan ibu kota negara baru berlaku efektif setelah presiden menetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

MK menegaskan waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bergantung pada saat ditetapkannya keputusan presiden. MK juga menyebut suatu peraturan pada dasarnya mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.

Adies menambahkan, "Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum."

JAKARTA - Jelang pelaksanaan The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Cebu, Filipina, pada Juli 2026, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi nasional. Ditjen Bina Adwil menegaskan pengembangan smart city di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta potensi masing-masing daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA yang diwakili Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran saat membacakan keynote speech dan paparan dalam rapat koordinasi persiapan menghadiri The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.

Amran menjelaskan, pembangunan kota cerdas tidak harus meniru daerah maupun negara lain, sebab setiap wilayah memiliki tantangan, kondisi sosial, serta karakteristik yang berbeda. “Smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, tetapi bagaimana inovasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah masing-masing,” ujarnya.

Ditjen Bina Adwil mencatat sejumlah kota anggota ASCN Indonesia telah menghadirkan inovasi pelayanan publik digital yang inklusif. Jakarta mengembangkan layanan publik digital terintegrasi, Banyuwangi melalui program Smart Kampung, Makassar dengan layanan publik berbasis teknologi, serta Sumedang melalui penguatan digitalisasi desa.

Selain itu, Semarang berhasil mengembangkan strategi kota tangguh berbasis mitigasi risiko, sementara Denpasar memperkuat pariwisata digital dan ekonomi kreatif yang didukung konsep green mobility serta pelestarian budaya lokal.

Lihat video: Otorita IKN Jalin Kerja Sama 4 Negara Wujudkan IKN Menjadi Smart City



Amran menegaskan, keberhasilan smart city tidak diukur dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta menciptakan tata kelola perkotaan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui forum ASCN 2026, Indonesia optimistis dapat menghadirkan model pengembangan kota cerdas yang inklusif, adaptif, dan relevan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di kawasan ASEAN,” katanya.

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini Rabu (13/5/2026). Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Peluncuran GPIPS dilakukan di tengah tantangan ketahanan pangan yang dinilai semakin kompleks, mulai dari risiko cuaca ekstrem hingga persoalan distribusi dan produktivitas pangan. Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan diarahkan agar selaras dengan agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan finansial.

Deputi Gubernur Aida S. Budiman mengatakan implementasi GPIPS 2026 akan diperkuat melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Aida dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pelaksanaan GPIPS 2026 telah dimulai di wilayah Sumatra pada Februari lalu dan dilanjutkan di wilayah Jawa yang sekaligus menjadi peluncuran GPIPS nasional. Program serupa selanjutnya akan digelar di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua dengan menyesuaikan karakteristik inflasi masing-masing daerah.

Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program penguatan produktivitas pangan dan distribusi. Program tersebut antara lain pengembangan kerja sama antardaerah intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta penguatan pembiayaan sektor pertanian terutama pascapanen.

Selain peluncuran GPIPS, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum tersebut membahas langkah strategis untuk mengatasi hambatan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.

Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, hingga penguatan distribusi pangan.

Adapun untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah dan Bank Indonesia akan fokus pada penguatan ketahanan pangan melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi pertanian, serta penguatan neraca pangan nasional.

Bank Indonesia mencatat berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan secara konsisten bersama TPIP dan TPID sejauh ini mampu menjaga stabilitas harga. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara year on year. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen year on year atau masih berada dalam kisaran sasaran 3,0 persen-5,0 persen.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menyatakan akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, termasuk melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kinerja fiskal Kalimantan Selatan pada kuartal I/2026 masih mencatatkan dinamika belanja negara yang tumbuh di tengah tekanan penerimaan perpajakan.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp7,39 triliun atau 24,78% dari pagu Rp29,85 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan belanja pemerintah pusat tumbuh 28,73% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,97 triliun.

"Belanja pemerintah pusat menunjukkan akselerasi yang cukup kuat pada awal tahun. Ini menjadi sinyal positif bahwa program-program pemerintah pusat di daerah mulai berjalan dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Namun demikian, Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi tulang punggung belanja sebesar Rp5,43 triliun justru mengalami kontraksi 22,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, pendapatan negara di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42% dari target dan tumbuh 5,08% secara nominal.

Catur mengungkapkan penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 4,31% akibat tingginya restitusi pajak serta kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran.

"Meski penerimaan perpajakan masih mengalami tekanan, secara umum kinerja pendapatan tetap tumbuh positif. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga," kata Catur.

Dia menegaskan defisit mencerminkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Defisit ini menunjukkan APBN hadir sebagai shock absorber dan instrumen penggerak ekonomi, terutama saat belanja pemerintah didorong lebih awal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi regional," jelasnya.

Sementara itu, konsolidasi APBD regional Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang relatif membaik. Pendapatan daerah tercatat Rp7,45 triliun atau 23,68% dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66% dari pagu anggaran.

Menariknya, belanja modal melonjak 65,21% secara tahunan yang mengindikasikan percepatan eksekusi proyek infrastruktur dan investasi publik oleh pemerintah daerah sejak awal tahun.

"Kenaikan belanja modal menjadi sinyal yang sangat baik karena menunjukkan pemerintah daerah mulai agresif mengeksekusi proyek-proyek pembangunan. Ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada kuartal berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89% dari pagu Rp18,17 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi 64,67% dari total realisasi.

Dia menambahkan, penyaluran terbesar berasal dari DAU yang mencapai Rp3,51 triliun atau 32,46% dari pagu komponen.

"Dominasi DAU ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan secara rutin melalui skema block grant untuk mendukung belanja pegawai serta operasional layanan publik di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Catur mengungkapkan, Kota Banjarbaru memuncaki daftar dengan realisasi 31,89%, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan capaian 27,93%.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98%, dengan kontribusi utama bersumber dari sektor minerba.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mencatatkan angka nol atau belum ada penyaluran hingga penutupan kuartal pertama.

Sebaliknya, DAK Non Fisik telah mencapai Rp862 miliar atau 32,24%, terutama dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru ASN daerah.

Kendati demikian, persoalan paling mendesak justru terletak pada Dana Desa. Dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar, baru Rp158,54 miliar atau 29,82% yang tersalurkan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 636 dari 1.871 desa di 10 kabupaten belum menerima penyaluran tahap pertama.

"Masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan ini menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya agar manfaat Dana Desa dapat segera dirasakan masyarakat," tegas Catur.

Dia menuturkan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumut hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,45 triliun atau 30,52% dari pagu belanja negara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp22,66 triliun dalam APBN.

Sebagai informasi, belanja negara di daerah terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan dari Rp4,25 triliun yang dibelanjakan pemerintah pusat di Sumut per 31 Maret 2026, sekitar Rp3,16 triliun diantaranya telah direalisasikan untuk belanja pegawai.

“Belanja pegawai terealisasi Rp3,16 triliun atau 27,18% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di Sumut, komponen ini telah terealisasi 18,74% dari pagu atau sekitar Rp4,25 triliun hingga akhir Maret, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,52 triliun.

Dari catatan Perwakilan Kemenkeu Sumut, belanja pegawai mendominasi belanja pemerintah pusat di Sumut. Dari target Rp11,64 triliun di tahun 2026, terealisasi Rp3,16 triliun per 31 Maret 2026 untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya pegawai (ASN).

Khusus untuk pembayaran THR ASN Pusat/ pejabat/ TNI/ Polri pada kementerian/ lembaga negara di Sumut, lanjutnya, telah direalisasikan sebesar Rp640,32 miliar bagi 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.

“Adanya pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga pada Triwulan I Tahun 2026,” tambahnya.

Adapun utuk belanja barang telah tersalurkan Rp911,52 miliar dari pagu Rp7,30 triliun di periode sampai dengan Maret 2026, atau sekitar 12,47% dari pagu.

Rudy menyampaikan belanja barang dengan pagu tertinggi digunakan untuk program pelayanan kesehatan lanjutan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pendidikan tinggi, program penegakan dan pelayanan hukum, dan program nilai tambah daya saing industri.

Sementara belanja modal yang dipagukan hampir Rp3,7 triliun di tahun 2026 baru terealisasi Rp170,98 miliar (4,62% dari pagu) hingga akhir Maret.

Meski realisasinya lebih rendah dibanding jenis belanja lain, Rudy menyebut ada pertumbuhan signifikan dari belanja modal di Sumut.

“Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 3 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp51,74 miliar,” jelas Rudy.

Dia menjelaskan belanja modal dengan pagu tertinggi digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, program wajib belaja 13 tahun, program ketahanan sumber daya air, dan program pendidikan tinggi.

Lebih jauh, pemerintah pusat juga telah merealisasikan Rp1,01 miliar bantuan sosial di Sumut hingga akhir Maret 2026 yang digunakan untuk perlindungan sosial.

Dari data Kemenkeu Sumut, pagu belanja bansos di Sumut tahun 2026 sebesar Rp13,76 miliar, lebih sedikit dari pagu 2025 yang mencapai Rp69,4 miliar.

Rudy mengatakan distribusi belanja negara dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut kinerja APBN di Sumut yang defisit Rp13,56 triliun sampai dengan Maret 2026 masih tetap dalam kondisi terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” tandasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengejar pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di kawasan wisata Pulau Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Made Satria memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang wajib disetorkan ke kas daerah.

Satria menambahkan tambahan 10% uang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan minuman yang dibayarkan oleh wisatawan bukan merupakan bagian keuntungan dari usaha.

“Uang tersebut merupakan titipan tamu saat check in atau makan di restoran untuk membiayai pembangunan di Nusa Penida. Menahan uang titipan ini berarti tidak amanah terhadap tamu, dan menghambat kemajuan rumah kita sendiri,” jelas Satria, Rabu (13/5/2026).

I Made Satria menambahkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Nusa Penida baru menyentuh angka 67%. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan wajib pajak untuk mengejar 33% potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan roda APBD yang transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan bahwa Nusa Penida merupakan salah satu kawasan objek wisata internasional di Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan kunjungan, dibutuhkan pembiayaan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman bagi para wisatawan.

“Kabupaten Klungkung membutuhkan pembiayaan khusus untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi wisatawan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah dan penataan kawasan pelabuhan kapal. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari pajak hotel atau restoran yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung dan pajak penghasilan (PPh) yang menjadi penerimaan penting bagi kas negara,” tambahnya.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) regional Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp13,56 triliun, melebar dari posisi Februari yang sebesar Rp8,95 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi menyampaikan pendapatan negara di Sumut terealisasi Rp5,88 triliun atau sekitar 14,12% dari target capaian Rp41,66 triliun di tahun 2026.

Sementara belanja negara di Sumut telah mencapai Rp19,45 triliun per 31 Maret 2026, atau sekitar 30,52% dari pagu tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp63,71 triliun. Sehingga APBN regional Sumut membukukan defisit periode Maret.

“Secara umum kinerja APBN Sumut sampai dengan Maret 2026 tetap terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dijelaskan Rudy, belanja negara didistribusikan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di Sumut, realisasi belanja negara periode Januari-Maret 2026 tumbuh 42,82% (year-on-year/YoY) dibanding periode yang sama tahun 2025.

Kedua komponen belanja negara yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) disebutnya mengalami pertumbuhan dengan realisasi TKD mendominasi yakni mencapai Rp15,19 triliun atau 37,03% dari pagu.

Alokasi TKD tersebut yakni untuk dana alokasi umum (DAU) terealisasi Rp10,52 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp2,93 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp1,61 triliun, serta dana desa Rp122,79 miliar.

Sedangkan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial terealisasi Rp4,25 triliun atau 18,74% dari pagu.

“Belanja pegawai mencatatkan realisasi tertinggi dalam belanja pemerintah pusat, sebesar Rp3,16 triliun hingga 31 Maret 2026. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara,” jelas Rudy.

Selain itu, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) di Sumut hingga akhir Maret juga menunjukkan tren positif.

Total penyaluran KUR tercatat sebesar Rp3,6 triliun kepada 58.966 debitur, atau sekitar 5,08% dari total UMKM di Sumut. Sedangkan penyaluran Umi sebesar Rp307,23 miiliar kepada 45.032 debitur.

Rudy menyebut sektor penyaluran KUR tertinggi ialah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 28.387 debitur dan nilai sebesar Rp1,65 triliun. Sementara sektor penyaluran UMi tertinggi ialah di sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp300,45 miliar dengan 44.077 debitur.

Adapun dari sisi pendapatan negara di Sumut, penerimaan sektor pajak di kedua kantor wilayah direktorat jenderal pajak (DJP) Sumut terus bertumbuh hingga mencapai 12,19% dari target tahun 2026 yang sebesar Rp36,05 triliun. Realisasi penerimaan sektor pajak (netto) di Sumut per 31 Maret 2026 mencapai Rp4,4 triliun.

Rudy mengatakan penerimaan netto terbesar berasal dari PPh Badan yang mencapai Rp1,02 triliun, dan PPN Impor sebesar Rp922,57 miliar.

Dia menyampaikan mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif periode sampai dengan Maret 2026 kecuali PPh Orang Pribadi yang terkoreksi 19,2% (YoY) dan PPN Impor yang terkoreksi 5,0% (YoY). Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi yakni PPh 21 dengan pertumbuhan mencapai 72,5% (YoY).

Lalu, pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai sampai Maret 2026 terealisasi Rp717,41 miliar atau 25,69% dari target APBN. Realisasi ini turun sekitar 31% (YoY) yang disebabkan oleh penurunan Bea Keluar (-43% YoY) dan Cukai (-16% YoY).

Sementara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari badan layanan umum (BLU) maupun jenis PNBP lainnya baru terealisasi Rp771,74 miliar dari target Rp2,54 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemerintah daerah mendukung kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, pemerintah pusat akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD).

Bendahara negara ini menyebut, pemerintah pusat memiliki instrumen untuk memberi peringatan kepada daerah yang dinilai menghambat investasi. Peringatan tersebut bisa disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri.

“Kita warning bisa lewat mensesneg, bisa mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga, bisa kita potong TKD-nya,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan Debottlenecking Task Force dibentuk untuk memberi kepastian kepada investor bahwa hambatan investasi dapat diselesaikan secara cepat dan tanpa biaya tambahan.

Mekanisme Lintas Kementerian di Satgas Debottlenecking

Ia mengakui investor masih mempertanyakan efektivitas satgas tersebut. Namun, menurut dia, mekanisme lintas kementerian yang dimiliki pemerintah akan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.

“Mereka mungkin masih ragu ini efektif atau enggak, tapi saya bilang ke mereka ini efektif karena kita lintas kementerian dan di samping saya punya kekuatan anggaran,” kata dia.

Purbaya juga menyinggung kewenangan fiskal yang dimiliki Kementerian Keuangan terhadap kementerian dan lembaga lain. Menurutnya, dukungan anggaran dapat digunakan untuk mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung investasi.

“Karena kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, saya bisa kasih anggaran atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot,” kata Purbaya.