Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons pembatalan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Sumut Tahun Anggaran 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan TKD 2026 yang akan dikembalikan pemerintah pusat difokuskan untuk percepatan pemulihan pascabencana, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat terhenti karena bencana.

"Kami, Pemprov Sumut, mudah-mudahan berkomitmen menggunakan TKD yang dikembalikan untuk pemulihan dampak bencana, baik fisik maupun ekonomi," kata Bobby di Medan, dikutip Selasa (20/1/2026).

Bobby pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakannya mendukung daerah mempercepat penanganan pascabencana.

Dia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang disebutnya ikut memperjuangkan pengembalian TKD khususnya ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Bobby berharap pengembalian utuh TKD ke Sumut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh daerah.

"Ini yang kita inginkan agar semua bisa merasakan. Saya minta daerah-daerah jangan mengeluh lagi, jangan manja lagi. Ini Presiden sudah memberi perhatian, buktikan. Jangan dikecewakan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya memangkas anggaran TKD tahun 2026 ke sejumlah daerah, termasuk Sumut yang kena pangkas sekitar Rp1,1 triliun.

Pascabencana yang melanda 3 provinsi sekaligus pada 25 November 2025, muncul desakan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan pemangkasan TKD.

Bobby Nasution menjadi salah satu kepala daerah yang memberi masukan terkait pembatalan TKD kepada Pemerintah Pusat.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra beberapa waktu lalu, Bobby menyebut Pemprov telah melakukan pergeseran anggaran tahun 2026 sebesar Rp430 miliar untuk mendukung pemulihan sektor terdampak bencana.

Namun, dia berharap pemerintah pusat dapat lebih mendukung upaya yang dilakukan Pemprov dengan membatalkan pemangkasan TKD ke Sumut.

"Pemprov Sumut bersama DPRD telah mengesahkan pergeseran anggaran sebesar Rp430 miliar lebih dalam menanggapi bencana. Sebagai tambahan, kami mohon izin agar TKD kami dikembalikan. Cukup daerah yang terdampak bencana dulu saja," kata Bobby dalam rapat tersebut dilansir dari Instagram resminya, Selasa (20/1/2026).

Merespons permintaan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk membatalkan pemangkasan anggaran TKD ke 3 provinsi terdampak bencana.

Dilansir dari Antara, dana TKD ketiga provinsi tahun anggaran 2026 bakal dikembalikan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor. Total pengembalian TKD mencapai Rp10,6 triliun.

Rincian pengembalian TKD tersebut yakni Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten kota; dan Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatra Barat dan 19 kabupaten/ kota.

Sedangkan untuk Sumut dan 33 kabupaten/kota, TKD 2026 akan dikembalikan senilai Rp6,3 triliun. Besaran TKD ke tiga provinsi beserta kabupaten/kota disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di 3 provinsi.

"Pesan Pak Presiden, jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah," ujar Mendagri di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial.

Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

"Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

"Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah," imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik.

Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, bekerjasama dengan PT. Hutama Karya untuk melakukan percepatan pemulihan sistem penyaluran air minum yang ada di Perumda Air Minum atau PDAM.

Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein mengatakan sangat penting saat ini untuk melakukan percepatan pemulihan layanan ini, karena ada sekitar 2,3% pelanggan di wilayah utara di Padang yang masih terdampak gangguan distribusi akibat faktor alam. Langkah-langkah strategis pemulihan terus dikebut tim teknis di lapangan.

“Bencana banjir bandang beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kerusakan serius pada jembatan pipa di Gunung Nago yang menjadi jalur utama suplai air,” katanya, Kamis (8/1/2026).

Adhie bilang langkah strategis yang diambil yakni meminta dukungan dari pihak Hutama Karya (HK). Melalui kerjasama dengan HK ini pengerjaan percepatan pemasangan pipa transmisi jalur dua untuk Intake Palukahan, tengah dilakukan.

Untuk wilayah Pusat Kota, lanjut Adhie, tingkat kekeruhan air baku di Intake Kampung Koto saat ini masih sangat tinggi dan bercampur lumpur akibat kondisi alam. Demi menjamin standar kesehatan pelanggan, Perumda memilih untuk sangat berhati-hati dalam proses pengolahan agar air yang sampai ke rumah pelanggan tetap berkualitas tinggi.

“Jadi selain soal penyaluran air ke rumah-rumah pelanggan, kami juga ikut mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga yang terdampak bencana alam,” tegasnya.

Terpisah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM di 3 (tiga) wilayah terdampak. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Saat ini, fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan. Sistem ini terdiri dari dua jalur pipa, di mana jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal.

“Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Hutama Karya saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group.

Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan sampai dengan akhir desember ini telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mardiansyah menyampaikan bahwa Hutama Karya menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam penanganan SPAM pascabencana.

“Penugasan dari Kementerian PU kami tindaklanjuti dengan gerak cepat dan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari penguatan tim, penerapan metode kerja, hingga pengendalian mutu. Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan metode kerja adaptif di medan yang menantang, serta koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan PDAM setempat.

Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih yang lebih andal dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan proyek SPAM di Sumbar, Hutama Karya menegaskan kehadirannya sebagai bagian dari komitmen BUMN Peduli dalam mendukung masyarakat di wilayah terdampak bencana melalui penyediaan infrastruktur air minum yang dibangun secara bertahap dan terencana.

“Kehadiran proyek ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, sekaligus mendorong pemulihan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial secara berkesinambungan, sejalan dengan program tanggap bencana dari Danantara Indonesia,” tutup Mardiansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

“Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

“Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk melakukan percepatan pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di 16 kabupaten dan kota yang kini telah memasuki pekan ketiga pasca bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan supaya upaya pemulihan bisa berjalan sesuai aturan, maka perlu untuk menyiapkan payung hukum, sehingga pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bisa dimulai.

“Kami melihat perlu untuk menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan,” katanya, Kamis (18/12/2025).

Dia menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan rehab rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Kini, untuk tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara.

“Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan rehab-rekon. Makanya untuk pelaksanaan rehab rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan pada masa rehab rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Hal itu kami upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” tegasnya.

Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Dia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni.

“Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kami bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah kabupaten dan kota kami minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” sebutnya.

Menyinggung soal anggaran rehab rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun.

“Kemampuan APBD kami sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” ucap Mahyeldi.

Tiga Prioritas Rehab Rekon Sumbar

Gubernur juga telah menetapkan tiga prioritas utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yakni pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik. Ketiga prioritas ini menjadi pijakan utama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal.

Dia menjelaskan prioritas pertama dalam rehab rekon adalah pembangunan rumah permanen atau hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan paling mendasar. Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujarnya.

Prioritas kedua, lanjut Mahyeldi, adalah perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah pemulihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, puskesmas, hingga rumah sakit, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

“Fasilitas publik harus segera pulih, karena menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” tutup Mahyeldi.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Barat telah memberikan dampak memprihatinkan yang dirasakan bagi masyarakat, mulai dari korban jiwa hingga rusaknya sejumlah infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dampak dari bencana alam ini juga turut melumpuhkan perekonomian di daerah. Makanya perlu adanya percepatan pemulihan, terutama soal infrastruktur dan penanganan keberlangsungan hidup masyarakat.

“Anggaran pemerintah daerah sangat sulit untuk digerakan melakukan pemulihan dampak bencana alam ini, karena kerugian dari bencana ini kami taksir lebih dari Rp1 triliun. Jadi kami berharap pemerintah pusat bisa membantu pemulihan ini,” katanya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Dia menyampaikan dalam kondisi ini, pemerintah daerah menaruh harapan yang besar kepada DPR RI, agar bisa membantu daerah, supaya pemerintah pusat memberikan perhatian kepada kondisi dampak bencana alam ini.

“Butuh percepatan pemulihan infrastruktur vital daerah yang terdampak bencana alam, kami mencatat ada sejumlah infrastruktur yang benar-benar rusak parah, seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi, prasarana air bersih, serta bendungan,” ujarnya.

Menurutnya berdasarkan hasil pendataan sementara bencana telah merusak 73 prasarana air bersih rusak, 23 saluran irigasi, 154 ruas jalan, dan 124 jembatan, serta 18 bendungan di 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar.

"Itu semua tentu perlu penanganan segera agar bisa kembali berfungsi seperti sedia kala, sementara kami di daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dari Komisi V DPR RI," sebutnya.

Gubernur menyampaikan apabila persoalan tersebut tidak tertangani segera, maka dampaknya berpotensi akan meluas ke sektor sosial ekonomi dan pangan. Apalagi mendekati momentum Ramadan dan kemudian datang Idulfitri, kebutuhan pangan masyarakat meningkat, kondisi ini diprediksi akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga pangan.

"Bencana ini telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, banyak lahan pertanian masyarakat yang rusak. Sehingga perlu percepatan penanganan agar bisa kembali produktif dan tidak berdampak terhadap stok dan harga di pasaran," jelas dia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan kunjungannya ini merupakan bentuk perhatian Komisi V terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumbar. Bahkan, sebelum rapat dilakukan bersama pemerintah daerah itu, rombongan Komisi V telah melakukan peninjauan ke lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.

“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menegaskan pemerintah daerah perlu merampungkan pendataan dampak dan kerugian sembari terus melakukan penanganan tanggap darurat, agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilaksanakan.

"Untuk masuk ke tahap rehab rekon, kami tentu perlu data yang jelas, untuk dijadikan rujukan. Kami di Kementerian PU sudah melakukan itu, daerah tentu juga mesti punya, nanti data tersebut kita cocokkan," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung 3 provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Kamis (4/12/2025) pagi menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-800, Gibran langsung mendatangi provinsi pertama yakni Sumatra Barat.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres memulai peninjauan dari Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah setelah diterjang banjir bandang pada Kamis (27/11/2025). Akses menuju desa ini masih terbatas sehingga Wapres melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju lokasi permukiman warga.

Usai meninjau kondisi pemukiman, Wapres menuju lokasi dapur umum dan posko pengungsian yang dikelola Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Di tempat ini, dia memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta fasilitas darurat telah memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, mulai dari makanan, sanitasi, hingga layanan dasar lainnya.

Selain berdialog dengan para pengungsi, Wapres turut membagikan bantuan berupa paket sembako, selimut, perlengkapan kebersihan, mainan untuk anak-anak, serta kebutuhan logistik lainnya.

Kepada para pengungsi, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan mengungkapkan turut berbelasungkawa mendalam atas musibah yang terjadi. Wapres memastikan bahwa pemerintah hadir dan selalu bersama masyarakat Sumatra yang terdampak bencana.

“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo, duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya, Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” ungkapnya.

Wapres menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik akan terus dipercepat melalui jalur darat, udara, dan laut.

“Perbaikan-perbaikan akses komunikasi puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan kerja seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan dalam menangani dampak bencana.

Wapres menuturkan bahwa dirinya telah mencatat seluruh masukan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjutinya.

“Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan,” pungkasnya.

Usai mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung bertolak ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara yang juga terdampak bencana banjir dan longsor, Kamis (04/12/2025).

Pada kesempatan ini, Wapres mengunjungi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru yang porak poranda diterjang banjir bandang pada Selasa pagi (25/11/2025). Tampak rumah-rumah penduduk, kendaraan, sekolah, masjid, gereja, serta berbagai fasilitas umum lainnya hancur tertimbun lumpur dan puing-puing kayu yang terseret air bah.

Setelah meninjau area permukiman warga, Wapres melanjutkan kunjungannya ke Posko Penanggulangan Bencana di Desa Batu Hula untuk memastikan penyaluran logistik dan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi berjalan baik serta tepat sasaran.

Wapres menginstruksikan kepada para kepala daerah dan berbagai pihak terkait lainnya agar melakukan percepatan distribusi bantuan.

“Ini saya minta untuk segera melakukan percepatan penyaluran distribusi bantuan lewat jalur darat, udara, laut, dan pastikan di tempat-tempat yang terisolir ini bisa terjangkau juga,” pintanya.

Kemudian, Wapres juga meminta agar kebutuhan pangan, sanitasi, serta kesehatan para pengungsi diperhatikan dengan baik.

Lebih jauh, sesuai arahan Presiden Prabowo, Wapres memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk rumah-rumah penduduk yang rusak, akses jalan, sekolah, jembatan, serta fasilitas publik dan jaringan pendukung logistik lainnya.

“Bapak-Ibu, ini sudah diperintah Pak Presiden juga untuk akses jalan, jembatan. Tadi ada adik yang sekolah, nanti akan dibangun kembali ya, tunggu dulu ya. Listrik, terus jalur untuk BBM nanti akan segera dipulihkan,” ujar Wapres.

Usai meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian peninjauan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (04/12/2025).

Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang.

Wapres melakukan evaluasi kondisi infrastruktur serta mendengar laporan teknis dari pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mempercepat pemulihan jalur menuju Tapanuli Tengah, salah satunya ke Kecamatan Tukka yang masih berada dalam status darurat pascabencana.

Dikatakan Bobby, akses ke Tukka masih sangat terbatas karena tertutup material longsor dan sungai yang tersumbat. Kondisi ini menghambat distribusi bantuan kepada warga terdampak.

Lima hari berada di Tapanuli Tengah, dia menyebut pemulihan jalur terus dilakukan. Warga di sekitar Tukka juga meminta didatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menimbun rumah mereka, sekaligus membuka kembali akses jalan yang terputus.

“Kami sedang berupaya keras membuka jalur, namun masih diperlukan kerja sama dan kesabaran untuk mencapai wilayah terdampak,” ujar Bobby, Selasa (2/12/2025).

Dikatakan Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta lembaga terkait untuk mempercepat pemulihan akses jalan, listrik, dan komunikasi di Tapanuli Tengah.

Seiring membaiknya kondisi cuaca, Tapanuli Tengah yang sempat terisolasi dan tak bisa dijangkau dengan jalan darat mulai kedatangan sejumlah bantuan melalui jalur udara.

Di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tukka, bantuan logistik mulai masuk, termasuk akses internet sementara yang dapat digunakan warga untuk menghubungi keluarga.

Namun, masyarakat Tukka hingga saat ini masih kekurangan air bersih.

Bobby mengatakan pihaknya terus berkoordinasi untuk memastikan agar pasokan air bersih bagi para pengungsi segera terpenuhi.

“Kami akan terus berupaya keras untuk membantu warga terdampak dan memastikan bantuan tepat sasaran,” tegas Bobby.

Bobby menyampaikan pemerintah bergerak cepat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak. Dia juga mengimbau masyarakat tetap waspada.

"Kami berdoa dan berupaya agar masyarakat Tukka dan seluruh Tapanuli Tengah dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal," ujarnya.

Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Sumut per tanggal 1 Desember 2025 pukul 21.00 WIB, Kecamatan Tukka menjadi daerah dengan korban meninggal dunia tertinggi di Tapanuli Tengah. Dari total 86 korban meninggal, 27 orang diantaranya tercatat di Tukka.