Bisnis.com, JAKARTA - Anggota polisi mendapat kelonggaran untuk mengisi jabatan di luar struktural Polri tanpa harus mengundurkan diri. Tak hanya itu, terdapat perubahan masa usia pensiun yang menguntungkan bagi perwira, yakni 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Sedangkan untuk tamtama dan bintara masa usia pensiun 59 tahun. Hal itu mencuat setelah Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Keputusan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan terdapat delapan pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri.

Pertama, penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat.

"Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern," katanya saat rapat paripurna tersebut.

Ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia.

Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.

Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dengan mengacu putusan-putusan MK.

"Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut poin mengenai perpanjangan usia adalah untuk menyesuaikan ketentuan di lingkungan kepolisian dengan aturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) secara umum.

"Mengapa kita mengambil 60? Ini yang terjadi untuk seluruh aparatur sipil negara itu kan 60, termasuk misalnya Jaksa. Mengapa dari dalam undang-undang Kejaksaan itu dari 62 diturunkan menjadi 60 tahun? ASN juga rata-rata adalah 60 tahun. Dia kemudian bisa mengalami perpanjangan sampai 65 apabila dia berada pada jabatan fungsional utama," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Sedangkan menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, revisi UU Polri terkait perubahan batas usia pensiun anggota Polri dipastikan tidak menganggu regenerasi struktural di tubuh kepolisian.

"Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, tetapi saya belum baca, itu sudah diatur sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck terkait dengan stuck-nya suatu posisi, ini semuanya sudah diatur," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Adapun mengenai jabatan di luar struktural Polri, anggota polisi hanya dapat menjalani tugas ini setelah mendapat permintaan dari kementerian dan atas persetujuan struktural Polri.

Reformasi Kultural Polri Belum Tercapai

Sorotan terbesar mengarah pada arah reformasi kelembagaan yang dinilai lebih banyak memperluas ruang institusional Polri dibanding memperkuat mekanisme kontrol terhadap institusi tersebut.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai UU Polri yang baru mencerminkan perubahan paradigma yang cukup mendasar dibandingkan semangat reformasi 1998.

Menurutnya, UU Polri 2002 lahir dari semangat democratic policing yang menempatkan kepolisian dalam kerangka kontrol sipil dan perlindungan kebebasan warga negara. Sebaliknya, revisi terbaru dinilai menunjukkan kecenderungan memperkuat efektivitas negara melalui institusi kepolisian.

"UU Polri 2026 ini mencerminkan pergeseran dari paradigma reformasi 1998 yang menekankan democratic policing menuju paradigma state-centered policing," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai perubahan tersebut berpotensi membuat institusi kepolisian semakin terintegrasi dengan birokrasi pemerintahan dan lebih rentan terhadap pengaruh kepentingan politik penguasa.

Kekhawatiran itu mengemuka terutama pada ketentuan yang memungkinkan masa jabatan Kapolri diperpanjang berdasarkan kebutuhan yang ditentukan Presiden.

Bambang menilai aturan tersebut berpotensi menggeser posisi Kapolri dari pemimpin institusi profesional menjadi jabatan yang keberlanjutannya sangat dipengaruhi pertimbangan politik.

"Ketika masa depan jabatan ditentukan oleh satu aktor politik, independensi Polri dalam penegakan hukum, pengamanan pemilu, maupun penanganan kritik terhadap pemerintah berpotensi tergerus," katanya.

Menurut dia, aturan tersebut juga memperkuat kecenderungan personalisasi kekuasaan di sektor keamanan. Dalam situasi ketika penempatan personel Polri di kementerian dan lembaga semakin luas, penghapusan batas tegas masa jabatan Kapolri dinilai memperbesar ketergantungan institusi terhadap figur penguasa.

Dalam pandangannya, loyalitas kepolisian dalam negara demokrasi semestinya ditujukan kepada hukum dan konstitusi, bukan kepada individu yang menentukan panjang pendek masa jabatan pimpinan institusi.

Mengenai transformasi budaya organisasi. Dia berpandangan budaya yang diklaim mengendepankan HAM sampai humanisme sulit diterapkan jika budaya patronase sampai resistensi terhadap kritik masih terjadi.

"Selama budaya patronase, orientasi kekuasaan, resistensi terhadap kritik, dan lemahnya akuntabilitas masih bertahan, maka jargon profesionalisme, HAM, transparansi, dan humanisme akan sulit diwujudkan," jelasnya.

Menurutnya, UU baru ini bukanlah seberapa luas kewenangan Polri bertambah, melainkan apakah Polri mampu membuktikan bahwa institusi yang semakin kuat tetap tunduk pada prinsip negara hukum, kontrol sipil demokratis, dan kepentingan masyarakat.

"Dan itu sepertinya akan sangat sulit, karena paradigma yang tercermin dalam UU Polri tersebut menempatkan Polri sebagai political society dibanding sebagai bagian civil society," tandasnya.

Kritik serupa disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Dia menilai revisi UU Polri tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan dan menyepakati perubahan regulasi tersebut.

"Undang-undang Polri adalah kesepakatan politik yang dibuat oleh politisi di DPR dan pemerintah. Bukan oleh polisi," ujarnya.

Menurut Sugeng, salah satu bentuk kepentingan politik yang paling terlihat adalah ketentuan mengenai masa jabatan Kapolri yang dapat diperpanjang oleh Presiden.

Dia menilai perpanjangan usia pensiun di kalangan perwira hanya sebatas kebutuhan presiden ketika membutuhkan peran Polri menjalankan tugas-tugas negara yang menjadi program pemerintah.

"Karena Polri itu adalah bawahan dari presiden Itu salah satu contohnya.Tetapi ini harus dihormati karena sudah diputuskan ya.Kalau memang kita tidak cocok harus diuji," jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Polri dinilai diminta untuk mematuhi perintah presiden, namun di sisi lain terdapat semacam bargaining berupa pengawasan eksternal yang tidak dibuat kuat.

Meski demikian, IPW memberi catatan terkait masa jabatan Kapolri. Menurutnya, pengaturan masa jabatan perlu diperhatikan agar regenerasi kepemimpinan berjalan lancar dan tidak menimbulkan demoralisasi di kalangan perwira tinggi yang berpotensi menduduki jabatan Kapolri di masa mendatang.

Di sisi lain, nenurut pandangan IPW, pengawasan eksternal melalui Kompolnas seharusnya diperkuat dengan menjadikannya lembaga yang independen.

Keberadaan Kompolnas yang independen diyakini dapat memperkuat institusi Polri, menekan pelanggaran yang dilakukan anggota, serta menciptakan efek jera karena adanya pengawasan eksternal yang benar-benar mandiri.

Menurutnya hal tersebut belum tercapai sehingga institusi Polri dalam hal reformasi kultural tidak akan berubah signifikan. Mengenai polisi mengisi jabatan sipil, menurutnya hal ini bukan masalah. Dia berpendapat bahwa pada dasarnya fungsi Polri condong terhadap sipil.

"Jadi menurut saya tidak masalah aggota-anggota Polri yang punya profesionalisme Bisa menduduki jabatan sipil, terkait dengan tugas-tugas pokok yang dimilikinya. Jadi buat saya tidak masalah," kata Sugeng.

Bisnis.com, JAKARTA - KapolriListyo Sigit Prabowo, memastikan revisi UU Polri terbaru mengenai perubahan batas usia pensiun anggota Polri tidak menganggu regenerasi struktural di tubuh kepolisian.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan awak media terkait potensi bottleneck karir atau kondisi ketika jenjang promosi atau kenaikan jabatan dalam suatu organisasi menjadi tersendat karena jumlah posisi di tingkat atas terbatas. Listyo memastikan hal ini telah diatur.

"Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, tetapi saya belum baca, itu sudah diatur sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck terkait dengan stuck-nya suatu posisi, ini semuanya sudah diatur," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa polri menjalankan amanat undang-undang sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan khususnya pelayanan yang humanis dan transparan.

Dia juga menyebut melalui RUU ini, Polri akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Tentunya kita terus bisa beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman ke depan, yang juga memunculkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Polri, untuk menjaga stabilitas dan menciptakan situasi kamtibmas yang harus kita jaga sebagai modal awal, ataupun syarat utama untuk terwujudnya ataupun berjalannya pembangunan bangsa," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan perubahan masa usia pensiun anggota Polri yang dicantumkan dalam Pasal 30 Ayat (5) huruf c.

Terhadap golongan tamtama-bintara usia pensiun menjadi 59 tahun, sedangkan untuk perwira dari berbagai jenjang hingga bintang 4 menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Menurut Edward, penambahan kalimat "atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden" karena presiden merupakan panglima dari TNI maupun Polisi sehingga memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang masa jabatan perwira.

"Jadi, sekali lagi bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah panglima tertinggi ya. Jadi, memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Kepolisian," ucapnya dalam kesempatan yang sama.

Terdapat aturan peralihan batas usia pensiun yang tercantum dalam Pasal 2 RUU Polri. Edward merincikan sebagai berikut:

a. Batas usia pensiun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5), berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 56 tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 57 tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, batas usia pensiun diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 tahun.

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan berusia 58 tahun pada tahun ini, dapat diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (7) mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui putusan ini, masa usia pensiun mengalami perubahan.

Masa usia pensiun untuk tingkat tamtama-bintara menjadi 59 tahun. Sedangkan perwira tinggi menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Adapun terdapat tambahan kalimat berupa "atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden".

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Awalnya Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri telah memaksimalkan meaningful participation.

"Kemudian juga Komisi III melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri," jelasnya.

Pembahasan RUU telah dibahas dalam 12 RDPU, melibatkan 16 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa, dan 124 masukan tertulis. Dia menyebut setelah pembahasan insentif, Panja telah menyelesaikan tugas.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri pada awalnya direncanakan dilakukan sebelum pembahasan KUHAP. Namun, saat proses revisi KUHAP berlangsung, berbagai masukan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian turut mengemuka dan menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurutnya, sebagian besar agenda reformasi Polri telah diakomodasi dalam revisi KUHAP karena aturan tersebut merupakan landasan hukum operasional bagi proses penegakan hukum.

Terlebih, katanya, sekitar 90% penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan berasal dari institusi Polri. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan yang bertujuan memperkuat reformasi kepolisian telah dimasukkan ke dalam substansi KUHAP dan disebut telah mencakup sekitar 90% agenda reformasi yang sebelumnya diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Polri

"Ini acuannya juga dari putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Kemudian penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. RUU memberikan penguatan dan fungsi serta kedudukan komisi kepolisian nasional.

Setelah memaparkan hal tersebut, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad meminta pendapat kepada para fraksi apakah dapat disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah rancangan undang-undangan perubahan ketiga atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ucap para fraksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dinaungi Komisi III DPR RI menyepakati masa usia pensiun polisi.

Usulan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat bersama Panja Komisi III, Senin (8/6/2026). Edward mengusulkan perbedaan antara masa usia pensiun tamtama-bintara dengan perwira menengah hingga perwira tinggi.

"Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun; b. Perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun; c. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sesuai dengan kebutuhan presiden," ucapnya.

Edward menjelaskan bahwa alasan perbedaan batas usia pensiun di lingkungan Polri diperlukan untuk menjaga motivasi pengembangan karier dan pendidikan anggota.

Menurutnya, apabila seluruh personel, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira, memiliki usia pensiun yang sama yakni 60 tahun, hal itu berpotensi mengurangi dorongan anggota untuk menempuh pendidikan lanjutan guna naik jenjang menjadi perwira.

"Yang pertama, kalau semuanya sama rata 60, maka sesungguhnya yang terjadi adalah demotivasi bintara dan tamtama mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunya sama dengan perwira 60 tahun'," jelasnya.

Dia juga menyoroti perbedaan masa kerja apabila batas usia pensiun seluruh anggota Polri disamaratakan menjadi 60 tahun.

Menurutnya, bintara dan tamtama yang umumnya mulai berdinas pada usia sekitar 18 tahun dapat memiliki masa pengabdian hingga 42 tahun sebelum pensiun.

Sementara itu, perwira yang harus menempuh pendidikan lebih tinggi sebelum bertugas justru memiliki masa kerja yang lebih singkat.

Dia menambahkan bahwa sistem gradasi usia pensiun juga diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Sebagai contoh, katanya, di lingkungan akademisi, batas usia pensiun berbeda sesuai jenjang pendidikan dan jabatan akademik, yakni 60 tahun untuk lektor, 65 tahun bagi dosen bergelar doktor, dan 70 tahun untuk guru besar.

Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap individu yang menempuh pendidikan lebih tinggi dan meningkatkan kompetensinya.

Melalui skema yang serupa, bintara dan tamtama diharapkan memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan karier apabila ingin memperoleh masa dinas yang lebih panjang.

Dia menilai mekanisme tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan berbasis peningkatan kapasitas di lingkungan kepolisian. Dia menuturkan alasan tidak diperpanjang hingga 63 tahun karena berkaitan regenerasi struktural Polri.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu jadi akan ada motivasi bagi bintara-tamtama kalau mau 60 tahun, ya silahkan ada menempuh sekolah jadi ini lebih pada kompetisi yang sehat," ucapnya.

Usulan ini juga berdasarkan perbandingan dengan Kejaksaan yang memiliki masa pensiun 60 tahun. Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus juga menuturkan bahwa usulan tersebut mendorong para bintara dan tamtama harus sekolah lebih lanjut jika ingin masa usia pensiun lebih lama.

"Sebetulnya, dengan dilakukan yang gradasi sebagaimana yang disampaikan pemerintah tadi ini bisa meningkatkan motivasi sehingga si bintara-bintara ini termotivasi untuk ikut sekolah perwira kalau dia tidak ikut sekolah, ya sudah pensiun 59 (tahun) saja, tetapi dengan dia sekolah perwira dia akan berusaha meningkatkan kemampuannya," terangnya.

Sejumlah respons bermunculan dari anggota Komisi III seperti dari Bimantoro dan Endang Agustina yang menyepakati usulan tersebut karena dianggap menumbuhkan persaingan yang kompetitif.

Meski terjadi perdebatan dan usulan lainnya seperti masa usia pensiun dilakukan berjenjang hingga usia 63 tahun, panja menyepakati usia pensiun seperti yang disusul pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian kembali memunculkan polemik, terutama terkait usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri hingga 62 tahun.

Pemerintah dan DPR menilai langkah tersebut diperlukan demi menghadirkan rasa keadilan antarinstansi penegak hukum. Namun di sisi lain, pengamat hingga lembaga pengawas kepolisian menilai wacana itu belum menyentuh akar persoalan reformasi Polri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Revisi beleid tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari penguatan internal Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), reformasi kultural institusi kepolisian, hingga perubahan batas usia pensiun anggota Polri.

RUU tersebut telah menjadi usul inisiatif DPR. Terbaru, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat untuk mengesahkan panitia kerja (Panja) RUU Polri pada Senin (25/5/2026). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam pembahasan revisi tersebut, salah satu poin yang paling menyita perhatian publik adalah usulan memperpanjang usia pensiun anggota Polri. Saat ini, anggota kepolisian pensiun pada usia 58 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi personel dengan keahlian khusus. Namun, dalam revisi terbaru muncul usulan agar usia pensiun diperpanjang menjadi 62 tahun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut diajukan untuk menghadirkan rasa keadilan di antara lembaga negara, terutama setelah perubahan aturan batas usia pensiun di institusi lain seperti TNI dan Kejaksaan.

Menurutnya, batas usia pensiun aparatur sipil negara saat ini juga bervariasi, mulai dari 58 tahun hingga 65 tahun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesetaraan antarinstansi, Supratman menyebut meningkatnya angka harapan hidup masyarakat turut menjadi pertimbangan pemerintah. Dia menilai usia produktif masyarakat kini semakin panjang sehingga aparat penegak hukum juga dinilai masih dapat bekerja secara optimal di usia yang lebih matang.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, penambahan usia pensiun di Polri layak dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan institusi penegak hukum lain.

Dasco menyinggung perubahan aturan di tubuh TNI yang memungkinkan perwira tinggi bintang empat pensiun pada usia 63 tahun dan dapat diperpanjang dua tahun sesuai kebutuhan. Sementara itu, usia pensiun di institusi Kejaksaan kini mencapai 60 tahun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak Kepolisian itu juga dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Tak Menjawab Akar Masalah

Meski demikian, usulan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai perpanjangan usia pensiun tidak menjawab kebutuhan utama reformasi Polri.

Menurut Bambang, publik sesungguhnya berharap reformasi kepolisian diarahkan pada peningkatan profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

"Semua itu hanya akan tercapai bila ada perubahan struktur, termasuk penguatan struktur pengawasan eksternal. Bukan sekadar penambahan kewenangan, pengembangan organisasi, bahkan sekadar perpanjangan usia pensiun," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menambah persoalan internal Polri yang selama ini sudah muncul, seperti inflasi personel di level atas, penumpukan perwira menengah senior dan perwira tinggi tanpa jabatan, stagnasi kaderisasi, hingga penuaan organisasi.

Bambang juga menyoroti tantangan Polri di masa depan yang dinilai membutuhkan paradigma baru. Menurutnya, kebutuhan institusi ke depan lebih berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, AI-based policing, kejahatan transnasional, serta penguasaan teknologi digital dan platform.

"Artinya penambahan usia pensiun tersebut berisiko membuat paradigma organisasi mengalami stagnasi karena mempertahankan paradigma-paradigma lama pemolisian, sementara 'para orang tua' ini yang memiliki power tentu secara alamiah akan resisten pada perubahan, cenderung mempertahankan status quo," jelasnya.

Dia juga mengingatkan adanya dampak politik dari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tubuh institusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat patronase elite, oligarki internal, hingga penumpukan kewenangan yang akhirnya memicu konflik kepentingan dan loyalitas personal.

"Dampaknya, hal itu akan memunculkan demoralisasi di level menengah, menguatnya kultur asal bapak senang, gerbong-gerbongan atau faksi-faksi, pragmatisme karier dan kompetisi yang tidak sehat," tuturnya.

Masuknya usulan perpanjangan usia pensiun dalam RUU Polri juga memunculkan spekulasi bahwa aturan tersebut dapat membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bukan Pembahasan Mendesak

Kritik serupa juga datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pembahasan soal usia pensiun bukan isu yang mendesak dalam revisi UU Polri.

"Sesungguhnya revisi terkait dengan penambahan usia anggota Polri menjadi 60 tahun dan untuk pejabat utama Polri menjadi 62 tahun termasuk Kapolri adalah sesuatu yang tidak mendesak," katanya saat dihubungi.

Sugeng menilai usulan tersebut menjadi dilematis setelah perubahan aturan di institusi TNI dan Kejaksaan turut memperpanjang usia pensiun. Namun demikian, IPW tetap menolak apabila batas usia pensiun Polri diperpanjang hingga 62 tahun, terlebih jika dikaitkan dengan peluang memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Menurutnya, hal yang lebih penting justru kepastian aturan mengenai masa jabatan Kapolri yang hingga kini belum diatur secara jelas dalam UU Polri.

"Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah masa jabatan Kapolri yang harus diatur sedemikian rupa. Masa jabatan Kapolri tidak boleh tidak pasti ya, seperti saat ini dalam Undang-Undang Polri tidak disebutkan masa jabatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai perpanjangan usia pensiun berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengganggu mekanisme tour of duty di internal Polri. Akibatnya, promosi jabatan perwira tinggi bisa tersendat dan memicu demoralisasi di kalangan jenderal polisi yang menunggu giliran menduduki posisi strategis.

"Yang paling krusial terkait dengan masa jabatan Kapolri ini adalah isu regenerasi dan promosi jabatan. Anggota jenderal polisi bintang tiga yang menunggu untuk bisa menjabat karena memang memiliki kapasitas, tentu akan terjadi demoralisasi," katanya.

Selain isu usia pensiun, IPW juga menyoroti sejumlah poin lain dalam revisi RUU Polri, terutama terkait kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan. IPW menilai kewenangan tersebut tetap harus berada dalam mekanisme pengawasan dan memerlukan izin pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

IPW juga mendorong penguatan fungsi pengawasan penyidikan Polri serta memperkuat posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian yang independen.