Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan di pasar obligasi berisiko menimbulkan kenaikan biaya bunga utang pemerintah. Opsi diversifikasi tenor dan emisi surat utang denominasi non-rupiah dinilai dapat menjadi siasat untuk mengamankan pembiayaan APBN.

Pada hari ini Rabu (18/2/2026), pemerintah kembali menawarkan sebanyak sembilan seri SUN dengan tingkat kupon mulai dari 5,87% hingga 6,875% dan target indikatif senilai Rp33 triliun.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana menilai pemerintah masih berada di jalur yang tepat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui penawaran SUN kendati sentimen global tengah dibayangi penyesuaian outlook dari lembaga pemeringkat kredit yakni Moody's.

Fikri menilai penyesuaian outlook dari lembaga pemeringkat mendorong investor meminta imbal hasil (yield) atau kupon yang lebih tinggi. Artinya, meskipun penyerapan obligasi relatif aman, pemerintah perlu memperhitungkan kenaikan biaya bunga utang dalam jangka panjang.

Ketidakpastian geopolitik global turut memengaruhi preferensi investor. Sejumlah pelaku pasar cenderung menahan diri untuk masuk ke pasar negara berkembang

Untuk mengelola risiko tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan diversifikasi tenor penerbitan.

“Kementerian keuangan juga harus mulai melakukan diversivikasi tenor. Kalau terlalu panjang tenor tentunya risk premium lebih tinggi. Tapi kalau terlalu pendek kemampuan untuk bayarnya juga mungkin perlu diantisipasi,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Tak hanya itu, Fikri juga menyoroti tekanan nilai tukar rupiah sebagai faktor yang perlu diperhitungkan. Dalam kondisi depresiasi rupiah, lanjutnya, diversifikasi sumber pembiayaan dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bergantung pada penerbitan dalam rupiah dengan ketergantungan investor domestik yang tinggi.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup Rabu (18/2/2026) terkoreksi 0,29% ke Rp16.885.

“Penerbitan global bond dalam denominasi non-rupiah, bisa menjadi alternatif untuk memperluas basis investor dan menjaga stabilitas permintaan,”imbuhnya.

Associate Director PT Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menilai sejauh ini sentimen pasar sempat terguncang setelah penurunan peringkat oleh Moody's. Namun, respons investor terhadap lelang obligasi pemerintah dinilai mulai stabil dalam beberapa hari terakhir. Meski sempat memicu arus keluar dana asing, tekanan di pasar surat utang disebut tidak berlangsung lama

Pelaku pasar menilai, dampak awal dari penurunan outlook memang terasa, terutama dari sisi investor asing yang melakukan aksi jual. Namun, kondisi tersebut perlahan mereda seiring dengan pelaku pasar mulai mencerna sentimen secara lebih rasional.

“Respons pasar ada, asing sempat keluar. Tapi satu-dua hari terakhir pengaruhnya mulai berkurang. Harga sudah mulai bertahan, bahkan ada kenaikan meski belum signifikan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui lelang obligasi dinilai masih relatif aman. Meski perlu waktu untuk menguji konsistensi minat pasar, fundamental likuiditas dalam negeri disebut masih mampu menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Peran regulator juga dinilai krusial dalam menjaga stabilitas. Ramdhan mencontohkan pada saat pandemi menunjukkan respons kebijakan yang cepat mampu mempercepat pemulihan pasar. Pola serupa diyakini dapat kembali terjadi apabila volatilitas meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penggalangan dana lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) terancam lesu setelah lembaga pemeringkat Moody’s memberikan outlook negatif terhadap Indonesia.

Outlook negatif ini dilayangkan bertepatan dengan gejolak pasar modal pada awal tahun. Sentimen negatif ini pun diperkirakan membuat emiten lebih berhati-hati untuk masuk ke pasar modal lewat IPO.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan outlook negatif dari Moody’s tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Reformasi pasar modal juga sudah mulai berjalan baik, jadi saya enggak melihat ada isunya ya,” kata Oki ditemui Jumat (13/2/2026).

Dengan outlook Moody’s yang berubah negatif, Oki menuturkan minat atau appetite untuk gelaran IPO tidak berkurang.

“Dari klien-klien, mereka concern, tapi kalau lihat market juga reaksinya sejauh ini positif saja ya ga terlalu crash gitu. Jadi saya masih optimistis,” tuturnya.

Dia melanjutkan saat ini Mandiri Sekuritas tengah memproses beberapa IPO perusahaan. Menurutnya, Mandiri Sekuritas akan membawa sejumlah IPO pada semester II/2025.

“Mereka memilih window yang tepat aja nanti. Tapi persiapan tetap berjalan, mereka tetap lihat,” ucapnya.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai outlook negatif dari Moody’s saat ini lebih sebagai sinyal bahwa risiko ke depan meningkat, tapi bukan berarti pintu pendanaan di pasar modal langsung tertutup.

Dengan demikian, lanjutnya, pasar modal tetap bisa dipakai untuk pendanaan.

“Hanya saja dengan kondisi risiko yang naik, perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan aksi korporasi, baik IPO, rights issue, maupun penerbitan instrumen lain karena biaya dan konsekuensi valuasi yang lebih berat,” ujar Ekky.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelaran menghimpun dana di pasar modal lewat penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) maupun penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issuediperkirakan akan mengalami penurunan akibat gejolak yang terjadi di pasar modal belakangan ini.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan outlook negatif yang diberikan Moody's kepada Indonesia akan berpengaruh pada penurunan raising fund di pasar modal.

“Situasi dan kondisi yang ada saat ini memang tidak begitu baik bagi perusahaan-perusahaan untuk IPO,” tutur Nico, Kamis (12/2/2026).

Dia melanjutkan, selain gelaran IPO, penerbitan obligasi juga akan terpengaruh dengan adanya outlook negatif ini. Nico menjelaskan outlook negatif ini akan mendorong kenaikan imbalan hasil obligasi untuk karena potensi gagal bayarnya meningkat.

Selain itu, kata dia, bunga obligasi juga pasti akan mengalami kenaikan. Hal ini akan memberatkan dari sisi korporasi. Alhasil, perusahaan sepertinya akan mencari kolam lain untuk menghimpun dana segar.

Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy memperkirakan dengan sejumlah sentimen negatif yang mendera IHSG belakangan ini, IHSG masih akan sulit untuk kembali ke level 9.000.

“Beberapa lembaga rating kan menurunkan outlook-nya, terakhir Moody’s. Itu berakibatnya di mata investor global, risiko pasar modal Indonesia meningkat dan akan membuat cost of fund naik,” kata Budi.

Karena hal ini, Budi memperkirakan biaya pendanaan atau raising fund di pasar modal akan menjadi lebih mahal karena hal ini. Kenaikan discount rate ini menurutnya akan menurunkan harga saham dan membuat IHSG sulit kembali ke level 9.000.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun sebesar 0,31% atau 25,61 poin menuju 8.265,35 pada perdagangan Kamis (12/2/2026). Indeks komposit dibuka pada level 8.317,24 dan sempat menyentuh posisi tertingginya ke level 8.334,02.

Tercatat, sebanyak 294 saham naik, 384 saham turun, dan 144 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp15.026 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal ke depannya. Langkah ini sebagai respons perseroan terhadap Moody’s Ratings yang memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif, termasuk Bank Mandiri.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyampaikan penilaian eksternal terhadap sektor perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini termasuk dinamika makroekonomi, pergerakan nilai tukar, serta kondisi fundamental perseroan.

“Hal tersebut turut menjadi pengingat bagi Bank Mandiri untuk mengantisipasi dinamika eksternal guna menjaga fundamental secara berkelanjutan,” kata Adhika dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Ke depan, Adhika memastikan bahwa perseroan akan memperkuat langkah antisipatif terhadap berbagai risiko eksternal melalui penguatan pengelolaan likuiditas dan permodalan, serta pemeliharaan kualitas pembiayaan.

Pada saat yang sama, Bank Mandiri juga akan tetap menjaga disiplin dalam penerapan manajemen risiko. Perseroan turut melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan regulator dan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Moody’s Ratings memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kelima bank itu yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan BTN.

Dalam catatan Bisnis, penyesuaian outlook ini dilakukan menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. Meski begitu, peringkat kredit kelima bank tersebut tetap dipertahankan.

Adapun, Moody’s menegaskan bahwa peringkat kelima bank tersebut berpotensi turun apabila peringkat kredit Indonesia diturunkan. Sebaliknya, kenaikan peringkat dinilai kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, meski prospek dapat kembali stabil apabila peringkat Indonesia tetap bertahan di level saat ini.

Untuk Bank Mandiri, peringkat Baa2 dan BCA baa2 mencerminkan modal yang masih kuat, pendanaan yang solid, dan profitabilitas yang tinggi. Kendati begitu, lembaga pemeringkat menyoroti tren penurunan modal, risiko dari pertumbuhan kredit sebelumnya yang agresif, tekanan kualitas aset di sejumlah segmen, serta tingginya eksposur ke sektor komoditas dan sektor berisiko tinggi.

Rasio permodalan Bank Mandiri diperkirakan turun pada 2026 akibat pembagian dividen besar dan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko. Meski berpotensi mendapat dukungan pemerintah, peringkat Bank Mandiri tidak memperoleh tambahan penopang karena sudah setara dengan peringkat negara.

Bisnis.com, JAKARTA —Panin Asset Management merancang strategi portofolio reksa dana untuk mengantisipasi risiko kenaikan yield obligasi pemerintah akibat sentimen penurunan outlook kredit Indonesia jadi negatif oleh Moody's.

Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun saat ini berada di level 6,4%, naik dari kisaran 6,1%–6,3% pada awal tahun. Kenaikan yield tersebut mencerminkan meningkatnya persepsi risiko di pasar obligasi, yang secara langsung berdampak pada penurunan harga obligasi.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai koreksi harga obligasi membuka peluang masuk secara selektif bagi investor dengan strategi yang lebih hati-hati. Namun, Rudiyanto menyebut ekspektasi kenaikan harga ke depan diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya yield dan kekhawatiran terhadap outlook anggaran yang dinilai agresif, Rudiyanto menjelaskan manajer investasi ikut melakukan penyesuaian strategi dalam meracik portofolio reksa dana pendapatan tetap. Penyesuaian tersebut terutama dilakukan melalui pengaturan komposisi kas dan obligasi, serta pengelolaan durasi portofolio.

Dalam kondisi pasar saat ini, MI cenderung memperpendek durasi portofolio dengan meningkatkan porsi obligasi berjangka pendek. Namun demikian, MI tetap membuka peluang untuk kembali menambah eksposur obligasi berdurasi lebih panjang apabila muncul peluang harga yang menarik dan sentimen pasar mulai membaik.

“MI cenderung memperpendek durasi portofolio atau memegang obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Langkah memperpendek durasi ini sudah kami lakukan sejak awal Januari ini, tapi kalau ada kesempatan yang baik, akan masuk kembali,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan data OJK sepanjang 2025, dana kelolaan (asset under management/AUM) reksa dana tumbuh signifikan sebesar 35,94% secara year on year menjadi Rp658,69 triliun. Nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana juga meningkat 35,26% menjadi Rp675,32 triliun.

Per Januari 2026 ini, AUM reksa dana mencapai Rp705,26 triliun. Dari total dana kelolaan tersebut, dana kelolaan reksa dana pendapatan tetap mengambil portofolio terbesar dengan porsi 35,96% atau senilai lebih dari Rp253,68 triliun.

Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando memperkirakan downgradeoutlook oleh Moody’s berimbas terhadap produk reksa dana berbasis obligasi. Dia menyebut volatilitas yang terjadi secara berkepanjangan berpotensi mengubah preferensi investor ritel.

Jika imbal hasil yang ditawarkan tidak lagi menarik secara risk adjusted, sebagian investor diperkirakan akan mengalihkan dananya ke instrumen pasar uang atau produk yang lebih defensif, terutama untuk tujuan jangka pendek.

Sebelumnya, berdasarkan pengumuman Moody’s, menyampaikan bahwa outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia Baa2 menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia, tecermin dari menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

“Apabila tren ini berlanjut, hal tersebut berpotensi mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” tulis Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi domestik memasuki awal 2026 dengan tekanan baru setelah sempat mencatatkan kinerja solid sepanjang 2025.

Sentimen global yang kurang kondusif, ditambah penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s dari stable menjadi negative, mulai tercermin pada pelemahan indeks obligasi dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN).

Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando memaparkan sepanjang 2025, indeks obligasi domestik menikmati momentum positif yang ditopang oleh kuatnya permintaan investor domestik serta tren penurunan yield.

Kondisi tersebut mendorong indeks total return mencatatkan kenaikan signifikan.

Namun, memasuki 2026 arah pergerakan mulai berbalik. Per 10 Februari 2026, Indonesia Composite Bond Index tercatat melemah 0,37% secara year to date (YtD), menandai fase penyesuaian pasar terhadap meningkatnya persepsi risiko.

Tekanan juga terlihat jelas pada pergerakan yield. Yield SBN tenor 10 tahun kini berada di level 6,43%, naik sekitar 26,5 basis poin secara YtD, setelah sejak awal tahun bergerak di kisaran 6,3%–6,4%.

"Pergerakan yield ini menunjukkan pasar menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk mengkompensasi persepsi risiko yang meningkat," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Penurunan outlook oleh Moody’s dinilai menjadi salah satu katalis utama perubahan sentimen tersebut. Meski lembaga pemeringkat internasional itu masih mempertahankan rating Indonesia di level Baa2, outlook negatif dipersepsikan pasar sebagai sinyal awal potensi kenaikan cost of capital di masa depan.

Dampaknya, harga obligasi terkoreksi dan volatilitas pasar meningkat. Dari sisi prospek, Salvian memperkirakan pasar obligasi masih berada dalam fase konsolidasi.

Selama stabilitas makroekonomi terjaga dan tidak terjadi guncangan eksternal yang signifikan, pergerakan indeks obligasi cenderung sideways dengan volatilitas yang lebih terukur.

"Arah selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, persepsi risiko fiskal, serta respons kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah," lanjutnya.

Dia memperkirakan Yield SBN 10 tahun diperkirakan tetap bergerak di kisaran 6,4%, tetapi ke depan sangat bergantung pada perkembangan sentimen global, persepsi risiko fiskal, serta respons kebijakan pemerintah.

Ke depan, tantangan utama masih berasal dari arah kebijakan suku bunga global, dinamika geopolitik, serta pergerakan dolar AS yang dapat memengaruhi arus modal ke emerging markets.

Di sisi lain, stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga, serta level yield yang relatif kompetitif dibandingkan negara peers menjadi katalis positif yang berpotensi menopang daya tarik obligasi Indonesia dalam jangka menengah.

"Dalam konteks tersebut, keseimbangan antara tantangan eksternal dan kekuatan domestik akan menjadi penentu arah pasar obligasi Indonesia ke depannya," ujarnya.

Dalam keterangannya, Moody’s, outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia Baa2 menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia, tecermin dari menurunnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

“Apabila tren ini berlanjut, hal tersebut berpotensi mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” tulis Moody’s.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai dampak penyesuaian indeks FTSE Russell terhadap pasar saham Indonesia relatif terbatas, seiring mayoritas sentimen negatif telah lebih dulu direspons pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Chief Economist dan Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto menyebut tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sebelumnya datang secara bertubi-tubi, mulai dari isu risiko fiskal, kekhawatiran atas independensi Bank Indonesia, kebijakan Morgan Stanley Capital International atau MSCI rebalancing freeze, hingga penurunan outlook oleh Moody’s.

Setelah tekanan bertubi-tubi tersebut, isu FTSE dinilai tidak lagi menjadi faktor dominan.

“Kami rasa isu FTSE Russell sudah tidak banyak berdampak. Hari ini juga terlihat IHSG justru menguat,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Adapun IHSG pada Selasa (10/2/2026) ditutup naik 99,87 basis point atau 1,24% ke level 8.131,74,34.

Rully menambahkan volatilitas pasar memang masih berpotensi berlanjut hingga Mei. Namun, sumber utama fluktuasi lebih banyak berasal dari dinamika MSCI ketimbang FTSE Russell.

Di sisi lain, langkah regulator pasar modal untuk meningkatkan keterbukaan kepemilikan saham hingga 1% dinilai sebagai sinyal yang sangat positif. Kebijakan ini dianggap menjawab kekhawatiran utama lembaga indeks global, termasuk MSCI dan FTSE, terkait transparansi dan kualitas tata kelola pasar.

“Keterbukaan sampai 1% itu langkah yang sangat positif karena menjawab inti kekhawatiran MSCI dan FTSE. Dan ini bukan hanya soal keterbukaan 1% semata, tapi mencakup perbaikan secara menyeluruh,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti intensitas koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dinilai semakin solid. Implementasi keterbukaan kepemilikan hingga 1% dijadwalkan mulai berlaku Februari ini, menjadi katalis struktural bagi peningkatan kepercayaan investor.

Sebelumnya, penyedia indeks FTSE Russell mengumumkan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026 karena pertimbangan periode reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Selanjutnya, FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi tersebut dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026, yaitu pada Jumat, 22 Mei 2026.

Sebagai informasi, FTSE Russell adalah anak perusahaan dari London Stock Exchange Group dan merupakan merger antara FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Saat ini FTSE Russell mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi dalam mengelola portofolio.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan markoekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melabar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Namun demikian, alasan Moody's tetap mempertahankan peringkat Baa2 terhadap Indonesia dilatarbelakangi oleh ketahanan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap sekitar 5% dalam jangka pendek maupun menengah dengan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Tidak hanya itu, kebijakan moneter juga diperkirakan tetap mendukung stabilitas harga. Kemudian, kehati-hatian pengelolaan fiskal juga diyakini tetap bisa mempertahankan beban rasio utang pemerintah terhadap PDB.

Peringkat Stabil S&P

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 7.935,26 pada perdagangan Jumat (6/2/2026). Penurunan ini seturut perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG terkoreksi sebesar 2,08% atau 168,61 poin menuju 7.935,26. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 7.945,04 dan menyentuh posisi tertingginya ke level 8.025,14.

Tercatat, hanya 107 saham naik, 646 saham turun, dan 68 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp14.369 triliun.

Di tengah penurunan kinerja indeks komposit, saham dengan kapitalisasi jumbo atau big caps seperti PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) masih mencatatkan penguatan sebesar 4,07% ke level Rp2.300 per saham.

Posisi itu disusul saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 4,07% menjadi Rp3.380 per saham, sementara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (ASII) meningkat sebesar 1,42% ke level Rp8.925 per saham.

Adapun penurunan harga ditorehkan oleh PT Astra International Tbk. (ASII) yang terkoreksi 3,60% ke posisi Rp6.700, sedangkan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melemah 2,98% ke Rp85.375 per saham.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut mengalami penurunan 2,73% menjadi Rp8.025 per saham, dan PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) mencatat koreksi sebesar 2,35% menuju level Rp14.575.

Sementara itu, saham top gainers hari ini dihuni oleh PT Nusantara Almazia Tbk. (NZIA) yang naik 34,78% ke Rp248, sementara PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) tumbuh 24,82% menjadi Rp1.710 per saham.

Di sisi lain, posisi saham paling boncos atau top losers ditempati oleh PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (MINA) yang terkoreksi 15% menjadi Rp85, dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) melemah 14,94% ke Rp131.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan IHSG sempat ditutup melemah 2,83% ke 7.874,42 pada perdagangan sesi pertama.

Secara teknikal, lanjutnya, indeks masih bergerak di bawah resistance dinamis MA5 di kisaran 8.000, sementara indikator MACD histogram tetap berada di area negatif dan cenderung melebar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa momentum pelemahan sejauh ini masih belum mereda.

Dari sisi sentimen, tekanan pasar dipicu respons pelaku pasar terhadap perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s menjadi negatif.

“Dengan kombinasi kedua sentimen tersebut, kami memperkirakan IHSG akan bergerak volatil dalam rentang 7.750 hingga 8.000 pada sesi kedua perdagangan hari ini,” ujar Valdy dalam publikasi riset harian, Jumat (6/2).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengumuman lembaga pemeringkat Moody’s Ratings yang menurunkanoutlookIndonesia menjadi negatif dari stabil menekan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun.

Adapun, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade Baa2, tetapi menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyampaikan bahwa perubahan ini mencerminkan menurunnya prediktabilitas penyusunan kebijakan, yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan dan kekhawatiran terkait tata kelola.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto, menilai, kondisi ini cenderung membuat pasar SUN Tanah Air tertekan secara jangka pendek. Di tengah tekanan yang belakangan terjadi dan tampak dari pergerakkanyield, kondisi ini berpotensi membuat pasar SUN melanjutkan tekanannya dalam rentang sekitar 1–2 pekan ke depan.

Pelemahan akibat pemeringkatan Moody’s tampak dari kinerjayieldSUN bertenor 10 tahun yang kembali melemah pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan Kamis (5/2/2026) misalnya,yieldmasih bertengger di level 6,31% dan kini telah melemah ke level 6,33%.

“Pastinya kalau memang dia memberikanoutlooknegatif, jangka pendek sih pasti ada pengaruh ya. Maka hari ini market cukup tertekan. Kondisi ini memang dari banyak faktor ya, terutama dari sisi eksternal. Kemarin JP Morgan, walaupun ke saham, tapi pada prinsipnya ke Bursa kita,” katanya kepadaBisnis, Jumat (6/2/2026).

Ramdhan memprediksi, kondisi ini dapat membuatyieldSUN kembali melemah ke rentang 6,4–6,5%, dengan ekspektasi perbaikan segera dilakukan oleh pemerintah sehingga selepas triwulan pertama 2026, kondisiyieldkembali melandai.

Pasalnya,outlookyang negatif berpotensi pula meningkatkan risiko pasar SUN Tanah Air yang tecermin dari meningkatnyacredit default swap(CDS) sebesar 3 bps pada perdagangan hari ini. Dengan begitu, potensi dana asing untuk keluar kian besar dari pasar surat utang dalam negeri.

“Kalau dana asing [keluar] iya. Cuma, harapannya kan dari domestik sebetulnya. Nah buat investor nyaman ini kan perlu dilakukan dengan regulasi-regulasi yang mendukung itu,” katanya.

Di satu sisi, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai dampak penurunanoutlookini bisa terjadi secara jangka panjang terhadap pasar SUN. Hal itu sangat bergantung bagaimana pemerintah menjawab sederet catatan yang diberikan Moody’s.

Salah satu yang menjadi catatan Fikri adalah tingkat penerimaan negara melalui pajak. Jika dalam waktu dekat terdapat rilis data ekonomi yang positif mengenai hal ini, peluang meredanya sentimen Moody’s dapat terjadi.

“Kalau independensi dari Kementerian Keuangan dan BI bisa dijaga, saya pikir ini [outlook] juga akan bisa direvisi lagi. Tapi sampai itu ada, saya pikir tekanan terhadap pasar kita masih akan ada,” katanya.

Fikri memprediksi, aksi jual investor asing di pasar SBN akan tetap terjadi hingga satu bulan ke depan imbasoutlooknegatif ini. Posisiyieldbahkan diprediksi dapat mencapai 6,6% jika risiko belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah.

Sementara itu, NH Korindo Sekuritas memprediksi imbal hasil surat utang bertenor 10 tahun Indonesia akan tetap stabil di level 6,5–6,6% hingga akhir 2026. NH Korindo cukup optimis ihwal upaya pemerintah menerapkan perbaikan pasar selepasoutlooknegatif disampaikan Moody’s.

“Kami berpendapat bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan reformasi mandiri demi meningkatkanprudencydan menjaga prediktabilitas sepanjang masa pemerintahan saat ini. Asumsi kami didasarkan pada respons cepat pemerintah terhadap tuntutan MSCI baru-baru ini,” tulis analis dalam risetnya, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indikator Credit Default Swap (CDS) terpantau mengalami kenaikan tipis pada hari ini, Jumat (6/2/2026), setelah Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Dalam pengumuman yang dipublikasikan kemarin, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade Baa2, tetapi menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyampaikan bahwa perubahan ini mencerminkan menurunnya prediktabilitas penyusunan kebijakan, yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan dan kekhawatiran terkait tata kelola.

Namun demikian, perubahan outlook tidak serta-merta berujung pada penurunan peringkat. Berkaca pada fase awal pandemi Covid-19, S&P pernah merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif pada April 2020 dan mempertahankannya dalam periode yang cukup panjang. S&P kemudian mengembalikan outlook Indonesia ke stabil pada 2022, tanpa disertai penurunan peringkat.

Pada pagi ini, BNI Sekuritas mencatat indikator global menunjukkan sentimen yang cenderung beragam. Yield curve US Treasury (UST) 5-tahun dan 10-tahun masing-masing turun sebesar 9 basis poin (bps) dan 8 bps dari hari sebelumnya menjadi 3,74% dan 4,21%.

“Namun, Credit Default Swap (CDS) 5-tahun Indonesia meningkat 3 bps menjadi 80 bps, seiring dengan penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif,” tulis Head of Fixed Income BNI Sekuritas Amir Dalimunthe dalam risetnya, Jumat (6/2/2026).

Selain CDS 5-tahun Indonesia, lanjutnya, penurunan outlook tersebut juga dapat berdampak terhadap pelemahan rupiah. Amir mengatakan apabila terjadi pelemahan signifikan berpotensi mendorong penerbitan SRBI yang lebih agresif oleh Bank Indonesia.

Data DJPPR per 4 Februari 2026, menunjukkan porsi investor asing atas SBN Rupiah yang dapat diperdagangkan berada di level Rp884,0 triliun atau 13,2% dari total outstanding. Dalam beberapa tahun terakhir, porsi investor asing masih dalam tren penurunan dari 14,9% per Desember 2023, 14,5% per Desember 2024, dan 13,4% per Desember 2025.

“Pada hari ini, kami mengantisipasi peningkatan volatilitas untuk harga dan yieldSurat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.”

Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi yang akan menarik bagi para investor, yaitu FR0100, FR0068, FR0103, FR0108, FR0098, FR0106.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Seperti diketahui, Moody's dalam keterangan terbarunya memertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2. Kendati begitu, lembaga tersebut menyesuaikan outlook dari stable menjadi negatif akibat risiko dari penurunan kepastian kebijakan yang apabila berlanjut bisa berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan fundamental ekonomi yang tetap solid itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam keterangan pada Jumat (6/2/2026).

Kiki mengatakan, hal ini sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian 2024.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Adapun, OJK memandang prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan.

Untuk itu, Kiki menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, seluruh agenda Program Prioritas 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.

“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, Kiki menyebut bahwa penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

“OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten,” pungkasnya.