Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya 'transfer of shares' atau pengalihan saham sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah.

“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin, yakni IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan; kemudian, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila Amerika Serikat memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Poin keenam adalah struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung . Perpres ini merupakan Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 yang ditetapkan Prabowo pada tanggal 12 Mei 2026.

Sementara itu salinan Perpres yang dilihat pada Jumat (5/6/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam Perpres ini, mengubah susunan Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung salah satunya di dalam Pasal 3A. Dimana dalam pasal ini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) , resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi ketua Komite. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komite.

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Penumpang Whoosh Tembus 53.000



Selain posisi ketua dan wakil ketua, struktur komite baru ini turut memperkuat sinergi lintas sektoral dengan beranggotakan sejumlah menteri dan kepala badan strategis. Jajaran anggota tersebut meliputi Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Tak hanya itu, jajaran keanggotaan komite kini juga melibatkan Kepala Badan Pengaturan BUMN serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rosan Ngaku Sudah Kantongi Solusi Utang Whoosh Rp124 Triliun, Seperti Apa?



Melalui ketentuan baru yang tertuang dalam Pasal 3A, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diberikan kewenangan penuh untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Hal ini khususnya dalam mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) pada proyek kereta cepat.

“Menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” demikian bunyi ketentuan resmi dalam Pasal 3A.

Melalui Perpres ini, pemerintah juga mengubah ketentuan pada Pasal 15. Pasal tersebut menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang tugas utama untuk mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

“Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” bunyi ketentuan Pasal 15.

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Perpres ATS). Perpres ini guna memperkuat akses pendidikan dan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh haknya atas layanan pendidikan .

Peluncuran yang berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta UNICEF Indonesia.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat sekitar 3,78 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah. Sebagian besar berada pada kelompok usia sekolah menengah 16–18 tahun dengan jumlah mencapai 2,48 juta anak.

Angka tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas dengan memastikan pendidikan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Paradigma yang kami bangun tidak hanya berbasis schooling, tetapi learning dengan pendekatan pendidikan yang lebih luas. Karena itu, kami menghadirkan berbagai layanan pendidikan yang memungkinkan setiap anak memperoleh hak belajar sesuai kondisi dan kebutuhannya,” ujar Mendikdasmen, melalui siaran pers, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, Kemendikdasmen telah mengembangkan beragam layanan pendidikan untuk menjangkau anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun yang sudah tidak berada dalam sistem pendidikan formal.

Berbagai layanan tersebut meliputi sekolah satu atap di daerah terpencil, pembelajaran jarak jauh ( distance learning ), program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, sekolah terbuka, serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat.

Ia menambahkan bahwa transformasi digital pendidikan turut menjadi instrumen penting dalam mendukung penuntasan Anak Tidak Sekolah. Melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan infrastruktur digital pendidikan, layanan pembelajaran dapat menjangkau anak-anak yang menghadapi hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Perpres ini dapat terlaksana dengan baik. Digitalisasi pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah sangat membantu perluasan layanan pendidikan, termasuk bagi anak-anak yang belum dapat mengakses sekolah formal,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Perpres Nomor 3 Tahun 2026 memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara lebih terintegrasi.

“Peluncuran Peraturan Presiden ini memberikan dasar yang kuat bagi penanganan anak yang tidak sekolah sekaligus mencegah agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya,” ujar Pambudy.

Ia menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta arah pembangunan sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menurut Pambudy, tantangan Anak Tidak Sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga faktor kemiskinan, perkawinan anak, disabilitas, hingga persoalan sosial dan hukum yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan lintas sektor yang terpadu dan berbasis data.

“Dengan Perpres ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta mitra pembangunan akan semakin kuat dalam menjangkau, mendampingi, dan mengembalikan anak-anak ke layanan pendidikan,” katanya.

Perpres Nomor 3 Tahun 2026 mengatur berbagai langkah strategis untuk memastikan satuan pendidikan mampu mengidentifikasi dan mencegah Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS), sekaligus memperkuat peran kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara menyeluruh, terstruktur, dan terpadu.

Jakarta (ANTARA) - Platform layanan transportasi daring berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia menegaskan bahwa rumor yang mengatakan perusahaan akan hengkang dari Indonesia adalah tidak benar.

“Grab menegaskan bahwa rumor mengenai rencana keluar dari Indonesia adalah tidak benar,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Neneng mengatakan Indonesia merupakan ekosistem penting bagi Grab selama lebih dari 10 tahun.

“Selama lebih dari satu dekade, Grab telah menjadi bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia,” ujar Neneng.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan mengambil peran aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat Indonesia.

“Komitmen ini tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program Grab untuk Indonesia senilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi,” katanya.

Adapun sebelumnya, beredar rumor di internet bahwa Grab sedang mengevaluasi dampak finansial dari pembatasan komisi 8 persen pada layanan transportasi daring, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online atau ojol yang diumumkan pada awal Mei lalu.

Rumor tersebut mengatakan Grab tengah membahas pengenaan biaya yang lebih besar kepada konsumen dan mitra, meskipun ada perkiraan di mana kebijakan tersebut dapat memicu penurunan permintaan.

Selain itu, salah satu opsi terakhir yang dilaporkan sedang dibahas adalah penarikan sebagian dan keluarnya Grab dari pasar transportasi daring Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Neneng memastikan Grab senantiasa menghormati arahan dan kebijakan pemerintah Indonesia, serta berkomitmen untuk terus berjalan selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ekonomi digital kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Grab akan terus berkolaborasi dengan pemerintah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan, karena bagi Grab, Indonesia bukan sekadar ekosistem, melainkan rumah tempat kami tumbuh bersama masyarakat,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, pemerintah dan pakar untuk membangun ekosistem industri layanan transportasi online atau dalam jaringan (daring) yang kondusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap semua elemen, semua stakeholders membangun ekosistem ini dengan kondusif,” kata Umam dalam peluncuran hasil riset “Masa Depan Ojek Online di Indonesia” oleh PPPI dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal ini, lanjut dia, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang diumumkan pada awal Mei 2026.

Umam juga merekomendasikan adanya ruang dialog dari para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan hingga pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terukur.

“Ini terkait dengan konteks yang secara general kami berharap ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah, terutama dalam penataan regulasi yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan diakomodir dalam Perpres (27/2026) yang akan dikeluarkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, adalah regulasi yang jelas sebagai kepastian payung hukum yang kuat bagi industri ojol di Indonesia.

Langkah ini kemudian dapat disempurnakan dengan adanya satu komite lintas kementerian dan lembaga yang bisa mengatur dan mengelola ekosistem transportasi daring, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait penataan tarif, PPPI merekomendasikan pemerintah untuk tetap mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, serta berbasis pada data empiris dan metode perhitungan yang tepat.

“Tarif oleh pemerintah pusat memang sebaiknya tetap mempertimbangkan capacity to pay dari masyarakat, dan tentu bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari perspektif perusahaan aplikasi, sehingga kemudian lebih balance dalam pengaturannya di sana,” kata Umam.

Selain itu, pengaturan komisi juga diharapkan tetap mempertimbangkan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi, stabilitas order, manfaat, insentif, perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan UMKM, kualitas layanan, dan kemampuan membayar oleh konsumen.

“Kemudian terkait status kemitraan. Memang di basis ini dari para narasumber kita mendorong model kemitraan dengan fleksibilitas, tetapi sekali lagi penguatan perlindungan minimum melalui jaminan sosial dan juga asuransi juga harus diperhatikan, harus diperkuat ke depan,” ujar Umam.

“Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5% ditujukan untuk pelaku UMKM yang memang membutuhkan dukungan untuk berkembang. Sehingga, pemerintah mempertegas kelompok wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Aturan baru ini merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Melalui beleid tersebut, pemerintah membatasi penerima fasilitas PPh final UMKM hanya untuk wajib pajak orang pribadi, badan usaha berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026. Meski demikian, fasilitas tarif final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Besaran tarifnya sendiri tidak berubah dan tetap sebesar 0,5%.

Perpanjangan Fasilitas PPh Final UMKM, Manfaat atau Mudharat?

Di sisi lain, pemerintah juga mempertegas bahwa sejumlah profesi yang masuk kategori pekerjaan bebas tidak dapat memanfaatkan skema tersebut. Kelompok ini mencakup pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, hingga pekerja seni dan ekonomi kreatif seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, kreator konten, model, musisi, dan pemain film.

Saat ditanya mengenai alasan influencer tidak lagi mendapatkan fasilitas tarif final 0,5 persen, Purbaya menjelaskan bahwa insentif tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi UMKM.

“UMKM kan yang dapet. Kalau influencer daftar UMKM ya udah dapet otomatis, karena nggak ada kayaknya lapangan kerja influencer ya,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Menurutnya, pengecualian terhadap pekerjaan bebas dilakukan agar fasilitas PPh final UMKM lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berskala kecil, bukan profesi yang memperoleh penghasilan dari keahlian atau jasa personal.

PT dan CV Tetap Bisa Memanfaatkan Fasilitas Jika Masuk Kategori UMKM

Purbaya juga menepis anggapan bahwa badan usaha berbentuk PT atau CV otomatis kehilangan akses terhadap fasilitas tarif 0,5 persen setelah terbitnya aturan baru tersebut. Ia menegaskan yang menjadi pertimbangan utama pemerintah adalah status usaha sebagai UMKM, bukan semata bentuk badan usahanya.

“Kan tujuannya UMKM dulu, kalau PT-nya UMKM boleh kan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tetap memberikan dukungan kepada usaha kecil yang masih membutuhkan ruang tumbuh. Pemerintah menilai insentif pajak seharusnya menjadi instrumen untuk membantu UMKM berkembang, bukan menjadi fasilitas permanen yang dinikmati oleh usaha yang sudah besar.

Purbaya mengakui terdapat kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini dapat membuat sebagian pelaku usaha menunda ekspansi agar tetap menikmati tarif pajak yang lebih rendah. Namun menurut dia, pelaku usaha yang telah berkembang justru seharusnya bersyukur karena berhasil naik kelas.

DJP Rombak Ulang Ketentuan Tarif Pajak 0,5% bagi UMKM



Purbaya melayangkan peringatan keras kepada para pelaku usaha skala besar yang kedapatan sengaja memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil demi menghindari tarif normal dan mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen.

Adapun Purbaya mengimbau para pelaku usaha yang bisnisnya sudah berkembang untuk secara jujur beralih ke rezim pajak reguler dan berkontribusi lebih besar bagi negara. Ia menilai fasilitas pajak murah tidak semestinya terus dinikmati oleh usaha yang sudah tumbuh besar. Apalagi, pemerintah kini memiliki sistem perpajakan yang lebih baik untuk mendeteksi praktik pemecahan usaha demi tetap memperoleh tarif pajak UMKM.

“Kalau naik kelas yaudah jangan minta yang murah-murah amat, malah bersyukur harusnya. Jadi kan sekarang akalannya begini yang kecil-kecil begitu besar dibagi-bagi perusahaannya nanti kan ketahuan juga dengan sistem pajak yang sekarang, yang konteks ketahuan kan siapa ultimate beneficiary-nya jadi nggak bisa lagi ke depan ya itu yang UMKM. Jangan yang gede pengen ikut-ikut juga,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya tersebut menyasar langsung pada praktik manipulasi pajak yang dikenal dengan istilah tax splitting. Dalam strategi ini, pemilik modal dari perusahaan yang omzet tahunannya telah melampaui Rp4,8 miliar sengaja membagi usahanya menjadi badan hukum yang lebih mini agar secara formal tetap memenuhi syarat menikmati rezim PPh Final UMKM yang murah.

Guna memberantas praktik kecurangan struktural ini, Purbaya mengandalkan ketajaman sistem pengawasan terintegrasi terbaru, yakni Coretax System.

Melalui platform digital mutakhir ini, otoritas perpajakan kini memiliki kapabilitas penuh untuk menganalisis pola hubungan kepemilikan saham serta melacak arus transaksi keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

"Sistem pajak yang sekarang, Coretax, ketahuan kan siapa. Jadi gak bisa lagi ke depan," katanya.

Upaya pembersihan celah hukum ini diperkuat lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang secara resmi memperketat tata cara pemanfaatan fasilitas PPh final 0,5%. Melalui regulasi anyar ini, pemerintah mengubah total formula penghitungan batas omzet tahunan.

Mulai saat ini, peredaran bruto milik wajib pajak orang pribadi akan dihitung secara kumulatif atau digabungkan dengan omzet dari seluruh perseroan perorangan yang didirikannya.

Aturan penggabungan omzet wajib pajak dengan perseroan perorangan besutannya diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e. Jika hasil kalkulasi total omzet gabungan tersebut menembus angka Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka hak wajib pajak orang pribadi bersangkutan beserta seluruh entitas perseroan perorangan miliknya untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% otomatis gugur pada tahun-tahun pajak selanjutnya.

Pemerintah memberikan simulasi konkret di dalam aturan tersebut. Untuk Kasus Perusahaan Perorangan misalnya Tuan D mengelola bisnis perdagangan alat komunikasi sekaligus mendirikan dua perseroan perorangan berkode DJ dan DX.

Apabila akumulasi peredaran bruto dari ketiga instrumen bisnis tersebut menyentuh Rp6 miliar dalam satu tahun pajak, maka Tuan D, DJ, dan DX seluruhnya kehilangan hak atas fasilitas tarif PPh final UMKM.

Sedangkan Kasus Konsolidasi Omzet Keluarga, aturan ini juga merambah hingga ke ranah internal keluarga yang melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan terpisah.

Sebagai ilustrasi, Tuan A yang berprofesi sebagai notaris mengantongi omzet Rp3 miliar, sementara istrinya, Nyonya Y, mengelola butik dengan omzet Rp2 miliar, dan anak mereka yang masih di bawah umur menghasilkan omzet Rp500 juta sebagai penyanyi cilik.

Meskipun omzet butik Nyonya Y secara mandiri hanya Rp2 miliar (di bawah ambang batas), total omzet kolektif keluarga tersebut mencapai Rp5,5 miliar (melebihi batas Rp4,8 miliar).

Akibatnya, pada tahun pajak berikutnya, usaha butik milik Nyonya Y resmi dicoret dari daftar penerima fasilitas PPh final UMKM dan wajib menggunakan tarif pajak normal.

Batas Waktu Pemanfaatan Dihapus

Selain mempertegas kelompok penerima fasilitas, PP 20/2026 juga menghapus Pasal 59 PP 55/2022 yang sebelumnya mengatur batas waktu penggunaan tarif PPh final UMKM. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, wajib pajak baik orang pribadi maupun perseroan perorangan dapat terus menggunakan tarif PPh final 0,5% selama masih memenuhi syarat omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Namun aturan berbeda berlaku bagi koperasi. Pemerintah menetapkan koperasi hanya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Pemerintah berharap perubahan aturan ini dapat memastikan insentif pajak UMKM lebih tepat sasaran. Fasilitas perpajakan diharapkan benar-benar dinikmati pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan untuk berkembang, sementara usaha yang telah naik kelas dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi memandang perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi menjadi kunci untuk mendongkrak rasio penerimaan Indonesia agar mampu mengejar negara-negara peers seperti yang disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam KEM-PPKF 2027.

“Akar persoalan rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia (khususnya tax ratio) dibandingkan negara sebaya seperti Meksiko atau Filipina bersifat struktural dan multidimensi. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil, efisiensi dalam memungut hasil dari pertumbuhan tersebut masih menghadapi hambatan besar,” kata Rahma saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Rahma menjelaskan salah satu hambatan utama berasal dari besarnya sektor informal atau shadow economy yang diperkirakan mencapai 20-30 persen dari PDB.

Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terjangkau sistem perpajakan karena transaksi masih dominan berbasis tunai dan minim pembukuan.

Menurut dia, struktur penerimaan Indonesia juga masih bergantung pada sektor komoditas seperti migas dan minerba sehingga penerimaan negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas meningkat, penerimaan ikut terdorong, namun akan melemah ketika harga komoditas turun.

Di sisi lain, ia menilai besarnya belanja perpajakan (tax expenditure) turut mempersempit basis penerimaan negara. Berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa memang bertujuan menjaga investasi dan daya beli, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara.

Rahma menambahkan bahwa tantangan lain berasal dari belum optimalnya penangkapan aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan serta praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional yang masih menyulitkan otoritas pajak memastikan laba dipajaki secara adil di Indonesia.

Karena itu, ia menilai perluasan basis pajak dan modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah paling penting untuk meningkatkan rasio penerimaan Indonesia.

Implementasi penuh Core Tax System dinilai dapat memperkuat integrasi data lintas lembaga, meningkatkan pengawasan, serta mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan real time.

Selain itu, Rahma mendorong percepatan formalisasi sektor informal melalui perluasan transaksi non-tunai dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan. Menurut dia, langkah tersebut dapat memperluas basis pajak tanpa harus terlalu membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

“Jika Indonesia berhasil melakukan formalisasi 10-15 persen saja dari sektor informalnya, rasio pajak bisa dengan mudah naik 1-2 persen dari PDB tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang membebani daya beli,” kata Rahma.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga memandang rendahnya rasio penerimaan Indonesia dibandingkan sejumlah negara peers disebabkan persoalan struktural, terutama sempitnya basis pajak akibat besarnya sektor informal.

Selain itu, persoalan kepatuhan dan administrasi perpajakan juga masih menjadi tantangan, mulai dari praktik kurang bayar, penghindaran pajak, hingga lemahnya pengawasan di sejumlah sektor strategis.

“Jadi persoalannya bukan semata soal tarif pajak rendah, tetapi lebih pada seberapa luas basis pajaknya dan seberapa efektif negara menangkap aktivitas ekonomi yang sebenarnya sudah berlangsung,” kata Yusuf.

Karena itu, ia menilai strategi utama untuk meningkatkan rasio penerimaan bukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan lewat perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

“Pemerintah perlu membawa lebih banyak aktivitas ekonomi ke dalam sistem formal dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data agar pengawasan transaksi menjadi lebih utuh. Negara-negara peers yang rasio penerimaannya lebih tinggi umumnya berhasil bukan karena tarif pajaknya jauh lebih besar, melainkan karena administrasinya lebih efektif dan basis perpajakannya lebih luas,” kata Yusuf.

Sebelumnya pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyinggung masih rendahnya rasio penerimaan Indonesia yang hanya di kisaran 11-12 persen dari PDB, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko, Filipina, India dan Kamboja.

Ia pun mengajak seluruh pihak melakukan introspeksi mengenai penyebab pendapatan negara Indonesia masih belum optimal, meski memiliki potensi ekonomi yang besar. Presiden menilai, perlu dicari akar persoalan agar pengelolaan ekonomi nasional mampu menghasilkan rasio penerimaan yang lebih optimal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen

Jakarta (ANTARA) - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 Jumat (1/5).

“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojek online, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.

Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layanan GoRide reguler, sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.

Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program Langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi.

Penghapusan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

“Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen seperti GoRide reguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.

Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan terus dilanjutkan.

Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem dan lini bisnis lain secara berkelanjutan.

“Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia akan menutup program langganan layanan GrabBike Hemat bagi mitra pengemudi.

“Grab Indonesia mengumumkan akan menutup Program Langganan Akses Hemat bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike),” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan penutupan program langganan ini dilakukan karena Grab Indonesia menilai diperlukan penyesuaian yang lebih baik lagi, serta untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Namun, Neneng memastikan layanan GrabBike Hemat tetap tersedia untuk konsumen dengan penyesuaian biaya perjalanan yang harus dibayarkan.

“Grab Indonesia menegaskan bahwa layanan GrabBike Hemat untuk konsumen akan tetap tersedia dengan penyesuaian biaya yang dilakukan secara terukur, dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, untuk pengguna layanan GrabBike Standard, sampai saat ini, Grab Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga.

Neneng mengatakan, kesejahteraan mitra pengemudi merupakan prioritas utama perusahaan. Grab Indonesia, lanjut dia, terus mengupayakan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

Selain itu, ia mengatakan perusahaan juga akan terus mengupayakan berbagai program kesejahteraan yang telah berjalan, di antaranya Bonus Hari Raya (BHR), fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Grab menanggung iuran bagi mitra berprestasi, asuransi kecelakaan tambahan.

Lebih lanjut, ada juga program beasiswa GrabScholar bagi anak mitra pengemudi, program Umrah bagi mitra inspiratif, GrabAcademy, GrabBenefits, dan kanal darurat GERCEP (Grab Respon Cepat).

“Selain itu, Grab Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bagi Mitra Pengemudi Transportasi Roda Dua (GrabBike) nantinya akan berjalan dengan lancar,” kata Neneng.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Setelah berjalan tiga bulan (sejak Februari 2026), kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Hans mengatakan, keputusan ini merupakan langkah perusahaan dalam mengadaptasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

Selain itu, langkah ini sekaligus tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang sudah diuji coba sejak November 2025, dan diperluas di berbagai wilayah di Indonesia sejak Februari 2026.

Hans mengatakan, GoRide reguler masih menjadi layanan transportasi roda dua pilihan teratas oleh pelanggan jika dibandingkan dengan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan (sejak Februari 2026), kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari ini, khususnya hanya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, perusahaan memahami bahwa kenaikan harga sekecil apa pun dapat terasa oleh pengguna layanan.

Namun, Hans memastikan penyesuaian ini diharapkan dapat langsung memberikan manfaat dan menjaga kesejahteraan mitra pengemudi.

Lebih jauh, dia juga memastikan tidak ada kenaikan harga bagi konsumen dalam layanan GoRide reguler.

“Dan jangan lupa bahwa saat ini kalau kita bandingkan antara GoRide reguler dan GoRide Hemat, GoRide reguler itu masih digunakan lebih banyak pelanggan dibandingkan GoRide Hemat di Gojek pada saat ini,” kata Hans.

“Jadi kami berharap juga bisa memberikan sesuatu stabilitas dan juga semacam tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan-pelanggan kami,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek memastikan tidak ada peningkatan harga layanan ojek roda dua (GoRide) bagi pelanggan menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk layanan GoRide reguler. Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Hans mengatakan, perusahaan menghormati dan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” ujar dia.

Meskipun akan berdampak pada potensi penurunan pendapatan perusahaan dari layanan ojek roda dua, Hans meyakini bahwa langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan ekosistem layanan transportasi daring yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak.

Selain itu, ia mengatakan, Gojek juga akan memperkuat program-program kesejahteraan untuk mitra pengemudi dan keluarga mereka, sebagai bentuk dukungan mewujudkan Asta Cita dalam hal peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan pemerataan ekonomi.

Di sisi lain, Hans mengatakan, perusahaan juga akan mengoptimalkan lini-lini bisnis lain untuk mendukung perubahan yang ditimbulkan dari adaptasi Perpres 27/2026.

“Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kami memiliki berbagai lini bisnis yang saling mendukung dan terus berkembang. Ini termasuk layanan pengantaran, logistik, finansial, dan berbagai layanan digital lainnya,” kata Hans.

“Kekuatan ekosistem ini memberikan fondasi yang kuat bagi Gojek untuk terus bertumbuh, sekaligus menjaga keunggulan layanan kami. Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis dapat melakukan penyesuaian dengan baik,” imbuhnya.

Mengenai kapan implementasi dijalankan, perusahaan mengatakan masih menunggu detil lebih lanjut dari pemerintah.

“Untuk mengenai detail implementasi, detail plan-nya ini, kita masih menunggu juga Perpres-nya secara detil. Kita juga terus berkomunikasi, berdialog (dengan pemangku kepentingan), ya, sepanjang ini,” kata Wakil Direktur Utama GOTO Catherine Hindra Sutjahyo.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026